Forkopimcam Solokuro Sosialisasikan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Rencananya para petani di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan bakal menerima pupuk bersubsidi dari Pemerintah. 

Penyaluran pupuk itu, nantinya mendapat pengawalan ketat dari aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Bukan tanpa sebab, pengawalan itu dilakukan guna memastikan jika penyaluran pupuk tersebut tepat sasaran.

Dikonfirmasi terkait pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung di Balai Desa Bluri. Kamis (25/01/2024) itu, Danramil Solokuro, Kapten Cba Mulyanto mengatakan jika terdapat berbagai persyaratan maupun mekanisme yang nantinya harus diikuti oleh para kelompok tani.

“Kecamatan Solokuro kebetulan mendapat alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Tapi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi,” ucap Danramil.

Tak hanya itu saja, pihak Dinas terkait nantinya juga bakal melakukan update data para petani yang telah terdaftar di dalam sistem yang sudah disediakan.

“Untuk mendukung kelancaran itu, harus ada koordinasi dari pihak Pemerintah setempat dan stakeholder terkait pada proses penyaluran pupuk bersubsidi tersebut,” jelasnya.

Ia berharap, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Forkopimcam Solokuro itu bisa mengatasi kesulitan petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Pasti nanti dilakukan seleksi terlebih dulu, itu untuk memastikan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini,” bebernya.

Read More

Adies Kadir Hingga Bambang DH Diprediksi Masuk Dalam 10 Caleg Lolos DPR RI dari Dapil Jatim 1 di Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Hasil survei terbaru Pemilu 2024 di daerah pemilihan Jawa Timur I (Dapil Jatim I) mengungkap 10 nama calon anggota legislatif (Caleg) yang diprediksi lolos DPR RI. 

Menariknya, caleg bersatus incumbent mendominasi 10 kuota kursi DPR RI dari Jatim I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Hasil survei yang dilakukan The Republic Institute menyebutkan, PDIP dan PKB sama-sama mendapat 2 kursi. 

Kemudian Partai Golkar (1 kursi), Partai Gerindra (1 kursi), Partai Demokrat (1 kursi), Partai Nasdem (1 kursi), PKS (1 kursi) dan PAN (1 kursi).

Sedang mereka yang berpotensi terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jatim I diantaranya Bambang DH dan Puti Guntur Soekarno (PDIP).

Kemudian Adies Kadir (Golkar); Arzeti Bilbina dan Syaikhul Islam (PKB); Sigit Soesiantomo (PKS); Bambang Haryo (Gerindra); dan Lucy Kurniasari (Demokrat).

"Yang menarik disini adalah Bambang Haryo (Caleg Partai Gerindra, red), karena nilai elektabilitas sebagai non incumbent dapat mengalahkan incumbent di Partai Gerindra (Rahmat Muhajirin)," kata Peneliti utama The Republic Institute, Dr. Sufyanto dalam rilisnya, Rabu (24/1).

Lantas, bagaimana hitungan mereka mendapatkan kursi DPR RI pada Pemilu 2024? Sufyanto menjelaskan berdasarkan hasil tersebut tidak lepas dari perolehan suara parpol yang lolos ke Senayan dari Dapil Jatim I.

Dari hasil penelitian di Dapil Jatim 1 untuk pilihan calon legislatif DPR RI, elektabilitas tertinggi masih diduduki oleh PDIP 23,9 persen.

Disusul PKB 17,8 persen, Gerindra 13,3 persen dan Golkar 13,1 persen.

Selanjutnya Demokrat 6,1 persen, NasDem 5,6 persen PKS 5,3 persen, PAN 5,0 persen PSI 3,1 persen dan PPP 1,3 persen.

"Selebihnya partai peserta pemilu 

lainnya masih di bawah 1 persen dan yang belum menentukan 4,3 persen," terang Sufyanto.

Dari hasil survei Republic Institute diketahui Bambang DH memiliki elektabilitas (tingkat keterpilihan) paling tinggi di Pemilu 2024 di Dapil Jatim I. 

Mantan Wali Kota Surabaya itu mendapat suara 15,3 persen.

Kemudian koleganya di PDIP, Puti Guntur Soekarno dengan elektabilitas 12,5 persen. Disusul caleg incumbent Partai Golkar Adies Kadir 11,6 persen.

Selanjutnya Bambang Haryo Soekartono dari Gerindra 11,0 persen, Arzeti Bilbina 9,7 persen, Syaikhul Islam 9,0 persen, Sigit Soesiantomo 3,3 persen, dan Lucy Kurniasari 2,9 persen.

Hasil survei Republic Institute ini sekaligus menguatkan argumentasi jika Jatim I (Surabaya dan Sidoarjo) menjadi 'dapil neraka'. 

Caleg yang punya popularitas tinggi belum tentu lolos ke Senayan, seperti Ahmad Dhani (pentolan Dewa 19) dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). 

Untuk diketahui, survei Caleg DPR RI di Dapil Jatim 1 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan The Republic Institute pada 1-8 Januari 2024. 

Riset ini dilakukan dengan jumlah sampel 2.001 secara menyeluruh di Dapil DPR RI Jatim 1 dengan metode pengambilan sampel secara multistage random sampling, dengan Margin of Error (MoE) sebesar 2,19 persen.

Read More

Satpol PP Sita Minhol dari Toko di Surabaya Selatan yang Tak Sesuai Izin

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya kembali menggelar razia minuman beralkohol (minhol) yang dijual tak sesuai izin, Rabu (24/1) malam. 

Dalam razia tersebut, sebanyak 15 botol minuman berhasil diamankan. 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, razia minuman beralkohol tersebut merupakan upaya pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol. 

"Ini merupakan kegiatan rutin kami dalam melakukan pengawasan rekreasi hiburan umum. Kami berhasil mengamankan minuman yang melanggar ketentuan sub distributor," kata Andre, Kamis (25/1).

Razia dilakukan di toko menjual minuman beralkohol di wilayah Surabaya Selatan. Toko tersebut menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara eceran. 

Dimana penjualan tersebut tak sesuai izin sub distributor.

Tak hanya itu, toko tersebut juga melakukan pelanggaran dengan  menyediakan fasilitas minum di tempat. 

"Selain menjual ecer, di tempat ini juga menyediakan fasilitas minum di tempat tanpa memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bar sesuai dengan aturan," jelasnya. 

Yudhistira menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan toko tersebut adalah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. 

"Perizinannya tidak sesuai dengan penjualannya. Izin mereka sebagai sub distributor, tetapi mereka menjual secara eceran,” jelasnya. 

Sebanyak 15 botol minuman beralkohol yang didapatkan petugas akan dilakukan pendataan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk proses selanjutnya. 

"Untuk barang bukti akan kami lakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) dan juga kami akan panggil pemilik tokonya," terangnya.

Ia menambahkan, pengawasan peredaran minuman beralkohol tak sesuai izin ini akan masif dilakukan dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Kami juga menggandeng beberapa dinas terkait untuk pengawasan RHU ini. Yang dimana nantinya dinas terkait juga akan memproses sesuai dengan kewenangannya masing-masing," pungkasnya.

Read More

3 Tersangka Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnakertrans Dipanggil KPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang terjadi pada 2012. Tiga tersangka dalam kasus tersebut dipanggil untuk diperiksa hari ini.

"Hari ini (25/1) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Firkir kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Ali mengatakan ada dua tersangka yang sudah hadir di KPK untuk diperiksa. Ali belum menjelaskan detail siapa sosok tersangka dimaksud.

"Saat ini baru dua orang yang sudah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik," ucap Ali.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi pada 2012. Kasus itu masuk ke tahap penyelidikan sejak tahun lalu setelah KPK mendapat laporan dari masyarakat.

Sejak Juli 2023, kasus ini naik ke tingkat penyidikan. Tiga orang lalu ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. 

KPK menyebutkan sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.

Berdasarkan sumber detikcom, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka itu ialah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, Reyna Usman yang saat kasus ini terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.

Read More

Bahas Capacity Building, Laf Navy Commander Terima Kedatangan Komandan KRI Diponegoro-365

Beirut - KABARPROGRESIF.COM Lebanese Armed Forces (LAF) Navy Commander, RADM Haissam Dannaoui, menerima kedatangan Komandan KRI Diponegoro (DPN)-365 selaku Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-O UNIFIL, bertempat di ruang kerja Lebanese Navy Head Quarter, Beirut, Rabu (24/1).

Dalam suasana diskusi penuh keakraban, kedua belah pihak setuju untuk meningkatkan Capacity Building melalui beberapa kegiatan baik itu bersifat latihan maupun interaction program. 

Salah satu program yang ditawarkan oleh Komandan KRI DPN-365 adalah Junior Officer Interactions Program termasuk di dalam nya para Women Navy yang berdinas di kapal.

“Dengan diadakannya interaksi sejak mereka masih junior, diharapkan dapat menciptakan suatu ikatan yang baik, sehingga kedepannya pada saat mereka menjadi pemimpin di Angkatan Laut nya masing-masing, akan lebih mudah dalam berkoordinasi dan bekerjasama” tambah Komandan KRI DPN-365.

Selain itu, sesuai dengan mandat PBB, KRI DPN-365 juga memiliki tugas untuk membantu LAF Navy dalam meningkatkan kemampuan nya melaksanakan Maritime Interdictions Operations (MIO), sehingga kedepan akan dilaksanakan kegiatan sharing info dan latihan dalam menghadapi perkembangan situasi yang sangat kompleks dan dinamis terutama di daerah misi perairan Lebanon.

Read More

Satuan Resnarkoba Polres Pasaman Barat Ringkus 4 Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu

Pasaman Barat - KABARPROGRESIF.COM Menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat kembali meringkus tiga lelaki dan satu wanita dalam hari yang sama, diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu.

Para pelaku masing-masing berinisial BN (31) dan RR (35), diringkus disebuah rumah yang berada di Jorong Padang Lawas Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo. Sedangkan AS (29) dan JN (28) diringkus di Gang Amanah Jorong Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Rabu (24/1/2024).

“Penangkapan terhadap kedua pelaku seiring keresahan dan laporan dari masyarakat, terkait adanya aktivitas transaksi dan sebagai tempat memakai Narkotika jenis sabu disebuah rumah yang berada di Jorong Padang Lawas, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo,” kata Kapolres Pasaman Barat AKBP Nurhadi melalui Kasat Resnarkoba AKP Eri Yanto.

Dikatakan, sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan memantau aktivitas disekitar rumah tersebut.

“Tepat pada pukul 01.00 Wib dini hari, petugas langsung melakukan penggrebekan di rumah tersebut, dan mengamankan dua orang yang diduga pelaku, terdiri dari seorang lelaki berinisial BN dan wanita berinisial RR,” ungkapnya.

Diterangkan, dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan Pemuda setempat, ditemukan dua bungkus kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dan satu set alat hisap sabu (bong).

Pengakuan dari kedua pelaku, Narkotika jenis sabu dan alat hisab (bong) tersebut adalah milik pelaku BN, merupakan sisa pemakaian sabu oleh pasangan BN dan RR.

“Kedua pelaku yang kita amankan ini bukan pasangan suami istri, dan rumah milik pelaku BN yang merupakan resedivis kasus yang sama sering dijadikan tempat pesta sabu, sedangkan pengakuan pelaku RR dia datang kerumah tersebut untuk menggunakan sabu bersama pelaku BN,” terang Kasat Resnarkoba.

Dikatakan, berdasarkan hasil interogasi awal terhadap pelaku BN dan RR, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang berinisial AS, selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan, menuju rumah AS yang berada di Gang Amanah Jorong Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Sekitar pukul 10.00 WIB, petugas mengamankan AS (29) dan seorang temannya berinisial JN (28), kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam rumah AS yang disaksikan tokoh masyarakat setempat, dan ditemukan barang bukti berupa dua paket sedang dan satu paket kecil Narkotika jenis sabu serta satu set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan petugas di dalam kamar milik pelaku AS.

“Pengakuan dari AS dan JN, barang haram tersebut bukan miliknya, melainkan milik seorang rekannya. Saat ini, petugas sedang melakukan pengejaran terhadap rekan AS yang identitasnya telah diketahui,” ucapnya.

Dijelaskan, dari pelaku BN dan RR, petugas menyita barang bukti berupa, satu paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening, satu paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan tissue warna putih di dalam kotak rokok merek Essecange Juice.

Selain itu, petugas juga menyita satu lembar kertas kecil yang bertuliskan Iqosiluma warna biru, satu unit handphone Android merk Samsung warna biru, satu buah pemantik api gas yang terpasang jarum serta satu buah alat hisap sabu yang terpasang pipet dan kaca pirek.

“Sedangkan dari pelaku AS dan JN, petugas menyita barang bukti dua paket sedang dan satu paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, satu buah kaca pirek, satu set bong terpasang pipet, satu unit handphone merk Oppo warna silver, satu buah pemantik api gas, dan satu buah jarum,” jelasnya.

Keempat pelaku dan barang bukti, saat ini sudah dibawa ke Mapolres Pasaman Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 milyar rupiah. (HumasResPasbar)

Read More

Bandara City Mall Ambil Langkah Strategis Gunakan Energi Surya untuk Kebutuhan Operasional

Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Xurya, perusahaan energi terbarukan yang menawarkan solusi komprehensif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di Indonesia, mengumumkan kerja sama dengan Bandara City Mall yang berlokasi di Tangerang. 

Pada akhir tahun 2023 lalu, Xurya telah menyelesaikan proses konstruksi sehingga PLTS atap yang terpasang di Bandara City Mall sudah mulai dioperasikan.

PLTS atap Bandara City Mall mampu menghasilkan energi bersih sebesar 645 ribu kWh setiap tahunnya atau setara dengan penekanan emisi karbon sebesar 577 ribu kilogram per tahun. 

Penekanan emisi karbon ini juga setara dengan dampak positif penanaman lebih dari 7.500 pohon.

“Sejak 2019, kami sudah tertarik untuk memasang PLTS atap. Kami berpendapat bahwa PLTS atap merupakan sebuah teknologi inovatif yang dapat menjadi solusi dalam menangani masalah krisis iklim. Kami memilih Xurya untuk membantu kami dalam pemasangan serta pengoperasian PLTS atap karena mempertimbangkan Xurya memiliki tim yang berpengalaman serta portofolio yang bervariasi, sehingga kami yakin PLTS atap yang terpasang memiliki performa yang baik dan juga aman. Selain itu, sistem Xurya juga telah termasuk layanan operations & maintenance secara rutin untuk memastikan performa PLTS tetap maksimal. Kami berharap PLTS atap ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional dan merupakan salah satu komitmen kami dalam menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan," kata Direktur Utama Provident Development, Ronnie Mustafa, Kamis (25/1).

Sebagai informasi, Bandara City Mall merupakan one-stop shopping centre yang berlokasi dekat dengan Bandara Internasional Soekarno - Hatta (CGK). 

Bandara City Mall memiliki beragam fasilitas lengkap dan menarik. 

Eka Himawan, Managing Director Xurya mengatakan sangat bangga atas kepercayaan dari Bandara City Mall untuk turut menjadi bagian dalam langkah inovatif mereka menuju perusahaan yang berkelanjutan. 

"Sebagai salah satu klien yang menggunakan program Xurya Lease, kami akan memastikan bahwa PLTS atap yang terpasang di Bandara City Mall mendapatkan perawatan secara rutin agar performa yang dihasilkan dapat maksimal hingga lebih dari 20 tahun ke depan" jelasnya.

Inisiatif Bandara City Mall ini diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan di sektor bangunan komersial. 

Adanya PLTS atap ini akan memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi energi, pemangkasan biaya operasional, dan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. 

Selain itu, PLTS atap yang terpasang di Bandara City Mall menjadi bukti bahwa panel surya tidak memberikan efek silau yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan.

Hingga saat ini, Xurya telah memiliki lebih dari 100 proyek PLTS Atap yang tersebar di Medan, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banjarmasin, dan Makassar. 

Proyek PLTS Atap Xurya diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 150 juta kWh energi bersih setiap tahunnya dan berkontribusi mengurangi lebih dari 140 juta kg emisi gas CO2.

PT Xurya Daya Indonesia (Xurya) adalah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Indonesia dengan visi untuk merevolusi industri energi Indonesia. 

Xurya mempelopori metode sewa tanpa investasi awal untuk memberikan insentif kepada perusahaan komersial dan industri untuk beralih ke energi surya.

Xurya bertujuan untuk memudahkan perusahaan menggunakan energi bersih dan terbarukan dengan memberikan one-stop solution kepada pelanggannya mulai dari desain, studi kelayakan, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan serta pendanaan.

Sampai saat ini, Xurya telah memasang dan mengoperasikan PLTS atap di lebih dari 100 perusahaan di seluruh Indonesia, dari berbagai industri, seperti cold storage, hotel, logistik pusat perbelanjaan, rumah sakit, kawasan industri, manufaktur (air mineral, baja, ban mobil, benih sayuran, beton, biskuit, cat, consumer goods, keramik, kimia, makanan, tekstil, dll), mulai dari Medan, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Makassar.

Tentang Bandara City

Bandara City adalah konsep pengembangan kawasan superblok pertama di barat Jakarta yang menggabungkan semua kemudahan hidup mulai dari apartemen, mall, business suite berdesain mewah dengan berbagai fasilitas penunjang, semua aktivitas bisnis, belanja dan keluarga akan menjadi jauh lebih mudah dengan fasilitas yang lengkap dan eksklusif.

Dibangun di atas lahan seluas 4 hektar, Bandara City mencakup empat tower hunian masing-masing setinggi delapan lantai serta area shopping arcade seluas 21 ribu m2 begitu juga area Mall seluas 15 ribu m2. 

Kawasannya memiliki potensi besar khususnya dengan kedekatan ke Bandara Soekarno Hatta (2,5 km) dari Bandara Soekarno Hatta dan 2km dari pintu tol Jakarta yang juga sangat dekat dengan pengembangan kota modern PIK 2 serta kemudahan aksesibilitas maupun transportasi publik.

Bandara City dikembangkan oleh Provident Development yang merupakan bagian dari Provident Group. 

Dengan dukungan kekuatan finansial dan tim manajemen profesional, berpengalaman, dan berdedikasi pada konsumen, Provident Development terus menghadirkan proyek-proyek yang tepat melalui inovasi produk, fitur-fitur tepat, hingga strategi pemasaran terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Selain Bandara City, Provident Development juga tengah mengembangkan Papinka Valley (Pangkal Pinang, Kep. Bangka) hingga beberapa proyek di Sudirman Jakarta, dan Bandung.

Read More

DPRD Surabaya Soroti Minimnya Pengetahuan Masyarakat akan Pelaksanaan Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024.

Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, kondisi itu diketahui saat dirinya menyapa warga di salah satu kampung  Kendangsari.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, surat suara untuk DPRD Surabaya warna apa?," tanya Anas.

Pertanyaan itu tidak langsung dijawab oleh sedikitnya 200 warga yang hadir. 

Begitu juga ketika Anas Karno menanyakan warna surat suara, untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan pasangan presiden serta wakil presiden

"Pemilu dilaksanakan kapan?," tanya Anas lagi. Warga yang hadir kebingungan menjawab.

Anas Karno mengatakan kondisi serupa juga ditemui di beberapa lokasi yang dikunjunginya. Padahal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 sudah kian dekat. 

"Saya minta supaya penyelenggara Pemilu lebih masif lagi mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.

Anas menambahkan, seluruh resource yang dimiliki penyelenggara Pemilu, sebaiknya lebih dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selagi ada waktu, meski tidak lagi panjang.

"Termasuk memanfaatkan segala bentuk cara sosialisasi. Seperti sosialisasi langsung dengan tatap muka, kemudian melalui berbagai jenis media, berikut media sosial," terangnya.

Anas Karno menilai, kampanye Pemilu oleh partai politik berikut para calegnya, sebenarnya juga menjadi bagian dari sosialisasi Pemilu.

"Karenanya ketika pihak penyelenggara Pemilu masif melakukan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye). Seharusnya juga dibarengi dengan masifnya sosialisasi kepemiluan ke masyarakat," jelasnya.

KPU mencatat, tingkat partisipasi masyarakat Surabaya di Pemilu 2019 sebesar 70%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Surabaya tahun 2020 sekitar 52%.

"Kita mendorong supaya jumlah pertispasi masyarakat di Pemilu 2024, lebih baik dibandingkan Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020," ujar Anas Karno.

Anas Karno kembali mengatakan, demokrasi sudah menjadi kesepakatan para founding father untuk menjalankan tata bernegara.

"Pemilu merupakan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat, dalam sistem demokrasi. Karenanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk turut serta dalam proses demokrasi tersebut," terangnya.

Anas mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS pada 14 Februari 2024, kemudian gunakan hak pilih. 

"Jangan golput," pungkasnya.

Read More

Latorsar Digelar, Tingkatkan Kualitas dan Kemampuan Prajurit di Kodim Lamongan

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kualitas dan kemampuan prajurit Kodim 0812/Lamongan kembali diuji. Kali ini, peningkatan kualitas itu dilakukan melalui program Latihan Perorangan Dasar Intelijen dan Latihan Dasar Umum Teritorial atau Latorsar.

Latihan yang digelar di Aula Kadet Soewoko, Makodi Lamongan. Kamis (25/01/2024) pagi itu, dipimpin langsung oleh Kapten Inf Madelan. Selain diikuti oleh aparat Intelijen, latihan tersebut juga diberlakukan bagi para Babinsa.

“Latihan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan perorangan militer dasar agar mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsi, serta perannya,” ucap Kapten Inf Madelan.

Selain tahap uji secara teori, para prajurit itu nantinya juga mengikuti tahap uji praktek. 

Tentunya, materi-materi maupun pelaksanaan latihan itu, harus bisa dilakukan oleh para prajurit.

“Sehingga, hasil dari latihan ini nantinya bisa menjawab tantangan tugas yang akan datang. Kita juga menekankan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, harus dilandasi dedikasi dan semangat yang tinggi,” tegasnya.

Read More

Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Al Islah Bandar Kidul Mojoroto, Kediri

Kediri - KABARPROGRESIF.COM Penguatan dukungan ke Pasangan calon (Palon) nomer urut 3 Ganjar dan Prof H. Mahfud MD, terus dijalankan oleh Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur. 

Kali ini Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur yang dikomandani Gus Fatahul Anjab mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri.

Dalam kunjungannya itu, Gus Fatahul Anjab diterima oleh Pengasuh Pondok KH. Qoyimuddin, Rabu (24/1/ 2024. 

Saat pertemuan, Gus Anjab menanyakan bagaimana sesungguh situasi dan kondisi masyarakat Kediri, melihat hiruk pikuk pesta demokrasi Pilpres atau Pemilu 2024? 

Mendapat pertanyaan itu, Gus Qoyim  panggilan akrabnya mengatakan masyarakat Kediri aman dan damai

"Masyarakat Kediri ini merupakan masyarakat toleran se-Indonesia," kata Gus Qoyim dalam rilisnya sambil berkelakar, Kamis (25/1).

Gus Qoyim menambahkan berkaitan dengan Pemilu 2024 ini terlihat masyarakat sudah kondusif.

Sebab masyarakat sudah memahami bagaimana menentukan pilihannya masing-masing.

Insyaallah masih memegang tolerasi dan saling menghormati antar masyarakat, Itu yang penting," tegasnya.

Menanggapi siapa pilihan xalon Presiden dan calon Wakil Presiden, menurut Gus Qoyim yang paling tepat atau paling ideal dalam situasi negara masih belum mampu keluar dari stikma korupsi, kolusi dan nepotisme, yakni paslon yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyelesaikan problem-problem itu.

"Maka kita harus memilih Paslon Capres dan Cawapres yang kira-kira punya pengalaman terhadap problem-problem itu, karena tidak cukup pengetahuannya luas, tidak cukup retorika saja akan tetapi harus perbuatan atau tindakan nyata sehingga bangsa Indonesia mampu keluar dari kubangan KKN dan bisa menata Masa depan indoesia lebih baik," ungkapnya.

Dalm hal ini Gus Qoyim berpendapat sosok paslon yang paling tepat mengatasi persoalan bangsa Indonesia ini yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Kita harus memahami dan menyadari bahwa Indonesia membutuhkan sosok paslon nomer urut 3 Bapak Ganjar-Mahfud," tandasnyam

Makanya KH. Qoyumuddin Pengasuh Pondok Pesantren Al Islah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri mengajak teman-teman, santri, Alumni dan masyarakat Kediri khususnya dan masyarakat Indonesia harus memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Mari memilih dan memenangkan Paslon Capres dan Wapres nomer urut 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

KPK Panggil Direktur Hilirisasi Mineral BKPM Terkait Kasus Gubernur Malut

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memanggil Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK). Dia dipanggil sebagai saksi.

"Hari ini (Rabu, 24/1) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan Rabu (24/1/2024).

"Hasyim Daeng Barang (Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM)," sambungnya.

Selain Hasyim, KPK memanggil tiga saksi lainnya. Mereka ialah PNS Dinas PUPR Malut Fitra Madjid, PNS Dinas PUPR Malut Rizal, dan Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Malut Ferdinand Siagian.

Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga telah menerima suap Rp 2,2 miliar terkait proyek infrastruktur di Malut.

"Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi AGK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12).

Duit itu diduga diserahkan secara tunai dan transfer. Uang dan kartu ATM dari rekening berisi duit suap itu dipegang oleh orang kepercayaan Gani, yakni RI.

Dia mengatakan Gani diduga mengatur siapa saja yang akan dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Malut. Pihak yang dimenangkan itu diduga merupakan kontraktor yang sepakat memberi setoran.

"AGK (Abdul Gani Kasuba) dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku Utara menentukan siapa saja dari dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek dimaksud," ucapnya.

Alexander mengatakan nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp 500 miliar, yang bersumber dari APBN. 

Gani juga diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

Gani juga diduga mendapat setoran dari ASN Malut untuk rekomendasi jabatan. Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:

1. Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba

2. Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin

3. Kadis PUPR Malut, Daud Ismail

4. Kepala BPPBJ Malut, Ridwan Arsan

5. Ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim

6. Pihak swasta, Stevi Thomas

7. Pihak swasta, Kristian Wuisan.

Read More

Direktur Presisi Sebut Presiden Jokowi Terindikasi Gunakan Pengaruh Kekuasaan Untuk Halalkan Nepotisme

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pernyataan Presiden di Halim Perdana Kusuma Rabu (24/01/24) yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto calon presiden yang berpasangan dengan Gibran anak kandung Presiden Jokowi, tak pelak mendapat reaksi yang meluas di kalangan masyarakat.

Jokowi saat itu menyatakan bahwa "Presiden boleh kampanye dan memihak". 

Pernyataan presiden tersebut jelas pernyataan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. 

Anang Suindro, Advokat yang tergabung dalam Aliansi 98 Pengacara menyatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu jelas berlawanan dengan akal sehat dan kewarasan kekuasaan yang demokratis. 

Mengapa ? Sebab Presiden itu menurut Anang adalah menunjuk pada entitas lembaga negara, dan jabatan publik, bukan person/perorangan. 

Dengan demikian, Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden dilarang dia berpihak dan mendukung pasangan calon, apalagi yang mau didukung itu Gibran calon wakil presiden produk Nepotisme dari iparnya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Jimly Asshidiqie Ketua MKMK.

Demas Brian W, Direktur Presisi menyatakan, Presiden itu hanya boleh memihak dalam kapasitas pribadi pada saat di TPS nanti, saat ia akan menyalurkan suara pribadi di TPS ketika hari pencoblosan.

Lebih lanjut Demas mengatakan sungguh akan membahayakan sendi-sendi negara demokrasi dan konstitusi, jika Presiden Jokowi menunjukkan sikap terang-terangan dengan pernyataan keberpihakannya pada Gibran anaknya. 

Ini jelas semakin membuktikan, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan negara sedang bekerja untuk memenangkan Gibran anaknya yang berpasangan dengan Prabowo. 

Tidak bisa dibayangkan pengaruh kekuasaan Presiden baik sebagai kepala pemerintahan tertinggi, sebagai Panglima tertinggi dan sebagai kepala negara akan menyeret posisi alat alat kekuasaan negara menjadi tidak netral, kecuali mereka pimpinan/pejabat yang berani mengambil sikap berbeda dengan Presidennya yang mendukung Gibran anak kandungnya sebagai pasangan Prabowo.

Perhatikan pasal pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat disalahgunakan atau dapat berpengaruh pada pimpinan/pejabat negara untuk mendukung keberpihakan Presiden: 

a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar".

b. Pasal 10 juga menyebutkan:

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara".

Pasal ini memiliki potensi disalahgunakan Presiden untuk  menggerakkan pimpinan/pejabat pemerintahan, TNI dan Polri serta Kepala Daerah dan Kepala Desa lurah. 

Menurut Demas, karena keberpihakan politik presiden telah dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan ke publik luas untuk berpihak dan mengarah pada indikasi nepotisme, maka sangat mungkin kebijakan atau program-program pemerintahan seperti Bansos dan lain lain penggunaan fasilitas negara atau pengaruh jabatannya sebagai Presiden, diarahkan untuk pemenangan Prabowo Gibran.

Ini jelas jelas merupakan Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) dan jelas terbukti memenuhi unsur berupa 

"Perbuatan melanggar hukum  dan perbuatan tercela" sebagaimana pasal 7A UUD 1945, dan sekaligus melanggar Konstitusi yaitu sumpah janji presiden pada pasal 9 UUD 1945.

Atas hal tersebut DPR dapat bersikap berdasar pasal 7B UUD1945 sebagai bentuk check and balances, ketika ada unsur yang diduga presiden melakukan penyalahgunaan wewenang saat masa kampanye pemilu dalam bentuk ucapan terbuka, kebijakan pemerintah, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya yaitu tiga hak DPR berupa: Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.

Jika keberpihakan presiden terhadap peserta pemilu tertentu dimanifestasikan dalam suatu kebijakan atau keputusan pemerintah yang tidak netral, maka berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh undang-undang, kata Demas.

Jika kita lihat pernyataan Presiden Jokowi yang beredar di medsos bahwa harus netral, maka jika disandingkan dengan pernyataan Presiden untuk berpihak, maka ini pernyataan yang dalam kultur Jawa disebut plin plan.

Di satu sisi presiden menyampaikan bahwa pemerintah harus netral namun pada akhirnya Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye/memihak. 

Ini benar benar tidak elok dan tidak etis yang disampaikan oleh seorang Presiden yang patut diduga akan menghalalkan Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaannya secara sewenang-wenang,  pungkas Demas.

Read More