Calon Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-62 Terima Pengarahan Kaskoarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., memberikan pengarahan kepada 29 orang Calon Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan Ke-62 Tahun 2024, bertempat di Rupat Pangkoarmada II, Ujung Surabaya. Senin (29/1).

Dikreg Seskoal ini merupakan salah satu pilar pembinaan personel untuk menyiapkan calon pemimpin-pemimpin TNI AL yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas-tugas TNI AL kedepan yang penuh dengan kompleksitas tinggi.

Dalam pengarahannya, Kaskoarmada II menyampaikan bahwa  Dikreg Seskoal selama ini telah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berharga bagi calon pemimpin di TNI AL, sehingga dapat membentuk pondasi yang kuat dalam bidang kepemimpinan, strategi, dan etika militer.

"Saya berharap saudara nantinya akan menjadi pelopor dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan dengan berbagai macam teknologi yang selalu terus berkembang, serta situasi geopolitik yang selalu berubah," ujarnya.

Read More

Tiga Faktor SPBE Pemkot Surabaya tahun 2023 Raih Predikat Memuaskan dari KemenPAN-RB

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih predikat “Memuaskan” dengan capaian indeks 4,49 ini karena ada tiga faktor. 

Yang pertama adalah sudah merambahnya digitalisasi ke segala lini. 

Digitalisasi ini dapat mempercepat pelayanan publik dan membuatnya lebih presisi. 

Dengan digitalisasi, maka tidak akan ada lagi diskriminasi dalam pelayanan karena semua proses dilakukan secara digital. 

Seperti terintegrasinya pelayanan publik antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan Pengadilan Agama (PA) Surabaya. 

“Ini menjadi contoh bagaimana digitalisasi dapat memperbaiki pelayanan publik,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Senin (29/1).

Sedangkan yang kedua, lanjut Irvan, Pemkot Surabaya telah menerapkan tanda tangan elektronik di semua PD, mulai dari dinas, kecamatan hingga kelurahan sejak 2 Januari 2023. 

Tujuannya, adalah untuk mempercepat dan memaksimalkan kerja organisasi. Persiapan untuk implementasi ini telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 bersama Badan Siber dan Sandi Negara  (BSSN).

Sementara itu yang ketiga, Pemkot Surabaya juga berfokus pada peningkatan nilai target indikator SPBE. 

Indikator ini, dinilai oleh KemenPAN-RB dan menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di Pemkot Surabaya.

“Strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi dan maju. Hal ini sejalan dengan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih predikat “Memuaskan” dalam penilaian evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. 

Penilaian SPBE 2023 ini, sebelumnya diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia (RI), Abdullah Azwar Anas pada 11 Januari 2024. 

Dalam surat keputusan MenPAN-RB RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE, ada 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan penilaian. 

Salah satunya adalah Kota Surabaya dengan capaian indeks 4,49. 

Read More

Bea Cukai Tual Gagalkan Peredaran Tramadol

Tual - KABARPROGRESIF.COM Bea Cukai Maluku bersinergi dengan Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Sabang, Bea Cukai Tual, dan Polres Kepulauan Aru gagalkan upaya peredaran obat keras ilegal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pada Senin (29/01).

"Penindakan ini berawal dari pengawasan terhadap paket domestik dari Tangerang menuju Kabupaten Kepulauan Aru yang kami curigai berisikan narkotika," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Trimulyo Cahyono, pada Selasa (30/01).

Selanjutnya, petugas Bea Cukai Tual bersama Satuan Reserse Narkoba memantau rute perjalanan truk menuju gudang pembongkaran. 

Petugas kemudian memeriksa paket di gudang salah satu ekspedisi dan menemukan paket berisi barang yang diduga obat keras jenis Tramadol. 

"Pelaku menggunakan modus melalui barang kiriman dengan barang bukti sebanyak tiga paket berisi obat keras jenis tramadol sebanyak 650 butir," rincinya.

Selain barang bukti tersebut, petugas juga mengamankan tiga orang tersangka yang berinisial AD, SM, dan RF sebagai penerima paket. 

Terhadap barang bukti dan seluruh tersangka telah diserahkan kepada Kepolisian Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut.

"Penggagalan peredaran obat keras ini, tidak akan berhasil tanpa adanya koordinasi antara Bea Cukai Maluku, Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Sabang, Bea Cukai Tual, dan Polres Kepulauan Aru. Kami berharap sinergi yang baik antaraparat penegak hukum terus berjalan untuk mengamankan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat keras tersebut," tutup Trimulyo

Read More

Kunjungi KRI Alugoro-405, Pangkoarmada II Dampingi Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT. PAL

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., mendampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Dirut PT. PAL Kaharuddin Djenod, mengunjungi KRI Alugoro-405 yang merupakan salah satu KRI unsur Satuan Kapal Selam Koarmada II, bertempat di Dermaga Kapal Selam Koarmada II, Ujung Surabaya. Senin (29/1).

Kunjungan dari Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT. PAL bertujuan untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KRI Alugoro-405 dalam mendukung prajurit TNI Angkatan Laut terutama prajurit Koarmada II ketika menjalankan tugas menjaga keamanan dan keutuhan Wilayah Maritim.

Pangkoarmada II melalui sambutannya menyampaikan bahwa diharapkan nantinya KRI unsur Satsel Koarmada II bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki, agar dapat bersaing dikancah Internasional, serta meningkatkan pertahanan nasional untuk menjaga wilayah Maritim Indonesia.

“Ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar seluruh elemen pertahanan negara memastikan keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia kedepannya demi kesejahteraan masyarakat,” jelas Pangkoarmada II.

Read More

Advokat Lisan Laporkan Tom Lembong ke Bawaslu Atas Dugaan Unggah Pasal Palsu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) melaporkan Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden berkampanye.

"Betul (melaporkan Tom Lembong ke Bawaslu)," kata tim Advokat Lisan, Hendarsam Marantoko, kepada wartawan, Senin (29/1).

Tanda bukti penyampaian laporan itu bernomor: 053/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal Senin, 29 Januari 2024.

Laporan ini berdasar unggahan Tom Lembong di akun Instagram-nya pada Jumat (26/1) yang menampilkan sebuah gambar 'Pasal 299 ayat 1'. Sebagaimana pasal itu dikutip sebagai berikut:

Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/...

Menurut Hendarsam, Pasal 299 ayat 1 yang diunggah Tom Lembong itu tidak diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut dinilai palsu, karena belum sah dan masih dimintakan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun bunyi Pasal 299 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Sebagai bagian dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN, unggahan Tom Lembong tersebut dinilai menghasut sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Bahwa patut diduga Thomas Trikasih Lembong melakukan upaya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat agar merespon secara negatif ungkapan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyinggung bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye," tulis Hendarsam dalam laporannya.

Tom Lembong diduga melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal larangan kampanye yang bersifat menghasut atau mengadu domba perorangan dan masyarakat. 

Hendarsam pun meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

"Atas dasar temuan tersebut, kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan segera agar menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," imbuhnya.

Read More

Bayar Parkir via Cashless Mulai Diterapkan Februari 2024, Wali Kota Eri: Kejujuran Dimulai dengan Non-Tunai

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana mulai menerapkan pembayaran parkir via cashless atau non-tunai pada Februari 2024. 

Saat ini, pembayaran parkir non-tunai telah diujicoba di sejumlah titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi secara bertahap pembayaran parkir non-tunai. 

Sosialisasi dilakukan sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan di 1.370 titik lokasi parkir TJU se-Kota Surabaya.

"Insyaallah Februari 2024 kita jalankan semuanya, serentak. Yang ada titiknya (parkir TJU) itu kita lakukan semuanya (non-tunai)," kata Wali Kota Eri, Senin (29/1).

Wali Kota Eri menuturkan, penerapan parkir non-tunai ini sebagai bentuk kepercayaan publik kepada Juru Parkir (Jukir). 

Selain itu, kebijakan ini sekaligus untuk mensejahterakan Jukir dengan meningkatkan pendapatan mereka. 

Karenanya, pihaknya akan menerapkan kebijakan itu mulai Februari 2024.

"Sebenarnya warga Surabaya semuanya mendukung untuk itu (non-tunai), ya sudah lakukan yang terbaik. Masa sekarang jumlah warga Surabaya sekitar 3 juta, yang tidak ingin (non-tunai) 100, masa ikut yang 100," ujarnya.

Menurut dia, pembayaran parkir non-tunai secara tidak langsung juga mengajarkan tentang kejujuran. 

Sebab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, akan bisa diketahui secara pasti jumlahnya.

"Dengan non-tunai kita memberikan kejujuran kita. Dengan kejujuran itu kita akan tahu sebenarnya berapa (Jukir) dapatnya, berapa kekurangannya. Nah, dengan non-tunai itu kita bisa mengetahui pendapatan (retribusi parkir) aslinya seperti apa," jelasnya.

Namun, ia juga memastikan bahwa penerapan bayar parkir non-tunai di 1.370 titik TJU, tentunya ke depan akan tetap dilakukan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah mayoritas warga akan mendukung kebijakan ini dengan cara membayar parkir via non-tunai.

Di samping itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui berapa pendapatan Jukir ketika pembayaran parkir non-tunai ini diterapkan. 

Nah, apabila pendapatan Jukir tidak tercapai, maka pemkot akan memberikan sentuhan atau intervensi yang lain.

"Kalau ternyata (Jukir) tidak sampai dapat Rp3-4 juta, sesuai dengan apa yang saya inginkan setiap (kepala) keluarga, berarti apa, sentuhan yang lainnya. Kalau sekarang kan sama-sama tidak tahunya, dapatnya (Jukir) berapa tidak tahu. Nah, kejujuran itu dimulai dengan non-tunai tadi," paparnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pembayaran parkir non-tunai ini sebagai solusi untuk mengetahui secara pasti jumlah pendapatan dari retribusi parkir. 

Sebab, melalui kebijakan ini, pendapatan dari retribusi parkir akan langsung masuk ke pemerintah kota, Kepala Pelataran (Katar) dan Juru Parkir.

"Karena nanti insyaallah uang itu akan langsung masuk ke Jukir, masuk ke Katar, masuk ke pemerintah kota. Jadi kita akan tahu Jukir dapat berapa, Katar dapat berapa. Nah, dari situ kita akan tahu tidak ada yang berbohong, karena ada kejujuran," tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga berharap kepada masyarakat agar turut serta dan mendukung pembayaran parkir melalui non-tunai. 

Dengan cara tidak bayar parkir melalui uang tunai, maka masyarakat juga ikut serta mendukung kebijakan tersebut.

"Saya juga berharap kepada warga Surabaya, jangan mendidik dengan (bayar parkir) memberikan uang (tunai). Kalau sudah pakai non-tunai, ya ayo bayar parkir pakai non-tunai," pungkasnya.

Read More

Di Tengah Melaksanakan Operasi, prajurit KRI Hasan Basri-382 Laksanakan Ziarah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Di tengah-tengah menjalankan tugas operasi, prajurit KRI Hasan Basri-382 di bawah pimpinan Mayor Laut (P) Angga Radiansyah. S.E., M.Tr.Opsla., melaksanakan Ziarah Tabur Bunga ke Makam Pahlawan Nasional Brigjend TNI (Purn) H. Hassan Basry. Minggu (28/1).

Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan prajurit TNI Angkatan Laut kepada salah satu pahlawan kemerdekaan yang telah gugur dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Ziarah tersebut sesuai dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., kepada seluruh prajurit Jalasena Koarmada II untuk selalu mengenang dan menghargai jasa para Pahlawan sekaligus menumbuhkan jiwa patriotisme dan meningkatkan semangat prajurit dalam pelaksanaan tugas operasi.

Read More

Gelar Lomba Mendongeng, Cara Pemkot Surabaya Tingkatkan Literasi Anak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya menggelar Lomba Mendongeng 2024 dengan tema Cerita Rakyat Surabaya. 

Kegiatan tersebut ditujukan bagi siswa-siswi yang duduk di kelas 4 atau 5 SD/Mi di Kota Surabaya. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan bahwa Lomba Mendongeng atau Story Telling merupakan salah satu kegiatan tahunan dalam upaya meningkatkan literasi anak-anak di Kota Pahlawan.

“Story telling adalah cara agar anak-anak membaca, memahami, dan menyampaikan kembali. Lewat lomba ini, kami memberikan ruang agar mereka memiliki keberanian berbicara atau bercerita di depan orang banyak, lalu mengatur intonasi agar pesan dapat tersampaikan, termasuk berekspresi,” kata Mia, Senin (29/1).

Selain itu, mia menjelaskan, kegiatan tahunan ini juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam membentuk karakter anak dengan menstimulasi keterampilan bahasa, serta mengajarkan sikap, dan perilaku dalam menanamkan nilai budaya yang baik bagi anak.

“Kami ingin sejak dini, anak-anak terbiasa menceritakan tentang kebudayaan yang kita miliki. Bahkan, lewat mendongeng anak-anak dapat belajar tentang integritas dengan bercerita soal kejujuran untuk mengakui kesalahan. Contoh lain tentang menjaga kesehatan dan kebersihan lewat cara mencuci tangan,” jelasnya.

Untuk mendukung pengembangan literasi di Kota Pahlawan, Dispusip Kota Surabaya juga telah membuka layanan prima melalui program pembelajaran Gendis Sewu atau pembelajaran mendongeng dan menulis bagi anak-anak Kota Surabaya agar lebih gemar membaca.

“Kami terus melatih anak-anak mendongeng, sebenarnya ini juga suatu ajang mereka menunjukkan hasil yang telah dipelajarinya. Selain itu mendongeng masih menjadi cara yang efisien  dalam menyampaikan sesuatu hal,” terangnya.

Nantinya, peserta yang menjadi juara dalam gelaran tersebut akan diikutsertakan dalam ajang Lomba Mendongeng tingkat selanjutnya. Yakni, di level provinsi. 

“Di provinsi juga menyelenggarakan, biasanya nanti yang juara di level kota akan kami ikutkan di level provinsi,” ujarnya.

Selanjutnya, anak-anak yang ingin mengikuti lomba tersebut harus memperhatikan syarat dan ketentuan Lomba Mendongeng 2024, diantaranya peserta adalah siswa kelas 4 atau 5 SD/Mi di Kota Surabaya, tema dongeng merupakan Cerita Rakyat Surabaya, peserta membuat video mendongeng berdurasi 7 menit, dan pengambilan video terbaru tahun 2024 dalam bentuk landscape/mendatar.

“Peserta tampil menggunakan pakaian seragam sekolah pada hari tersebut. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu atau peraga, serta menyampaikan sumber cerita secara lisan dalam video. Dongeng tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, dan pornografi,” katanya.

Para peserta lomba dapat mengisi link pendaftaran melalui link https://bit.ly/formlombamendongeng2024 dengan batas akhir pendaftaran dan pengumpulan video  pada 7 Februari 2024. 

Penilaian lomba meliputi aspek penguasaan materi, cara mendongeng, kemampuan mendongeng, dan penampilan peserta dalam mendongeng. 

Sedangkan, Juara I Lomba Mendongeng Tingkat SD/Mi Tahun 2021-2023 Tingkat Kota Surabaya tidak diperkenankan mengikuti lomba.

“Ayo anak-anak Surabaya, tunjukkan bakat mendongeng kalian lewat Lomba Mendongeng cerita rakyat Surabaya ini. Tidak hanya bercerita, tetapi kalian juga bisa menginspirasi teman-teman kalian. Segera daftarkan diri kalian ya, kami tunggu,” pungkasnya.

Read More

Pimpinan KPK Sepakat Perintahkan Periksa Bupati Sidoarjo Terkait OTT

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, pihaknya memerintahkan tim penyidik segera memanggil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. 

Alex mengatakan, dalam panggilan itu, Gus Muhdlor akan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. 

Perkara ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik dan penyidik KPK pada pekan lalu. 

Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebut pimpinan KPK melindungi Bupati Sidoarjo dari jerat hukum. 

"Perasaan pas ekspose enggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati," kata Alex saat dihubungi, Senin (29/1/2024). 

Alex merupakan salah satu pimpinan KPK yang ikut hadir dalam ekspose atau gelar perkara OTT Sidoarjo yang digelar pada Jumat (26/1/2024). 

Menurut dia, semua pimpinan KPK yang saat ini berjumlah empat orang sepakat menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. 

"Pas ekspose semua pimpinan setuju perkara dinaikkan ke penyidikan dengan perintah segera panggil bupati dan lakukan pemeriksaan," tutur Alex. 

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Sidoarjo menyangkut dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. 

Dalam operasi senyap itu, tim lembaga antirasuah mengamankan sepuluh orang. Beberapa di antara mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN). 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, setelah ditangkap beberapa dari mereka diperiksa di Polda Jawa Timur. 

Sementara itu, beberapa lainnya dibawa ke Jakarta. 

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa,” ujar Ali dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024). 

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka berikut barang bukti yang diamankan. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk memutuskan status hukum perkara dan pihak yang ditangkap setelah OTT. 

Read More

Deteksi Dini Kondisi Kesehatan, Pangkoarmada II Uji Pemeriksaan Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mendeteksi dini kondisi kesehatan, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Kiki Denih Hendrata melaksanakan Uji Pemeriksaan Kesehatan (Urikkes), di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya, Senin (29/1).

Urikkes ini adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau kelainan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan medis secara akurat dalam penanganannya.

Dalam pelaksanaan Urikkes tersebut, ada beberapa tahapan atau pedoman yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan Urikkes yakni diantaranya setiap yang ingin melaksanakan Urikkes dihimbau agar melakukan puasa pada malam hari sebelum melaksanakan pemeriksaan.

Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi tes darah, tes urine, pengukuran tensi badan, pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan (THT), pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan jantung (EKG) dan rontgen.

Read More

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Kepala Badan Pangan dan Politikus Nasdem Terkait Kasus SYL

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan politikus Partai Nasdem, Rajiv tidak memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Arief dan Rajiv sebelumnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat (26/1/2024).

Namun, mereka meminta tim penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Menurut Ali, Rajiv meminta pemeriksaannya dijadwalkan Selasa (30/1/2024). Sementara, Arief belum disebutkan kapan kembali diminta menghadap penyidik.

“Rajiv (swasta), saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang kembali besok,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Adapun Rajiv diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum (Bendum) Tim Nasional (Timnas) calon presiden dan wakil presiden (Capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ia juga merupakan calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II dari Partai Nasdem.

Adapun SYL ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.

Perkara itu juga menyeret dua anak buahnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta dari para pegawai negeri sipil (PNS) eselon I dan II di lingkungan Kementan. Mereka mengutip setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan.

Mereka antara lain, Direktur jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

Read More

Wali Kota Eri Resmikan Sejumlah Fasilitas Publik di Kelurahan Karangpoh, Jadi Bukti Warga Surabaya Guyub Rukun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan sejumlah fasilitas publik di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya, Minggu (28/1). Fl

Fasilitas publik yang baru diresmikan itu adalah Lapangan Futsal, Jembatan, Pavingisasi, Saluran, PJU, Balai RW, dan Gedung Paud. 

“Ini menjadi bukti guyub rukunnya warga Kota Surabaya, sehingga semua fasilitas itu bisa dibangun dan kita resmikan semuanya di sini,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, permasalahan di kampung-kampung Surabaya itu sebenarnya bisa selesai kalau semuanya bersatu dan bersinergi, mulai dari RT, RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat. 

Bahkan, yang paling penting itu tidak ada di antara mereka yang ingin dulu-duluan. 

Sebab, terkadang ada yang ngotot ingin RT atau RW-nya dibangun duluan dan yang lainnya diminta akhir-akhir. 

“Nah, di Kelurahan Karangpoh ini alhamdulillah semua warganya guyub rukun dan RT, RW, LPMK dan KSH-nya luar biasa, sehingga semuanya bisa terbangun dengan baik,” katanya.

Di Kelurahan Karangpoh ini, lanjut dia, warganya bersatu dan sama-sama berjuang, sehingga mereka sepakat untuk membangun ini duluan, lalu dilanjutkan ke pembangunan lainnya. 

Alhasil, di wilayah tersebut, salurannya sudah dibangun, jembatannya terbangun, pavingnya juga dibangun, dan akhirnya mereka juga punya lapangan futsal. 

“Kalau guyub dan bersatu semuanya, mereka bisa tahu kekurangan dari wilayahnya, sehingga mereka akan mengusulkan kepada Pemkot Surabaya, dan pemkot akan hadir di situ. Akhirnya, wilayahnya bisa terbangun semuanya. Tentunya, kalau ngotot dulu-duluan ya tidak mungkin ini bisa terbangun semuanya,” tegasnya. 

Wali Kota Eri masih ingat betul di wilayah tersebut dulunya langganan banjir dan bahkan kalau banjir sampai berhari-hari. 

Setelah dia menjabat Wali Kota Surabaya, sejumlah pembangunan pun dilakukan di wilayah tersebut, sehingga saat ini sudah tidak ada banjir di tempat tersebut. 

“Tapi kalau hujannya lebat, kadang masih ada genangan karena airnya masih keluar dari tembok yang sudah kita bangun, meskipun surutnya juga cepat. Tapi saya sudah meminta teman-teman Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk menyelesaikan itu, supaya tidak ada lagi genangan di wilayah ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih kepada RT, RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat di wilayah itu yang sangat luar biasa. 

Ia menyadari bahwa Pemkot Surabaya tidak akan bisa membangun berbagai fasilitas publik di wilayah tersebut kalau tidak ada informasi dan usulan dari RT, RW, LPMK, dan KSH. 

“Seandainya, seandainya RT, RW, LPMK, dan KSH seperti ini semuanya, selalu guyub dan rukun, insyaallah bisa mensejahterakan umatnya, dan insyaallah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya.

Read More