Pj Bupati Bojonegoro : Kolaborasi Penting untuk Wujudkan Suatu Tujuan

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyampaikan bahwa di era sekarang, kolaborasi merupakan hal penting untuk mewujudkan suatu tujuan. 

Untuk berkaborasi, semua harus sama-sama saling mendengar, bercerita dan mengenal satu sama lain dan perlu ada forum atau wadah untuk menjadi tempat berdiskusi bersama-sama.

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Adriyanto pada kegiatan Talkshow and Sharing Session dengan tema ‘Virus Inspirasi untuk Pemuda Bojonegoro’ di Ballroom Andrawina Aston City Hotel Bojonegoro, Senin (29/1/2024) yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) dan diikuti oleh para Pemuda Pelopor Bojonegoro mulai tahun 2003 hingga 2023.

Dalam rilisnya, Pj Bupati juga menyampaikan, pemerintah juga harus berinovasi dengan para pemuda, sebab pemuda memiliki cara berpikir yang out of the box lebih dinamis dan pandangan yang lebih luas. 

Para pemuda bisa memberikan inovasi bagi komunitasnya atau masyarakat. Untuk itu, ajang pemilihan Pemuda Pelopor harus terus dilakukan. 

Pemuda harus bisa membawa perubahan dengan inovasi-inovasi baru.

“Harapan saya, siapapun yang masuk seleksi Pemuda Pelopor Bojonegoro, integritas harap menjadi nilai utama karena integritas yang tinggi merupakan modal untuk membangun Bojonegoro dengan baik,” ujarnya.

Kepala Dinpora Bojonegoro Amir Syahid mengajak peserta dan undangan untuk mengenali potensi yang ada di lingkungannya dan menjadi pelopor masyarakat di bidangnya. 

Dengan kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas terkait Pemuda pelopor yang berjenjang untuk menunjukkan potensi dan talentanya. 

Maka ada tagline untuk pemuda Bojonegoro yakni #KamuBisaApa untuk menjadi semangat kedepan. 

Kepala Dinpora Bojonegoro juga menyampaikan bahwa 21 persen penduduk Bojonegoro adalah pemuda. 

Oleh karena itu, Dinpora memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan maupun desa. 

Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023 mencapai 54,05 persen merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya 51,78 persen. 

Hal ini menandakan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan.

Read More

Dikhabarkan Besok Mahfud MD Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD disebut bakal bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (1/2).

Seorang kolega yang juga Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi mengatakan Mahfud telah meminta waktu bertemu Jokowi saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1) malam.

Menurutnya, seorang menteri bisa kapanpun mundur, baik seizin maupun tidak seizin presiden. Namun, ia mengatakan Mahfud memilih untuk bertemu karena mengutamakan etika.

"Pak Mahfud mengutamakan etika, unggah-ungguh, karena gini, Pak Mahfud masuk kabinet itu baik-baik, jadi keluarnya juga harus baik-baik. Makanya Pak Mahfud tetap harus ketemu presiden untuk kulo nuwun mundur," kata Islah, Rabu (31/1).

Dalam kegiatannya di Lampung hari ini, kata Islah, Mahfud bakal memberi pernyataan sekaligus menunjukkan surat pengunduran diri yang telah disiapkan.

"Hari ini di Lampung Pak Mahfud akan menunjukkan surat pengunduran diri itu, yang akan langsung diserahkan kepada presiden besok," ujarnya.

Islah mengatakan keputusan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam itu telah disampaikan Mahfud kepada partai politik pengusung, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sempat beberapa parpol tidak setuju, tapi Pak Mahfud berkeputusan, 'karena yang minta saya Pak Ganjar, maka saya harus seiring sejalan dengan Pak Ganjar'. Jadi Pak Mahfud tetap berpegangan pada usulan Mas Ganjar, meskipun akhirnya Bu Mega menyetujui," ujarnya.

Mahfud sebelumnya telah mengungkapkan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam. Rencana itu ia sampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Mahfud menjelaskan langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatannya dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurutnya, pengunduran dirinya itu juga demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ucap Mahfud.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Mahfud telah bertemu dengannya pada Senin (29/1) malam. Mahfud, kata dia, meminta waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Read More

Kapolres Pelabuhan Belawan Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Danlantamal I Belawan

Belawan - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP., menghadiri upacara serah terima jabatan Danlantamal I Belawan, Rabu, 31 Januari 2024. 

Upacara tersebut dilaksanakan di Markas Komando Lantamal I Belawan dan menandai pergantian kepemimpinan dari Laksamana Pertama TNI Dores Afrianto Ardi, SE., M.Si., M.Han., kepada Kolonel Marinir Jasiman Purba, SE., CHRMP.

Hadir dalam upacara tersebut, Kapolda Sumatera Utara beserta para pejabat tinggi kepolisian, serta pejabat kewilayahan dan forkopimda tingkat provinsi Sumatera Utara. 

Upacara serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tugas pokok.

“Pergantian jabatan ini tentu membawa harapan dan semangat baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Lantamal I Belawan. Kami berharap bersama pimpinan yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan Sinergitas yang selama ini sudah terjadi dengan Kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Belawan,” ungkap Kapolres Pelabuhan Belawan.

Upacara serah terima jabatan ini menjadi momentum untuk mempererat kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan pihak kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Belawan. 

Kapolres Pelabuhan Belawan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan semua pihak guna menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

Read More

Wamenaker Balas ke Hasto: Kalau Saya Mensos Tak Sepaham dengan Presiden, Mundur!

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wamenaker Afriansyah Noor menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya fragmentasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Afriansyah menepis isu perpecahan di kabinet.

"Sebagai anak buah, tentunya Ibu Risma kan riskan karena kebetulan dia pembantunya presiden yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi PDIP kan begitu," kata Afriansyah kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

Wakil Ketua TKN Prabowo_Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. 

Ia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.

"Kemudian apa yang disampaikan Mas Hasto itu saya pikir harus dievaluasi ulang bahwa buat beliau, dulu kan Mas Hasto bilang kami tetap ada di kabinet walaupun berbeda. Sudah, sekarang jalankan saja, jangan buat framing-framing seolah-olah terjadi perpecahan," ujar Afriansyah.

"Kalau soal rapat kabinet yang saya pernah ikuti, ketika saya mewakili menteri yang tidak bisa hadir, beberapa kali itu memang pemeriksaan kita ketat kok. Handphone ditaruh, yang setahu saya ya, semua disterilisasi, pakaian pun dalam undangan rapat ditentukan begitu. Paspampres mengeledah, namanya pengamanan ya itu wajar-wajar saja dan sampai sekarang masih dilakukan kok, tidak ada perbedaan," katanya.

Ia merespons testimoni Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang disampaikan Hasto. ia menyebut jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing, tidak usah membuat untuk kepentingan bangsa kita tetap harus membantu presiden. Kalau membantu presiden artinya kan harus setia dengan presiden, ya kan. Jangan mendua gitu," ujar Afriansyah.

Ia menepis adanya perpecahan di kabinet seperti yang disampaikan Hasto. Afriansyah menyarankan jika ada menteri yang merasa tak nyaman, maka ada baiknya untuk mundur.

"Tidak pecah lah. Kalau saya jadi teman-teman, menteri-menteri itu merasa nggak nyaman atau merasa berbeda apa, ya sudah keluar aja. Ngapain sih, kalau keluar kan juga tidak ada apa-apa, tidak masuk penjara juga dia keluar, tidak ada larangan, ajukan surat pemberhentian, selesai," ungkapnya.

Hasto sebelumnya menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyampaikan hal itu atas testimoni dari Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Ia juga menyampaikan pemeriksaan kepada menteri diperketat. Hasto menilai ada rasa kekhawatiran yang timbul di dalam kabinet Presiden Jokowi.

Read More

Tidak Semua Warga Siap Bayar Parkir via QRIS, Pemkot Surabaya Siapkan Skema Voucher dan Langganan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan ujicoba pembayaran QRIS di sejumlah titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan. 

Dari hasil ujicoba ternyata tidak semua masyarakat atau pengguna jasa parkir bisa membayar melalui QRIS.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa hasil ujicoba tidak semua masyarakat atau pengguna jasa parkir bisa membayar melalui QRIS. 

Sebab, banyak di antara mereka yang tidak memiliki M-Banking atau alat pembayaran QRIS.

"Ketika kita sudah melakukan di beberapa titik, ternyata tidak semuanya membayar pakai QRIS, karena warga Surabaya juga tidak siap untuk QRIS. Karena itulah nanti kita lihat besok (penerapan Februari 2024) seperti apa," kata Wali Kota Eri, Rabu (31/1).

Oleh karenanya, Wali Kota Eri menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi penerapan pembayaran parkir melalui QRIS ke depannya. 

Artinya, pembayaran parkir tidak hanya bisa dilakukan via QRIS, tapi juga dimungkinkan melalui voucher atau berlangganan.

"Berarti nanti kebijakan kita, ada kartu berlangganan, ada voucher, setelah itu ada pilihan bayar lain. Jadi kan untuk menuju ke sana (bayar parkir via QRIS), tidak bisa langsung, karena setelah kita coba, warganya tidak siap, tidak semua warga punya M-Banking," ujarnya.

Namun demikian, Wali Kota Eri kembali memastikan pada Februari 2024, pihaknya akan tetap menerapkan kebijakan parkir via QRIS di 1.370 parkir TJU se-Surabaya. 

Kebijakan tersebut, tentu akan dilakukan evaluasi progresnya di lapangan.

"Tanggal 1 Februari 2024 tetap jalan, sambil kita lihat semuanya, nanti kita lihat tiga hari ke depan. Karena kan saya bilang kemarin ke teman-teman Dishub saat uji coba, kalau tidak ada QRIS jangan bayar, sehingga kita akan tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis," paparnya.

Selain itu, Wali Kota Eri mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah bertemu dengan perwakilan paguyuban Juru Parkir (Jukir). 

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk menjalankan kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS mulai Februari 2024.

"Karena saya tidak ingin Jukir dibilang liar, bagaimanapun beliau ini (Jukir) adalah saudara-saudara saya, wong Suroboyo (orang Surabaya). Masyarakat juga begitu, saya bilang kepada Jukir, ya harus mendapatkan yang terbaik, jangan (masyarakat) tidak dikasih karcis tapi diminta Rp5-10 ribu," katanya.

Makanya untuk menguji kebenaran dan kejujuran, Wali Kota Eri menyebut jika perwakilan paguyuban sepakat menerapkan pembayaran parkir via QRIS. 

Sebab, ia tidak ingin Jukir memiliki pandangan negatif kepada pengguna jasa parkir, demikian pula sebaliknya.

"Alhamdulillah mereka (paguyuban) bisa menerima. Karena saya mengatakan kepada mereka, ayo cari (rezeki) yang jujur, Surabaya digawe adem (dibuat dingin). Saya tidak ingin Jukir memiliki pikiran negatif kepada pengguna parkir dan masyarakat juga jangan berpikiran negatif kepada Jukir," pesan dia.

Untuk itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa kebijakan penerapan parkir melalui QRIS pada Februari 2024, akan tetap dilakukan evaluasi ke depan. 

Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dari pihak pengguna jasa parkir maupun Jukir.

"Di situlah nanti kita lakukan evaluasi-evaluasi agar tidak saling menyalahkan. Kalau ternyata (warga) tidak sanggup, ya nanti ada pilihan, dia mau pakai uang tunai ya monggoh (silahkan), pakai QRIS ya monggoh. Tapi nanti kita juga siapkan lagi voucher dan parkir berlangganan," tegasnya.

Oleh sebabnya, ia menyatakan bahwa kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS di 1.370 titik parkir TJU pada Februari 2024, tidaklah bersifat wajib. 

Hal tersebut dilakukan untuk tetap memberi kemudahan bagi pengguna jasa parkir yang tidak memiliki M-Banking atau belum siap dengan metode pembayaran QRIS.

"Karena kita baru tahu ternyata tidak semua orang Surabaya punya QRIS. Makanya kita siapkan lagi (metode lain), tapi untuk menuju ke sana (QRIS) iya. Karena sebenarnya ini adalah untuk menuju kejujuran,” pungkasnya.

Read More

Polda Lampung Tangkap 8 Tersangka Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Bandar Lampung - KABARPROGRESIF.COM Polda Lampung menangkap 8 orang sindikat narkoba jaringan Fredy Pratama. Sebanyak 38,19 kilogram sabu diamankan.

Inisial para tersangka adalah AM (30), AB (27), MY (26), AI (22), EN (30), RY (33), SA (26), serta MH(30). 

Terungkapnya sindikat lain dari jaringan Fredy Pratama ini berawal dari penangkapan 3 pelaku di area Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada Minggu (17/1/2024).

"Awalnya anggota dari tim Sea Port Interdiction Polda Lampung menangkap AM yang kedapatan membawa satu bungkus sabu saat berada di dalam bus, kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap AB dan MY di area Pelabuhan Bakauheni," kata Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Rabu (31/1/2024).

Helmy menerangkan, dari penangkapan 3 tersangka ini, didapatkan barang bukti 60 bungkus narkoba jenis sabu.

"Pada saat penangkapan AB dan MY, dari dalam mobil mereka didapatkan barang bukti sabu sebanyak 60 bungkus dan timbangan digital. Dan saat dilakukan penghitungan terhadap barang bukti sabu ini diketahui berjumlah 38,19 kilogram," ungkap dia.

Dari penangkapan ketiganya, petugas terus melakukan pengembangan sehingga tertangkap 5 tersangka lainnya di wilayah Lampung dan Jakarta.

Read More

Kapolda Bali Pimpin Serah Terima Jabatan Kabid Keu Polda Bali

Bali - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., hadir dan bertindak sebagai inspektur dalam Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama Polda Bali, yang bertempat di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (31/01/2024).

Hadir pula, Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., Irwasda Polda Bali Kombes. Pol. Arief Prapto Santoso, S.I.K., S.H., M.H., dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.

Pada kesempatan tersebut, dalam amanatnya Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada pejabat yang lama atas dedikasi inovasi dan prestasi yang telah diberikan kepada Polda Bali dan selamat bertugas di tempat yang baru.

”Saya sebagai Kapolda Bali mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan untuk kemajuan Polda Bali ini,”ucapnya.

Kapolda Bali juga berpesan untuk pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri di tempat yang baru, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Polda Bali. ”Untuk pejabat yang baru, saya ucapkan selamat atas jabatan yang saudara peroleh, dan juga agar segera menyesuaikan diri di Polda Bali,” imbunya.

Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi pada Instansi Polri, selain sebagai pembinaan karir, rotasi jabatan juga merupakan bentuk penyegaran pada organisasi Polri. PJU Polda Bali sendiri melaksanakan sertijab kepada Kabid Keu Polda Bali Kombes Pol. Endang Sri Wahyuni  yang di gantikan oleh AKBP Zatil Usna , S.I.K dan diikuti juga dengan pisah sambut masa purna bakti Dri Tahti Polda Bali AKBP Sang Ayu Putu Alit Saparini, S.H., M.M.

Acara diakhiri dengan acara pisah sambut yang dilakukan oleh pejabat Polda Bali yang baru dan pejabat Polda Bali yang lama untuk saling bertukar certia dan membagikan beberapa pengalaman saat bertugas di Polda Bali.

Read More

Korupsi Pengadaan BBM Rp 6,2 Miliar, Kadis di Rokan Hulu Ditangkap

Pekanbaru - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu, Riau, menangkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rokan Hulu, HI atas dugaan korupsi. HI dijebloskan ke penjara, karena diduga korupsi pengadaan fiktif bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2019-2021 silam. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan, dalam kasus ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 

Selain HI, penyidik juga sudah menahan pria berinisial JT, selaku Direktur PT Esa Riau Berjaya, perusahaan yang memenangi tender pengadaan BBM di Dinas Perkim Rohul selama tiga tahun. 

"Tersangka dua orang, yang diduga korupsi pengadaan fiktif BBM. Dari hasil penghitungan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,2 miliar," kata Kosmos, Selasa (30/1/2024).

Kosmos menjelaskan, kasus tersebut diusut sejak 4 Agustus 2023 lalu. Baca juga: Kelabui Petani, Sindikat Penjual BBM Bersubsidi Dibekuk Polisi Tersangka HI adalah pengguna anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Rohul. 

Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa puluhan saksi, termasuk saksi ahli. 

"Saksi yang diperiksa 65 orang dan tiga saksi ahli," sebut dia. 

Pada 11 Januari 2024, penyidik menetapkan HI dan JT sebagai tersangka. Kosmos menyebut, tersangka HI sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Satreskrim Polres Rohul. 

"Tersangka memenuhi panggilan kedua, lalu ditahan di Rutan Polres Rohul sejak 20 Januari 2024," kata Kosmos. 

Dalam kasus dugaan pengadaan fiktif BBM ini, ungkap Kosmos, modus kedua tersangka yaitu BBM tak diantar, namun dana tagihan tetap dicairkan oleh keduanya. 

"Selain itu, adanya pemalsuan dokumen terhadap pengiriman barang dan dukungan perusahaan," ungkap Kosmos. 

Kosmos menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perkim Rohul untuk mencari barang bukti pendukung. 

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan 30 item barang bukti pendukung. 

Saat ini penyidik kepolisian masih melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan tersangka lain. 

"Kami akan melakukan pengembangan. Selain itu, kami juga sedang melakukan tracing aset kedua tersangka," kata Kosmos. 

Read More

Lakukan Penguatan, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim Untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud Sowan ke Ponpes Al Faqihiyah, Tuban

Tuban - KABARPROGRESIF.COM Penguatan dukungan ke Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar- Mahfud terus dilakukan oleh Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur (Jatim).

Kali ini Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim yang dikoordinatori zona Pantura yakni Gus Zainuddin mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Faqihiyah Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Saat sowan tersebut, Gus Zainuddin diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Kyai Muhammad Faqih, Selasa (30/1).

Gus Zainuddin yang juga menjabat sebagai Koordinator zona Mataraman ketika bertemu dengan Kyai Muhammad Faqih menanyakan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Tuban menyambut pesta demokrasi Pilpres atau Pemilu 2024? 

Selain itu juga menanyakan siapa Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu memimpin negara Indonesia kedepan? tanya Gus Zainuddin kepada Kyai Muhammad Faqih dalam rilisnya, Rabu (31/1).

Mendapat pertanyaan itu, Kyai M. Faqih mengatakan bila masyarakat di Kabupaten Tuban ini kulturnya keras dan hetrogen.

"Ada santri, abangan dan seperti kita ketahui bersama Tuban ini juga dikenal dengan 'Bumi Wali'," jelas Kyai M. Faqih.

Artinya lanjut Kyai M. Faqih kecenderungan santri lebih kuat.

"Ini yang menjadikan masyarakat Kabupaten Tuban masih aman dan kondusif," paparnya.

Menurut Kyai M. Faqih, dengan situasi yang telah kondusit ini seharusnya seluruh pihak bersyukur.

Sebab bila berkaca pada sebelumnya, kondisi bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa pahit yakni adanya penyakit covid-19.

"Alhamdulillah bangsa Indonesia telah lulus ujian tersebut. Kita hari ini menghadapi Pemilu 2024 mudah-mudahan aman dan kondusif," harapnya.

Nah, terkait siapa pilihan Capres dan Cawapres yang paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia kedepan.

Menurutnya adalah Paslon yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum dan rasa persatuan dan kesatuan.

"Pilihan saya adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Secara naluri saya cocok dan mudah-mudahan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029," inginnya.

Kyai M. Faqih menambahkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud di dukung partai yang kuat dan solid. Sehingga mampu menjembatani kepentingan masyarakat. 

"Ada dua hal yang penting untuk menata bangsa yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian lebih mengedepankan transparansi, jujur bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan semua untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat," tegasnya.

Makanya Kyai M. Faqih berharap agar masyarakat lebih pandai berdasarkan hati nurani dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2024.

"Mari kita memilih berdasarkan nurani, dengan kaca mata batin yang kuat naluri yang kuat, jangan karena nafsu semata, karena yang akan kita pilih adalah pemimpin yang akan memerintah lima tahun kedepan," jelasnya.

Dengan adanya kelebihan dari paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3, untuk Kyai Muhammad Faqih mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Ganjar Mahfud.

"Saya Kyai Muhammad Faqih Pengasuh Pondok Pesantren AL FAQIHIYAH Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer uru. 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, KPK Bawa Keluar 4 Koper

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Penyidik membawa empat koper setelah keluar dari bangunan tersebut. 

Sejumlah petugas KPK terlihat mulai memasuki lingkungan rumah dinas yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sidoarjo, sekitar pukul 10.45 WIB. 

Sejumlah petugas tampak mengenakan rompi berwarna putih yang bertuliskan KPK di bagian punggungnya. 

Mereka pun langsung masuk melalui pintu utama, yang ada di depan pendopo Alun-Alun Sidoarjo. 

Selanjutnya, sejumlah penyidik terlihat keluar dari rumah dinas Bupati Sidoarjo, sekitar pukul 11.30 WIB. 

Ada empat koper yang dibawa oleh petugas setelah keluar dari rumah dinas bupati. 

Sedangkan, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor sama sekali tidak terlihat di lokasi. 

Padahal, dia sempat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten ke-165 Kabupaten Sidoarjo. 

Gus Muhdlor sempat menyatakan akan kooperatif terhadap proses hukum di KPK. 

"Intinya satu, bahwa atas nama pribadi pemerintah Kabupaten (Sidoarjo), menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," kata Gus Muhdlor pada wartawan usai upacara hari jadi Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024). 

Tim penyelidik dan penyidik menangkap 11 orang termasuk sejumlah orang dekat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. 

Mereka yang ditangkap adalah Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo Siska Wati dan suami Siska sekaligus Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo Agung Sugiarto. 

Kemudian, anak Siska bernama Nur Ramadan, kakak ipar Bupati Sidoarjo Robith Fuadi, asisten pribadi Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri, Bendahara BPPD Sidoarjo Rizqi Nourma Tanya, dan Pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila. 

Selanjutnya, Bendahara BPPD Sidoarjo Heri Sumaeko, fungsional BPPD Sidoarjo Rahma Fitri, dan Kepala Bidang BPPD Sidoarjo Tholib. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pada Kamis dan Jumat itu pihaknya juga mencoba mencari keberadaan Gus Muhdlor. 

Namun, ia menyebut petugas KPK di lapangan tidak berhasil menemukan politikus PKB itu. 

“Pada hari H kami sesungguhnya kami juga langsung secara simultan melakukan proses, berupaya menemukan yang bersangkutan di hari-hari dari Kamis sampai Jumat tersebut,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin. 

OTT ini terkait dengan dugaan korupsi pemotongan insentif pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang diduga juga digunakan untuk keperluan Bupati Sidoarjo. 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan satu tersangka yaitu Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. 

Read More

Densus 88 Kembali Tangkap 2 Terduga Teroris Terkait Kasus di Solo Raya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris di wilayah Magetan Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah. 

Penangkapan tersebut hasil pengembangan kasus 10 teroris di Solo Raya.

Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan satu terduga teroris ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/1) dan satu terduga lainnya di wilayah Magetan, Jawa Timur, pada Senin (29/1).

"Update terbaru, ditangkap dua orang. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).

Kendati demikian, ia masih belum membeberkan lebih jauh soal peran dan jaringan teror dari para pelaku tersebut. 

Truno hanya memastikan penangkapan kedua pelaku tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya.

"Masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya," pungkasnya.

Sebelumnya Densus 88 Antiteror Polri menangkap total sepuluh teroris jaringan Jamaah Islamiyah di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, pada Kamis (25/1).

Sepuluh tersangka itu antara lain S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU. Rinciannya 1 tersangka di Karanganyar, 3 di Boyolali, 5 di Sukoharjo, dan 1 di Surakarta.

"Sepuluh terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah. Sepuluh orang kelompok ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1).

Berdasarkan perannya, ia menyebut sepuluh pelaku teror itu bertugas untuk operasional kelompok JI. Mulai dari fasilitator kegiatan, penyembunyian DPO, hingga pencarian dana.

Trunoyudo menambahkan mereka juga dinilai terlibat dalam proses penyediaan logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga pelatihan terhadap para anggota dan rekrutan JI.

Read More

Mensos Risma Mengeluh Mau Rapat di Istana Diperiksa, Hasto Sebut Terjadi Fragmentasi di Kabinet

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyebut fragmentasi itu dipicu oleh pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.

Hasto awalnya menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif. 

Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Gankar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Risma, sebut Hasto, mengatakan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. 

Hasto meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.

"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," ujarnya.

Hasto lantas meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.

"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tegasnya.

Read More