Rabu, 31 Januari 2024


Bali - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., hadir dan bertindak sebagai inspektur dalam Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama Polda Bali, yang bertempat di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (31/01/2024).

Hadir pula, Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., Irwasda Polda Bali Kombes. Pol. Arief Prapto Santoso, S.I.K., S.H., M.H., dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.

Pada kesempatan tersebut, dalam amanatnya Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada pejabat yang lama atas dedikasi inovasi dan prestasi yang telah diberikan kepada Polda Bali dan selamat bertugas di tempat yang baru.

”Saya sebagai Kapolda Bali mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan untuk kemajuan Polda Bali ini,”ucapnya.


Kapolda Bali juga berpesan untuk pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri di tempat yang baru, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Polda Bali. ”Untuk pejabat yang baru, saya ucapkan selamat atas jabatan yang saudara peroleh, dan juga agar segera menyesuaikan diri di Polda Bali,” imbunya.


Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi pada Instansi Polri, selain sebagai pembinaan karir, rotasi jabatan juga merupakan bentuk penyegaran pada organisasi Polri. PJU Polda Bali sendiri melaksanakan sertijab kepada Kabid Keu Polda Bali Kombes Pol. Endang Sri Wahyuni  yang di gantikan oleh AKBP Zatil Usna , S.I.K dan diikuti juga dengan pisah sambut masa purna bakti Dri Tahti Polda Bali AKBP Sang Ayu Putu Alit Saparini, S.H., M.M.

Acara diakhiri dengan acara pisah sambut yang dilakukan oleh pejabat Polda Bali yang baru dan pejabat Polda Bali yang lama untuk saling bertukar certia dan membagikan beberapa pengalaman saat bertugas di Polda Bali.



Pekanbaru - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu, Riau, menangkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rokan Hulu, HI atas dugaan korupsi. HI dijebloskan ke penjara, karena diduga korupsi pengadaan fiktif bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2019-2021 silam. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan, dalam kasus ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 

Selain HI, penyidik juga sudah menahan pria berinisial JT, selaku Direktur PT Esa Riau Berjaya, perusahaan yang memenangi tender pengadaan BBM di Dinas Perkim Rohul selama tiga tahun. 

"Tersangka dua orang, yang diduga korupsi pengadaan fiktif BBM. Dari hasil penghitungan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,2 miliar," kata Kosmos, Selasa (30/1/2024).

Kosmos menjelaskan, kasus tersebut diusut sejak 4 Agustus 2023 lalu. Baca juga: Kelabui Petani, Sindikat Penjual BBM Bersubsidi Dibekuk Polisi Tersangka HI adalah pengguna anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Rohul. 

Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa puluhan saksi, termasuk saksi ahli. 

"Saksi yang diperiksa 65 orang dan tiga saksi ahli," sebut dia. 

Pada 11 Januari 2024, penyidik menetapkan HI dan JT sebagai tersangka. Kosmos menyebut, tersangka HI sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Satreskrim Polres Rohul. 

"Tersangka memenuhi panggilan kedua, lalu ditahan di Rutan Polres Rohul sejak 20 Januari 2024," kata Kosmos. 

Dalam kasus dugaan pengadaan fiktif BBM ini, ungkap Kosmos, modus kedua tersangka yaitu BBM tak diantar, namun dana tagihan tetap dicairkan oleh keduanya. 

"Selain itu, adanya pemalsuan dokumen terhadap pengiriman barang dan dukungan perusahaan," ungkap Kosmos. 

Kosmos menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perkim Rohul untuk mencari barang bukti pendukung. 

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan 30 item barang bukti pendukung. 

Saat ini penyidik kepolisian masih melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan tersangka lain. 

"Kami akan melakukan pengembangan. Selain itu, kami juga sedang melakukan tracing aset kedua tersangka," kata Kosmos. 



Tuban - KABARPROGRESIF.COM Penguatan dukungan ke Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar- Mahfud terus dilakukan oleh Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur (Jatim).

Kali ini Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim yang dikoordinatori zona Pantura yakni Gus Zainuddin mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Faqihiyah Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Saat sowan tersebut, Gus Zainuddin diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Kyai Muhammad Faqih, Selasa (30/1).

Gus Zainuddin yang juga menjabat sebagai Koordinator zona Mataraman ketika bertemu dengan Kyai Muhammad Faqih menanyakan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Tuban menyambut pesta demokrasi Pilpres atau Pemilu 2024? 

Selain itu juga menanyakan siapa Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu memimpin negara Indonesia kedepan? tanya Gus Zainuddin kepada Kyai Muhammad Faqih dalam rilisnya, Rabu (31/1).

Mendapat pertanyaan itu, Kyai M. Faqih mengatakan bila masyarakat di Kabupaten Tuban ini kulturnya keras dan hetrogen.

"Ada santri, abangan dan seperti kita ketahui bersama Tuban ini juga dikenal dengan 'Bumi Wali'," jelas Kyai M. Faqih.

Artinya lanjut Kyai M. Faqih kecenderungan santri lebih kuat.

"Ini yang menjadikan masyarakat Kabupaten Tuban masih aman dan kondusif," paparnya.

Menurut Kyai M. Faqih, dengan situasi yang telah kondusit ini seharusnya seluruh pihak bersyukur.

Sebab bila berkaca pada sebelumnya, kondisi bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa pahit yakni adanya penyakit covid-19.

"Alhamdulillah bangsa Indonesia telah lulus ujian tersebut. Kita hari ini menghadapi Pemilu 2024 mudah-mudahan aman dan kondusif," harapnya.

Nah, terkait siapa pilihan Capres dan Cawapres yang paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia kedepan.

Menurutnya adalah Paslon yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum dan rasa persatuan dan kesatuan.

"Pilihan saya adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Secara naluri saya cocok dan mudah-mudahan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029," inginnya.

Kyai M. Faqih menambahkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud di dukung partai yang kuat dan solid. Sehingga mampu menjembatani kepentingan masyarakat. 

"Ada dua hal yang penting untuk menata bangsa yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian lebih mengedepankan transparansi, jujur bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan semua untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat," tegasnya.

Makanya Kyai M. Faqih berharap agar masyarakat lebih pandai berdasarkan hati nurani dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2024.

"Mari kita memilih berdasarkan nurani, dengan kaca mata batin yang kuat naluri yang kuat, jangan karena nafsu semata, karena yang akan kita pilih adalah pemimpin yang akan memerintah lima tahun kedepan," jelasnya.

Dengan adanya kelebihan dari paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3, untuk Kyai Muhammad Faqih mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Ganjar Mahfud.

"Saya Kyai Muhammad Faqih Pengasuh Pondok Pesantren AL FAQIHIYAH Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer uru. 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.



Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Penyidik membawa empat koper setelah keluar dari bangunan tersebut. 

Sejumlah petugas KPK terlihat mulai memasuki lingkungan rumah dinas yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sidoarjo, sekitar pukul 10.45 WIB. 

Sejumlah petugas tampak mengenakan rompi berwarna putih yang bertuliskan KPK di bagian punggungnya. 

Mereka pun langsung masuk melalui pintu utama, yang ada di depan pendopo Alun-Alun Sidoarjo. 

Selanjutnya, sejumlah penyidik terlihat keluar dari rumah dinas Bupati Sidoarjo, sekitar pukul 11.30 WIB. 

Ada empat koper yang dibawa oleh petugas setelah keluar dari rumah dinas bupati. 

Sedangkan, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor sama sekali tidak terlihat di lokasi. 

Padahal, dia sempat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten ke-165 Kabupaten Sidoarjo. 

Gus Muhdlor sempat menyatakan akan kooperatif terhadap proses hukum di KPK. 

"Intinya satu, bahwa atas nama pribadi pemerintah Kabupaten (Sidoarjo), menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," kata Gus Muhdlor pada wartawan usai upacara hari jadi Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024). 

Tim penyelidik dan penyidik menangkap 11 orang termasuk sejumlah orang dekat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. 

Mereka yang ditangkap adalah Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo Siska Wati dan suami Siska sekaligus Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo Agung Sugiarto. 

Kemudian, anak Siska bernama Nur Ramadan, kakak ipar Bupati Sidoarjo Robith Fuadi, asisten pribadi Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri, Bendahara BPPD Sidoarjo Rizqi Nourma Tanya, dan Pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila. 

Selanjutnya, Bendahara BPPD Sidoarjo Heri Sumaeko, fungsional BPPD Sidoarjo Rahma Fitri, dan Kepala Bidang BPPD Sidoarjo Tholib. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pada Kamis dan Jumat itu pihaknya juga mencoba mencari keberadaan Gus Muhdlor. 

Namun, ia menyebut petugas KPK di lapangan tidak berhasil menemukan politikus PKB itu. 

“Pada hari H kami sesungguhnya kami juga langsung secara simultan melakukan proses, berupaya menemukan yang bersangkutan di hari-hari dari Kamis sampai Jumat tersebut,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin. 

OTT ini terkait dengan dugaan korupsi pemotongan insentif pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang diduga juga digunakan untuk keperluan Bupati Sidoarjo. 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan satu tersangka yaitu Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris di wilayah Magetan Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah. 

Penangkapan tersebut hasil pengembangan kasus 10 teroris di Solo Raya.

Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan satu terduga teroris ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/1) dan satu terduga lainnya di wilayah Magetan, Jawa Timur, pada Senin (29/1).

"Update terbaru, ditangkap dua orang. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).

Kendati demikian, ia masih belum membeberkan lebih jauh soal peran dan jaringan teror dari para pelaku tersebut. 

Truno hanya memastikan penangkapan kedua pelaku tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya.

"Masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya," pungkasnya.

Sebelumnya Densus 88 Antiteror Polri menangkap total sepuluh teroris jaringan Jamaah Islamiyah di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, pada Kamis (25/1).

Sepuluh tersangka itu antara lain S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU. Rinciannya 1 tersangka di Karanganyar, 3 di Boyolali, 5 di Sukoharjo, dan 1 di Surakarta.

"Sepuluh terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah. Sepuluh orang kelompok ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1).

Berdasarkan perannya, ia menyebut sepuluh pelaku teror itu bertugas untuk operasional kelompok JI. Mulai dari fasilitator kegiatan, penyembunyian DPO, hingga pencarian dana.

Trunoyudo menambahkan mereka juga dinilai terlibat dalam proses penyediaan logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga pelatihan terhadap para anggota dan rekrutan JI.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyebut fragmentasi itu dipicu oleh pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.

Hasto awalnya menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif. 

Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Gankar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Risma, sebut Hasto, mengatakan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. 

Hasto meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.

"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," ujarnya.

Hasto lantas meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.

"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tegasnya.



Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Sebagai persiapan peningkatan status geopark Bojonegoro secara internasional di 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rakor Percepatan Pengusulan Taman Bumi Bojonegoro menjadi UGGp (Unesco Global Geopark).

Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, di Creative Room, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (29/1/2024) menjelaskan, dalam proses menuju UGGp, perlu kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini, salah satunya mengacu pengalaman daerah lain yang memerlukan adanya gotong royong. 

Ini prosesnya cukup panjang dan butuh banyak diskusi dan duduk bersama. Apalagi untuk mendapat pengakuan secara internasional diskusinya akan lebih tajam. 

Jika mendapat pengakuan Unesco, maka akan memiliki nilai strategis yang meningkat. 

Pengakuan itu akan menjadi gravitasi (kekuatan dan daya tarik) bagi orang yang mencari ilmu, belajar, serta kegiatan yang bersifat ilmiah mengenai geopark atau taman bumi. 

Efeknya tidak hanya pada wisata, akan tetapi bisa membuat Kabupaten Bojonegoro berbeda dari daerah lainnya. 

Pemkab, kata Pj Bupati juga berharap dukungan seluruh pihak khususnya kepada Perhutani. 

Sebab, beberapa wilayah geopark di Bojonegoro merupakan wilayah Perhutani. 

Untuk itu, dukungan, penggalian informasi juga perlu untuk menpercepat pengakuan secara internasional. 

Sekretaris Forum Geopark di Jawa Timur, Nurareni Widi Astuti menyampaikan apresiasi atas proses yang telah dicapai Bojonegoro da juga atas tekad serta kemauan dari Kabupaten Bojonegoro. 

Pemprov Jatim terus mendorong kesempatan Bojonegoro memperoleh pengakuan Unesco. Rekomendasi Geopark di Kabupaten Bojonegoro ini karena keunikan dan pernah menjadi trending topic di kalangan para pegiat geopark. 

Sehingga sangat direkomendasikan untuk maju dalam UGGp. Dari provinsi akan terus membersamai dalam setiap langkahnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, pembahasan Geopark Bojonegoro, yakni pada 2017 ditetapkan menjadi usulan Badan Geologi Nasional untuk peningkatan status geopark Bojonegoro menjadi UGGp tahun 2025.  

"Sekarang dalam tahap penyusunan peta jalan. Waktu terdekat, akan ada undangan rapat Badan Geologi Bandung untuk presentasi langkah menuju UGGp. Mari kita susun bersama apa yang perlu disiapkan untuk 2025 agar Geopark Bojonegoro bisa meraih status UGGp," jelasnya. 

Kabupaten Bojonegoro memang kaya akan potensi geopark. Kawasan Bojonegoro yang sudah memperoleh sertifikat Geopark Nasional, diantaranya Petroleum Geoheritage Wonocolo di Kecamatan Kedewan yang biasa dikenal sebagai Little Texas-nya Indonesia. 

Selain itu juga ada Kayangan Api, Banyu Kuning, Watu Gandul, dan juga Gunung Watu. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan (KPK) bakal mengungkap peran dan keterlibatan mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemenakertrans tahun 2012. 

Hal itu akan dibeberkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam dakwaan persidangan Tipikor nanti. 

"Pasti dituangkan dalam surat dakwaan termasuk apakah diketahui oleh pihak-pihak lain atasannya langsung dari tersangka (Reyna Usman) yang kemarin sudah disampaikan dalam konteks ini tentu dalam kementerian (Kemenakertrans) tentu menterinya (Cak Imin)," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Sabtu 27 Januari 2024. 

Dia mengatakan bahwa cawapres pendamping Anies Baswedan itu berpeluang menjadi saksi dalam sidang kasus proteksi TKI nanti. 

"Tunggu saja, ketika jaksa menghadirkan saksi-saksi pasti kemudian akan secara terbuka ditanyakan fakta-faktanya termasuk apakah juga diketahui pihak-pihak lain, bahkan apakah ada keterlibatan pihak lain di sana," kata Ali.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menerima paparan rencana garis besar (RGB) pelaksanaan kegiatan Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup Tahun 2024 dan Pembinaan Yanus Ski Air TNI Angkatan Laut Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Pangkoarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (31/1).

Paparan pelaksanaan kegiatan Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup Tahun 2024 dipaparkan oleh Dansatkopaska Koarmada II Kolonel Laut (P) Sadarianto, S.T., M.Han., sementara paparan Pembinaan Yanus Ski Air TNI Angkatan Laut Tahun 2024 dipaparkan oleh Dansatkat Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla. 

Dalam paparannya, Dansatkopaska Koarmada II menyampaikan pelaksanaan kegiatan Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup Tahun 2024 akan digelar di Kamal Bangkalan, Selat Madura, dan di area Dermaga Madura pada hari Minggu, 25 Februari 2024 mendatang.

Lebih menariknya lagi, dari paparan tersebut disampaikan bahwa Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup dapat diikuti oleh masyarakat umum, atlet renang seluruh wilayah Indonesia, anggota TNI/Polri, Pelajar/Mahasiswa dengan batas minimal usia 13 tahun dan nantinya akan ada beberapa kategori antara lain Umum Putra, Umum Putri, TNI/Polri Putra, TNI/Polri Putri, serta Master Umum/TNI/Polri (usia>40 tahun).

Sementara untuk Pembinaan Yanus Ski Air, Dansatkat Koarmada II menyampaikan bahwa diadakannya Pembinaan Yanus Ski Air TNI Angkatan Laut merupakan bentuk penjabaran kebijaksanaan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rangka pembinaan personel, guna mempertahankan dan meningkatkan kesegaran jasmani melalui kegiatan olahraga perairan. 

Adapun tujuan dari pembinaan Yanus tersebut yakni untuk menjalin kerjasama dengan KONI dan PSAWI (Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia) Provinsi maupun Kota, dan melakukan regenerasi, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet Ski Air TNI AL hingga mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar menyiapkan saksi pemilu di tiap TPS di seluruh Indonesia. 

Total akan ada 800 ribu orang yang disiapkan untuk menjaga TPS.

"Per TPS, per titik itu satu. Jadi kalo kita mengacu pada jumlah TPS itu di angka 800 ribu TPS. Artinya kita sudah siap 800 ribuan orang sampe hari ini sudah 94 persen," kata Bendahara Umum Bada Saksi Nasional Partai Golkat, Nicolas Kesuma kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Selasa (30/1/2024).

Ia menuturkan persiapan BSN jelang Pemilu 2024 sudah mencapai angka 94 persen. Dalam beberapa hari ke depan, tim nya akan fokus mentabulasikan data dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi kami bekerja keras beberapa bulan terakhir ini untuk mentabulasikan semua data dari 38 provinsi 514 kab/kota. Puji syukur kami ucapkan sudah mencapai 94 persen per sore hari ini," imbuhnya.

"Kami optimistis akan mendapatkan 100 persen. Karena 6 persen ini bukannya tidak ada tapi sifatnya dirapikan. Jadi informasi dri DPD 2 untuk memberikan informasi saksi ke kami itu sudah diterima tapi sedang ditabulasikan aja," sambungnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris BSN Partai Golkar, Azhar Adam menuturkan, para saksi itu akan berjaga mengawasi jalannya proses Pemilu pada 14 Februari mendatang. 

Nantinya, penjagaan itu dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah hingga pusat.

"Terkait pengamanan dengan suara Golkar sendiri tentu ada saksi luar saksi dalam berjenjang sampe ke kecamatan, kabupaten kota sampe ke pusat. Prinsipnya semua diisi," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh saksi Pemilu dari Partai Golkar sudah diberi bekal selama lebih dari satu bulan untuk mengetahui penjabaran kerja. 

Hal itu untuk mengantisipasi indikasi adanya kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Jelas harus extra. Dan tentu saksi sudah diberi bekal untuk dia bertugas baik itu di dalam TPS maupun di luar mengawasi setiap gejala. Jangan kan kecurangan, gejalanya saja sudah kita awasi dan itu saksi sudah diberi bekal," pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) senilai total Rp715,2 Juta. 

Nilai total TJSL yang diberikan tersebut terdiri dari dua jenis program.

Yang pertama adalah TJSL berupa beasiswa senilai Rp 600 juta. Sedangkan yang kedua berupa 2 unit motor roda tiga yang dilengkapi tandon air plastik, mesin pompa air dan engine cleaner, dengan nilai Rp115,2 juta. 

Sehingga jika ditotal bantuan program TJSL SIER kepada Pemkot Surabaya Rp715,2 juta.

Program TJSL ini diserahkan langsung Direktur Utama (Dirut) PT SIER Didik Prasetiyono kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/1).

Usai menerima program TJSL ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada SIER yang telah menyerahkan program yang dulu bernama CSR (corporate social responsibility) ini. 

Nantinya bantuan ini akan dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk kebaikan masyarakat Surabaya.

"Saya berterima kasih atas bantuan program TJSL ini untuk Surabaya. Motor roda tiga nanti akan kita pergunakan untuk membersihkan TPS (tempat penampungan sampah) dan penyiraman taman. Kebetulan kami memiliki program mulai Februari ini TPS harus bersih," kata Wali Kota Eri.

Bantuan SIER ini, kata Wali Kota Eri, menjadi bukti harmonisnya antara Pemkot Surabaya dengan dunia usaha. 

Semua saling bersinergi dan berkolaborasi untuk kemanfaatan Surabaya.

"Apa yang diberikan SIER ini harapannya bisa memberikan semangat kepada perusahaan lain yang ada di Surabaya untuk menjadi bagian pembangunan Surabaya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk SIER," katanya.

Sementara itu, Dirut PT SIER Didik Prasetiyono mengatakan, bantuan program TJSL ini akan semakin menguatkan SIER dalam menyusun roadmap program TJSL. 

Utamanya dalam kemanfaatannya untuk masyarakat Kota Pahlawan.

"Salah satu program TJSL ini kita serahkan ke Pemkot Surabaya dan diterima secara simbolis oleh Pak Wali Kota. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Surabaya, mau berkenan menerima bantuan program TJSL dari SIER berupa motor roda tiga dan beasiswa senilai Rp600 juta," kata Didik.

Didik juga menjelaskan bahwa bantuan beasiswa ini, nantinya akan diberikan kepada siswa dari kalangan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan siswa berprestasi. 

Dengan nilai beasiswa Rp600 juta, diperkirakan bisa memberikan beasiswa kepada 555 siswa di Surabaya.

"Tahun depan, kami juga berencana memberikan bantuan beasiswa kepada atlet-atlet Surabaya yang berprestasi dikancah nasional dan internasional. Jadi nanti SIER akan menjadi bapak asuh para atlet yang berprestasi ini," ujarnya.

Dengan diberikannya bantuan program TJSL ini, Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) ini berharap, bisa menjadi pendorong bagi perusahaan lain untuk dapat melakukan hal yang serupa. 

“Mudah-mudahan perusahaan lain juga melakukan hal yang sama untuk kebaikan Surabaya,” tandasnya.



Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM KPK menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. 

Dari penggeledahan ini, KPK menyita dokumen berkaitan dengan pajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

"Betul ada penggeledahan (rumah dinas Bupati Sidoarjo)," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Ali mengatakan penyidik menyita beberapa dokumen terkait pajak. Selain itu, bukti elektronik turut disita.

"Hasil diperoleh beberapa dokumen terkait potongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan juga bukti elektronik. Segera kami sita sebagai barang bukti," jelas Ali.

Petugas berompi KPK mendatangi rumah dinas Gus Muhdlor hari ini. Petugas KPK memasuki rumah dinas sekitar pukul 09.00 WIB.

Penggeledahan ini terjadi setelah Gus Muhdlor baru saja memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-165 Sidoarjo. 

Upacara tersebut selesai pukul 08.40 WIB. Sebelumnya, Gus Muhdlor sempat dicari KPK tapi tidak bisa ditemukan.

Diketahui, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka pemotongan insentif ASN dengan total Rp 2,7 miliar.

Kasus pemotongan insentif ASN itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo, Jawa Timur, pada (25/11/2023). 

Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi itu hingga KPK menetapkan Siska Wati sebagai tersangka.

Kasus ini berawal dari pengumpulan pajak BPPD Sidoarjo sebesar Rp 1,3 triliun selama 2023. 

Atas perolehan itu, para ASN yang bertugas memungut pajak di BPPD Sidoarjo berhak mendapat insentif.

Namun Siska diduga melakukan pemotongan secara sepihak atas insentif itu. Permintaan potongan dana insentif itu diduga disampaikan Siska secara lisan kepada para ASN.

Besaran potongan adalah 10-30 persen tergantung insentif yang diterima. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang ditunjuk dari tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive