KPK Tetap Usut Kasus Kemenkumham Meski Kalah Praperadilan Lawan Eddy Hiariej

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah melakukan pembahasan hasil putusan PN Jakarta Selatan terkait tidak sahnya penetapan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. 

KPK memutuskan akan tetap memproses perkara dugaan korupsi di Kemenkumham.

"Setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Namun, kata Ali, KPK akan lebih dulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara. 

Ali menyebut hak itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, Ali mengatakan KPK tetap menghormati keputusan PN Jakarta Selatan. 

Namun, menurutnya, sesuai ketentuan hukum, praperadilan hanya menguji aspek formil.

"Praperadilan hanya menguji aspek formil dan KPK hormati putusan hakim tersebut sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi," jelasnya.

Sedangkan, Ali mengatakan substansi materiil belum diuji di Pengadilan Tipikor. 

Selain itu, kata Ali, substansi materiil pun tidak masuk ke dalam materi pertimbangan hakim praperadilan.

"Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH," tuturnya.

Eddy Hiariej sebelumnya telah ditetapkan tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 8 miliar. 

Eddy melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Putusan atas gugatan praperadilan itu dibacakan Hakim tunggal PN Jakarta Selatan pada Selasa (30/1). 

Hakim menerima permohonan praperadilan Eddy Hiariej dan memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah.

"Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata hakim Estiono dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. 

Read More

Pangkoarmada II Hadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapan TNI Pada Pengamanan Pemilu Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menghadiri Apel Gelar Pasukan Secara Serentak dalam rangka Kesiapan TNI pada Pengamanan Pemilu tahun 2024. Bertindak sebagai Pengambil Apel Pangdam V/Brw Mayjen TNI Rafael Granada Baay., S.E., M.M., bertempat di Lapangan A. Yani Makodam V/Brw Jl. Raden Wijaya No. 1 Surabaya, Kamis (1/2).

Apel gelar pasukan ini dalam rangka tingkatkan sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya, guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif dimana sebentar lagi Indonesia akan menggelar pesta rakyat yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilhan Legislatif, sehingga dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman, lancar dan kondusif khususnya di provinsi Jawa Timur.

Pangdam V/Brw dalam amanatnya, menyampaikan bahwa sebagai insan yang beriman dan bertakwa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya hari ini kita dapat hadir pada apel gelar pasukan secara serentak dalam rangka kesiapan TNI pada Pengamanan pemilu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat.

“Tantangan yang kita hadapi tidak mudah kita harus mampu menjaga netralitas profesionalitas dan integritas sebagai prajurit TNI kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta memiliki nilai-nilai demokrasi keadilan dan Kebhinekaan di tengah perkembangan dengan tingkat sosial dan politik dan semakin Kompleks.” jelasnya.

Diakhir amanatnya, Pangdam V/Brw mengajak semua elemen agar bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas Pengamanan Pemilu dengan lancar dan aman.

Read More

Inovasi Mahasiswa ITS Bantu Tingkatkan Efisiensi Pengolahan Bawang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peningkatan efisiensi merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah proses produksi. 

Berangkat dari hal tersebut, tim mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuat alat pengupas dan pemotong bawang otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi di sektor pengolahan bawang.

Alat pengupas dan pemotong bawang otomatis ini merupakan karya inovasi dari lima orang mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri ITS. 

Ketua tim M Aldi Nugroho menjelaskan bahwa alat ini memanfaatkan motor dalam proses pengupasan kulit bawang. 

“Motor ini akan membuat bawang di dalam mesin saling bersentuhan dan membuat kulit arinya terkelupas,” terang pemuda yang akrab disapa Aldi ini.

Selanjutnya, menurut Aldi, alat pengupas dan pemotong bawang otomatis tersebut akan memanfaatkan aliran air untuk memisahkan kulit bawang yang telah terkelupas sebelumnya. 

Aldi mengungkapkan bahwa untuk meminimalkan penggunaan air, alat ini juga dilengkapi dengan pompa sirkulasi agar air dapat digunakan berulang kali.

Setelah proses pemisahan kulit bawang selesai, tambah Aldi, selanjutnya alat ini akan membawa bawang menuju proses terakhir, yaitu pemotongan.

Untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna, tim yang dibimbing langsung oleh dosen Daril Ridho Yusrillah ST MT tersebut melengkapi alat ini dengan fitur penyesuaian ketebalan hasil pemotongan. 

“Ketebalan dari pemotongan bawang di alat ini dapat diatur antara 1, 2, atau 3 milimeter,” beber Aldi, di Surabaya, Kamis(31/1/2024).

Di sisi lain, Aldi menyebutkan bahwa alat ini juga dilengkapi beberapa teknologi lainnya, di antaranya adalah baterai valve regulated lead acid  (VRLA) dan sensor proximity. 

Baterai VRLA pada alat ini berfungsi sebagai tenaga cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi mati listrik. 

“Dengan baterai VRLA ini, alat tersebut dapat digunakan selama dua jam,” ungkap Aldi.

Lebih lanjut, disampaikan Aldi, sensor proximity digunakan untuk mendeteksi volume tangki pada alat tersebut. Tujuannya adalah agar mesin mampu menghentikan proses apabila sensor sudah mendeteksi bahwa tangki pada alat sudah melebihi kapasitasnya. 

“Alat ini mampu menampung hingga lima kilogram bawang dan prosesnya memakan waktu empat menit per kilogram,” imbuhnya.

Aldi mengatakan, target konsumen dari alat yang telah disiapkan selama setahun ini adalah pelaku usaha yang banyak melakukan proses pengupasan dan pemotongan bawang, contohnya usaha bawang goreng dan katering. 

Dengan adanya alat ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas dari usaha tersebut. 

Melalui inovasi ini, Aldi beserta timnya telah berhasil meraih medali perunggu pada Pekan Ilmiah Nasional ke-36 untuk kategori presentasi di kelas Program Kreativitas Mahasiswa - Karya Inovatif (PKM-KI). 

Tidak hanya sampai di situ, Aldi juga mengungkapkan bahwa timnya berencana untuk mengembangkan alat ini dengan mendirikan sebuah startup. 

“Startup ini nantinya akan bergerak di bidang pengolahan bawang, khususnya untuk pengupasan dan pemotongan,” ujarnya mengakhiri. 

Read More

Parkir non tunai, DPRD: Dibutuhkan Komitment Bersama yang Kuat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemkot Surabaya berencana memberlakukan pembayaran parkir non tunai atau cashless, terhadap 1370 titik titik parkir tepi jalan umum, mulai Februari 2024. 

Kebijakan itu untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, lewat retribusi parkir.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mengapresiasi kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tersebut. Namun harus dibarengi komitment bersama yang kuat dari semua pihak.

"Petugas parkir dan pemilik kendaraan diminta benar-benar menerapkan aturan tersebut. Pemilik kendaraan harus berani menolak kalau diminta membayar tunai. Dan jangan membayar tunai," ujarnya pada Senin (29/01/2024).

Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan, Dinas terkait juga diminta untuk membuat jalur pengaduan.

"Masyarakat bisa mengadukan lewat WA, posko pengaduan dan lain sebagainya, saat diminta untuk membayar tunai. Dishub harus cepat merespon terhadap aduan masyarakat. Dan tegas memberikan sanksi kalau diketahui ada pelanggaran," terang Anas Karno.

Anas juga mengatakan, tempat parkir perlu dilengkapi keterangan pembayaran QRIS atau voucher.

"Hasil dari kebijakan program ini memang butuh waktu, dan evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan. Namun kalau diterapkan dengan serius dan penuh komitment, saya yakin bisa mengatasi kebocoran PAD kita," imbuhnya.

PAD dari retribusi parkir sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023 jauh mencapai target. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat PAD dari retribusi parkir ditahun 2020 sebesar Rp 17,6 milyar dari target Rp 35,8 milyar. Sementara itu tahun 2021 jumlah target Rp 35 milyar, hanya terealisasi Rp 12,3 milyar. Di tahun 2022 realisasi retribusi parkir sebesar Rp 18,4 milyar dari target Rp 36,5 milyar. Pada tahun 2023 pasca pandemi, retribusi parkir juga belum memenuhi target sebesar Rp 60,4 milyar, realisasinya Rp 23,1 milyar.

Pada tahun 2024 target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp 64 milyar, naik sampai 40 persen dari target sebelumnya.

"Dengan PAD yang proporsional, tentunya DPRD dan Pemkot bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan warga Surabaya," pungkas Anas Karno.

Read More

Polda Kepri Gagalkan Peredaran Dolar Singapura Palsu Rp 45 Miliar di Batam

Batam - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri bersama Divhubinter Mabes Polri mengungkap peredaran uang palsu dalam pecahan Dolar Singapura di Batam. 

Sebanyak 4 orang tersangka yang terlibat dan 390 lembar dolar Singapura palsu dengan nominal 10.000 SGD atau setara Rp 45 miliar ikut disita polisi.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pengungkapan kasus uang dolar palsu itu bermula dari laporan korban pada bulan September 2023. 

Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga menangkap 4 orang tersangka.

"Setelah dilakukan penyelidikan Ditreskrimum Polda Kepri hingga 27 Januari 2024 berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Mereka diamankan di Pekanbaru dan Bogor, Jawa Barat," kata kata Pandra, Rabu (31/1/2024).

Keempat pelaku yang diamankan itu diketahui masing-masing berinisial B (39), AG (48), AY (46) dan AK (51). 

Dari tangan para pelaku polisi menyita 390 lembar uang palsu pecahan 10.000 dolar Singapura, deposit box dan obligasi serta barang bukti lainnya.

"Dari tangan pelaku penyidik Ditreskrimum Polda menyita uang dalam pecahan 10.000 Singapura sebanyak 390 lembar. Jika dirupiahkan uang tersebut senilai Rp 45,2 miliar," ujarnya.

Pandra menerangkan kasus itu bermula dari salah satu pelaku berinisial B menandatangani pelapor. 

Pelaku kemudian meminta pelapor menukarkan uang 10.000 dolar Singapura itu di Batam.

"Pelaku B mendatangi korban kemudian meminta pelapor menukarkan uang dolar Singapura. Tapi saat ditukarkan di money changer di Batam namun tidak bisa dan disarankan untuk menukar langsung di Singapura karena jumlahnya cukup besar," ujarnya.

"Pelaku B menjanjikan akan memberikan keuntungan 30 persen jika uang tersebut berhasil ditukarkan. Namun karena uang tersebut tidak berhasil ditukarkan di Batam pelapor kemudian meminta rekannya berinisial MT menukarkan di Singapura," ujarnya.

Pelapor inisial E kemudian memberikan 2 lembar uang dolar Singapura palsu pecahan 10.000 kepada rekannya berinisial MT. 

Kemudian uang tersebut hendak ditukarkan Singapura dan diketahui palsu.

"Saat di Singapura MT ini diamankan oleh kepolisian Singapura. Karena pihak Singapura uang ditukar tersebut merupakan uang palsu," ujarnya.

"Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh MAS (Monetary Authority Of Singapore) yang menyatakan terhadap uang kertas pecahan dolar Singapura bernilai 10.000 yang disita oleh Kepolisian Singapura telah diperiksa dan dikonfirmasi sebagai uang kertas tidak asli atau palsu," tambahnya.

Pelapor E yang mendapatkan informasi rekannya MT ditahan oleh kepolisian Singapura kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Kepri. 

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Divhubinter Polri untuk pengembangan kasus tersebut.

Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Adip Rojikan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan kasus tersebut. 

Hal itu mendalami asal usul uang dolar Singapura palsu itu dibuat.

"Pengakuan pelaku mulai tahun 2019 mengedarkan uang palsu ini. Kami masih menyelidiki dimana dicetak apakah ada mata uang lainnya, masih mendalami. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap hingga ke akar-akarnya," ujarnya.

Atas perbuatannya para pelaku disangkakan pasal 245 Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang peredaran uang palsu. Keempat orang tersebut terancam pidana penjara selama 15 tahun.

Read More

Pangkoarmada II Terima Courtesy Call Pengurus Ski Air Jawa Timur

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Pejabat Utama Koarmada II, menerima kunjungan/Courtesy Call dari Pengurus Ski Air Jawa Timur beserta rombongan bertempat di Rumah Makan Joglo Merah Putih Surabaya. Rabu (31/1).

Kunjungan kerja yang disambut baik oleh Pangkoarmada II ini, dalam rangka menjalin kerja sama dan silaturahmi, serta menyampaikan rencana kedepan khususnya dengan Koarmada II yakni menumbuhkan kembali cabang olah raga Ski Air.

Pangkoarmada II menyambut baik dan menyetujui kegiatan tersebut dalam rangka pembinaan personel, guna mempertahankan dan meningkatkan kesegaran jasmani melalui kegiatan olah raga perairan, 

“Melalui pembinaan yang berkesinambungan, TNI AL turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas atlet ski air Nasional agar dapat mencapai prestasi secara maksimal,” ungkap Laksda Denih Hendrata.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada II juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ski air, yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung. 

“Semoga dengan silaturahmi ini, dapat terjalin sinergitas dan kerja sama yang lebih erat lagi antara Koarmada II dan pengurus olahraga ski air Jawa Timur,” ujarnya.

Read More

PMI Jember Beri Bantuan Nenek Korban Bencana Alam

Jember - KABARPROGRESIF.COM Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jember memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Dusun Lohong RT 007 RW 002 Desa Karang Semanding Kecamatan Balung. 

Bantuan diberikan kepada Nenek Nai (61 tahun) yang rumahnya rusak berat yang diakibatkan angin kencang disertai hujan lebat yang terjadi  pada tanggal 17 Januari 2024 lalu.

Dari rilis PMI Jatim Rabu (31/1/2024),  bantuan berupa paket sembako dan tiga Sak Semen diserahkan oleh Gigih Priambodo, A.Md Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan SDM Markas PMI Kabupaten Jember.

"Bantuan ini diberikan untuk membantu korban dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari - hari mereka setelah kehilangan tempat tinggal akibat kejadian tersebut," tutur Gigih Priambodo.

Pendistribusian bantuan tersebut oleh personil PMI Kabupaten Jember didampingi Perangkat Desa Karang semanding dan Anggota KSR Universitas Negeri Jember, Dewita Rahma Yuliana Sandi. 

"Paket sembako yang diberikan berupa beras 10 kg dan Mie instan 1 dus, dan ada bantuan tambahan berupa 3 sak semen dari Korps Sukarelawan (KSR) PMI Kabupaten Jember," ujar Gigih Priambodo.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu korban rumah roboh dalam menghadapi situasi sulit pasca bencana dan memberikan bantuan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

PMI Kabupaten Jember berusaha untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang terkena musibah.  

Dengan tujuan untuk  meringankan beban yang mereka alami dalam memulihkan diri dan mengembalikan stabilitas dalam hidup mereka. 

Read More

Peresmian SWK Krembangan Diharapkan Bisa Meningkatkan Pendapatan Pedagang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan serentak di tiga tempat pada hari Selasa 30 Januari 2024 kemarin

Diantaranya Kantor Kecamatan  Krembangan yang baru dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan di Jalan Ikan Trowani Nomor 1 Perak Barat, Krembangan, Surabaya.

Selain itu, Reservoir Mbah Ratu, Rumah Pompa Air Baku Tambahan Ipam Karangpilang, dan Rehabilitasi Jaringan  Pipa PDAM Surya Sembada.

Satu dari tiga tempat peresmian tersebut  yakni Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan mendapat tanggapan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya.

“Saya lebih menanggapi tentang peresmian SWK (Krembangan),” ujar Dr Zuhrotul  Mar’ah Anggota Komisi B kepada wartwan ditemui usai menghadiri peresmian. Rabu (31/1/2024)

Ia mengungkapkan, SWK Krembangan itu dahulunya berlokasi di depan makam  umum Mbah ratu.

“Dan alhamdulillah sekarang sudah  dipindah di jalan Gresikan persisnya di  Jalan Ikan Trowani Perak Barat Krembangan,” kata Dr Zuhrotul Mar’ah

Pemindahan SWK di lokasi tersebut, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, cukup strategis apalagi di belakang SWK ada kantor kecamatan Krembangan.

“Insya Allah disana bisa lebih ramai pengunjung yang datang,” harap Dr Zuhrotul Mar’ah.

Menurut ia, karena lokasi SWK yang tepatnya di pinggir jalan ini merupakan tempat lalu lalang pengendara yang melintas.

Sehingga, diharapkan para pengendara  yang melintas dari arah Gresik kearah perak bisa mampir untuk melepas lelah sambil menikmati kuliner.

“Kedepannya kita berharap SWK (Krembangan) ini bertambah ramai pengunjung yang datang,” imbuh Dr  Zuhrotul Mar’ah.

Untuk itu, ia kembali berharap, pendapatan pedagang yang berjualan di SWK Krembangan  bisa bertambah meningkat.

“Mudah mudahan pendapatan mereka (Pedagang) di SWK itu bisa bertambah meningkat,” harap Dr Zuhrotul Mar’ah

Selain itu, kata ia SWK Krembangan bisa menjadi tempat sarana untuk pertemuan sambil berdiskusi terutama bagi anak anak muda.

“Anak anak muda bisa berdiskusi di sana (SWK) sambil menikmati kuliner yang murah,” kata Dr Zuhrotul Mar’ah

Tentunya hal itu, ia, menambahkan, di SWK itu dilengkapi dengan fasilitas seperti wifi yang kencang dan tempat parkir yang luas.

“Dan yang paling penting adalah pelayanan kepada pengunjung yang ada di SWK Krembangan,” pungkas Dr Zuhrotul Mar’ah juga Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 1 Nomer Urut 1 dari PAN.

Read More

Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Minta Tetap Jadi Ketua MK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hakim konstitusi Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan. 

Anwar juga ingin kembali menduduki jabatan sebagai Ketua MK.

Hal itu tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.

Anwar ingin PTUN mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Anwar meminta PTUN memerintahkan atau mewajibkan Ketua MK selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar ingin hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan yang dia mohonkan.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi gugatan Anwar, Rabu (31/1).

Selain itu, Anwar meminta PTUN mewajibkan Suhartoyo selaku tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK. 

Anwar juga ingin Suhartoyo membayar biaya perkara ini.

PTUN Jakarta pada Rabu ini menggelar sidang pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Adapun Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK setelah ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan ia melanggar etik berat pada putusan perkara 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Ia dinilai terlibat benturan kepentingan karena putusan itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya maju di Pilpres 2024.

Anwar sempat mengajukan surat keberatan atas pengangkatan hakim konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028. 

Kuasa hukum Anwar menilai ada kejanggalan di putusan MKMK.

MK kemudian menjawab surat keberatan itu melalui surat Pimpinan MK yang ditandatangani oleh Ketua MK Suhartoyo pada 22 November 2023. 

Kemudian, Anwar menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta.

Read More

Kapolda Metro Resmikan Gedung R Soenarjo di Markas Brimob Kwitang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meresmikan gedung R Soenarjo di Markas Brimobda Kwitang, Jakarta Pusat. 

Gedung R Soenarjo menjadi simbol kemajuan, perubahan, dan komitmen menjaga keamanan.

"Alhamdulillah pembangunan Gedung R. Soenarjo ini dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun," kata Karyoto dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Pada kesempatan itu, Irjen Karyoto juga turut meresmikan renovasi gedung cagar budaya Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang berada di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 18, Kwitang, Jakarta Pusat.

Pembangunan tersebut, kata Karyoto, bukan sekadar bangunan fisik saja. 

Tetapi mencerminkan semangat pelayanan publik yang lebih baik, profesional, serta dedikasi yang ditanamkan dalam menjalankan tugas.

Karyoto mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang mendukung pembangunan gedung ini. 

Anggaran yang digunakan pembangunan tersebut merupakan dana hibah Pemprov.

"Untuk anggaran yang dipakai dalam renovasi pembangunan gedung tersebut merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada Tahun 2023," ujarnya.

Karyoto berharap, dengan diresmikannya gedung R Soenarjo ini dapat meningkatkan semangat dan kapabilitas personel dalam ketepatan, kecepatan serta profesionalisme pada penanganan gangguan Kamtibmas dengan selalu mempedomani pesan Kapolri Jederal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan pada HUT Korps Brimob Polri Ke-78.

"Menyelesaikan berbagai tantangan stabilitas kamtibmas bukanlah pekerjaan yang mudah, namun saya yakin soliditas dan jiwa korsa yang kita miliki akan menjadi kekuatan, sehingga sosok Polri dapat senantiasa menyelesaikan tantangannya dengan Presisi," tuturnya.

Karyoto menekankan Satuan Brimob Polda Metro Jaya berperan sebagai satuan tugas khusus Polri dalam menangani situasi kontijensi seperti kerusuhan, terorisme, dan gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi.

"Untuk seluruh jajaran personel Brimob Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan baik nasional maupun internasional, sehingga event atau kegiatan tersebut berjalan aman dan tertib, hal ini tentunya akan menjadi daya ungkit (leverage point) Indonesia terhadap kemajuan dan pembangunan Nasional," imbuhnya.

Selain itu, personel juga disiagakan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Dia meminta pengamanan dilakukan dengan penuh kewaspadaan.

"Lakukan pengamanan rangkaian tahapan Pemilu dengan penuh kewaspadaan, kesungguhan dan tidak underestimate," ucapnya.

Read More

Menteri Investasi Bahlil Sindir Menteri Mau Mundur: Enggak Usah Gertak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir menteri yang mau mengundurkan diri dari kabinet.

Bahlil tidak menyebut secara pasti sosok menteri yang bakal mundur tersebut. Hanya saja, ia meminta agar keinginan untuk mundur langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Itu hak politik. Saya pribadi, kalau memang mau mundur datang saja baik-baik. Toh mereka diangkat juga baik-baik," ujarnya kepada wartawan di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).

Menurutnya, apabila memang sedari awal sudah berniat mundur dari pemerintahan, maka tidak perlu lagi membuat kehebohan di publik.

"Enggak usah banyak komentar. Enggak usah gertak-gertak, mundur-mundur saja enggak apa-apa juga, itu hak politik," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud yang kini maju jadi calon wakil presiden mengaku tengah menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari Menko Polhukam.

Rencana itu ia sampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1). Mahfud menjelaskan langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatannya dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurut Mahfud, pengunduran dirinya itu juga demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024. 

Ia menyampaikan sebelumnya tak memutuskan mundur karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ucap Mahfud.

Read More

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono Lantik 212 Pejabat Eselon IV

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur  melantik 212 pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di kantor Gubenur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya no 110,  Rabu (31/1/2024).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor. 800.1.3.3/584/2024/2024.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mengajak para pejabat pengawas yang baru saja dilantik merapatkan barisan, menyamakan langkah dan menyatukan pola pikir membawa lembaga menuju arah yang dicita-citakan.

"Kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi dengan unit kerja masing-masing dan membuat program kerja yang outcomenya bisa dirasakan masyarakat guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai sasaran dan waktu yang telah ditentukan,"katanya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan, di era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan massif, pejabat juga dituntut untuk bisa mengambil sikap positif, proaktif, dan kreatif. 

Artinya, melakukan berbagai inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan.

"Melalui inovasi terobosan itu dapat memangkas waktu pengerjaan menjadi semakin cepat, memangkas anggaran menjadi semakin rendah dan dari sisi hasil menjadi lebih baik," tuturnya.

Disampaikan Sekdaprov Adhy, pelantikan pejabat pengawas yang diselenggarakan hari ini merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di Pemprov Jatim sekaligus mengisi kekosongan jabatan struktural karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun.  

"Selain itu, juga sebagai bentuk pembinaan karier pegawai yang diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja organisasi," katanya.

Menurutnya, pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini telah melalui serangkaian proses yang tepat. 

Dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS dengan mempertimbangkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

"Saya berharap kepada para pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja penuh semangat dan kesungguhan untuk berbuat yang lebih baik, karena saudara sekalian adalah orang-orang pilihan yang mampu melaksanakan tugas, menghadirkan inovasi dan membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk unit kerja yang dipimpin," pungkasnya.

Read More