Komandan Puspenerbal Hadiri Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dihelat di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brw Jl. Raden Wijaya No. 1 Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu kali ini diikuti sedikitnya 700 orang perwakilan satuan TNl/Polri dan instansi terkait wilayah Kogartab lll Surabaya yang dipimpin Pangdam V/Brw, Mayjen TNI Rafael Granada Baay sebagai pengambil apel dengan Komandan Apel Letkol Pas Putut H.M., M.Han (Danyon Komando 464 Kopasgat).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Pangkoarmada Il, Danpuspenerbal, Kasdam V/Brw, PJU Kodam V Brawijaya, Danrem 084/BJ, Kaskogartap III/Surabaya, Kasdiv 2/Kostrad, Danlantamal V, Danpasmar 2, Danlanud Abdul Rahma Saleh, Danlanud Iswajudi dan pejabat lainnya.

Adapun susunan Pasukan apel yang terlibat antara lain 1 Pok Korsik Gabungan TNI, 1 SSK Gabungan Wan TNI, 1 SSK Gabungan Pom TNI, 1 SSK Babinsa Jajaran Kodam V/Brw, 2 SSK Pasukan PHH, 2 SSK TNI AD, 1 SSK TNI AL dan 1 SSK TNI AU.

Panglima TNI Jenderal TNl Agus Subiyanto dalam amanatnya yang Pangdam V mengatakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, TNI memiliki tugas dan peran sangat strategis dalam pengamanan Pemilu, agar Pemilu berjalan lancaran dan aman.

Personel TNl lanjutnya, harus mampu menjaga netralitas, profesionalitas dan integritasnya dengan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta memiliki nilai-nilai demokrasi keadilan dan Kebhinekaan di tengah perkembangan dengan tingkat sosial dan politik yang semakin kompleks dan dinamis. 

Sebagai prajurit profesional, disiplin dan memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pengamanan, harus selalu siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan dan tantangan yang mungkin timbul dengan mengedepankan tindakan yang proporsional serta mengutamakan kepentingan masyarakat. 

"Kita harus mengajak semua elemen agar bersama - sama bersatu menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas Pengamanan Pemilu dengan lancar dan aman," pungkasnya. 

Read More

OJK Gandeng BPS Gelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang digelar di semua provinsi mulai Januari hingga Februari 2024.

Kerja sama OJK dan BPS pada pelaksanaan SNLIK 2024 ini diharapkan dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasinya sehingga indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (30/01) hadir dalam pemantauan (witnessing) pelaksanaan SNLIK.

Friderica menyampaikan substansi pelaksanaan SNLIK yang dilakukan bersama BPS mengukur lima hal yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Ini mandat yang diberikan pada OJK untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi dari survei ini kita bisa melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan dan juga nanti bagaimana untuk ke depan," kata Friderica.

Lebih lanjut Friderica juga mengapresiasi terjalinnya kerja sama pelaksanaan survei bekerja sama dengan BPS. 

“Jadi kalau sebelumnya OJK telah empat kali menyelenggarakan survei secara independen. Namun ini suatu yang historikal buat kami, karena ini pertama kalinya survei dilakukan bekerja sama dengan BPS," tambahnya.

Amalia yang hadir dalam kegiatan pemantauan tersebut juga menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. 

Ini merupakan survei pertama kali yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan OJK, karena BPS tentunya berkontribusi untuk bisa mengukur secara independen bagaimana literasi keuangan di Indonesia, karena tentunya program literasi keuangan ini merupakan program nasional.

"Ini merupakan kerja sama antara BPS dan OJK dan kami berharap bahwa pemanfaatan data dari SNLIK di tingkat nasional ini dapat digunakan untuk memperoleh bagaimana gambaran dari tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, kata Amalia.

Amalia menambahkan bahwa survei ini dilakukan dengan tujuan menjadi bahan evaluasi bagi perumus kebijakan mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan bagaimana program literasi dan inklusi keuangan dapat dirumuskan ke depan.

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). 

Witnessing juga dilakukan oleh seluruh Kantor OJK di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2024.

Pendataan SNLIK 2024 ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). 

Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah BS yang didampingi PML.

Sebelumnya, SNLIK dilakukan setiap tiga tahunan oleh OJK, dimulai dari tahun 2013 dan terakhir pada 2022. 

Survei ini dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Namun, menunjuk Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diatur mengenai target inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada 2024. 

Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang OJK di tahun 2024 ini melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2023.

Guna mencapai target dimaksud, OJK secara masif melakukan edukasi dan literasi keuangan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain. Selain itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah juga menyusun dan mengimplementasi program inklusi keuanga melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

Keseluruhan rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi.​

Read More

Langgar Perwali, Satpol PP Surabaya Razia Toko Kelontong yang Jual Minhol

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya merazia toko kelontong yang menjual minuman beralkohol (minhol) tanpa izin di Jalan Jarak Surabaya, Selasa (30/1) malam.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudistira mengatakan sekitar 100 botol minuman beralkohol ditemukan pada toko kelontong tersebut, baik di dalam lemari pendingin maupun pada rak toko. 

“Di lokasi toko kelontong dan laundry, ternyata di etalasenya juga menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kami temukan golongan A, B, dan C,” kata Yudistira, Kamis (1/2).

Ia menuturkan, razia dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Surabaya No.1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. 

Tak hanya itu, Yudistira menambahkan, toko kelontong tersebut juga melanggar Peraturan Walikota No. 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan. 

Untuk diketahui, Perwali No. 116 pasal 13 ayat (3) berbunyi Penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di kawasan atau wilayah: Kelurahan Putat Jaya; Kelurahan Kandangan; Kelurahan Dupak; dan Kelurahan Morokrembangan. 

“Di Perwali menyebutkan ada beberapa kawasan yang dilarang menjual minuman beralkohol. Jadi mereka ini ada dua pelanggaran, melanggar aturan perwali serta melanggar aturan toko kelontong tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol,” jelasnya. 

Dari hasil razia, petugas Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 12 botol minuman beralkohol dari golongan A, B, dan C. 

“Kami amankan 12 botol, untuk barang bukti kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut dan akan kami kenakan tindak pidana ringan (tipiring) dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri,” pungkasnya.

Read More

Harlah NU, LaNyalla Berharap Wujudkan Mabadi Khairah Ummah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 diharapkan menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan Azas dan Sistem bernegara Indonesia melalui flasafah Pancasila. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,melalui siaran pers Rabu (31/1/2024).

Dikatakan LaNyalla, apalagi jika kita meresapi apa yang disampaikan Almarhum Kiai As’as Syamsul Arifin, yang menyatakan ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab. 

Umat Islam wajib membela Pancasila. Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama’. 

“Itu artinya, perjuangan NU adalah perjuangan kenegaraan, sehingga Ulama NU sejatinya adalah negarawan. Dan Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok negarawan. Karena bangsa ini kelebihan politisi dan kekurangan negarawan,” tandasnya.

Sehingga, lanjut LaNyalla, seharusnya NU juga melakukan koreksi atas sistem bernegara Indonesia yang sejak era Reformasi justru menganut faham demokrasi liberal, dan konstitusi kita menjabarkan nilai-nilai individualisme dan ekonomi yang semakin kapitalistik. 

“Bahkan nyata-nyata Konstitusi dan turunannya telah meninggalkan Pancasila. Ini kan artinya Pancasila telah dirusak. Sehingga NU sudah seharusnya bekerja keras untuk mewujudkan Mabadi Khaira Ummah, dengan membangun kesadaran bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. 

Senator asal Jawa Timur itu juga berharap NU yang tetap berpegang pada prinsip Khittah 1926, dengan menjaga sikap Tawassuth, Tasamuh, Tawazzun dan I'tidal. Sehingga NU tetap menjadi lampu penerang bangsa ini.

“Saya mengajak semua elemen bangsa, bersama Nahdlatul Ulama mari kita menangkan Indonesia di mata Dunia. Selamat Harlah ke 101, semoga kehadiran NU senantisa membawa berkah. Memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia,” pungkasnya. 

Read More

Kapolda Sulut Gelar Sertijab, Berikut Daftarnya

Manado - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) dan Kapolres Bitung, yang digelar di aula Tribrata Polda Sulut, Rabu (31/1/2024).

Dirpamobvit diserahterimakan dari Kombes Pol H. Y. Arief Satriyo kepada Kombes Pol Alfaris Pattiwael yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Bengkulu.

Dirreskrimsus Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Pol Stefanus M. Tamuntuan kepada Kombes Pol Ganda M. H. Saragih yang sebelumnya menjabat sebagai Sahli Kapolri. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kepala SPN Polda Sultra.

Kabid Humas Polda Sulut diserahterimakan dari pejabat lama Kombes Pol Iis Kristian kepada Kombes Pol Michael Irwan Thamsil yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku Utara. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku Utara.

Kapolres Bitung diserahterimakan dari AKBP Tommy Bambang Souissa kepada AKBP Albert Zai yang sebelumnya bertugas di Ditintelkam Polda Sulut.

“Mutasi itu merupakan hal yang biasa, dalam rangka tour of duty dan tour of area, dalam rangka kebutuhan organisasi, dan dalam rangka pengembangan karier di tempat tugas baru,” ujar Kapolda.

Ia berharap kedepan seluruh personel Polda Sulut dan jajaran terus melaksanakan tugas pokok Pokok Polri dengan baik, yaitu menjaga kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Tugas Polri kedepan makin kompleks, terdekat adalah pengamanan Pemilu 2024. Apa yang menjadi commander wish saya itu harus diterapkan, jangan sampe itu dilanggar. Lakukan pengawasan melekat kepada anggota, awasi betul anggota, jangan sampai melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Jenderal bintang dua ini juga berpesan kepada seluruh personel Polda Sulut dan jajaran agar tetap menjaga netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Upacara sertijab dilanjutkan dengan acara pisah sambut ini, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes, para Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta dan para Kapolres, Ibu Bhayangkari dan perwakilan personel Polri.

Read More

Wali Kota Eril Optimis Penyelesaian TLHP BPK Jatim Capai 100 Persen di 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat koordinasi dan pengarahan di ruang sidang wali kota, Rabu (31/1). 

Dalam rapat koordinasi dan pengarahan ini, BPK Jatim membahas soal rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tujuan digelarnya rapat koordinasi dan pengarahan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Jatim yang sebelumnya ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya. 

Tujuannya, agar tidak memberikan beban kepada jajaran perangkat daerah (PD) pada periode berikutnya. 

Wali Kota Eri menjelaskan, TLHP yang sebelumnya dikerjakan oleh jajaran Pemkot Surabaya berjalan dengan baik, sesuai dengan arahan dan rekomendasi BPK Jatim. 

Di tahun 2021, dia menyebutkan, pertama kali dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK Jatim kala itu mencapai 63 persen. Kemudian, di tahun 2022 menjadi 93 persen. 

“Semester pertama di 2023 95 persen, ada rekomitmen dengan bimbingannya BPK, dan itu nanti insyaallah kalau bisa selesai di semester dua tahun 2023 ini, bisa sampai 97 persen. Harapan kita di tahun 2024 bisa 100 persen,” kata Wali Kota Eri.

Dia menyebutkan, ada berbagai hal yang direkomendasikan oleh BPK Jatim sebelumnya. 

Dirinya mencontohkan, soal pembayaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

“Mulai dari PBB yang orangnya nggak ada, terus tagihan-tagihan yang titiknya sudah tidak ada. Pemerintah nggak bisa mengambang, pemerintah kan harus memberikan kepastian, itu lah yang diberikan kepada kami, arahan-arahan yang disampaikan tadi,” ujarnya. 

Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan soal pajak pembayaran reklame. Sesuai dengan rekomendasi BPK Jatim, lanjut dia, pembayaran pajak reklame harus dibedakan, antara jalan utama dengan titik jalan lainnya. 

“Terkait video yang disampaikan tadi, tidak mungkin sama dengan billboard yang 1x24 jam, dia cuma satu materi. Tapi kalau videotron kan 1x24 jam bisa beberapa materi, bagaimana itu nanti perhitungannya. Nah, ini yang kita minta kepada teman-teman untuk berbicara kepada teman-teman reklame, berdiskusi terkait itu,” jelasnya. 

Dirinya menambahkan, setiap kali akan menerapkan kebijakan, Pemkot Surabaya sangat terbuka dengan masyarakat. 

Karena itu, dia tidak ingin dengan adanya suatu kebijakan, malah memberatkan masyarakat Surabaya ke depannya. 

“Surabaya ini terbuka saja, yang penting jalan dan semua merasa nyaman,” imbuhnya. 

Di samping itu Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi mengatakan, TLHP terhadap APBD Pemkot Surabaya saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pengujian. 

Setelah itu, dilanjutkan proses audit pada 5 Maret 2024 mendatang oleh BPK Jatim. 

“Nantinya baru dilakukan pemeriksaan selama 60 hari, nah baru itu ada hasilnya,” kata Karyadi. 

Karyadi mengungkapkan, yang perlu menjadi perhatian jajaran Pemkot Surabaya adalah soal pencatatan aset dan hasil pengadaan mutasi. 

“Misal, ada pengadaan, tapi belum dicatat. Padahal barangnya ada, kontraknya ada, lupa mencatat. Tapi, kalau Kota Surabaya ini sudah agak minim lah,” ungkapnya. 

Selain itu, Karyadi juga menerangkan, dari hasil pemeriksaan pendapatan asli daerah (PAD) beberapa waktu lalu, masih ada tempat usaha di Kota Surabaya yang kurang dalam melakukan pembayaran. 

Dirinya mencontohkan seperti restoran, pajak hotel, dan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

“Retribusi saya kira masih harus dilakukan pembenahan kebijakannya, aturan sudah ada, namun mungkin kurang memadai sehingga harus dievaluasi, sehingga bisa terjaring dan tidak memberatkan masyarakat, jelas itu. Tapi, kalau fungsinya sudah tidak memberatkan masyarakat, masyarakat dengan sendirinya akan tertib membayar, sehingga hasil itu bisa digunakan untuk pembangunan, itu harapan kami,” terangnya. 

Dirinya menambahkan, BPK Jatim terus mendorong dan melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah khususnya Pemkot Surabaya. 

Tujuannya, agar pelaksanaan tahapan pajak dan retribusi yang diterapkan bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain dan sebagainya. Sejauh ini, Kota Surabaya dari dahulu kategorinya baik terus, WTP-nya (Wajar Tanpa Pengecualian) baik terus,” pungkasnya.

Read More

Anies Janjikan Program Bansos Plus, Jumlahnya Akan Ditambah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri deklarasi ulama, habib dan nyai, di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 

Kepada warga, Anies menjanjikan program Anies-Muhaimin Iskandar yakni bantuan sosial (bansos) plus.

"Untuk apa kita ngumpul di sini? Untuk perubahan. Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya? Angkat tangannya semua," kata Anies saat acara Deklarasi dan Istigasah Ulama, Habaib dan Ibu Nyai Madura di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

Mendengar semangat pendukung, Anies yakin Madura ada di rombongan perubahan. Anies berharap warga mengikuti deklarasi dukungan yang telah disampaikan para kiai dan nyai.

"Kalau sudah begini Insyallah Madura di rombongan perubahan. Tadi kita sudah mendengar yang menjadi arahan para kiai. Siap mengikuti arahan para kiai? Siap mentaati kiai?" katanya.

"Kalau nanti ada yang datang bawa uang, bawa sembako, apakah berubah? Apakah berubah? Tetap ikut? Nomor?" tanya Anies yang dijawab relawan dengan 'nomor satu'.

Lebih lanjut, Anies kemudian menyinggung soal program bansos plus. Anies menyebut jumlah penerima akan ditambah dan disediakan pelatihan.

"Dan nanti ketika Anies-Muhaimin bertugas program bansos akan ditingkatkan. Jadi namanya bansos plus, apa namanya? Sekali lagi bansos plus, ditambah jumlahnya. Yang miskin belum masuk dimasukkan dan ditambah pelatihan supaya bisa lebih sejahtera," katanya.

Anies kemudian menyinggung soal pihak yang datang bagi-bagi sembako. Anies berharap para pendukungnya tidak beralih pilihan setelah diberi sembako.

"Jadi nanti kalau ada yang antar sembako, ada yang bawa uang apakah ganti pilihan? Pilihannya nomor? Namanya, Anies. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah hadir, Insyaallah kita jumpa lagi," pungkasnya.

Read More

Lattek Kolone Konvoi, Latih Kemampuan Siswa Pusdiktek Mengemudi Randis

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna melatih kemampuan Siswa Pusdiktek dalam mengemudi Kendaraan dinas (Randis), Komandan Kodikdukum (Dankodikdukum) Kodiklatal Laksma TNI Dr. Taufik Arief membuka secara resmi membuka Latihan Praktek (Lattek) Kolone Konvoi Siswa Dikmata TNI Angkatan Laut (TNI AL) Angkatan 43/1 Pusdiktek Kejuruan Angkutan TA. 2023, bertempat di lapangan upacara Kodikdukum Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Rabu (31/01/2024).

Dankodikdukum dalam amanatnya mengatakan bahwa, tujuan dari Lattek ini adalah agar para Siswa Dikmata 43/1 TNI AL Kejuruan Angkutan memiliki keterampilan tentang melaksanakan pengoperasian kendaraan secara Kolone Konvoi yang benar, sehingga dapat diaplikasikan dalam kedinasan sebagai Juru Mudi kendaraan di Pendirat (Darat).

Sedangkan sasaran dari Lattek ini, menurut Laksma Taufik yaitu agar para Siswa dapat melaksanakan pengenalan peralatan pengontrol dan komunikasi, mengetahui aba-aba atau tanda isyarat dalam kolone konvoi dan melaksanakan gerakan malam, serta prosedur ganti arah sesuai prosedur dengan baik dan benar.

"Latihan Praktek Kolone Konvoi ini merupakan upaya dari Lembaga Pendidikan Kodiklatal, untuk mewujudkan secara nyata calon prajurit Kejuruan Angkutan yang mampu dan terampil dalam berkendara, serta mentaati aturan berlalulintas dan menjaga etika dan sopan santun di jalan raya, sehingga menjadi suri tauladan dan panutan bagi pengguna jalan yang lain", ujar Dankodikdukum. 

Diakhir amanatnya, Perwira Tinggi Bintang Satu tersebut menekankan kepada para siswa untuk melaksanakan Latihan Praktek (Lattek) ini dengan penuh semangat dan motivasi yang tinggi, serta mengikuti instruksi dari para instruktur maupun pelatih, agar sasaran latihan dapat tercapai dengan maksimal serta menjaga diri, memelihara keselamatan dan keamanan, serta menjalin koordinasi hubungan kerjasama yang baik selama kegiatan latihan.

Read More

Ribuan Mitra Binaan Rumah BUMN PLN Kantongi Sertifikat Halal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Konsisten berdayakan masyarakat, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur melalui Rumah BUMN berhasil memfasilitasi 1.054 Usaha Mikro Kecil (UMK) naik kelas melalui program sertifikasi dan pendampingan selama periode 2023.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024) memaparkan melalui Rumah BUMN di Blitar, Pacitan dan Sumenep, PLN memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan usaha. 

“Kegiatan pendampingan UMK yang dilakukan melalui Rumah BUMN diharapkan mampu menggaet lebih banyak pelaku UMK untuk bergabung sebagai anggota. Kami ingin memberikan manfaat lebih luas kepada lebih banyak pelaku UMK di Jawa Timur sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Jawa Timur,” papar Agus.

Pada tahun 2023, Rumah BUMN Pacitan berhasil membawa 893 UMK naik kelas yang mayoritas didukung melalui pendampingan pengurusan sertifikat halal, pengurusan NIB, dan PIRT. 

Selain melalui pendampingan sertifikat, pelatihan juga diberikan secara rutin dengan total 13 kali pelatihan pada Rumah BUMN Pacitan dan Rumah BUMN Blitar dan 12 kali pelatihan di Rumah BUMN Sumenep. 

Materi pelatihan yang diberikan kepada anggota Rumah BUMN berkaitan dengan kebutuhan pelaku UMK seperti materi terkait media sosial, pemasaran, pengemasan, pajak, hingga perizinan usaha. 

Agus menegaskan kehadiran Rumah BUMN ini menjadi bagian dari kontribusi PLN untuk memastikan bahwa tenaga listrik yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang menggerakkan perekonomian mulai dari skala rumah tangga hingga industri. 

“Kami berupaya memaksimalkan peran Rumah BUMN yang kami kelola, dan kami terus terbuka bagi masyarakat yang memiliki UMK dan ingin bergabung dengan Rumah BUMN binaan PLN,” ungkap Agus. 

Pemilik Usaha Kripik Pratama, Sumiyati mengaku mengalami peningkatan produksi sebesar 10,7% pada tahun 2023. Setelah bergabung dengan Rumah BUMN, penjualan produk miliknya dapat dipasarkan secara daring menggunakan PLN Marketplace yang dapat diakses melalui PLN Mobile sehingga menjauh pasar lebih luas.

“Terima kasih PLN telah memberikan pelatihan, pengurusan sertifikasi halal hingga penjualan online. Sebelumnya, kami memasarkan hanya ke tetangga. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang tahu produk kami,” jelasnya. 

Read More

Bank Indonesia Luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2023

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bank Indonesia pada, Rabu (31/1/2024) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023. 

Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik, sebagaimana amanat pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

LPI 2023 mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional", dan mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024. 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan tiga pelajaran penting pada tahun 2023. Pertama, syukur, optimis, dan waspada. 

Bersyukur ekonomi Indonesia pada 2023 sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan stabilitas terjaga, di tengah tantangan gejolak perekonomian dunia. 

Optimis prospek perekonomian Indonesia 2024 akan lebih baik, namun tetap waspada dengan potensi risiko rambatan ketidakpastian global. 

Kedua, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan keempat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). 

Ketiga, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional. Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi, dunia usaha, media massa, dan akademisi. Sinergi membawa pada ketahanan ekonomi 2023 dan kebangkitan menuju Indonesia Maju.

Tiga pesan tersebut sejalan dengan isi LPI 2023, termasuk perlunya penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. 

Bank Indonesia meyakini bauran dan sinergi erat antara kebijakan pengelolaan ekonomi jangka pendek dengan kebijakan transformasi sektor riil akan mampu memperkuat dan mendorong lebih lanjut kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. 

Selain itu, pembahasan penting yang turut diangkat dalam LPI 2023 ialah tentang Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan Penguatan Kebijakan Hilirisasi untuk Kebangkitan Ekonomi. 

Keberlanjutan transformasi sektor riil akan mendorong peningkatan kapasitas output potensial dalam jangka menengah sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Uraian lebih lengkap laporan tentang pelaksanaan tugas 2023 dan arah kebijakan Bank Indonesia 2024 dapat diunduh dalam format digital, baik akses melalui aplikasi QR code maupun website Ba​nk Indonesia.

Read More

Gubernur Jatim Lantik Pj Wali Kota Probolinggo dan Pj Bupati Sampang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Nurkholis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo dan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang di Gedung Negara Grahadi, Selasa (30/1/2024) malam.

Nurkholis resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3 76 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur menggantikan Hadi Zainal Abidin yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Sedangkan pelantikan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang  berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3/0501/OTDA tertanggal 7 Januari 2024, Rudi Arifiyanto ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang menggantikan Slamet Junaidi yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Nurkholis dan Rudi Arifiyanto akan menjabat sebagai Pj Wali Kota Probolinggo dan Pj Bupati Sampang hingga terpilihnya Wali Kota dan Bupati definitif mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah memberikan pesan khusus terkait keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang sudah baik di Kota Probolinggo diharapkan bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Selain itu yang patut diapresiasi, UMKM di Probolinggo mengalami kesuksesan yang luar biasa dengan dikenal lebih luas, pemasarannya sangat bagus, dan kreativitas yang sudah dibangun oleh Pak Walikota 2019-2024 juga sudah luar biasa, Oleh sebab itu efektivitas ini saya harap bisa diteruskan oleh Pak Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis ke depan,” lanjutnya,” kata Gubernur Khofifah.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berpesan tentang empat hal yang menjadi amanah dari Presiden bagi setiap kepala daerah terkait penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak.

Berikutnya adalah meningkatkan investasi. Saat ini Jatim pun capaian realisasi investasinya sudah sangat signifikan dan melampaui rata-rata nasional baik PMA maupun PMDN.

Pun begitu dengan maksimalisasi digital IT. Dikatakan gubernur bahwa SPBE Jawa Timur telah menorehkan prestasi dengan menjadi yang terbaik diantara seluruh provinsi di Indonesia.

“Dan yang keempat adalah melaksanakan program aktual dari Presiden. Sesuai arahan presiden kebetulan yang dijadikan contoh adalah e-katalog dari Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ternyata e-katalog PBJ dari semua provinsi di Indonesia terbanyak adalah dari provinsi Jawa Timur,” tegasnya.

Sedangkan untuk Pj Bupati Sampang, Gubernur Khofifah berpesan supaya sesegera mungkin meneruskan program kerja kepala daerah sebelumnya. 

“Pak Pj Bupati Sampang, PR bapak masih banyak yang perlu diselesaikan, mudah-mudahan segera beradaptasi pak Rudi, dan selamat menjalankan tugas,” kata gubernur.

Menurutnya, perlu akselerasi program kerja dan sinergi berbagai institusi selama menjalankan tugas di Kabupaten Sampang. Hal ini penting agar percepatan penurunan stunting terus dijalankan. 

“Perlu inovasi yang bisa memberikan percepatan seperti suksesnya Sampang menurunkan stunting, peningkatan IPM yang signifikan,” katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi JawaTimur mengaku siap untuk menjalankan seluruh amanah dan tugas yang diembankan pada dirinya. 

Yang terdekat yaitu siap untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada serentak mendatang.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas yang diembankan pada kami. Dan tentu kami akan langsung tancap gas dan berkoordinasi dengan Pemkot untuk menyusun langkah-langkah strategis,” tegasnya.

“Sedangkan untuk yang diamanahkan gubernur tentu kami siap. Sebenarnya kalau untuk di Kota Probolinggo kami juga pernah melakukan pemberdayaan masyarakat di sana seperti dengan melakukan pemasangan PLTS,” lanjut Kholis.

Sementara itu, Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto mengaku siap tancap gas untuk menyelesaikan tugas. 

Pentingnya kolaborasi maupun sinergisitas dengan pemerintah daerah hingga pusat, maka dipastikan segala program kerja bisa tercapai.

“Itu PR pemerintah daerah, sebagai orang pengalaman saya persiapkan nanti perencanaan yang baik dan penyusunan RPJMD ke depan,” kata Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ini.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri mantan Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi, Ketua DPRD Sampang Fadol, Forkopimda, Sekretaris DPRD Moh Anwari Abdullah, serta, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang Sudarmanto, Direktur RSUD dr Moh Zyn Sampang Agus Akhmadi, Direktur Utama PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Syaifullah Asyik.

Read More

KPK Tetap Usut Kasus Kemenkumham Meski Kalah Praperadilan Lawan Eddy Hiariej

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah melakukan pembahasan hasil putusan PN Jakarta Selatan terkait tidak sahnya penetapan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. 

KPK memutuskan akan tetap memproses perkara dugaan korupsi di Kemenkumham.

"Setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Namun, kata Ali, KPK akan lebih dulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara. 

Ali menyebut hak itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, Ali mengatakan KPK tetap menghormati keputusan PN Jakarta Selatan. 

Namun, menurutnya, sesuai ketentuan hukum, praperadilan hanya menguji aspek formil.

"Praperadilan hanya menguji aspek formil dan KPK hormati putusan hakim tersebut sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi," jelasnya.

Sedangkan, Ali mengatakan substansi materiil belum diuji di Pengadilan Tipikor. 

Selain itu, kata Ali, substansi materiil pun tidak masuk ke dalam materi pertimbangan hakim praperadilan.

"Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH," tuturnya.

Eddy Hiariej sebelumnya telah ditetapkan tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 8 miliar. 

Eddy melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Putusan atas gugatan praperadilan itu dibacakan Hakim tunggal PN Jakarta Selatan pada Selasa (30/1). 

Hakim menerima permohonan praperadilan Eddy Hiariej dan memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah.

"Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata hakim Estiono dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. 

Read More