Hasto Ungkap Suasana Ratas Kabinet Tak Nyaman, Begini Kata Pratikno

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal suasana rapat terbatas (ratas) di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dirasakan mulai tidak nyaman. 

Menurut Pratikno, semua anggota kabinet saat ini tetap solid. Bahkan, di sela-sela kegiatan sidang kabinet, para menteri tetap berbincang dan tertawa seperti biasa. 

"Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis. Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya. Sebaiknya tanya ke Bu Mensos ya," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024). 

"Sebelum, di sela-sela dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," kata dia. 

Sebelumnya, cerita soal suasana ratas yang tidak nyaman diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan penjelasan Mensos Tri Rismaharini. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. 

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). 

Hasto pun menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma. 

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P. PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3. 

Di sisi lain, Jokowi terkesan mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. 

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto. 

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu. 

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," ujar dia. 

Read More

Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Pemilu Aman

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Kamis (1/2/2024).

Dalam apel yang dipimpin oleh Panglima Kodam V Brawijaya dan dihadiri pula Kapolda Jatim, Panglima Koarmada II Surabaya, Panglima Divisi Infanteri II/ Kostrad dan Komandan Landasan Udara Abdulrachman Saleh Malang tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan pentingnya peran pengamanan dan sinergi Forkopimda dalam upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif.

“Sinergi, kolaborasi juga sangat penting untuk bersama-sama kita bangun guna menciptakan kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Jawa Timur yang aman, damai, nyaman dan kondusif,” katanya.

Setidaknya, sebanyak 18.287 pasukan telah disiagakan untuk mengamankan 118.708 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Timur.

“Ini makin memperkuat seluruh kerja keras baik KPU dan masyarakat. Pengamanan dari TNI/Polri memperkuat optimisme kami bahwa Pemilu 2024 akan berjalan dengan damai dan kondusif,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh ASN di Provinsi Jatim untuk menjaga netralitas di tengah pesta demokrasi. ASN harus menjaga netralitas di setiap lini dan tingkatan. Bahkan ia meminta netralitas ASN dijaga hingga lapisan terbawah.

“Sosialisasi kaitan netralitas hingga sampai tingkat Desa, optimalkan tiga pilar dan forum keagamaan serta masyarakat yang lainnya. Sebab, peran informal _leader_ juga sangat penting dalam mewujudkan pemilu damai,” katanya.

Di sisi lain, dalam amanatnya, Panglima Kodam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay yang membacakan amanat Panglima TNI menyampaikan bahwa sebagai prajurit TNI harus mampu menjaga integritas dan profesionalitas.

Kemudian, Ia mengatakan TNI memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu dalam menghadapi tugas Pengamanan pemilu.

“Tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kita harus mampu menjaga netralitas, profesionalitas dan integritas. Sebagai prajurit TNI kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi keadilan dan kebhinekaan di tengah perkembangan dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh prajurit Kodam V Brawijaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersamaan dalam menjalankan tugas pengamanan pemilu.

“Kita harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan damai, aman dan tertib sehingga ketertiban dapat terwujud dengan baik. Saya juga mengajak seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme kedisiplinan dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pengamanan,” jelasnya.

“Kita harus selalu siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan dan tantangan yang mungkin timbul dengan mengedepankan tindakan yang proporsional serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengamanan pemilu menarik bersama-sama semua bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Read More

Surabaya Komitmen Wujudkan PAUD Berkualitas, Kemendikbudristek Apresiasi Capaian Kota Pahlawan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas. Komitmen tersebut sebagaimana menjadi fokus dalam pembahasan rapat kerja Kelompok Kerja Bunda PAUD se-Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (1/2).

Rapat kerja tersebut, dihadiri langsung Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani. 

Hadir pula dua orang narasumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Yakni, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PAUD Kemendikbudristek, Komalasari dan Widyaprada Ahli Madya Kemendikbudristek Dona Paramita.

Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengajak Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan untuk berkomitmen mewujudkan PAUD berkualitas. 

PAUD berkualitas merupakan salah satu kunci dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

"Saya menyadari bahwa tantangan dan harapan yang dihadapi oleh Kota Surabaya dalam bidang PAUD sangat besar. Oleh karena itu, saya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terutama dari Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan yang merupakan mitra strategis saya dalam menggerakkan program PAUD di tingkat bawah," kata Bunda Rini.

Ia menjelaskan, salah satu fokus kegiatan PAUD Kota Surabaya pada tahun 2024 adalah penguatan transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan. 

Dimana fokus kegiatan PAUD di tahun 2024 memiliki beberapa tujuan.

Yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar (SD/MI). 

Kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. 

Dan ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak.

"Saya berharap, melalui rapat kerja ini dapat menyusun rencana program kerja yang komprehensif, realistis, dan partisipatif, sebagai komitmen kita bersama dalam mewujudkan PAUD Kota Surabaya yang berkualitas, yang mampu menyiapkan generasi emas Indonesia 2045," harap Bunda Rini.

Oleh karena itu, ia mengajak Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan untuk terus berinovasi serta mencari cara-cara baru dalam mengajar yang dapat membuat proses belajar menjadi menyenangkan. 

Sekaligus pula untuk menguatkan enam kemampuan fondasi pada anak.

Selain itu, Bunda Rini juga mendorong peran orang tua dalam upaya mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 

"Mari kita terus berkolaborasi dan bersama-sama mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan demi upaya mengembangkan kemampuan fondasi sebagai hak setiap anak usia dini," tuturnya.

Meski demikian, Bunda Rini mengakui masih banyak capaian-capaian PAUD di Surabaya yang belum sepenuhnya sempurna. 

Makanya ia menyampaikan terima kasih kepada Direktur PAUD Kemendikbudristek yang dapat hadir langsung memberikan masukan dan arahan dalam kegiatan rapat kerja kali ini.

"Targetnya (Surabaya) sebenarnya sama dengan 2023, cuma kita lebih masif lagi, bagaimana kami memperkuat pendidik. Kami sudah memberikan beasiswa (S1) kepada para pengajar-pengajar sehingga bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan," tutur Bunda Rini.

Sementara dalam paparannya, Plt Direktur PAUD Kemendikbudristek Komalasari menyampaikan sejumlah materi tentang penyelenggaraan PAUD berkualitas di Kota Surabaya. 

Materi tersebut diharapkannya dapat lebih menguatkan dan meningkatkan pemahaman tentang PAUD berkualitas.

"Ada elemen kunci, yaitu tentang pendidiknya, kemudian ada bagaimana proses pembelajaran di PAUD. Yang kedua adalah kemitraan orang tua. 

Lalu yang ketiga adalah bagaimana memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini. Dan yang keempat pengelolaan kepemimpinan dan sumber daya," kata Komalasari.

Menurut dia, elemen-elemen PAUD berkualitas ini harus dipahami secara menyeluruh oleh semua Bunda PAUD di Kota Surabaya. 

"Sehingga mereka dapat mengidentifikasi layanan apa yang perlu mereka tingkatkan dan menyusun langkah konkret di 2024," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Komalasari juga memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan Bunda PAUD Surabaya dalam mendorong angka partisipasi sekolah. 

Apresiasi juga diberikan untuk Surabaya karena telah mendorong persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi dan menguatkan kapasitas pendidik.

"Tapi tentunya ini harus terus kita lakukan bersama, menguatkan visi dan persepsi bersama bagaimana membangun PAUD berkualitas, sehingga apa yang saya sampaikan tadi dapat terus meningkat dan tercapai," pungkasnya.

Read More

Mahfud Umumkan Mundur dari Kabinet, Begini Kata Ganjar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Beredar informasi yang menyebutkan Mahfud Md akan mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo merespons kabar tersebut.

"Sebentar lagi kita tunggu," kata Ganjar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Ganjar mengatakan keputusan Mahfud Md nantinya merupakan pesan moral untuk menteri lainnya. Ganjar pun mengapresiasi langkah Mahfud Md.

"Pesan moral lah. Ketika kemudian banyak orang bertanya oh ini ada menteri membagi bansos dan kemudian pesan-pesan politiknya tersirat di sana, mungkin tidak tersurat tapi tersirat manusia kan bisa melihat dan merasakan," kata dia.

"Lalu bagaimana kita mengurangi potensi-potensi penggunaan fasilitas negara potensi, maka kalau kami ketika berdiskusi dengan Pak Mahfud. Saya apresiasi beliau cukup punya integritas sangat tinggi dan beliau punya keinginan itu," imbuh Ganjar.

Ganjar merasa terhormat jika keputusan mundur tersebut akan diumumkan Mahfud siang ini. Ganjar juga berharap menteri lain melakukan hal yang sama mengikuti langkah Mahfud.

"Dan kalaulah keputusan akan diambil dalam beberapa jam kemudian, saya orang yang hormat respect sama beliau Pak Mahfud. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut," imbuhnya.

Ganjar juga merespon potensi menteri PDI Perjuangan lain mundur mengikuti Mahfud Md. Ganjar menegaskan, dalam Pilpres 2024, Mahfud Md lah yang memiliki conflict of interest karena maju sebagai Wapres.

"Belum tahu saya (langkah menteri PDI Perjuangan lainnya). Karena kan yang maju pak Mahfud, yang ada conflict of interest pak Mahfud, yang lain kan tidak yang lain boleh mengambil sikap masing-masing tapi mudah-mudahan Pak Mahfud bisa memberikan contoh," pungkasnya.

Read More

Pusdikpomal Kodiklatal Lahirkan Prajurit Penegak Hukum

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penggunaan Baret Penegak Hukum yang digunakan tidaklah mudah, karena harus dapat menunjukkan kedisiplinan yang tinggi, patuh terhadap hukum dan juga mampu untuk menegakkan tata tertib yang tertanam dalam diri sebagai jati diri sejati penegak hukum yang humanis, responsif dan dicintai dimanapun bertugas.

Demikian dikatakan Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksda TNI Samista pada saat memimpin Upacara Penganugerahan Baret Korps Polisi Militer kepada 3 Siswa Dikmapa PK TNI AL Angkatan 30 A Korps Pomal, dan 35 Siswa Dikmaba 43/1 TNI Angkatan Laut TA 2023, bertempat di Lapangan Apel Dharma Satya Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal Bumimoro Surabaya.  Kamis (1/2/2024).

Lebih lanjut, Upacara Penganugerahan Baret Korps Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) yang dilaksanakan pada hari ini, bukan sekedar rangkaian seremonial semata, namun merupakan salah satu wujud implementasi pembinaan tradisi Korps Polisi Militer Angkatan Laut yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan penanaman rasa kebanggaan serta kehormatan kepada Korps yang telah disandang.

"Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Prajurit Korps Polisi Militer harus dapat bersinergi dengan Satuan TNI, Polri dan Pemerintah setempat, guna terjalin kerjasama yang baik dalam penanganan suatu perkara maupun melaksanakan tugas-tugas lainnya", jelas Laksda Samista.

Selain itu, diakhir amanatnya Danpuspomal berpesan agar setiap Prajurit Polisi Militer harus mampu dalam meningkatkan kemampuan diri secara profesional dalam melaksanakan tugas serta selalu memberikan yang terbaik untuk TNI Angkatan Laut.

Sementara itu Komandan Kodiklatal (Dankodiklatal) Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Wakil Komandan (Wadan) Kodiklatal Laksda TNI Eko Wahjono, dan Pejabat Utama Kodiklatal berkesempatan memakaikan Baret Korps Pomal kepada Perwakilan Perwira dan Bintara Pomal yang hari ini resmi menggunakan Baret Biru.

Sebelum mengikuti Upacara Penganugerahan Baret Korps Polisi Militer kepada Siswa Dikmapa 30 Korps Pomal dan Dikmaba 43/1 TNI Angkatan Laut TA. 2023 di Lapangan Apel Dharma Satya Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal, terlebih dahulu Dankodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menerima Courtesy Call (CC) Danpuspomal Laksda TNI Samista di Lobi VIP Mako Kodiklatal Bumimoro Surabaya.

Read More

KPU Jatim Mulai Distribusikan Pengganti Surat Suara Yang Rusak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilhan Umum (KPU) Jawa Timur mulai melakukan pendistribusian pengganti surat suara  pemilu 2024  ke KPU Kabupaten/Kota yang mengalami rusak saat penyotiran dan pelipatan beberapa waktu lalu.

Anggota KPU Jatim, Miftahul Rozak dikonfirmasi di kantor KPU Jatim, Kamis (1/2/2024) membenarkan bahwa  surat suara pemilu 2024 tersebut merupakan pengganti surat suara yang rusak dan sudah dilaporkan ke KPU Provinsi. 

“Surat suara tersebut disimpan di media center KPU Jatim, dan surat suara tersebut nanti diambil oleh KPU kab/kota dikawal oleh Kepolisian dan Bawaslu,”katannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk KPU kabupaten/kota yang sudah ambil surat suara pengganti di KPU Jatim yaitu Sampang, Pamekasan,kota Blitar, Mojokerto, Probolinggo, Nganjuk. 

“Untuk surat suara yang rusak di sejumlah Kabupaten/kota akan dimusnakan H-1 sebelum proses pencoblosan,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur segera menindaklanjuti dan mengkroscek ulang kembali laporan surat suara rusak yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo. Dimana sebelumnya KPU Sidoarjo mengecek logistik pemilu 2024 yaitu ada  3.000 surat suara rusak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan saat seluruh KPU Kab/Kota se Jatim telah menyelesaikan proses sortir lipat surat suara untuk pemilu 2024. Bahkan logistik seperti tinta dan bilik sudah berada di gedung logistik KPU kab/kota masing.

KPU Provinsi Jatim saat ini terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk persiapan pendistribusian logistik ke kecamatan yang dimulai pada awal Februari 2024. KPU Jatim juga terus memprioritaskan daerah kepuluan sumenep untuk logistik pemilu,” katanya. 

Read More

Kepala Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Kabinet

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

"Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

"Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain," katanya.

Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

"Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai," katanya.

Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. 

Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. 

Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

Read More

Komandan Puspenerbal Hadiri Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dihelat di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brw Jl. Raden Wijaya No. 1 Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu kali ini diikuti sedikitnya 700 orang perwakilan satuan TNl/Polri dan instansi terkait wilayah Kogartab lll Surabaya yang dipimpin Pangdam V/Brw, Mayjen TNI Rafael Granada Baay sebagai pengambil apel dengan Komandan Apel Letkol Pas Putut H.M., M.Han (Danyon Komando 464 Kopasgat).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Pangkoarmada Il, Danpuspenerbal, Kasdam V/Brw, PJU Kodam V Brawijaya, Danrem 084/BJ, Kaskogartap III/Surabaya, Kasdiv 2/Kostrad, Danlantamal V, Danpasmar 2, Danlanud Abdul Rahma Saleh, Danlanud Iswajudi dan pejabat lainnya.

Adapun susunan Pasukan apel yang terlibat antara lain 1 Pok Korsik Gabungan TNI, 1 SSK Gabungan Wan TNI, 1 SSK Gabungan Pom TNI, 1 SSK Babinsa Jajaran Kodam V/Brw, 2 SSK Pasukan PHH, 2 SSK TNI AD, 1 SSK TNI AL dan 1 SSK TNI AU.

Panglima TNI Jenderal TNl Agus Subiyanto dalam amanatnya yang Pangdam V mengatakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, TNI memiliki tugas dan peran sangat strategis dalam pengamanan Pemilu, agar Pemilu berjalan lancaran dan aman.

Personel TNl lanjutnya, harus mampu menjaga netralitas, profesionalitas dan integritasnya dengan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta memiliki nilai-nilai demokrasi keadilan dan Kebhinekaan di tengah perkembangan dengan tingkat sosial dan politik yang semakin kompleks dan dinamis. 

Sebagai prajurit profesional, disiplin dan memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pengamanan, harus selalu siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan dan tantangan yang mungkin timbul dengan mengedepankan tindakan yang proporsional serta mengutamakan kepentingan masyarakat. 

"Kita harus mengajak semua elemen agar bersama - sama bersatu menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas Pengamanan Pemilu dengan lancar dan aman," pungkasnya. 

Read More

OJK Gandeng BPS Gelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang digelar di semua provinsi mulai Januari hingga Februari 2024.

Kerja sama OJK dan BPS pada pelaksanaan SNLIK 2024 ini diharapkan dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasinya sehingga indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (30/01) hadir dalam pemantauan (witnessing) pelaksanaan SNLIK.

Friderica menyampaikan substansi pelaksanaan SNLIK yang dilakukan bersama BPS mengukur lima hal yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Ini mandat yang diberikan pada OJK untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi dari survei ini kita bisa melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan dan juga nanti bagaimana untuk ke depan," kata Friderica.

Lebih lanjut Friderica juga mengapresiasi terjalinnya kerja sama pelaksanaan survei bekerja sama dengan BPS. 

“Jadi kalau sebelumnya OJK telah empat kali menyelenggarakan survei secara independen. Namun ini suatu yang historikal buat kami, karena ini pertama kalinya survei dilakukan bekerja sama dengan BPS," tambahnya.

Amalia yang hadir dalam kegiatan pemantauan tersebut juga menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. 

Ini merupakan survei pertama kali yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan OJK, karena BPS tentunya berkontribusi untuk bisa mengukur secara independen bagaimana literasi keuangan di Indonesia, karena tentunya program literasi keuangan ini merupakan program nasional.

"Ini merupakan kerja sama antara BPS dan OJK dan kami berharap bahwa pemanfaatan data dari SNLIK di tingkat nasional ini dapat digunakan untuk memperoleh bagaimana gambaran dari tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, kata Amalia.

Amalia menambahkan bahwa survei ini dilakukan dengan tujuan menjadi bahan evaluasi bagi perumus kebijakan mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan bagaimana program literasi dan inklusi keuangan dapat dirumuskan ke depan.

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). 

Witnessing juga dilakukan oleh seluruh Kantor OJK di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2024.

Pendataan SNLIK 2024 ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). 

Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah BS yang didampingi PML.

Sebelumnya, SNLIK dilakukan setiap tiga tahunan oleh OJK, dimulai dari tahun 2013 dan terakhir pada 2022. 

Survei ini dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Namun, menunjuk Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diatur mengenai target inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada 2024. 

Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang OJK di tahun 2024 ini melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2023.

Guna mencapai target dimaksud, OJK secara masif melakukan edukasi dan literasi keuangan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain. Selain itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah juga menyusun dan mengimplementasi program inklusi keuanga melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

Keseluruhan rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi.​

Read More

Langgar Perwali, Satpol PP Surabaya Razia Toko Kelontong yang Jual Minhol

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya merazia toko kelontong yang menjual minuman beralkohol (minhol) tanpa izin di Jalan Jarak Surabaya, Selasa (30/1) malam.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudistira mengatakan sekitar 100 botol minuman beralkohol ditemukan pada toko kelontong tersebut, baik di dalam lemari pendingin maupun pada rak toko. 

“Di lokasi toko kelontong dan laundry, ternyata di etalasenya juga menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kami temukan golongan A, B, dan C,” kata Yudistira, Kamis (1/2).

Ia menuturkan, razia dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Surabaya No.1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. 

Tak hanya itu, Yudistira menambahkan, toko kelontong tersebut juga melanggar Peraturan Walikota No. 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan. 

Untuk diketahui, Perwali No. 116 pasal 13 ayat (3) berbunyi Penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di kawasan atau wilayah: Kelurahan Putat Jaya; Kelurahan Kandangan; Kelurahan Dupak; dan Kelurahan Morokrembangan. 

“Di Perwali menyebutkan ada beberapa kawasan yang dilarang menjual minuman beralkohol. Jadi mereka ini ada dua pelanggaran, melanggar aturan perwali serta melanggar aturan toko kelontong tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol,” jelasnya. 

Dari hasil razia, petugas Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 12 botol minuman beralkohol dari golongan A, B, dan C. 

“Kami amankan 12 botol, untuk barang bukti kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut dan akan kami kenakan tindak pidana ringan (tipiring) dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri,” pungkasnya.

Read More

Harlah NU, LaNyalla Berharap Wujudkan Mabadi Khairah Ummah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 diharapkan menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan Azas dan Sistem bernegara Indonesia melalui flasafah Pancasila. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,melalui siaran pers Rabu (31/1/2024).

Dikatakan LaNyalla, apalagi jika kita meresapi apa yang disampaikan Almarhum Kiai As’as Syamsul Arifin, yang menyatakan ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab. 

Umat Islam wajib membela Pancasila. Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama’. 

“Itu artinya, perjuangan NU adalah perjuangan kenegaraan, sehingga Ulama NU sejatinya adalah negarawan. Dan Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok negarawan. Karena bangsa ini kelebihan politisi dan kekurangan negarawan,” tandasnya.

Sehingga, lanjut LaNyalla, seharusnya NU juga melakukan koreksi atas sistem bernegara Indonesia yang sejak era Reformasi justru menganut faham demokrasi liberal, dan konstitusi kita menjabarkan nilai-nilai individualisme dan ekonomi yang semakin kapitalistik. 

“Bahkan nyata-nyata Konstitusi dan turunannya telah meninggalkan Pancasila. Ini kan artinya Pancasila telah dirusak. Sehingga NU sudah seharusnya bekerja keras untuk mewujudkan Mabadi Khaira Ummah, dengan membangun kesadaran bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. 

Senator asal Jawa Timur itu juga berharap NU yang tetap berpegang pada prinsip Khittah 1926, dengan menjaga sikap Tawassuth, Tasamuh, Tawazzun dan I'tidal. Sehingga NU tetap menjadi lampu penerang bangsa ini.

“Saya mengajak semua elemen bangsa, bersama Nahdlatul Ulama mari kita menangkan Indonesia di mata Dunia. Selamat Harlah ke 101, semoga kehadiran NU senantisa membawa berkah. Memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia,” pungkasnya. 

Read More

Kapolda Sulut Gelar Sertijab, Berikut Daftarnya

Manado - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) dan Kapolres Bitung, yang digelar di aula Tribrata Polda Sulut, Rabu (31/1/2024).

Dirpamobvit diserahterimakan dari Kombes Pol H. Y. Arief Satriyo kepada Kombes Pol Alfaris Pattiwael yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Bengkulu.

Dirreskrimsus Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Pol Stefanus M. Tamuntuan kepada Kombes Pol Ganda M. H. Saragih yang sebelumnya menjabat sebagai Sahli Kapolri. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kepala SPN Polda Sultra.

Kabid Humas Polda Sulut diserahterimakan dari pejabat lama Kombes Pol Iis Kristian kepada Kombes Pol Michael Irwan Thamsil yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku Utara. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku Utara.

Kapolres Bitung diserahterimakan dari AKBP Tommy Bambang Souissa kepada AKBP Albert Zai yang sebelumnya bertugas di Ditintelkam Polda Sulut.

“Mutasi itu merupakan hal yang biasa, dalam rangka tour of duty dan tour of area, dalam rangka kebutuhan organisasi, dan dalam rangka pengembangan karier di tempat tugas baru,” ujar Kapolda.

Ia berharap kedepan seluruh personel Polda Sulut dan jajaran terus melaksanakan tugas pokok Pokok Polri dengan baik, yaitu menjaga kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Tugas Polri kedepan makin kompleks, terdekat adalah pengamanan Pemilu 2024. Apa yang menjadi commander wish saya itu harus diterapkan, jangan sampe itu dilanggar. Lakukan pengawasan melekat kepada anggota, awasi betul anggota, jangan sampai melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Jenderal bintang dua ini juga berpesan kepada seluruh personel Polda Sulut dan jajaran agar tetap menjaga netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Upacara sertijab dilanjutkan dengan acara pisah sambut ini, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes, para Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta dan para Kapolres, Ibu Bhayangkari dan perwakilan personel Polri.

Read More