Jumat, 02 Februari 2024


Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan kembali menegaskan untuk tak merusak citra TNI berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu mendatang.

Ketegasan itu disampaikan oleh Danramil Kedungpring, Kapten Inf Sahuri yang hadir mewakili Dandim pada program pembinaan netralitas TNI yang diikuti oleh seluruh prajurit Kodim 0812/Lamongan. Jumat (02/02/2024).

Selain berlaku untuk prajurit Kodim, ketegasan itu juga disampaikan pada Sub Denpom V/2-3 Lamongan, Sub Garnisun dan Persit KCK Kodim Lamongan.

“Pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada ini, merupakan wujud komitmen profesionalisme TNI untuk bersikap netral,” tegas Kapten Inf Sahuri.

Selain itu, Kapten Sahuri berujar, keberadaan buku saku netralitas TNI yang sudah dibagikan sebelumnya, harus dijadikan pedoman maupu landasan bagi semua prajurit untuk bersikap netral, serta menjunjung tinggi berjalannya pesta demokrasi mendatang.

“Netralitas TNI itu, bagian dari komitmen TNI dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada,” ucapnya.

Kapten Sahuri berharap, gaung netralitas TNI yang selama ini ditujukan bagi para prajurit TNI bisa dijadikan pedoman bagi prajurit untuk ikut berpartisipasi mendukung kelancaran pesta demokrasi mendatang.

“TNI memiliki tugas penting, yaitu menjaga Kamtibmas bersama unsur aparat keamanan terkait,” ungkapnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan jadwal Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

PKPU Nomor 2/2024 itu diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada 26 Januari 2024.

Mengacu pada PKPU itu, KPU baru akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 24-26 Agustus 2024. Sementara itu, penetapan paslon baru dilakukan pada 22 September 2024.

Adapun tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024 atau selama 60 hari.

"Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024," demikian bunyi PKPU Nomor 2/2024.

Pemungutan suara dilaksanakan sampai 16 Desember 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Namun demikian, jadwal dan tahapan penetapan calon terpilih tidak ditetapkan dengan pasti oleh KPU. Sebab, menyesuaikan mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih, calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih bakal ditetapkan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sementara itu jika ada sengketa di MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setalah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan MK diterima KPU.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Setelah Festival Rujak Uleg, kini Parade Surabaya Juang yang merupakan agenda rutin tahunan yang biasa digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, resmi lolos ke dalam 110 daftar pagelaran unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI).

Launching Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 ini telah berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 27 Januari 2024 lalu. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Uno pun telah meresmikan kalender event tahunan nasional yang digagas oleh Kemenparekraf RI ini. 

KEN sendiri merupakan salah satu upaya strategis kolaborasi antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf RI bersama pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder pariwisata untuk mempromosikan pariwisata melalui kegiatan (event) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan bahwa Kota Surabaya kembali ikut berpartisipasi dalam Karisma Event Nusantara 2024. 

Sebanyak 110 event dari berbagai daerah di Indonesia dinyatakan lolos kurasi setelah melalui proses panjang dari tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi hingga menembus level nasional.

“Parade Surabaya Juang, event rutin tahunan sebagai peringatan Hari Pahlawan kali ini lolos sebagai salah satu event di KEN 2024,” kata Hidayat Syah, Jum'at (2/2).

Seleksi panjang ini dimulai pada bulan September 2023. Kota Surabaya salah satunya mengajukan event Parade Surabaya Juang dalam rangkaian Surabaya Heroic Days yang dipresentasikan di depan dewan juri yang terdiri dari profesional dan akademisi pada tahap seleksi tingkat provinsi.

Setelah melalui proses kurasi tingkat provinsi, event Parade Surabaya Juang lolos kurasi untuk diajukan ke kementerian dengan dewan juri profesional dan praktisi event berpengalaman.

“Parade Surabaya Juang merupakan event identitas dari Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Pertempuran dan semangat heroisme dari arek-arek Suroboyo saat itu dapat menjadi teladan pada generasi saat ini. Event yang kita ajukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan memperingati hari Pahlawan yang bukan hanya kegiatan parade sebagai puncaknya, melainkan juga pre-event lain yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi kreatif di Surabaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Parade Surabaya Juang biasa digelar saat menyambut Hari Pahlawan itu, hanya ada di Kota Surabaya. 

Kegiatan pawai ini mengisahkan perjuangan arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Bahkan, para pelajar, mahasiswa, seniman, komunitas, dan masyarakat Kota Pahlawan turut memeriahkan gelaran tersebut.

Pertunjukan teatrikal, semangat parade perjuangan, hiburan tampilan kesenian musik, video mapping, dan tampilan baru yang menarik siap menghibur penonton yang menyaksikan. 

“Dan ini menjadi pertama kalinya Parade Surabaya Juang menjadi agenda nasional. Serta, menjadi sejarah untuk Kota Surabaya selama dua tahun berturut-turut tampil dalam agenda nasional dalam Karisma Event Nusantara. Yakni, Festival Rujak Uleg di tahun 2023, dan kali ini Parade Surabaya Juang di tahun 2024,” pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung terhadap dua kasus pidana di dua instansi pemerintah.

PKN yang diserahkan BPK pada 1 Februari lalu ini berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung, untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pembiayaan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan penyimpangan dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus," kata Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin saat menyerahkan LHP di Kejaksaan Agung, seperti dikutip Jumat (2/2/2024).

Adapun rincian LHP itu yakni, LHP investigatif bertajuk dalam rangka PKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada 2013 sampai dengan 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. 

Tindakan itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81.350.012.792,00.

LHP Investigatif dalam rangka PKN kedua terkait bantuan dana pemerintah kepada KONI Pusat pada Kemenpora Republik Indonesia pada 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20.491.170.945,00.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPKdalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Lebih dekat dengan para prajuritnya, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Kiki Denih Hendrata, melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit dan PNS Koarmada II beserta keluarganya, yang digelar di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Jumat (2/1).

Olahraga bersama dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin dan menjaga soliditas kebersamaan dan kekompakan yang solid, serta untuk menjaga jiwa, fisik, dan mental yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Selain melaksanakan olahraga bersama, Pangkoarmada II mengadakan panggung prajurit dan menyediakan bazar makanan, serta minuman dengan harapan dapat menambah semangat prajurit Jalasena Koarmada II.

Melalui sambutannya, Pangkoarmada II menyampaikan dengan adanya olahraga bersama ini, selain untuk menjaga solidaritas tetapi juga kesempatan yang diberikan kepada prajurit Koarmada II supaya memiliki waktu dengan keluarga.

"Saya berharap melalui olahraga bersama ini selain untuk menjaga soliditas, juga dapat memberikan waktu bagi prajurit Jalasena Koarmada II dengan keluarga karena di balik kesuksesan setiap prajurit tentunya ada doa dan dukungan keluarga," ungkap Pangkoarmada II.



Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani terlihat menghadiri Deklarasi Nderek Kiai Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Lebo, Sidoarjo, Kamis (1/2).

Padahal ia merupakan kepala daerah yang dicalonkan PDIP di Pilkada Gresik 2020 lalu. Yani juga seringkali menghadiri acara dan safari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Di lokasi, Yani terlihat mengenakan kemeja biru muda yang identik dengan paslon Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka.

Di acara itu, dia duduk bersebelahan dengan kiai dan gus. 

Di antaranya ada Pengasuh Utama Pondok Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Mashuri, Pengasuh Pesantren Ammanutul Umah KH Asep Saifuddin Chalim, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Yani sendiri merupakan menantu KH Agoes Ali Mashuri. 

Sementara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor adalah anak kandung dari kiai besar di Sidoarjo tersebut.

Usai deklarasi, Yani tak mengucapkan sepatah katapun. 

Ia terlihat berjalan tertatih-tatih sambil dipegangi dua orang.

"Lagi asam urat," singkat Gus Yani.

Selebihnya, ia enggan berkomentar soal keputusan dirinya mendukung Prabowo-Gibran. 

Begitu juga soal pertimbangan di baliknya.

Yani kerap mendampingi Ganjar saat bersafari ke Gresik dan sekitarnya. 

Seperti saat menemui ribuan warga di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu 16 Juli 2023 lalu.

Serta saat mendampingi Ganjar makan siang rawon sebelum memulai safarinya di Surabaya dan Sidoarjo. 

Yani hadir bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno dan tokoh kainnya.

Menanggapi sikap Yani ini, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno mengaku bakal meminta klarifikasi kepada Bupati Gresik tersebut.

"Besok saya tanya dulu, saya klarifikasi. Saya tanya dulu, nanti lah lihat dulu ya," kata Untari.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah wakaf di Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo, Surabaya, Rabu (31/1). 

Kala itu, Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 11 sertifikat.

“Hari ini saya menyerahkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 11 sertifikat,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertifikat tanah wakaf itu.

Menurutnya, program sertifikat tanah wakaf ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia. 

Bahkan, sampai saat ini yang sudah diselesaikan sebanyak 242 ribu. 

“Yang paling banyak adalah di Jawa Timur, Surabaya, ada 10 ribu,” tegasnya.

Ia juga memastikan sertifikasi tanah wakaf ini akan terus dilakukan ke depannya. 

Bahkan, ia juga memastikan sudah meminta seluruh jajarannya di ATR/BPN agar proaktif berkoordinasi untuk menyelesaikan tanah-tanah wakaf. 

“Dan 2024 permasalahan tanah wakaf ini sudah harus selesai, tidak ada lagi,” katanya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga mengakui bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama karena datanya dari mereka. 

Kalau ada data diserahkan kepada ATR/BPN, ia memastikan akan langsung menyelesaikannya.

“Jadi, sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN sangat perlu. Kalau ada data lagi, kita selesaikan dan kita serahkan, karena selama ini justru kita sudah mendatangi tempat-tempat yang memang ada informasi tanah wakaf, dan langsung kita sertifikatkan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada Wali Kota Eri untuk segera melaporkan apabila masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. 

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memastikan siap membantu untuk menyelesaikannya, bahkan kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan tanah wakaf itu, pihaknya juga siap membantu.

“Sekarang kami serahkan tanah wakaf ini. Mohon dijaga dengan baik. Apabila masih ada tanah wakaf yang belum disertifikatkan segera dilaporkan untuk disertifikatkan. Anggota kami, staf kami akan jemput bola untuk membantu menyelesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Annajiyah Surabaya H Mas Muhammad Yusuf sangat bersyukur karena akhirnya tanah wakaf di pondoknya itu sudah mengantongi sertifikat tanah wakaf. 

Ia mengakui sudah lama menunggu sertifikat tanah wakaf itu.

“Jadi, tempat ini dulu adalah markas perang pada saat 10 November, makanya di sini 80 persen masyarakatnya veteran. Dari zaman kemerdekaan itu, kami terus menunggu dan alhamdulillah sekarang sudah keluar sertifikatnya. Kami mewakili kiai yang ada di sini menyampaikan terimakasih banyak,” pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Sigma Cipta Caraka (SCC/Telkomsigma), anak usaha Telkom Indonesia, tahun 2017-2022. 

Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Grup) tahun 2017 sampai dengan 2022," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menyatakan pengadaan di Telkomsigma diduga melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. 

Menurutnya, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financing untuk proyek data center.

"Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah," ucap Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

"Pihak siapa saja yang ditetapkan tersangka dan uraian unsur pasalnya hingga proses pengumpulan alat bukti dianggap cukup. Perkembangannya akan kami sampaikan bertahap pada publik," katanya.

Dikutip dari laman resmi PT SCC, perusahaan tersebut merupakan anak usaha Telkom. Telkom memiliki saham sekitar 56,39 persen saham PT SCC atau Telkomsigma.

"Telkomsigma telah menjadi anak perusahaan langsung Telkom dan saat ini fokus dalam menyediakan kemampuan TI tingkat lanjut melalui portofolio baru di Layanan TI, Layanan Cloud, dan Solusi Digital," demikian penjelesan persero.

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung juga mengusut kasus dugaan korupsi berupa rekayasa proyek fiktif pada PT SCC atau Telkomsigma yang terjadi pada periode 2017 sampai dengan 2018.

Direktur Penyidikan Jampdisus Kejaksaan Agung Kuntadi, di Jakarta, Selasa, (3/10/2023) menyebut pihaknya telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menghadiri acara pelepasan Latihan Praktek (Lattek) Pra Jalasesya Taruna AAL Tingkat I Angkatan ke-72 TA. 2024, didampingi Wagud AAL Laksma TNI Arif Badrudin, bertempat di Dermaga Madura, Koarmada II Ujung, Surabaya. Jumat (02/02).

Lattek Layar Pra Jalasesya ini dilaksanakan selama 12 hari yang diikuti oleh 241 Siswa Taruna AAL Tingkat 1 menggunakan KRI Makassar-590 dengan rute pelayaran yaitu menuju Mataram, Bali, dan kembali ke Surabaya.

Menurut Kaskoarmada II, tujuan Lattek Pra Jalasesya adalah untuk memperkenalkan secara langsung dasar kematraan, tradisi khas TNI AL dan kehidupan dinas dalam di KRI, serta menumbuhkembangkan kejuangan jiwa bahari untuk membentuk karakter sebagai Prajurit Matra Laut yang handal," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. 

Gus Muhdlor diketahui merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini diketuai oleh Cak Imin.

"Biar saja. Silakan proses hukum berjalan secara objektif," ujar Cak Imin singkat di Jakarta pada Jumat (2/2/2024). 

Gus Muhdlor selama ini dikenal sebagai pendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Gus Muhdlor pada Kamis (1/2/2024), membuat geger lantaran tiba-tiba mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dia yang dicari KPK muncul di acara deklarasi Nderek Kiai di Ponpes Bumi Sholawat, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Adapun KPK menjadwalkan pemanggilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor pada Jumat. Sang Bupati akan dimintai keterangan dan diperiksa soal kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati Sidoarjo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. 

Selain Bupati Sidoarjo, KPK memanggil Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai saksi.

"Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Ahmad Muhdlor Ali dan Ari Suryono (2/2/2024)," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS). 

Ini sebagaimana masuk dalam program kerja Kelompok Kerja PAUD Kota Surabaya di tahun 2024.

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan bahwa TPPKS sudah terbentuk di setiap satuan pendidikan. 

Mulai dari PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan.

"TPPKS sudah dibentuk oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya di tingkat PAUD, SD dan SMP. Karena memang apapun itu kita harus siap, kita harus sedia payung sebelum hujan," kata Rini Indriyani, Jumat (2/2).

Bunda Rini berharap, keberadaan TPPKS di setiap satuan pendidikan, dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. 

Maka dari itu, di tahun 2024, penguatan TPPKS masuk dalam program Kelompok Kerja Bunda PAUD Surabaya.

"Semoga Surabaya tidak terjadi kekerasan lagi kepada anak-anak. Jadi memang kita kuatkan, bagaimana TPPKS ini bergerak di masing-masing sekolah satuan PAUD," ujar Bunda Rini yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya.

Ia menuturkan bahwa anggota TPPKS berasal dari para guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan setempat. 

Baik itu pada Kelompok Kerja Kepala Pos PAUD Terpadu (K3PPT), Kelompok Kerja Kepala Kelompok Bermain (K3KB) hingga Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK).

"Ada PPT di masing-masing Balai RW, kemudian ada K3PPT, ada K3TK, jadi semua kita libatkan. Karena ini (satuan) PAUD, jadi kita fokus di PAUD, tapi insyaallah itu (TPKS) sudah terbentuk, tinggal bagaimana program itu berjalan dan bila perlu secara masif," tuturnya.

Sementara itu, Direktur PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Komalasari menjelaskan bahwa TPPKS dibentuk sebagai wujud kepedulian kementerian untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.

"Artinya dengan terbentuknya tim ini menjadi garda terdepan untuk bisa mencegah adanya kekerasan di satuan-satuan pendidikan. Jika ada kekerasan, segera dapat dilaporkan dan ditangani dan juga melakukan pencegahan," kata Komalasari.

Ia juga mengungkapkan bahwa TPPKS tidak hanya dibentuk di tingkat satuan PAUD. Namun dibentuk pula pada satuan SD, SMP hingga SMA sederajat. 

Sementara pembentukan TPPKS pada satuan PAUD se-Indonesia, saat ini sudah mencapai angka 51 persen.

"Kemudian kita juga mendorong satuan SD, SMP dan SMA, sudah di angka 70 persen pembentukannya. Dan yang terpenting juga kita mendorong agar pemerintah daerah membentuk Satgas ini," katanya.

Pembentukan TPPKS di satuan pendidikan dinilainya sangat penting. 

Keberadaan tim ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang aman di lingkungan sekolah baik secara fisik maupun psikis. 

Sebab, kata dia, proses pembelajaran itu harus terasa menyenangkan bagi anak-anak.

"Maka kita harus memastikan, selain belajar, selain berinteraksi, tapi juga lingkungannya harus aman. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada kekerasan fisik, anak-anak merasa nyaman di lingkungan sekolah. Dan itu adalah salah satu kunci agar anak-anak senang belajar," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., yang diwakili oleh Kepala Dinas Penerangan Koarmada II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko, S.E., M.Tr.Hanla., bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Opening Ceremony Rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 Tingkat Jawa Timur, bertempat di Taman Budaya Cak Durasim, Surabaya. Kamis (1/2).

Hari Pers Nasional (HPN) bertujuan untuk memperkuat eksistensi media massa dan menjadi momen untuk menghargai kontribusi semua pihak di industri pers, ditengah era kemajuan digital yang semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Jatim melalui sambutannya menyampaikan terima kasih kepada media yang telah membantu memenuhi reformasi birokrasi dalam menunjang pembangunan di Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Kadispen Koarmada II menerima penghargaan “PWI Jatim Award 2024” Kategori Tokoh Nasional Peduli Ekonomi Kerakyatan.

Di tempat yang berbeda, Pangkoarmada II melalui sambutannya berharap melalui acara tersebut dapat meningkatkan kerja sama Koarmada II dengan instansi pemerintahan dan media untuk meningkatkan pembangunan di Jatim demi kesejahteraan masyarakat.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive