Wali Kota Eri Jenguk dan Maafkan Tersangka Perusakan Batu-Batu Kenjeran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP William Cornelis Tanasale, di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (1/2) sore. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri ingin bersilaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, karena telah memberikan rasa aman di Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri berharap kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beserta jajarannya untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat hingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 mendatang. 

“Insyaallah, hingga 14 februari (mendatang) kondisinya bisa terus seperti ini (aman), kan tenang di Surabaya ini,” kata Wali Kota Eri.

Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini, Wali Kota Eri turut menjenguk dua tersangka perusakan pagar batu-batu Kenjeran, H, 36, dan M, 48, di tahanan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Dirinya ingin memastikan, kondisi kedua tersangka dalam keadaan baik dan sehat meskipun sedang menjalani hukuman. 

Suasana haru menyelimuti ruang tahanan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kedua tersangka sempat mengucapkan permohonan maaf kepada Wali Kota Eri. 

Mereka berharap, aksi perusakan yang dilakukannya saat itu bisa dimaafkan. 

Wali Kota Eri duduk bersama dan memaafkan keduanya. 

Ia turut menyampaikan rasa empati, karena mereka masih memiliki tanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. 

“Sebenarnya itu pak (kawasan Kenjeran), mau saya buat untuk menyenangkan warga Surabaya. Nah, nanti di sana saya minta tolong dijaga wilayah yang di sana, agar nanti SIB (Sentra Ikan Bulak) itu ramai semua,” tuturnya.

Ia menyampaikan kepada mereka, setelah menjalani proses hukum dapat ikut serta menjaga keamanan, serta kenyamanan warga di wilayah sekitar SIB. 

Tujuannya, agar perekonomian warga di kawasan wisata tersebut bisa semakin baik lagi ke depannya. 

“Nanti, nggak usah jualan sampai di luar-luar, biar nanti yang di dalam (SIB) ramai semua. Nah, nanti yang jaga panjenengan,” ujarnya.

Dirinya berharap, peristiwa perusakan pagar batu-batu Kenjeran waktu itu bisa dijadikan pelajaran, agar tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. 

“Yawes, saya nanti nyuwun tolong ke Pak Kapolres, nanti insyaallah sama Pak Kasat ditangguhkan (hukumannya), kita selesaikan. Panjenengan nanti kembali ke keluarga, setelah itu aku titip, menjaga wilayah ini,” harapnya. 

Dia juga meminta kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser untuk melibatkan keduanya untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah tersebut. 

“Nanti biar SIB itu ramai, kalau ramai kan bisa menyenangkan warga sekitar situ juga. Kalau di sini (batu-batu) ada yang jualan, kemudian di SIB sepi gimana? Gimana pun panjenengan tetap saudara saya, saya juga minta maaf,” tuturnya.

Ia yakin dan percaya, keduanya adalah orang yang baik dan bisa menjaga kawasan SIB sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga Bulak ke depannya. 

“Kulo titip, tetep guyub, tetep rukun, digawe masyarakat (saya titip, tetap guyub, tetap rukun, dibuat masyarakat). Nanti (Patung Suroboyo) saya tata yang bagus,” katanya.

Sementra itu, H dan M juga sempat meminta maaf kepada Cak Eri Cahyadi. Mereka mengakui kesalahannya telah merusak fasilitas umum tersebut. 

“Saya hanya ingin bisa menafkahi anak dan istri. Matur nuwun pak,” pungkasnya.

Read More

Kepala BPPD Sidoarjo Penuhi Panggilan, KPK Masih Tunggu Bupati Muhdlor

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ari Suryono memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang, Jumat (2/2).

Ari saat ini sudah menjalani pemeriksaan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK. 

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang diagendakan juga diperiksa pada hari ini, masih ditunggu kehadirannya.

"Saksi Ari Suryono informasi yang kami peroleh sudah hadir. Bupati Sidoarjo belum," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (2/2).

KPK menyatakan bakal mendalami lebih jauh keterlibatan Ari dan Muhdlor dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Dari temuan awal KPK, potongan dana insentif pajak yang diduga melibatkan tersangka Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati diperuntukkan untuk kebutuhan bupati dan Kepala BPPD.

Besaran pendapatan pajak BPPD Sidoarjo di tahun 2023 sejumlah Rp1,3 triliun. 

Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif. 

Menurut KPK, Siska secara sepihak memotong dana insentif tersebut.

Terdapat potongan sebesar 10 persen sampai dengan 30 persen dari para ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Khusus tahun 2023, Siska menerima potongan dana insentif sebesar Rp2,7 miliar.

Pada Selasa dan Rabu, 30-31 Januari 2024, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo serta sejumlah tempat lainnya. 

KPK menemukan sejumlah dokumen pemotongan insentif pajak, bukti elektronik, uang mata asing dan tiga unit mobil diduga terkait dengan perkara.

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024. 

Siska bersama 10 orang lainnya ditangkap tim KPK dalam operasi senyap tersebut.

Adapun 10 orang dimaksud termasuk suami dan anak Siska dipulangkan KPK lantaran berstatus terperiksa atau saksi.

Read More

Dandim Lamongan Berangkatkan Bantuan Pangan dari Pangdam dan Kapolda Jatim

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan memberangkatkan bantuan pangan dari Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kapolda Jatim.

Pemberangkatan itu, ditandai dengan adanya pendistribusian yang dilakukan oleh para Babinsa di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan pada Jumat (02/02/2024).

“Bantuan pangan itu, ditujukan untuk warga kurang mampu yang ada di setiap Desa,” ucap Letkol Arm Ketut.

TNI-Polri, kata Dandim, harus bisa menjadi pelopor dalam mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, TNI-Polri merupakan bagian dari masyarakat.

“Kegiatan ini bentuk kepedulian TNI-Polri pada masyarakat, khususnya warga kurang mampu,” tegas Letkol Arm Ketut.

Selain pemberangkatan pendistribusian pangan, kegiatan yang berlangsung di Makodim Lamongan tersebut, juga diwarnai dengan adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak TNI-Polri.

Read More

Usai Digeledah KPK, Bupati Sidoarjo Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menghilang saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. 

Namun belakangan, ia muncul dalam acara dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Ahmad Muhdlor tampak mengenakan kemeja biru saat hadir di acara deklarasi yang berlokasi di Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo. 

Padahal November lalu, Muhdlor terlihat dalam kampanye paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo. 

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang. 

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten. 

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK. 

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya. 

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW. 

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut. 

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta. 

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo. 

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa. 

Read More

Mulai Hari Ini, Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Bayar Parkir dengan Qris

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris mulai hari ini, Kamis (1/2). 

Secara simbolis, peresmian pembayaran non tunai itu ditandai dengan pengalungan kode Qris oleh Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru kepada juru parkir di Jalan Tunjungan Surabaya.

“Alhamdulillah hari ini kita memulai pembayaran parkir non tunai dengan Qris. Harapannya berjalan lancar,” kata Tundjung seusai meresmikan pembayaran parkir melalui Qris itu.

Menurutnya, saat ini pihaknya menerapkan pembayaran parkir via Qris itu di 10 kawasan dengan 36 ruas jalan. 

Adapun 36 ruas jalan itu di antaranya adalah Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Jalan Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Jalan Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya.

“Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai Qris,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini baru 378 juru parkir (jukir) yang menerapkan pembayaran via Qris ini. 

Mereka ini adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan kode Qris. 

“Total ada 2.300 jukir dan semuanya ini bertahap, mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, memang masih ada beberapa pengguna yang belum paham tentang bayar parkir menggunakan Qris. 

Makanya, dalam rangka transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai, Dishub Surabaya masih menfasilitasi warga dengan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.

“Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan Qris ini,” kata dia.

Tundjung juga memastikan bahwa program pembayaran parkir dengan Qris ini sudah didukung oleh semua juru parkir se Kota Surabaya. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa program ini juga untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) Izul Fiqri memastikan seluruh jukir se Kota Surabaya sudah menyetujui penerapan pembayaran parkir melalui Qris itu. 

Meski begitu, persetujuannya itu dengan sejumlah catatan.

“Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya,” kata Izul saat ikut peresmian di Jalan Tunjungan.

Ia juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir itu sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut. 

Bahkan, ia juga mengakui sudah memberikan arahannya kepada seluruh juru parkir se Kota Surabaya untuk terus berkalung kode Qris.

“Seluruh jukir se Surabaya kami pastikan berkalungkan Qris, sehingga masyarakat diberikan pilihan. Yang mau pakai Qris silahkan dan yang tidak siap dengan Qris silahkan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya,” pungkasnya.

Read More

KPK Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Jaksel, Anak Diperiksa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah yang diduga milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. 

Penyitaan dilakukan pada Kamis (1/2/2024) di rumah kediaman SYL yang berada di Jakarta Selatan.

"Kemarin, penyidik telah selesai melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik tersangka SYL yang berada di wilayah Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, (2/2/2024).

Ali mengatakan dalam penyitaan itu, penyidik juga memasang plang yang menandakan rumah tersebut disita. 

Dia menyebut pemasangan plang dilakukan agar pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki area rumah itu.

Selain itu, Ali mengatakan KPK akan terus menelusuri aset-aset yang diduga dimiliki oleh SYL. 

Dia mengatakan penyitaan ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian aset dari hasil korupsi kepada negara.

"Penyitaan menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan asset recovery," ujar Ali.

KPK menetapkan SYL menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian sejak akhir 2023 lalu. Selain SYL, KPK juga menetapkan dua pejabat Kementan, yaitu Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan menjadi tersangka.

KPK menduga ketika menjabat Mentan, SYL melakukan pungutan hingga menerima setoran dari para pejabat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan keluarga. 

Setoran itu diduga dilakukan melalui Kasdi dan Hatta dengan jumlah US$ 4 ribu hingga US$ 20 ribu.

Adapun para pemberinya adalah pejabat eselon I dan eselon II dalam bentuk tunai, transfer bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. 

Belakangan KPK juga menetapkan SYL menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Penyidik menduga SYL mengubah hasil uang korupsinya dengan membelanjakannya ke aset-aset berharga.

Hari ini, Jumat (2/2/2024), penyidik KPK memanggil anak SYL, Indira Chunda Thita Syahrul Putri. 

Perempuan yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang membuat ayahnya menjadi tersangka.

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi," kata Ali. Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan untuk Indira.

Read More

Kodim Lamongan Komitmen Jaga Nama Baik Satuan

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan kembali menegaskan untuk tak merusak citra TNI berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu mendatang.

Ketegasan itu disampaikan oleh Danramil Kedungpring, Kapten Inf Sahuri yang hadir mewakili Dandim pada program pembinaan netralitas TNI yang diikuti oleh seluruh prajurit Kodim 0812/Lamongan. Jumat (02/02/2024).

Selain berlaku untuk prajurit Kodim, ketegasan itu juga disampaikan pada Sub Denpom V/2-3 Lamongan, Sub Garnisun dan Persit KCK Kodim Lamongan.

“Pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada ini, merupakan wujud komitmen profesionalisme TNI untuk bersikap netral,” tegas Kapten Inf Sahuri.

Selain itu, Kapten Sahuri berujar, keberadaan buku saku netralitas TNI yang sudah dibagikan sebelumnya, harus dijadikan pedoman maupu landasan bagi semua prajurit untuk bersikap netral, serta menjunjung tinggi berjalannya pesta demokrasi mendatang.

“Netralitas TNI itu, bagian dari komitmen TNI dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada,” ucapnya.

Kapten Sahuri berharap, gaung netralitas TNI yang selama ini ditujukan bagi para prajurit TNI bisa dijadikan pedoman bagi prajurit untuk ikut berpartisipasi mendukung kelancaran pesta demokrasi mendatang.

“TNI memiliki tugas penting, yaitu menjaga Kamtibmas bersama unsur aparat keamanan terkait,” ungkapnya.

Read More

KPU Resmi Tetapkan Jadwal Pilkada Serentak pada 27 November 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan jadwal Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

PKPU Nomor 2/2024 itu diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada 26 Januari 2024.

Mengacu pada PKPU itu, KPU baru akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 24-26 Agustus 2024. Sementara itu, penetapan paslon baru dilakukan pada 22 September 2024.

Adapun tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024 atau selama 60 hari.

"Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024," demikian bunyi PKPU Nomor 2/2024.

Pemungutan suara dilaksanakan sampai 16 Desember 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Namun demikian, jadwal dan tahapan penetapan calon terpilih tidak ditetapkan dengan pasti oleh KPU. Sebab, menyesuaikan mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih, calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih bakal ditetapkan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sementara itu jika ada sengketa di MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setalah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan MK diterima KPU.

Read More

Parade Surabaya Juang Lolos Karisma Event Nusantara 2024 Kemenparekraf RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Setelah Festival Rujak Uleg, kini Parade Surabaya Juang yang merupakan agenda rutin tahunan yang biasa digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, resmi lolos ke dalam 110 daftar pagelaran unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI).

Launching Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 ini telah berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 27 Januari 2024 lalu. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Uno pun telah meresmikan kalender event tahunan nasional yang digagas oleh Kemenparekraf RI ini. 

KEN sendiri merupakan salah satu upaya strategis kolaborasi antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf RI bersama pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder pariwisata untuk mempromosikan pariwisata melalui kegiatan (event) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan bahwa Kota Surabaya kembali ikut berpartisipasi dalam Karisma Event Nusantara 2024. 

Sebanyak 110 event dari berbagai daerah di Indonesia dinyatakan lolos kurasi setelah melalui proses panjang dari tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi hingga menembus level nasional.

“Parade Surabaya Juang, event rutin tahunan sebagai peringatan Hari Pahlawan kali ini lolos sebagai salah satu event di KEN 2024,” kata Hidayat Syah, Jum'at (2/2).

Seleksi panjang ini dimulai pada bulan September 2023. Kota Surabaya salah satunya mengajukan event Parade Surabaya Juang dalam rangkaian Surabaya Heroic Days yang dipresentasikan di depan dewan juri yang terdiri dari profesional dan akademisi pada tahap seleksi tingkat provinsi.

Setelah melalui proses kurasi tingkat provinsi, event Parade Surabaya Juang lolos kurasi untuk diajukan ke kementerian dengan dewan juri profesional dan praktisi event berpengalaman.

“Parade Surabaya Juang merupakan event identitas dari Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Pertempuran dan semangat heroisme dari arek-arek Suroboyo saat itu dapat menjadi teladan pada generasi saat ini. Event yang kita ajukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan memperingati hari Pahlawan yang bukan hanya kegiatan parade sebagai puncaknya, melainkan juga pre-event lain yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi kreatif di Surabaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Parade Surabaya Juang biasa digelar saat menyambut Hari Pahlawan itu, hanya ada di Kota Surabaya. 

Kegiatan pawai ini mengisahkan perjuangan arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Bahkan, para pelajar, mahasiswa, seniman, komunitas, dan masyarakat Kota Pahlawan turut memeriahkan gelaran tersebut.

Pertunjukan teatrikal, semangat parade perjuangan, hiburan tampilan kesenian musik, video mapping, dan tampilan baru yang menarik siap menghibur penonton yang menyaksikan. 

“Dan ini menjadi pertama kalinya Parade Surabaya Juang menjadi agenda nasional. Serta, menjadi sejarah untuk Kota Surabaya selama dua tahun berturut-turut tampil dalam agenda nasional dalam Karisma Event Nusantara. Yakni, Festival Rujak Uleg di tahun 2023, dan kali ini Parade Surabaya Juang di tahun 2024,” pungkasnya.

Read More

BPK Serahkan Hasil Investigasi LPEI & Kemenpora ke Kejagung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung terhadap dua kasus pidana di dua instansi pemerintah.

PKN yang diserahkan BPK pada 1 Februari lalu ini berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung, untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pembiayaan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan penyimpangan dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus," kata Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin saat menyerahkan LHP di Kejaksaan Agung, seperti dikutip Jumat (2/2/2024).

Adapun rincian LHP itu yakni, LHP investigatif bertajuk dalam rangka PKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada 2013 sampai dengan 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. 

Tindakan itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81.350.012.792,00.

LHP Investigatif dalam rangka PKN kedua terkait bantuan dana pemerintah kepada KONI Pusat pada Kemenpora Republik Indonesia pada 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20.491.170.945,00.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPKdalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Read More

Pangkoarmada II Laksanakan Olahraga Bersama Seluruh Prajurit Koarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Lebih dekat dengan para prajuritnya, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Kiki Denih Hendrata, melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit dan PNS Koarmada II beserta keluarganya, yang digelar di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Jumat (2/1).

Olahraga bersama dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin dan menjaga soliditas kebersamaan dan kekompakan yang solid, serta untuk menjaga jiwa, fisik, dan mental yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Selain melaksanakan olahraga bersama, Pangkoarmada II mengadakan panggung prajurit dan menyediakan bazar makanan, serta minuman dengan harapan dapat menambah semangat prajurit Jalasena Koarmada II.

Melalui sambutannya, Pangkoarmada II menyampaikan dengan adanya olahraga bersama ini, selain untuk menjaga solidaritas tetapi juga kesempatan yang diberikan kepada prajurit Koarmada II supaya memiliki waktu dengan keluarga.

"Saya berharap melalui olahraga bersama ini selain untuk menjaga soliditas, juga dapat memberikan waktu bagi prajurit Jalasena Koarmada II dengan keluarga karena di balik kesuksesan setiap prajurit tentunya ada doa dan dukungan keluarga," ungkap Pangkoarmada II.

Read More

Bupati Gresik Selalu Temani Ganjar Kini Ikut Deklarasi Prabowo-Gibran

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani terlihat menghadiri Deklarasi Nderek Kiai Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Lebo, Sidoarjo, Kamis (1/2).

Padahal ia merupakan kepala daerah yang dicalonkan PDIP di Pilkada Gresik 2020 lalu. Yani juga seringkali menghadiri acara dan safari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Di lokasi, Yani terlihat mengenakan kemeja biru muda yang identik dengan paslon Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka.

Di acara itu, dia duduk bersebelahan dengan kiai dan gus. 

Di antaranya ada Pengasuh Utama Pondok Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Mashuri, Pengasuh Pesantren Ammanutul Umah KH Asep Saifuddin Chalim, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Yani sendiri merupakan menantu KH Agoes Ali Mashuri. 

Sementara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor adalah anak kandung dari kiai besar di Sidoarjo tersebut.

Usai deklarasi, Yani tak mengucapkan sepatah katapun. 

Ia terlihat berjalan tertatih-tatih sambil dipegangi dua orang.

"Lagi asam urat," singkat Gus Yani.

Selebihnya, ia enggan berkomentar soal keputusan dirinya mendukung Prabowo-Gibran. 

Begitu juga soal pertimbangan di baliknya.

Yani kerap mendampingi Ganjar saat bersafari ke Gresik dan sekitarnya. 

Seperti saat menemui ribuan warga di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu 16 Juli 2023 lalu.

Serta saat mendampingi Ganjar makan siang rawon sebelum memulai safarinya di Surabaya dan Sidoarjo. 

Yani hadir bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno dan tokoh kainnya.

Menanggapi sikap Yani ini, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno mengaku bakal meminta klarifikasi kepada Bupati Gresik tersebut.

"Besok saya tanya dulu, saya klarifikasi. Saya tanya dulu, nanti lah lihat dulu ya," kata Untari.

Read More