Kejari Cirebon Tahan Mantan Kades Tersangka Kasus Tilep APBDes Rp200 Juta

Cirebon - KABARPROGRESIF.COM Seorang mantan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tersangka berinisial GH yang merupakan mantan kepala desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon terbukti menggunakan hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi.

Kasi Intel, Ivan Yoko Wibowo, menerangkan, penetapan tersangka dilakukan setelah dikeluarkan Surat Perintah penyidikan Nomor : PRINT-01/M.2.29/Fd.1/02/2024 dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : B-372/M.2.29/Fd.1/02/2024.

Tersangka kini diamankan sementara untuk dititipkan di Rutan Cirebon usai dilakukan pemeriksaan tim penyidik untuk dilanjutkan proses persidangan.

"Tersangka GH resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penahanan," ungkap Ivan Yoko, Jumat (2/2/2024).

Ia menjelaskan, hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 200.485.000.

Tindakan korupsi yang dilakukan tersangka, kata Ivan, meliputi diantaranya penyalahgunaan anggaran untuk pekerjaan penentuan dan penegasan batas wilayah. 

Kemudian penyalahgunaan anggaran untuk honor satgas COVID-19.

"Kemudian ada juga penggelapan dana desa tahap II untuk PJU (penerangan jalan umum), dan pembelian selang mesin domplen. Serta penggelapan dana desa tahap III berupa pembangunan jalan usaha tani," ucapnya.

Ivan Yoko mengatakan, tim penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Tambelang oleh tersangka yang dilakukan tahun 2022. 

Dari hasil pemeriksaan kemudian dilakukan gelar perkara bahwa GH terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Modusnya dengan cara mencairkan APBDes. Namun tidak melaksanakan kegiatan tersebut tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," paparnya.

Read More

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah di Rusun Penjaringansari

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap wilayah secara bergiliran. 

Kali ini, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, GPM tahun 2024 digelar di Halaman Rusun Penjaringansari Kota Surabaya, Kamis (1/2). 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa warga sangat antusias. 

Bahkan, satu jam sebelum dibukanya GPM, mereka telah memadati Halaman Rusun Penjaringansari untuk memboyong sejumlah bahan pokok. 

“Kegiatan ini rutin kami gelar untuk stabilisasi pangan dan penanganan inflasi dengan penyediaan harga pangan lebih murah dari harga pasar untuk kebutuhan masyarakat,” kata Antiek, Jum'at (2/2).

GPM di Halaman Rusun Penjaringansari menyediakan beras 5 ton, minyak 2.400 liter, gula 250 kg, ayam 100 ekor, dan telur 150 kg. Sejumlah bahan pokok lain juga tersedia dalam GPM kali ini. 

Diantaranya, cabai merah merah besar @150 gram sebanyak 50 pack, cabai rawit @200 gram sebanyak 100 pack, bawang putih @300 gram sebanyak 103 pack, dan bawang merah @250 gram sebanyak 100 pack.

“DKPP Kota Surabaya turut melibatkan banyak pihak. Di antaranya, Bulog, Rumah Potong Hewan (RPH), para distributor, kelompok tani, kelompok nelayan budidaya ikan, hingga UMKM setempat,” jelasnya.

Antiek menerangkan bahwa DKPP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya terus berkolaborasi dalam menggelar Pasar Murah maupun Gerakan Pangan Murah. 

Hal ini menjadi salah satu upaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ketersediaan dan harga barang pokok sangat aman, serta terkendali.

Setiap Kamis, DKPP bersama Dinkopumdag menggelar Bazar Murah yang biasa dijumpai di tingkat RW maupun kelurahan. Kegiatan ini juga dilakukan secara bergantian dan berkeliling di setiap wilayah Kota Surabaya. 

Sama halnya dengan Gerakan Pangan Murah, kegiatan ini juga digelar secara bergantian di setiap wilayah setiap satu bulan sekali.

“Yang jelas persediaan kita sangat cukup dan sangat aman, harga juga masih terkendali. Seperti Bulog tidak hanya menyediakan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) tetapi juga beras premium, masyarakat bisa menikmati dengan harga dibawah harga pasar,” tegasnya.

Sementara itu, Yuli warga Jalan Tambak Medokan Ayu Kota Surabaya, mengatakan bahwa GPM sangat bermanfaat bagi warga. Sebab, ia bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah.

“Senang sekali, Alhamdulilah ada Gerakan Pangan Murah, sangat membantu dan bermanfaat. Terima kasih Pemkot Surabaya dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah mengadakan acara ini,” kata Yuli.

Senada dengan hal tersebut, Mutini warga Jalan Medayu Utara Kota Surabaya, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah menggelar GPM di Halaman Rusun Penjaringansari. 

Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu warga di kawasan tersebut karena berbagai produk bahan pokok itu dijual dengan harga lebih murah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, senang sekali karena sangat membantu. Dari segi harga lebih murah, harapan saya bisa terus diadakan di wilayah ini sebulan sekali. Terima kasih juga kepada Pemkot Surabaya yang sudah mengadakan kegiatan ini,” pungkasnya.

Read More

Rugikan Negara Rp4 Miliar dengan Modus Kredit, Pengusaha di Purwokerto Jadi Tersangka Korupsi

Purwokerto - KABARPROGRESIF.COM Seorang pengusaha di Purwokerto, Jawa Tengah, berinisial MW menjadi tersangka kasus dugaan pembobolan dana bank dengan modus kredit. 

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kerugian negara akibat perbuatan yang bersangkutan mencapai Rp 4 miliar. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto Imanuel Rudy Pailang mengatakan, awalnya pada 2016 tersangka mengajukan kredit ke Bank Jateng sebesar Rp 10 miliar untuk pembiayaan proyek pembangunan rel kereta api. 

"Namun pada saat cair, uang tidak digunakan untuk pembiayaan proyek sebagaimana diterangkan dalam permohonan kredit," kata Rudy saat pers rilis di kantor Kejari Purwokerto, Kamis (1/2/2024). 

Dalam perjalanannya, tersangka yang merupakan direktur salah satu perusahaan di Purwokerto ini tidak dapat melunasi utang tersebut. 

Tersangka hanya dapat mengembalikan Rp 6 miliar dan sisanya ditanggung asuransi penjamin kredit. 

Setelah diselidiki, kata Rudy, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank diduga palsu. 

Untuk memuluskan aksinya, tersangka bekerja sama dengan oknum pegawai Balai Perkeretaapian. 

"Tersangka meminta bantuan oknum pegawai Balai Perkeretaapian untuk dibuatkan dokumen yang menerangkan seolah-olah tersangka mendapatkan order batu balas. Padahal tersangka bukan pelaksana proyek," jelas Rudy. 

Tersangka juga kongkalikong dengan oknum pegawai Balai Perkeretaapian untuk mengelabui pihak bank. 

"Apabila pihak bank mengecek, tersangka meminta pegawai tersebut untuk mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), padahal dia merupakan pegawai biasa," kata Rudy. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman penjara 20 tahun. 

Namun demikian, tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. 

Tersangka juga beriktikad baik dengan mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 4 miliar. 

Uang tersebut saat ini dititipkan di Kejari Purwokerto. 

"Dari total kerugian negara Rp 4 miliar, tersangka awalnya menitipkan uang Rp 100 juta, saat penyidikan Rp 400 juta dan sekarang menitipkan lagi Rp 3,5 miliar," jelas Rudy. 

Sementara itu, penasihat hukum tersangka, Aan Rohaeni mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

Menurut dia, utang kredit untuk modal kerja telah dilunasi pada November 2020 lalu. 

"Rp 6 miliar pakai uang tersangka, sisanya Rp 4 miliar dibayar pakai jaminan kredit dari Jamkrindo. Uang yang kami kembalikan sampai lunas hari ini adalah utang subrogasi kepada Jamkrindo," kata dia. 

Menurut Aan, penyelesaian utang kredit kepada Bank Jateng tersebut sesuai dengan arahan Kejaksaan Tinggi Jateng selaku pengacara negara Bank Jateng pada September 2020. 

Read More

Mayjen TNI Rafael dan Kapolda Jatim Tinjau Pelaksanaan Bulan Bakti TNI di Sampang

Sampang - KABARPROGRESIF.COM Pelaksanaan bulan bakti TNI-Polri yang digelar di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur tak lepas dari perhatian Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto.

Itu terlihat ketika dua Perwira Tinggi TNI-Polri itu meninjau langsung pelaksanaan bulan bakti TNI-Polri yang berhasil menarik antusias masyarakat di Kabupaten Sampang tersebut.

Selain ditinjau Pangdam dan Kapolda, pelaksanaan bulan bakti TNI-Polri tersebut juga dihadiri oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya, Bupati Sampang, hingga Dandim dan Kapolres Sampang.

Tak tanggung-tanggung, acara tersebut bertambah meriah ketika tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang, ikut serta mendukung berlangsungnya kegiatan yang digelar pada Jumat (02/02/2024) tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Rafael menegaskan jika dirinya sangat mendukung adanya kegiatan bulan bakti TNI-Polri tersebut.

Pasalnya, Pangdam berujar, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen TNI-Polri dalam memberikan kontribusi nyata pada masyarakat.

“Komitmen kami (TNI-Polri), adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui kegiatan ini, kami memberikan layanan semaksimal mungkin untuk masyarakat,” ucap Pangdam.

Sekedar informasi, berbagai pelayanan telah disediakan oleh TNI-Polri melalui kegiatan tersebut. 

Beberapa diantaranya, ialah pemberian bansos, pelayanan maupun penyuluhan kesehatan hingga berbagai program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Read More

Jaksa Kembalikan Lagi Berkas Perkara Firli Diduga Peras SYL ke Polisi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah memeriksa berkas perkara dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Jaksa menilai berkas perkara Firli masih belum lengkap.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara atas nama tersangka Firli Bahuri," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, saat dihubungi, Jumat (2/2/2024).

Syahron mengatakan berkas kasus tersebut dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya pada Jumat (2/2). 

Jaksa menilai berkas yang dikirimkan Polda Metro Jaya belum lengkap sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu.

"Bahwa hasil penyidikan berkas perkara tersebut setelah dilakukan penelitian berkas perkara sesuai Pasal 110 dan Pasal 138 (1) KUHAP tim penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap. Sehingga berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk guna penyempurnaan hasil penyidikan," katanya.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan berkas kasus dugaan Firli memeras SYL pada Rabu (24/1) lalu. Berkas perkara itu diangkut menggunakan 2 koper.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara terkait perkembangan kasus pemerasan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Karyoto belum menjelaskan detail terkait penanganan kasus yang menjerat Firli tersangka tersebut. 

Namun ia memastikan, di momen yang tepat, pihaknya akan memberikan keterangan lanjutan terkait kasus pemerasan kepada SYL.

"Tunggu aja tanggal mainnya," ujar Karyoto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Begitu pula kala ditanya perihal kemungkinan apakah polisi akan melakukan penahanan terhadap Firli, Karyoto enggan membeberkan.

"Ya, nanti lihat," katanya singkat.

Firli Bahuri saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan SYL. 

Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI saat dipimpin SYL.

Firli sudah diperiksa sebanyak enam kali di gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi, yakni pada Kamis (26/10) dan Kamis (16/11).

Sementara itu, pemeriksaan lainnya setelah Firli ditetapkan menjadi tersangka adalah pada Jumat (1/12), Rabu (6/12), Rabu (27/12), dan Jumat (19/1). Firli masih belum ditahan.

Read More

Wali Kota Eri Jenguk dan Maafkan Tersangka Perusakan Batu-Batu Kenjeran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP William Cornelis Tanasale, di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (1/2) sore. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri ingin bersilaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, karena telah memberikan rasa aman di Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri berharap kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beserta jajarannya untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat hingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 mendatang. 

“Insyaallah, hingga 14 februari (mendatang) kondisinya bisa terus seperti ini (aman), kan tenang di Surabaya ini,” kata Wali Kota Eri.

Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini, Wali Kota Eri turut menjenguk dua tersangka perusakan pagar batu-batu Kenjeran, H, 36, dan M, 48, di tahanan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Dirinya ingin memastikan, kondisi kedua tersangka dalam keadaan baik dan sehat meskipun sedang menjalani hukuman. 

Suasana haru menyelimuti ruang tahanan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kedua tersangka sempat mengucapkan permohonan maaf kepada Wali Kota Eri. 

Mereka berharap, aksi perusakan yang dilakukannya saat itu bisa dimaafkan. 

Wali Kota Eri duduk bersama dan memaafkan keduanya. 

Ia turut menyampaikan rasa empati, karena mereka masih memiliki tanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. 

“Sebenarnya itu pak (kawasan Kenjeran), mau saya buat untuk menyenangkan warga Surabaya. Nah, nanti di sana saya minta tolong dijaga wilayah yang di sana, agar nanti SIB (Sentra Ikan Bulak) itu ramai semua,” tuturnya.

Ia menyampaikan kepada mereka, setelah menjalani proses hukum dapat ikut serta menjaga keamanan, serta kenyamanan warga di wilayah sekitar SIB. 

Tujuannya, agar perekonomian warga di kawasan wisata tersebut bisa semakin baik lagi ke depannya. 

“Nanti, nggak usah jualan sampai di luar-luar, biar nanti yang di dalam (SIB) ramai semua. Nah, nanti yang jaga panjenengan,” ujarnya.

Dirinya berharap, peristiwa perusakan pagar batu-batu Kenjeran waktu itu bisa dijadikan pelajaran, agar tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. 

“Yawes, saya nanti nyuwun tolong ke Pak Kapolres, nanti insyaallah sama Pak Kasat ditangguhkan (hukumannya), kita selesaikan. Panjenengan nanti kembali ke keluarga, setelah itu aku titip, menjaga wilayah ini,” harapnya. 

Dia juga meminta kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser untuk melibatkan keduanya untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah tersebut. 

“Nanti biar SIB itu ramai, kalau ramai kan bisa menyenangkan warga sekitar situ juga. Kalau di sini (batu-batu) ada yang jualan, kemudian di SIB sepi gimana? Gimana pun panjenengan tetap saudara saya, saya juga minta maaf,” tuturnya.

Ia yakin dan percaya, keduanya adalah orang yang baik dan bisa menjaga kawasan SIB sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga Bulak ke depannya. 

“Kulo titip, tetep guyub, tetep rukun, digawe masyarakat (saya titip, tetap guyub, tetap rukun, dibuat masyarakat). Nanti (Patung Suroboyo) saya tata yang bagus,” katanya.

Sementra itu, H dan M juga sempat meminta maaf kepada Cak Eri Cahyadi. Mereka mengakui kesalahannya telah merusak fasilitas umum tersebut. 

“Saya hanya ingin bisa menafkahi anak dan istri. Matur nuwun pak,” pungkasnya.

Read More

Kepala BPPD Sidoarjo Penuhi Panggilan, KPK Masih Tunggu Bupati Muhdlor

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ari Suryono memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang, Jumat (2/2).

Ari saat ini sudah menjalani pemeriksaan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK. 

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang diagendakan juga diperiksa pada hari ini, masih ditunggu kehadirannya.

"Saksi Ari Suryono informasi yang kami peroleh sudah hadir. Bupati Sidoarjo belum," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (2/2).

KPK menyatakan bakal mendalami lebih jauh keterlibatan Ari dan Muhdlor dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Dari temuan awal KPK, potongan dana insentif pajak yang diduga melibatkan tersangka Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati diperuntukkan untuk kebutuhan bupati dan Kepala BPPD.

Besaran pendapatan pajak BPPD Sidoarjo di tahun 2023 sejumlah Rp1,3 triliun. 

Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif. 

Menurut KPK, Siska secara sepihak memotong dana insentif tersebut.

Terdapat potongan sebesar 10 persen sampai dengan 30 persen dari para ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Khusus tahun 2023, Siska menerima potongan dana insentif sebesar Rp2,7 miliar.

Pada Selasa dan Rabu, 30-31 Januari 2024, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo serta sejumlah tempat lainnya. 

KPK menemukan sejumlah dokumen pemotongan insentif pajak, bukti elektronik, uang mata asing dan tiga unit mobil diduga terkait dengan perkara.

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024. 

Siska bersama 10 orang lainnya ditangkap tim KPK dalam operasi senyap tersebut.

Adapun 10 orang dimaksud termasuk suami dan anak Siska dipulangkan KPK lantaran berstatus terperiksa atau saksi.

Read More

Dandim Lamongan Berangkatkan Bantuan Pangan dari Pangdam dan Kapolda Jatim

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan memberangkatkan bantuan pangan dari Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kapolda Jatim.

Pemberangkatan itu, ditandai dengan adanya pendistribusian yang dilakukan oleh para Babinsa di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan pada Jumat (02/02/2024).

“Bantuan pangan itu, ditujukan untuk warga kurang mampu yang ada di setiap Desa,” ucap Letkol Arm Ketut.

TNI-Polri, kata Dandim, harus bisa menjadi pelopor dalam mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, TNI-Polri merupakan bagian dari masyarakat.

“Kegiatan ini bentuk kepedulian TNI-Polri pada masyarakat, khususnya warga kurang mampu,” tegas Letkol Arm Ketut.

Selain pemberangkatan pendistribusian pangan, kegiatan yang berlangsung di Makodim Lamongan tersebut, juga diwarnai dengan adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak TNI-Polri.

Read More

Usai Digeledah KPK, Bupati Sidoarjo Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menghilang saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. 

Namun belakangan, ia muncul dalam acara dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Ahmad Muhdlor tampak mengenakan kemeja biru saat hadir di acara deklarasi yang berlokasi di Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo. 

Padahal November lalu, Muhdlor terlihat dalam kampanye paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo. 

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang. 

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten. 

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK. 

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya. 

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW. 

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut. 

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta. 

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo. 

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa. 

Read More

Mulai Hari Ini, Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Bayar Parkir dengan Qris

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris mulai hari ini, Kamis (1/2). 

Secara simbolis, peresmian pembayaran non tunai itu ditandai dengan pengalungan kode Qris oleh Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru kepada juru parkir di Jalan Tunjungan Surabaya.

“Alhamdulillah hari ini kita memulai pembayaran parkir non tunai dengan Qris. Harapannya berjalan lancar,” kata Tundjung seusai meresmikan pembayaran parkir melalui Qris itu.

Menurutnya, saat ini pihaknya menerapkan pembayaran parkir via Qris itu di 10 kawasan dengan 36 ruas jalan. 

Adapun 36 ruas jalan itu di antaranya adalah Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Jalan Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Jalan Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya.

“Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai Qris,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini baru 378 juru parkir (jukir) yang menerapkan pembayaran via Qris ini. 

Mereka ini adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan kode Qris. 

“Total ada 2.300 jukir dan semuanya ini bertahap, mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, memang masih ada beberapa pengguna yang belum paham tentang bayar parkir menggunakan Qris. 

Makanya, dalam rangka transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai, Dishub Surabaya masih menfasilitasi warga dengan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.

“Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan Qris ini,” kata dia.

Tundjung juga memastikan bahwa program pembayaran parkir dengan Qris ini sudah didukung oleh semua juru parkir se Kota Surabaya. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa program ini juga untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) Izul Fiqri memastikan seluruh jukir se Kota Surabaya sudah menyetujui penerapan pembayaran parkir melalui Qris itu. 

Meski begitu, persetujuannya itu dengan sejumlah catatan.

“Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya,” kata Izul saat ikut peresmian di Jalan Tunjungan.

Ia juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir itu sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut. 

Bahkan, ia juga mengakui sudah memberikan arahannya kepada seluruh juru parkir se Kota Surabaya untuk terus berkalung kode Qris.

“Seluruh jukir se Surabaya kami pastikan berkalungkan Qris, sehingga masyarakat diberikan pilihan. Yang mau pakai Qris silahkan dan yang tidak siap dengan Qris silahkan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya,” pungkasnya.

Read More

KPK Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Jaksel, Anak Diperiksa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah yang diduga milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. 

Penyitaan dilakukan pada Kamis (1/2/2024) di rumah kediaman SYL yang berada di Jakarta Selatan.

"Kemarin, penyidik telah selesai melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik tersangka SYL yang berada di wilayah Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, (2/2/2024).

Ali mengatakan dalam penyitaan itu, penyidik juga memasang plang yang menandakan rumah tersebut disita. 

Dia menyebut pemasangan plang dilakukan agar pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki area rumah itu.

Selain itu, Ali mengatakan KPK akan terus menelusuri aset-aset yang diduga dimiliki oleh SYL. 

Dia mengatakan penyitaan ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian aset dari hasil korupsi kepada negara.

"Penyitaan menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan asset recovery," ujar Ali.

KPK menetapkan SYL menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian sejak akhir 2023 lalu. Selain SYL, KPK juga menetapkan dua pejabat Kementan, yaitu Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan menjadi tersangka.

KPK menduga ketika menjabat Mentan, SYL melakukan pungutan hingga menerima setoran dari para pejabat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan keluarga. 

Setoran itu diduga dilakukan melalui Kasdi dan Hatta dengan jumlah US$ 4 ribu hingga US$ 20 ribu.

Adapun para pemberinya adalah pejabat eselon I dan eselon II dalam bentuk tunai, transfer bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. 

Belakangan KPK juga menetapkan SYL menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Penyidik menduga SYL mengubah hasil uang korupsinya dengan membelanjakannya ke aset-aset berharga.

Hari ini, Jumat (2/2/2024), penyidik KPK memanggil anak SYL, Indira Chunda Thita Syahrul Putri. 

Perempuan yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang membuat ayahnya menjadi tersangka.

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi," kata Ali. Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan untuk Indira.

Read More

Kodim Lamongan Komitmen Jaga Nama Baik Satuan

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan kembali menegaskan untuk tak merusak citra TNI berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu mendatang.

Ketegasan itu disampaikan oleh Danramil Kedungpring, Kapten Inf Sahuri yang hadir mewakili Dandim pada program pembinaan netralitas TNI yang diikuti oleh seluruh prajurit Kodim 0812/Lamongan. Jumat (02/02/2024).

Selain berlaku untuk prajurit Kodim, ketegasan itu juga disampaikan pada Sub Denpom V/2-3 Lamongan, Sub Garnisun dan Persit KCK Kodim Lamongan.

“Pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada ini, merupakan wujud komitmen profesionalisme TNI untuk bersikap netral,” tegas Kapten Inf Sahuri.

Selain itu, Kapten Sahuri berujar, keberadaan buku saku netralitas TNI yang sudah dibagikan sebelumnya, harus dijadikan pedoman maupu landasan bagi semua prajurit untuk bersikap netral, serta menjunjung tinggi berjalannya pesta demokrasi mendatang.

“Netralitas TNI itu, bagian dari komitmen TNI dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada,” ucapnya.

Kapten Sahuri berharap, gaung netralitas TNI yang selama ini ditujukan bagi para prajurit TNI bisa dijadikan pedoman bagi prajurit untuk ikut berpartisipasi mendukung kelancaran pesta demokrasi mendatang.

“TNI memiliki tugas penting, yaitu menjaga Kamtibmas bersama unsur aparat keamanan terkait,” ungkapnya.

Read More