KPK Sita Rumah SYL di Jakarta Selatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah diduga milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Penyitaan itu berkaitan dengan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL.

"Menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan asset recovery dari hasil korupsi, kemarin (1/2) tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik tersangka SYL yang berada di wilayah Jakarta Selatan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (2/2).

Ali menjelaskan tim penyidik sudah memasang plang sita di rumah tersebut sebagai bentuk pengumuman supaya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak merusak aset dimaksud.

"Masih terus dilakukan penelusuran aset-aset bernilai ekonomis lainnya dengan melibatkan peran aktif dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK," kata Ali.

SYL diproses hukum KPK atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). SYL sudah ditahan KPK.

KPK juga memproses hukum pejabat Kementan atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Mereka ialah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU 8/2010 tentang TPPU.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi baik dari internal Kementan maupun orang dekat SYL.

Read More

Prajurit Kima Menbanpur 2 Mar Bangun Tempat Ibadah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Prajurit Kima Menbanpur 2 Mar bangun tempat ibadah di kantor Jalasenastri Ranting A Cabang 3 Kesatrian Soetedi Senaputra Karang Pilang, Surabaya. Jum'at (02/02/2024).

Pembangunan tempat ibadah ini bertujuan agar mempermudah Ibu-ibu pengurus Jalasenastri dalam melaksanakan ibadah, pada saat masuk kantor Jalasenastri.

Sehingga Ibu-ibu pengurus Jalasenastri selain membantu tugas suami di kantor tidak mengganggu waktunya untuk melaksanakan ibadah.

Komandan Kompi Markas Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir (Dankima Menbanpur 2 Mar) Mayor Mar Nito Menyampaikan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terciptanya kehidupan yang harmonis baik di rumah maupun di Satuan," pungkasnya.  

Read More

Addin Jauharudin Resmi Jadi Ketum GP Ansor Gantikan Yaqut

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Addin Jauharudin terpilih menjadi Ketua Umum GP Ansor 2024-2029 menggantikan Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Kongres XVI GP Ansor yang digelar di atas Kapal Pelni KM Kelud, Jumat (2/2).

"Addin Jauharuddin sudah terpilih jadi ketua umum Ansor secara aklamasi," kata Ketua PP GP Ansor demisioner Mabrur.

Mabrur mengatakan Addin dipilih oleh seluruh pengurus wilayah dan cabang GP Ansor yang memiliki hak suara di kongres.

Addin mengaku siap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Gus Yaqut selama masa kepemimpinannya.

"Melanjutkan apa yang sudah dilakukan Gus Ketum," ujar Addin dikutip di laman resmi NU.

Sebelumnya Yaqut Cholil Qoumas sempat mengatakan ada kemungkinan Addin akan menggantikannya sebagai Ketua Umum Ansor di Kongres XVI.

"Sahabat Bendahara Umum sekaligus Ketua Panitia Addin Jauharudin. Insyaallah di kapal ini nanti akan ditetapkan jadi ketum menggantikan saya," kata Yaqut dalam pidatonya di pembukaan Kongres GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Addin merupakan kader NU yang sudah malang melintang di pelbagai jabatan organisasi.

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII periode 2011-2013. Kemudian ia juga tercatat sebagai Bendahara Umum GP Ansor di bawah pimpinan Yaqut. 

Ia juga mengemban jabatan Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Selain aktif di pelbagai organisasi, Addin juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN seperti di PT Pos Indonesia dan kini masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Karya.

Nama Addin juga tercatat sebagai sekretaris Komite Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Read More

Tahun 2024, Dishub Kabupaten Pasuruan Akan Bangun Palang Pintu KA

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 12 pos jaga dan palang pintu perlintasan kereta api (KA) akan dibangun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 ini pada tribulan pertama dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2024.

Dalam rilis hari ini, Jum’at ( 2/2/2024), Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa melalui Kasi rekayasa lalu lintas jalan, Padmayuda Tri R menjelaskan untuk pembangunan pos jaga menelan anggaran masing-masing Rp 100 juta, sedangkan palang pintu perlintasan dianggarkan sebesar Rp 200 juta. 

Jadi per titik anggaran untuk membangun palang pintu beserta pos jaga Rp 300 juta.

Dua belas titik yang akan dibangun tersebar di 3 kecamatan, yakni Bangil, Purwosari dan Purwodadi. 

Untuk Bangil ada di wilayah Kelurahan Pogar, Kelurahan Dermo, Desa Latek, Desa Masangan serta Desa Raci. Selanjutnya ada di Desa Sentul dan Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi. 

Serta 3 titik perlintasan sebidang di Desa Sengonagung dan Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari.

Dikatakan Yuda, pemilihan lokasi pembangunan 12 palang pintu dan pos jaga perlintasan kereta api di tahun ini disesuaikan dengan skala prioritas. Dalam artian memilih lokasi yang paling banyak dilewati oleh para pengguna perlintasan.

Termasuk banyak tidaknya jumlah kejadian kecelakaan di JPL (Jalur Perlintasan Langsung) per wilayah, serta menyesuaikan program Pemerintah Daerah.

"Kebetulan kami menyesuaikan program Pemerintah Daerah di tahun sekarang, yakni mendukung prioritas pembangunan Arjuno Techno Park dan di wilayah Perkotaan Bangil," ujarnya.

Selain dari APBD, ada pula anggaran yang digelontorkan dari APBN Kementerian Perhubungan untuk membangun 4 palang pintu dan pos jaga di wilayah kecamatan beji dan Kecamatan Nguling, yang pengerjaannya akan dilakukan oleh Balai Teknik Perkereta Apian Surabaya.

Dengan dipasangnya palang pintu perlintasan kereta api, Yuda berharap ancaman potensi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang bisa terus menurun. 

Sebab hingga saat ini, Dishub Kabupaten Pasuruan mencatat masih ada 70 perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu. 

Dari 70 perlintasan, 26 titik dijaga sukarelawan, 28 titik tidak dijaga dan 7 titik perlintasan sebidang kereta api liar.

Read More

KPK Cecar Anak Eks Menkes Siti Fadilah soal Kasus Korupsi APD COVID

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa karyawan BUMN yang juga anak mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, Jodi Imam Prasojo, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Kemenkes. 

Pemeriksaan terkait aktivitas keuangan Jodi dengan salah satu tersangka di kasus tersebut.

"Jodi Imam Prasojo (Karyawan BUMN), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan dugaan adanya aktivitas keuangan antara saksi dengan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK pada Kamis (1/2). Dia mengatakan KPK juga mendalami kedekatan salah satu tersangka di kasus itu dengan mantan pejabat tinggi di Kemenkes ke Jodi.

"Di samping itu didalami juga adanya kedekatan antara salah satu tersangka dalam perkara ini dengan mantan pejabat tinggi di Kemenkes agar mendapatkan rekomendasi untuk ikut dalam pengadaan APD dimaksud," ujarnya.

Diketahui kasus korupsi APD terjadi saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, yakni 2020. 

Di masa sulit itu, APD menjadi barang yang sangat dibutuhkan bagi para tenaga medis.

KPK pun sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi APD tersebut. Tersangka dalam kasus ini lebih dari satu.

"KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11/2023).

Ali mengatakan nilai proyek kasus itu mencapai Rp 3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta set APD. Kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 625 miliar.

Read More

Prajurit Yon POM 2 Marinir Ikuti Survei Persepsi Anti Korupsi dan Pelayan Publik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Prajurit Batalyon Polisi Militer 2 Marinir (Yon POM 2 Marinir) mengikuti Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Kepuasan Pelayan Publik di Indoor Sport Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (02/02/2024).

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan untuk perubahan tentang Zona Integritas meliputi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komandan Yon POM 2 Marinir Letkol Laut (PM) Ageng Kurniawan Haryadi, S.T., M.Tr.Opsla., menyampaikan, kami mendukung penuh dan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

"Adapun pembangunan Zona Integritas ini akan akan dilaksanakan melalui upaya menumbuh kembangkan budaya kerja berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, terpercaya, mudah dan terjangkau"., tambahnya.

Read More

Bupati Sidoarjo tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini, Begini Alasannya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (2/2/2024). 

Pria yang akrab disapa Gus Muhdlor tersebut meminta penjadwalan ulang atas pemanggilannya. 

KPK semula menjadwalkan pemanggilan terhadap Gus Muhdlor dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono pada hari ini. 

Tapi hanya Ari Suyono yang hadir memenuhi panggilan. 

KPK meminta keterangan Gus Muhdlor dan Ari Suyono menyangkut perkara dugaan pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. 

"Yang bersangkutan (Gus Muhdlor) tidak hadir," kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Ali menyampaikan Gus Muhdlor mengabarkan tak dapat memenuhi  pemeriksaan pada hari ini. Gus Muhdlor meminta pemeriksaannya dijadwal ulang di hari lain. 

"(Gus Muhdlor) konfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwal ulang," ujat Ali. 

Sayangnya, Ali tak menerangkan alasan ketidakhadiran Gus Muhdlor dalam pemeriksaan hari ini. 

"Informasi penjadwalan ulang dimaksud akan kami informasikan berikutnya," ujar Ali.

KPK sudah menggeledah dua lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1/2024). 

Penggeledahan ini merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo pada pekan lalu.

Target penggeledahan KPK ialah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan kantor BPPD Sidoarjo.

KPK menyita sejumlah uang asing dan tiga mobil yang diduga masih berhubungan dengan perkara OTT di Sidoarjo. 

KPK juga mendapati beberapa bukti menyangkut kasus yang tengah diusut di BPPD Sidoarjo. 

Pihak yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini ialah Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati. Siska diduga memotong insentif pegawai BPPD pada 2023. 

Padahal dalam OTT pada Kamis pekan lalu, tim KPK menangkap 11 orang yaitu Siska Wati (Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo), Agung Sugiarto, (suami Siska dan juga Kabag Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo), Robith Fuadi yang merupakan kakak ipar Bupati Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri selaku asisten pribadi Bupati Sidoarjo. 

Kemudian Rizqi Nourma Tanya (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Sintya Nur Afrianti (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Umi Laila (Pimpinan Cabang Bank Jatim), Heri Sumaeko (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Rahma Fitri (Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo) Tholib (Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo), dan Nur Ramadan, anak Siska. 

Tercatat, total uang yang dipotong Siska mencapai Rp 2,7 miliar untuk periode 2023 saja. 

Sedangkan laporan pemotongan yang diterima KPK sudah terjadi sejak 2021. KPK menemukan uang Rp 69,9 juta dari total Rp 2,7 miliar yang dikumpulkan dalam OTT tersebut. 

Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Read More

Bupati Ipuk Lantik 55 Kepala SD dan SMP se-Banyuwangi

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) terhadap 55 kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Banyuwangi, di Aula Rempeg Jogopati, Kemarin. 

Dikutip dari laman resmi Pemkab Banyuwangi,Jumat (02/02/2024), SK penugasan sebagai kepala sekolah tersebut berlaku selama empat tahun. Ketika berakhir masa tugasnya nanti, secara otomatis mereka akan kembali ke jabatan fungsional guru.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Ipuk meminta kepala sekolah untuk terus mengupgrade pembelajaran di sekolah. Mencari cara terbaik dalam mendidik siswa dan membuat suasana sekolah yang menyenangkan. 

“Saat ini telah banyak cara-cara baru membuat suasana sekolah yang menyenangkan. Ada banyak bacaan bagus dari buku-buku pendidikan yang tersedia online juga video-video pembelajaran online yang bisa diakses dengan mudah,” kata Ipuk.

Selain itu Ipuk juga meminta agar kepala sekolah bersama para guru peduli dengan kondisi sosial dan psikologis anak didiknya, agar terhindar menjadi pelaku maupun korban tindak kekerasan baik fisik maupun mental.

“Apabila ditemukan anak yang berpotensi melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan maka siswa bersama orangtuanya harus dirangkul dan jangan dibiarkan menghadapi sendiri,” tambah Ipuk.  

Read More

Ini Peran Eks GM Antam di Kasus Jual-Beli Emas Crazy Rich Surabaya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan AHA, mantan General Manager Antam, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 1 PT Antam. 

Kejagung mengungkap peran AHA.

"Adapun kasus posisi terkait dengan perbuatan yang bersangkutan bisa kami sampaikan bahwa sekira tahun 2018, saudara AHA selaku General Manager Antam beberapa kali bertemu dengan saudara BS dalam rangka untuk mengatur transaksi logam mulia yang akan dilakukan oleh saudara BS," ucap Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi, ditemui di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

"Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa transaksi yang akan dilakukan dilakukan di luar mekanisme yang ada dimaksudkan untuk mendapatkan kemudahan, memutus pola, kontrol dari Antam terhadap keluar masuknya daripada logam mulia dan termasuk di dalamnya untuk mendapatkan seolah-olah harga diskon yang diberikan oleh Antam," jelasnya.

BS alias Budi Said merupakan pengusaha properti Surabaya atau crazy rich Surabaya yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. 

AHA juga disebut sebagai orang yang melakukan rekayasa laporan untuk menutupi kekurangan stok di butik Surabaya 1.

"Selain itu, yang bersangkutan juga membuat sebuah rekayasa laporan dalam rangka untuk menutupi adanya kekurangan stok di butik Surabaya 1," ucapnya.

Atas kejadian tersebut, Antam dilaporkan mendapat kerugian hingga mencapai Rp 1,2 triliun.

"Akibat dari perbuatan yang bersangkutan, Antam mengalami kerugian sebesar 1.136 kg atau setara dengan Rp 1,2 triliun," jelasnya.

Kini, AHA pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, pengusaha properti Surabaya atau crazy rich Surabaya, Budi Said telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Budi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia PT Antam.

Read More

Panglima TNI Gelar Kegiatan Silaturahmi Bersama Alumni Lemhannas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) 59 menggelar acara ngariung bersama sebagai wujud silaturahmi dan kebersamaan serta komitmen untuk memperkuat tali persaudaraan di antara para anggota, bertempat di Wisma A. Yani Jl. Taman Suropati  No.10 Menteng, Jakarta Pusat. Jumat (2/2/2024).

Kegiatan dimulai dengan sesi olahraga bersama, dengan semangat kebersamaan melaksanakan olahraga jalan sehat, menciptakan ikatan yang erat serta kekeluargaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan games yang dipandu dari Psikologi TNI yang dirancang untuk mengembangkan kerjasama, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi. 

Peserta diajak untuk berkolaborasi, menghadapi tantangan bersama, dan merasakan aspek psikologi yang mendalam dalam dinamika kerja tim.

Panglima TNI mengatakan bahwa banyak kenangan manis yang sudah dilewati waktu di Lemhannas. Kebersamaan seperti ini harus kita lanjutkan. 

"Mari kita lanjutkan kebersamaan ini, kalau ada waktu silahkan tempat ini digunakan atau tempat lain juga silahkan," ucapnya.

Read More

Musrenbang RKPD, Bupati Ipuk Tekankan Peningkatan SDM dan Ekonomi

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang biasa dikenal Musrenbang Kecamatan digelar serentak di seluruh Kabupaten Banyuwangi, Kemarin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka langsung kegiatan tersebut dari halaman Kantor Camat Tegaldlimo.

Dikutip dari laman resmi Pemkab Banyuwangi,Jumat (02/02/2024), Bupati Ipuk menegaskan arah pembangunan Banyuwangi berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

“SDM yang berkualitas akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini perlu dipersiapkan dengan matang,” ungkap Ipuk yang disampaikan secara luring dan daring tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk menguraikan delapan prioritas program. Mulai dari pengentasan kemiskinan; perluasan lapangan pekerjaan; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata; UMKM, dan pertanian.

“Untuk kemiskinan sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrim,” jelas Ipuk.

Sedangkan sektor pendidikan sendiri yang terus digenjot adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023 yang mencapai 5.420 anak.

“Kami mengapresiasi kepada sejumlah kecamatan yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini. Hal tersebut perlu dicontoh oleh kecamatan lainnya,” ungkap Ipuk.

Ipuk juga meminta seluruh kecamatan untuk berfokus menurunkan stunting. Hal ini menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Jumlah balita stunting bulan timbang Desember 2023 mencapai 2.305 balita. 

Hal ini menurun 17,08% jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

“Penanganannya bukan soal gizi belaka. Tapi, juga perlu dilakukan pembenahan sanitasi, kebersihan lingkungan hingga pola hidup,” jelas Ipuk.

Selain itu, bagian dari delapan program prioritas itu antara lain penguatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; tranformasi digital layanan publik; dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).

Berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. 

Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2025.

Read More

Bareskrim Kirim Berkas Korupsi Alkes RSUD Soewandhie Surabaya ke Kejagung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka drg RP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

“Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883.

Read More