Sabtu, 03 Februari 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan kerja  Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman di ruang sidang wali kota, Jumat (2/2). 

Dalam kunjungan kerjanya kali, Wali Kota M. Tauhid Soleman bersama jajarannya perangkat daerah (PD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate disambut hangat oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta jajaran PD Pemkot Surabaya. 

Pada kesempatan ini, dua kepala daerah itu saling mengenalkan satu sama lain jajaran PD-nya masing-masing. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Kesehatan, hingga Direktur Utama PDAM Surya Sembada. 

Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik kedatangan rombongan Wali Kota M. Tauhid Soleman. Di momen ini, keduanya membahas penyelarasan sistem pemerintahan dari masing-masing kota. 

Karena penyelarasan sistem pemerintahan itu adalah bagian dari program kerja Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). 

Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI, tidak ingin ada kota di Indonesia yang perkembangannya maju sendiri atau tertinggal sendirian. 

“Maka keberhasilan sebuah kota itu, adalah keberhasilan semuanya. Sehingga apa yang bisa diterapkan di suatu kota, kelebihan itu, maka kita jadikan satu diberikan kepada APEKSI, dan dijalankan di semua kota yang ada. Sehingga APEKSI ini bermanfaat bagi kota-kota lainnya,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi kemudian berbagi ilmu. Ia memaparkan berbagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh jajaran PD Pemkot Surabaya. 

Mulai dari aplikasi untuk pelaku UMKM seperti e-Peken, kemudian pelayanan kesehatan e-Health, pelayanan untuk warga di aplikasi Wargaku, aplikasi pelayanan kependudukan e-Klampid, pelayanan investasi dan masih banyak lainnya. 

Setelah memaparkan berbagai sistem tersebut, Cak Eri mempersilahkan Wali Kota M. Tauhid Soleman beserta jajarannya untuk berkonsultasi, agar nantinya dapat diterapkan di Kota Ternate. 

Setelah itu, ia meminta kepada Sekda Kota Surabaya Ikhsan untuk menyiapkan tim pengembang dari ASN Pemkot dan perguruan tinggi.

“Saya berharap nanti Ternate ini bisa menjadi contoh, dan akan support penuh. Insyaallah setelah ini, saya bersama tim, akan berkunjung ke Ternate. Karena ini bukan lagi saya anggap bekerja, akan tetapi juga persaudaraan yang kuat antara Kota Surabaya dengan Kota Ternate,” ujarnya. 

Di samping itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, dalam kunjungan kerja kali ini ingin menilik potensi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, sehingga dapat diterapkan di Pemkot Ternate ke depannya. 

Menurut Wali Kota Tauhid, sistem pemerintahan Kota Surabaya layak dijadikan sebagai percontohan bagi kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. 

Wali Kota Ternate yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II APEKSI itu mengungkapkan, dirinya tertarik dengan sejumlah sistem yang dimiliki oleh Kota Surabaya untuk kemudian diterapkan di wilayah kerjanya. 

Diantaranya adalah, pengembangan big data, sistem pengelolaan sampah, dan sebagainya. 

“Mudah-mudahan ini (kunjungan kerja) adalah awal kita untuk membangun kota-kota. Mudah-mudahan cermin kebaikan yang sudah dibangun bagus oleh Surabaya, bisa diikuti oleh kota-kota lain,” pungkasnya.


Ternate - KABARPROGRESIF.COM Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Utara (Malut) resmi berganti.

Pergantian juru bicara kepolisian tersebut ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko didampingi Wakapolda, Brigjen Pol. Samudi dan seluruh pejabat utama (PJU) polda serta Kapolres jajaran, Jumat (2/2/2024).

Posisi Kabid Humas yang sebelumnya dijabat oleh Kombes. Pol. Michael Irwan Thamsil ini beralih ke AKBP. Bambang Suharyono. 

Michael Irwan digeser dengan posisi yang sama sebaga juru bicara di Polda Sulut.

Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko usai sertijab kepada sejumlah wartawan berharap, pejabat yang baru dilantik harus lebih berinovasi dari pejabat sebelumnya.

"Lebih kreatif dan inovatif dari pejabat sebelumnya," ungkap Kapolda.

Jenderal bitang dua itu menilai, Michael Irwan telah menjalankan tugasnya sebagai "lidah" Polda Malut dengan baik yang dibuktikan dengan dua kali menerima penghargaan. 

Karena itu, Midi meminta agar AKBP Bambang bisa mempertahankan prestasi pejabat sebelumnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) rupanya tidak hanya memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ke Istana Kepresidenan pada siang ini. Jokowi juga diketahui memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Hal tersebut disampaikan Arifin usai meladeni sesi doorstop dengan awak media di Kementerian ESDM. Namun sayangnya, ia tidak menjelaskan secara detail perihal pemanggilan dirinya ke Istana tersebut.

"Eh ogut/saya mau ke sana dulu ya (Istana)," kata Arifin, di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (2/2/2024).

Sebelumnya, pihak istana mengungkapkan agenda Menkeu terkait dengan pelaksanaan APBN 2024.

"Betul, pukul 14.30 WIB bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan APBN 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Kamis (2/2/2024).

Ari mengungkapkan Menteri Keuangan tetap menjalankan tugasnya untuk memimpin Kementerian Keuangan. 

Sebelumnya ia juga mengungkapkan bahwa kabinet Jokowi masih solid dan tidak terlihat adanya ketegangan.

"Bu Menkeu tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugas-tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani diisukan mundur dari posisinya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. 

Isu mundurnya Mantan Direktur Bank Dunia ini awalnya dilontarkan ekonom senior Faisal Basri beberapa waktu lalu.



Halsel - KABARPROGRESIF.COM Plt. Gubernur Maluku Utara (Malut), Al Yasin kembali melakukan perombakan jilid III, termasuk melantik Eka Dahliani, istri almarhum Bupati Halsel, Usman Sidik.

Eka Dahliani dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Mantan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Maluku Utara ini bersama 93 pejabat administrator lainnya oleh Plt. Gubernur Al Yasin pada Jumat (2/2/2024) di Aula Nuku, kantor Gubernur, Sofifi. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 821.3.3/KEP/ADM/03/II/2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Pemprov Malut. 

Usai dilantik, Eka langsung ditunjuk sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR, yang sebelumnya dijabat Yerrie Passillia. 

Hal ini dibenarkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Iwan Asbur ketika dikonfirmasi. 

“(Iya benar) pelaksana tugas Dinas PUPR dan Dinas Perkim,”ujar Iwan singkat.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus hukum yang membayangi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tidak ada kaitannya dengan persoalan politik.

Adapun Gus Muhdlor diketahui merupakan politikus PKB yang diketahui mendukung pasangan capres nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, setelah lolos dari OTT pada Kamis dan Jumat, 25-26 Januari lalu, ia muncul untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami tidak ada urusan soal perpolitikan ya. Walaupun kami paham saat situasi di tahun politik ini,” ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Jumat (2/2/2024).

Juru Bicara berlatar belakang Jaksa tersebut menegaskan, KPK fokus pada proses hukum. Artinya, lembaga antirasuah hanya membicarakan persoalan alat bukti.

“Siapapun sepanjang bukti lengkap, turut terlibat, pasti diproses hukum,” tutur Ali.

Adapun KPK memanggil Gus Muhdlor sebagai saksi dugaan korupsi pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, hari ini. 

Namun, ia berhalangan hadir dan meminta untuk dijadwalkan ulang pemeriksaanya.

Adapun uang insentif yang menjadi hak ASN karena mengumpulkan pajak itu diduga dinikmati Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Gus Muhdlor.

Dalam perkara ini KPK baru menetapkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus Bendahara BPPD Sidoarjo, Siswa Wati sebagai tersangka.

Pada Selasa (30/1/2024) penyidik KPK bergerak menggeledah rumah dinas Gus Muhdlor, kantor BPPD, dan kediaman sejumlah pihak terkait.

Mereka menyita uang dalam pecahan asing, mobil, hingga dokumen catatan pemotongan insentif pajak.

"Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan 3 unit kendaraan roda empat,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

Dalam OTT itu, KPK menangkap 11 orang, termasuk kakak ipar dan ajudan Gus Muhdlor. 

Mereka diduga sedang melakukan korupsi menyangkut pemotongan insentif pajak ASN BPPD dan retribusi daerah.

Tim penyelidik dan penyidik telah berupaya mencari keberadaan Gus Muhdlor pada Kamis dan Jumat tersebut.

Namun, politikus PKB itu tidak berhasil ditemukan.

Setelah menggelar ekspose, KPK hanya menetapkan satu orang tersangka yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus Bendahara BPPD Sidoarjo, Siska Wati.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, pada 2023 BPPD Sidoarjo berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 1,3 triliun.

Dari perolehan itu, ASN di BPPD berhak mendapatkan dana insentif. Namun, uang itu dipotong secara sepihak oleh Siska.

“Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo,” tutur Ghufron dalam konferensi pers di KPK, Senin (29/1/2024).



Batam - KABARPROGRESIF.COM Sambutan hangat diberikan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam saat menerima kehadiran salah satu kapal perang terbaik TNI Angkatan Laut (TNI AL), KRI Frans Kaisiepo-368 (KRI FKO-368) yang tiba di Tanah Air dalam rute perjalanannya sebelum kembali ke Jakarta, bertempat di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kamis (1/2).

Kedatangan KRI FKO-368 disambut langsung oleh Komandan Lantamal IV Batam Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto beserta Wadan dan para Pejabat Utama (PJU) Lantamal IV Batam sebagai bentuk penghormatan setelah menunaikan misi sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Lebanon selama 14 bulan.

Danlantamal IV menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komandan KRI FKO-368 beserta seluruh prajurit yang telah kembali ke tanah air dengan selamat. 

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 beserta seluruh personel yang terlibat dalam misi ini, karena telah menyelesaikan mandat PBB ini dengan baik tanpa cacat dan tanpa kekurangan", ucap Danlantamal IV.

Di tempat yang sama Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh juga menyampaikan, "Kami yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL bertugas menjaga perdamaian di dunia dibawah bendera United Nation/PBB yaitu menjaga stabilitas keamanan di Laut Mediterania yang merupakan posisi rawan masuknya barang-barang terlarang, terutama senjata, narkoba dan lain-lain", ujarnya.

Keberhasilan yang diperoleh KRI FKO-368 dalam misi penugasannya tentunya tidak lepas dari kerja sama, soliditas, profesionalisme, semangat, kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dari seluruh prajuritnya. 

Hal ini selaras dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwa prajurit Jalasena harus membuktikan kepada dunia bahwa TNI AL memiliki kemampuan yang setara dengan negara maju lainnya.



Bandung - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya senang dengan PSI sejak dulu karena berkumpul dengan anak-anak muda. Jokowi yakin PSI memperjuangkan pemerintah yang baik dan bersih.

"Yang pertama ya saya sudah sejak dulu seneng sama PSI, PSI itu berkumpul anak-anak muda, dan saya percaya bahwa PSI itu memperjuangkan pemerintah yang baik, memperjuangkan pemerintahan yang bersih," kata Jokowi usai bertemu dengan kader PSI di Jalan Braga, Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Jokowi mengatakan PSI juga berani bersuara. 

Dia mengambil contoh PSI yang duduk di kursi DPRD DKI Jakarta yang berani memberikan kritik.

"Dan juga berani bersuara itu yang saya seneng, utamanya kemarin yang di DPRD, suaranya kenceng berani memberikan kritikan-kritikan untuk... memberikan masukan-masukan sangat baik," ujarnya.

Jokowi yakin jika PSI bersemangat akan bisa masuk ke Senayan. "Dan saya percaya kalau semangatnya seperti ini bisa masuk ke Senayan," ujarnya.

Diketahui, Jokowi bertemu dengan sejumlah pengurus hingga kader muda PSI di Braga Bandung. 

Adapun pengurus yang hadir yakni Ketum PSI Kaesang Pangarep, Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Istri Kaesang, Erina Gudono, pun turut hadir ikut dalam pertemuan itu.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukuhkan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya periode 2023–2027, di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/2). 

Bahkan, dalam kesempatan tersebut Wali Kota Eri dinobatkan sebagai Dewan Kehormatan Pemuda Muhammadiyah Surabaya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan di tengah-tengah generasi muda. 

Melalui acara pelantikan ini, ia berharap Pemuda Muhammadiyah Surabaya dapat terus bersinergi dan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Kota Pahlawan. 

“Surabaya memiliki pemuda-pemuda yang luar biasa, didasarkan Quran dan Hadis maka saya yakin dengan dikukuhkan Pemuda Muhammadiyah hari ini, Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Saya yakin pemerintah akan semakin kuat dengan didasari agama yang kuat” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri turut mengajak seluruh pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah membangun Surabaya menjadi kota yang lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan. 

Serta, terus berkontribusi secara positif dalam membangun Kota Surabaya. 

Yakni, bersama-sama mewujudkan Surabaya sebagai tempat yang harmonis, inklusif, dan sejahtera.

Selain itu, ia menghimbau agar Pemuda Muhammadiyah Surabaya dapat menjadi agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. 

Serta, terus berusaha menciptakan inovasi yang membawa manfaat bagi masyarakat kota Surabaya. 

“Sukses untuk Pemuda Muhammadiyah, saya tunggu sinerginya. Sebab, sebagai pemuda, kita harus banyak berbuat. Saya yakin kalau pemuda sudah bergerak maka perubahan akan terjadi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Terpilih Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Alfianur Rizal Ramadhani mengatakan bahwa Wali Kota Eri telah menjadi keluarga besar Muhammadiyah Kota Surabaya. 

Karenanya, ia juga mengajak seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah bersama-sama membangun Kota Surabaya. 

“Dimana setiap bidang sudah menjadi representatif pembangunan Surabaya. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memajukan dan membangun Surabaya bersama-sama. Selain itu, kita juga menobatkan Mas Eri (Walikota Surabaya) sebagai Dewan Kehormatan Pemuda Muhammadiyah Surabaya, telah kita sematkan bersama-sama hari ini,” pungkasnya.

Jumat, 02 Februari 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor memimpin deklarasi dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka di Pondok Pesantren Bumi Shalawat di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024). 

Padahal, pada pemilihan bupati Sidoarjo tahun 2020, Gus Muhdlor diusung PKB. 

Menanggapi itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa Gus Muhdlor resmi dipecat sebagai kader PKB usai menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran. 

Pemecatan dilakukan karena Gus Muhdlor tidak patuh pada perintah partai yang seharusnya mendukung Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (Amin) pada Pilpres 2024.

"Otomatis berhenti dari PKB, yah otomatis, karena tidak sesuai dengan perintah partai (mendukung Amin)," kata Cak Imim di Kota Serang, Jumat (2/2/2024). 

Cak Imin juga mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki bila Gus Muhdlor terlibat kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. 

"Ya biarkan saja, silahkan proses hukum secara objektif," ujar Cak Imin. 

Gus Muhdlor padahal pernah ikut kampanye calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di lapangan Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (28/11/2023). 

Gus Muhdlor sempat menghilang ketika dicari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayahnya pada 24-25 Januari 2024. 



Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Mendapat promosi jabatan baru di Mabes TNI, Letkol Laut (S) Umar Ismail menyerahkan jabatan Perwira Staf Program dan Anggaran (Pasproga) Wing Udara 2 Puspenerbal kepada Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah di Lobby Markas Komando Wing Udara 2 Puspenerbal, Juanda, Jumat (2/2/2024). 

Komandan Wing Udara 2 menyampaikan dalam amanatnya, pergantian jabatan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan untuk pengembangan organisasi. 

Tidak hanya itu, Letkol Laut (S) Umar Ismail juga disematkan Wing Kehormatan Penerbangan TNI AL sebagai penghargaan dan telah menjadi warga penerbangan di lingkungan TNI AL.

Usai upacara serah terima jabatan, Komandan Wing Udara 2 beserta perwira staf hadir di lounge room untuk coffee break dan penyerahan cinderamata dan kenang-kenangan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keppres pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Jokowi menandatangani Keppres itu hari ini.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bp. Mahfud Md sebagai Menko Polhukam," ujar Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Jokowi telah menentukan pengganti Mahfud. Ia adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito akan menjabat Plt Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif.

"Penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif," jelasnya.



Sumenep - KABARPROGRESIF.COM Forum Santri dan Ulama mengadakan Dialog Kebangsaan dengan tema "Santri Bicara Demokrasi".

Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Munawwarah, Sumenep, Kamis (1/2).

Hadiri dalam acara itu Pengasuh Ponpes Al Munawwarah KH. Moch Ashim Zain, Gus Husnan dan Ustadz Ahmad Asy'ari Alfarisi serta ratusan santri.

Dalam sambutannya KH. Moch Ashim Zain menyampaikan perlunya wawasan tentang pemilihan umum terhadap santri dan alumni sehingga akan dapat mengerti mekanismenya.

Serta siapa-siapa yang akan pilih nanti pada saat coblosan tanggal 14 Februari 2024 mendatang, baik untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

"Santri harus mengetahui siapa yang akan dipilih, jangan asal dipilih karena viral, karena ganteng dan lain lain, tetapi santri harus bisa memilih berdasarkan visi, misi dan rekam jejak dari perwakilan tersebut, terutama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena beliau-beliau itulah yang akan mengemban pemerintahan selama 5 tahun kedepan," kata KH. Moch Ashim Zain dalam rilisnya, Jum'at (2/2).

Maka dari itu, KH. Moch Ashim Zain meminta kepada para santri dalam pemilu 2024 nanti pilihlah yang terbaik.

"Pilihlah rekam jejaknya misalnya apakah capres dan cawapres tersebut bersih, amanah apa tidak. adakah Capres tidak pernah tersangkut KKN atau tidak? dan saya yakin santri-santri akan tau siapa yang layak dan terbaik dari 3 paslon tersebut," jelas KH. Moch Ashim Zain.

Sementara Ustadz Ahmad Asy'ari Alfarisi mengatakan hal yang mesti dipahami adalah kontek hukum terkait dengan tiga paslon capres dan cawapres, misalnya telah terjadi pemanfaatan kekuasan dalam hukum di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi yang mana menjadi alat untuk membuka jalan kepada putra Presiden Jokowi dengan membuat peninjauan kembali tentang umur paslon yang semestinya 40 tahun, lalu dengan berbagai cara untuk meloloskannya ditambah pasal dengan syarat syarat tertentu. 

"Yang pada akhirnya bisa memenuhi persyaratan capres dan cawapres, walaupun pada akhirnya Ketua MK dipecat dengan pasal etik. Ini sesungguhnya pembajakan hukum di dalam Konstitusi negara kita. Nah kita harus mampu memilih paslon yang mampu menegakkan konstitusi di Indonesia," paparnya.

Sedangkan Ustadz Asy'ri melihat capres yang mempunyai kepedulian dalam penegakan hukum adalah cawapres nomer urut 3.

"Bapak Prof Mahfud. Beliau adalah Pendekar Hukum yang mesti kita jadikan tauladan, beliau telah berhasil membaca arah hukum dan menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia dan beliau kebetulan menjadi kontestan Paslon No. 3 bersama Bapak Ganjar," tegasnya.

Lebih lanjut Ustadz Asy'ari mengatakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang harus memilih pasangan calon yang mempunyai manfaat besar untuk kita bangsa Indonesia. 

"Paslon 1 dan Paslon 2 baik tetapi masih mempunyai banyak isu- isu yang kontra produktif untuk bangsa kita, ada kasus kejahatan HAM, penyahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Terakhir hasil pilihlah Paslon yang terbaik untuk bangsa Indonesia khususnya Madura," harapnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Gus Husnan. Menurutnya Cawapres nomer urut 3 Prof. Mahfud MD merupakan putra Madura.

Nah, untuk itu paslon nomer urut 3 adalah harapan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

"Bapak Mahfud adalah putra Madura, tentunya ini adalah pilihan terbaik yang menjadi harapan baru untuk Indonsia lebih baik. Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menjadi pilihan tarbaik untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Forum Dialog Kebangsaan diakhiri dengan menyatakan dukungan kemenangan Paslon 3 Ganjar Mahfud. 

"Kemenangan Paslon 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive