Sabtu, 03 Februari 2024


Kupang - KABARPROGRESIF.COM Satu Satuan setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru Hara (PHH) yang terdiri dari dua peleton personel PHH Lanud El Tari dan satu peleton PHH Kompi C Yonko 466 Kopasgat mengikuti Apel Gelar Pasukan  dalam rangka kesiapan TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Lapangan Makorem 161/Wira Sakti Kupang, Kamis (1/2/2024).

Bertindak sebagai pimpinan apel Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H.,M.M yang membacakan amanat Pangdam IX/Udayana mengatakan bahwa peran aktif seluruh jajaran sangat dibutuhkan dalam mengawal dan menjaga jalannya proses Pemilu serentak dengan meningkatkan kewaspadaan serta lebih peka terhadap perkembangan situasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Hadir pada Apel Gelar Pasukan tersebut Komandan Lanud EL Tari Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, S.E.,M.M, Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, M.Tr.Opsla, Kasrem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi dan para pejabat TNI lainnya.    

Saat Apel Gelar Pasukan tersebut, Lanud El Tari selain mengikutkan personel satu SSK PHH, juga menurunkan kendaraan satu unit MMS Meteorologi TNI AU, satu unit MCB Pengatur Lalu Lintas Udara TNI AU dan satu unit PCP Komunikasi Udara TNI AU serta satu Ambulance TNI AU.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan situasi di Kabinet Indonesia maju yang dipimpinnya saat ini sudah tidak nyaman. 

Menurut Presiden, kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala Negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi. 

"Biasa saja. Bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024). 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan penekanan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kabinet. 

Semua menteri tetap bekerja dengan baik saat berkantor di Jakarta maupun ketika berkunjung ke daerah. 

"Wong kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah," ungkap Jokowi. 

"Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, ada undangan seperti pagi hari ini kongres ke-XVI GP Ansor," tambahnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

 "Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. 

Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya menggelar Pembinaan Petugas Ketertiban TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya di Graha YKP, Surabaya. 

Pembinaan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu akan digelar mulai Jumat (2/2/2024) sampai hari Senin (5/2).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menitipkan sejumlah pesan kepada mereka. 

Pertama, petugas ketertiban itu tugasnya adalah untuk menjaga bagaimana pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman di Kota Surabaya. 

Kedua, mereka diminta untuk bisa mengingatkan apabila ada saudara-saudaranya warga Surabaya yang ketika berada di TPS ada yang memfitnah atau pun ngomong yang tidak enak dan saling menjatuhkan, dan itu tidak diperbolehkan.

“Ketiga, saya mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Pilpres dan Pileg itu adalah kepentingan duniawi, sehingga jangan sampai merusak kepentingan akhirat. Jangan sampai pilihan-pilihan kepentingan dunia ini merusak hubungan kekeluargaan kita hubungan persaudaraan kita sampai dengan hari kiamat,” kata Wali Kota Eri.

Apalagi, lanjut dia, Kota Surabaya ini masih belum merdeka selama masih ada kemiskinan, selama masih ada stunting, dan selama masih ada yang putus sekolah. 

Makanya, di situlah sebenarnya tantangan bagi warga Kota Surabaya untuk terus menjaga guyub rukunnya, dan kekuatan gotong royongnya untuk tetap menjadi satu dalam merebut kemerdekaan. 

“Jadi, jangan sampai itu semua hilang hanya gara-gara kepentingan pemilu sesaat ini,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ia menitipkan Kota Surabaya kepada para petugas ketertiban TPS itu. 

Sebab, dia sangat yakin bahwa seluruh petugas ketertiban di TPS itu adalah orang-orang hebat, dan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah.

“Saya yakin beliau mendaftar menjadi petugas ketertiban TPS itu karena punya niat untuk menjaga Kota Surabaya agar tetap aman dan nyaman, sehingga saya titipkan kepada beliau-beliau itu Kota Surabaya supaya tetap aman dan nyaman sampai pemilu ini selesai. Surabaya tetap damai dan menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” kata dia.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa petugas ketertiban TPS ini akan tetap didampingi oleh petugas Satpol PP di lapangan. 

Namun, nantinya yang lebih banyak bergerak adalah petugas ketertiban TPS.

“Saya tambah bahagia karena yang menjaga TPS itu adalah orang-orang Surabaya sendiri karena saya sadar betul bahwa yang bisa menjaga Kota Surabaya adalah warganya sendiri, makanya saya titipkan Surabaya kepada mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan pembinaan petugas ketertiban TPS itu akan dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (2/2) sampai hari Senin (5/2). 

Petugas ketertiban yang akan diberi pembinaan itu sebanyak 16.334 petugas dengan jumlah TPS kurang lebih 8 ribu lebih TPS se-Kota Surabaya.

“Dalam sehari, akan ada dua sesi, yaitu dari pagi sampai sebelum duhur yang jumlahnya sekitar 2 ribuan, lalu dilanjutkan sesi kedua mulai pukul 13.00-16.00 WIB,” kata Fikser.

Adapun narasumber yang akan mengisi pembinaan itu berasal dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, KPU dan juga Bawaslu. 

Mereka akan mendapatkan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya di lapangan supaya bisa melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik dan benar.

“Kami juga nitip, selama pelaksanaan tugasnya nanti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan SK yang berlaku selama 1 bulan. Kita juga harus bersama-sama menjaga kesehatan kita,” imbuhnya.

Di samping itu, Fikser juga menambahkan bahwa mereka semua tidak hanya sekadar menjalankan tugas semata, namun mereka ini sedang menjalankan amanah besar. 

Karenanya, ia berharap mudah-mudahan pembinaan yang diberikan itu bisa memberikan wacana baru, ilmu dan pengalaman baru tentang bagaimana tugas dan fungsi petugas ketertiban TPS di lapangan.

“Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memanggil dua orang notaris terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP). 

Dua notaris itu dipanggil sebagai saksi.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, sebagai berikut, Lila Dewi Puspita (Notaris/PPAT), Esty Paranti (Notaris/PPAT)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Dia belum menjelaskan apa saja yang akan ditanyakan kepada dua orang saksi itu.

Sebagai informasi, Andhi Pramono (AP) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Andhi sudah menjalani persidangan kasus gratifikasi.

Andhi didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 58,9 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. 

Jaksa KPK membacakan rincian besaran gratifikasi Rp 58,9 miliar yang diterima Andhi. Uang itu terdiri atas Rp 50,2 miliar, USD 264.500 atau sekitar Rp 3,8 miliar, dan SGD 409 ribu atau sekitar Rp 4,8 miliar.

"Menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 50.286.275.189,79 dan USD 264.500 atau setara dengan Rp 3.800.871.000,00. serta SGD 409 ribu atau setara dengan Rp 4.886.970.000,00 atau sekira jumlah tersebut, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa," kata jaksa KPK dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (22/11/2023).



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Setelah dilakukan pemberangkatan oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, bantuan pangan dalam kegiatan bulan bakti TNI-Polri mulai disalurkan ke setiap rumah warga kurang mampu.

Pola penyaluran bantuan secara door to door pun dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Tujuannya, untuk memastikan jika penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Dandim menegaskan jika dirinya telah menginstruksikan personelnya untuk segera menyalurkan paket bantuan tersebut.

Tujuannya, adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 

“Paket bantuan dari Pangdam dan Kapolda, sudah disalurkan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” ucap Dandim. Sabtu (03/02/2024).

Selain memerintahkan personel untuk mendistribusikan paket bantuan itu, Letkol Arm Ketut juga menghimbau personelnya untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Sosialisasi itu, terkait sinergitas masyarakat dalam upaya ikut berpartisipasi menciptakan kondusifitas wilayah. 

“Sebab, masyarakat memiliki peranan penting dalam menciptakan keamanan wilayah,” ungkap Dandim.



Makassar - KABARPROGRESIF.COM Partai Golkar menggelar kampanye akbar bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo siap melanjutkan program Presiden Jokowi.

Kampanye akbar digelar di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/1/2024). Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia, Waketum Golkar Erwin Aksa dan Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat (Kalbar) Maman Abdurrahman hingga senior Golkar Sulsel Aksa Mahmud terlihat di atas panggung bersama Airlangga.

Kampanye diawali penampilan penyanyi Marion Jola. Airlangga kemudian muncul di atas panggung.


Kehadiran Airlangga disambut antusias para pendukungnya. Airlangga kemudian mengajak semua pendukungnya untuk datang ke TPS dan mencoblos pada 14 Februari 2024.


"Kita pilih pemimpin tanggal berapa? 14 Februari. Jangan lupa ke TPS. Ajak pacarnya, ajak mantan pacar juga," ujar Airlangga.


Airlangga mengajak warga memilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo merupakan figur yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi.


"Cari pemimpin yang terbukti. Saya dan Prabowo sama-sama di kabinet Jokowi. Jadi kita siap lanjutkan program Pak Jokowi," kata dia.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Surabaya Anas Karno, kian intensif blusukan kampung, memperkuat sosialisasi Pemilu ke masyarakat.

"Pemilu kian dekat. Tinggal beberapa hari lagi. Akan menjadi masalah serius kalau masyarakat tidak mengetahui jenis dan warna surat suara untuk apa," ujarnya.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya di TPS akan mendapat 5 surat suara. 

"Surat suara untuk Capres Cawapres wana abu-abu. Coblos nomor berapa..nomor berapa?," tanya Anas Karno.

"Nomor 3..Pak Ganjar Pranowo rambut putih," ujar ratusan ibu-ibu saat Anas Karno menggelar Sambung Roso di Medokan Semampir  pada Jumat (02/02/2023)

Lebih lanjut Anas Karno menjelaskan, surat suara untuk memilih Caleg DPR RI warna kuning. Surat suara warna merah untuk memilih Caleg DPD, surat suara warna biru untuk memilih Caleg DPRD Provinsi.

"Sedangkan surat suara warna hijau untuk memilih calon anggota DPRD kota atau kabupaten," imbuh Caleg incumbent DPRD Kota Surabaya nomor 3 Dapil 3 dari PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengatakan, tata cara mencoblos surat suara juga perlu disosialiasikan. Karena akan menentukan suara itu sah atau tidak saat dimasukkan ke kotak suara.

"Gunakan alat coblos yang sudah disediakan. Buka penuh satu persatu lipatan surat suara, agar ketika surat suara dicoblos tidak tembus ke lipatan. Untuk menghindari coblos dobel. Karena itu tidak sah," terang Anas. 

Anas Karno kembali mengatakan, memantapkan pengetahuan masyarakat terhadap tata cara dan proses mencoblos surat suara saat di TPS penting.

"Karena surat suara yang diterima nanti banyak yaitu jumlahnya 5. Kalau tidak di mantapkan, bisa jadi masyarakat bingung saat berada di bilik suara. Sehingga pilihan mereka tergopoh-gopoh," ujarnya.

Dari sejumlah perkampungan yang dikunjunginya melalui kegiatan Sambung Roso, Anas Karno mengatakan masih ada sebagian besar warga yang belum mengerti akan jenis surat suara dan cara mencoblos.

"Namun ada juga perkampungan warga mayoritas warganya mengerti. Kita mendorong agar penyelenggara Pemilu lebih masif lagi melakukan sosialisasi, lewat sumber daya yang dimiliki," pungkas Anas.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK masih mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI). 

KPK memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Oscar Primadi, untuk diperiksa sebagai saksi di kasus tersebut.

"Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, sebagai berikut, Oscar Primadi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Ali mengatakan ada satu saksi lainnya yang diperiksa hari ini selain Oscar. Saksi itu adalah Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri, Siti Fatimah Az Zahra.

Diketahui kasus korupsi APD terjadi saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, yakni pada 2020. Di masa sulit itu, APD menjadi barang yang sangat dibutuhkan bagi para tenaga medis.

KPK pun sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi APD tersebut. Tersangka dalam kasus ini lebih dari satu.

"KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11/2023).

Ali mengatakan nilai proyek kasus itu mencapai Rp 3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta set APD. Kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 625 miliar.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Batalyon Kendaraan Pendarat Amfibi 2 Marinir (Danyonranratfib 2 Mar) Letkol Mar Aloysius Yogandhi Nugroho, M.Tr.Opsla. beserta Prajurit mengikuti Apel Khusus yang dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir Kolonel Mar Muhammad Rizal di Lapangan Apel, Kesatrian Marinir Soepraptono, Semarung, Ujung, Surabaya, Jumat (02/02/2024).

Apel Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terbaru dan penekanan kepada prajurit terkait dengan kondisi dan perkembangan situasi di lingkungan Korps Marinir maupun nasional, khususnya terkait Netralitas TNI menjelang pelaksanaan Pemilu.

Dalam arahannya, Danmenkav 2 Marinir menyampaikan, kepada Perwira, Bintara dan Tamtama, saya ucapkan terimakasih karena telah sama-sama berjuang membangun Satuan Kavaleri Korps Marinir menjadi lebih maju, tingkatkan kedisiplinan dengan mengikuti peraturan yang berlaku serta menghindari pelanggaran, tidak terlibat pada judi online, bijak dalam mengartikan respect kepada senior dan senantiasa menjaga nama baik individu, satuan dan Korps Marinir.

Di samping itu, Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir berpamitan kepada seluruh prajuritnya untuk melaksanakan Pendidikan Reguler LII Staf dan Komando (Sesko) TNI  TA. 2024 kemudian akan menyerahkan jabatannya kepada Komandan Pasmar 2 yang rencana akan dilaksanakan esok harinya di Lapangan hitam Trian R. Suhadi Brigif 2 Mar Gedangan, Sidoarjo.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPW PKB Jawa Timur (Jatim), buka suara terkait Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang deklarasi mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Diketahui, PKB mengusung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), dalam pilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar 14 Februari 2024. Sekretaris DPW PKB Jawa Timur (Jatim), Anik Maslachah mengatakan, yang memiliki kewenangan memutuskan nasib Gus Muhdlor adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP). 

"(Keputuan terkait Gus Muhdlor) kewenangan DPP sehingga langsung ke DPP ya," ujar Anik ketika dikonfirmasi melalui pesan, Jumat (2/2/2024). 

Anik tak menjawab terkait ucapan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang menyebut Gus Muhdlor secara otomatis diberhentikan, setelah deklarasi mendukung pasangan nomor urut 2. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PKB Cak Imin menegaskan bahwa Gus Muhdlor resmi dipecat sebagai kader PKB usai menyatakan dukunganya ke Prabowo-Gibran. 

Pemecatan dilakukan karena Gus Muhdlor tidak patuh pada perintah partai yang seharusnya mendukung Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (Amin) pada Pilpres 2024. 

"Otomatis berhenti dari PKB, yah otomatis, karena tidak sesuai dengan perintah partai (mendukung Amin)," kata Cak Imim di Kota Serang, Jumat (2/2/2024). 

Cak Imin juga mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki bila Gus Muhdlor terlibat kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. 

"Ya biarkan saja, silahkan proses hukum secara objektif," ujar Cak Imin. 

Diketahui, Gus Muhdlor memimpin deklarasi dukungan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka, di Pondok Pesantren Bumi Shalawat, di Sidoarjo, Kamis (1/2/2024). 

Ribuan massa mayoritas kaos biru dan putih, tampak sudah tiba di parkir selatan Ponpes, Jalan Raya Lebo, Kecamatan Sidoarjo, sekitar pukul 15.00 WIB. 

"Indonesia sekarang sudah di rel pembangunan yang sangat baik, diakui enggak diakui. Jawa Timur (Jatim) hari ini sudah di rel pembangunan yang baik," kata Gus Muhdlor kepada massa. 


Dengan demikian, Gus Muhdlor menyebut calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto merupakan seorang yang pas menjadi pengganti Joko Widodo, menjadi presiden selanjutnya. 


"Ini pesan, pulang dari sini, lek ditakoni lapo wong (kalau ditanya kenapa orang) Sidoarjo kok kudu (harus) milih Prabowo, jawabane siji (jawabanya satu) nderek kiai, nderek kiai milih Pak Prabowo," ucapnya. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan kerja  Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman di ruang sidang wali kota, Jumat (2/2). 

Dalam kunjungan kerjanya kali, Wali Kota M. Tauhid Soleman bersama jajarannya perangkat daerah (PD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate disambut hangat oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta jajaran PD Pemkot Surabaya. 

Pada kesempatan ini, dua kepala daerah itu saling mengenalkan satu sama lain jajaran PD-nya masing-masing. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Kesehatan, hingga Direktur Utama PDAM Surya Sembada. 

Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik kedatangan rombongan Wali Kota M. Tauhid Soleman. Di momen ini, keduanya membahas penyelarasan sistem pemerintahan dari masing-masing kota. 

Karena penyelarasan sistem pemerintahan itu adalah bagian dari program kerja Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). 

Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI, tidak ingin ada kota di Indonesia yang perkembangannya maju sendiri atau tertinggal sendirian. 

“Maka keberhasilan sebuah kota itu, adalah keberhasilan semuanya. Sehingga apa yang bisa diterapkan di suatu kota, kelebihan itu, maka kita jadikan satu diberikan kepada APEKSI, dan dijalankan di semua kota yang ada. Sehingga APEKSI ini bermanfaat bagi kota-kota lainnya,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi kemudian berbagi ilmu. Ia memaparkan berbagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh jajaran PD Pemkot Surabaya. 

Mulai dari aplikasi untuk pelaku UMKM seperti e-Peken, kemudian pelayanan kesehatan e-Health, pelayanan untuk warga di aplikasi Wargaku, aplikasi pelayanan kependudukan e-Klampid, pelayanan investasi dan masih banyak lainnya. 

Setelah memaparkan berbagai sistem tersebut, Cak Eri mempersilahkan Wali Kota M. Tauhid Soleman beserta jajarannya untuk berkonsultasi, agar nantinya dapat diterapkan di Kota Ternate. 

Setelah itu, ia meminta kepada Sekda Kota Surabaya Ikhsan untuk menyiapkan tim pengembang dari ASN Pemkot dan perguruan tinggi.

“Saya berharap nanti Ternate ini bisa menjadi contoh, dan akan support penuh. Insyaallah setelah ini, saya bersama tim, akan berkunjung ke Ternate. Karena ini bukan lagi saya anggap bekerja, akan tetapi juga persaudaraan yang kuat antara Kota Surabaya dengan Kota Ternate,” ujarnya. 

Di samping itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, dalam kunjungan kerja kali ini ingin menilik potensi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, sehingga dapat diterapkan di Pemkot Ternate ke depannya. 

Menurut Wali Kota Tauhid, sistem pemerintahan Kota Surabaya layak dijadikan sebagai percontohan bagi kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. 

Wali Kota Ternate yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II APEKSI itu mengungkapkan, dirinya tertarik dengan sejumlah sistem yang dimiliki oleh Kota Surabaya untuk kemudian diterapkan di wilayah kerjanya. 

Diantaranya adalah, pengembangan big data, sistem pengelolaan sampah, dan sebagainya. 

“Mudah-mudahan ini (kunjungan kerja) adalah awal kita untuk membangun kota-kota. Mudah-mudahan cermin kebaikan yang sudah dibangun bagus oleh Surabaya, bisa diikuti oleh kota-kota lain,” pungkasnya.


Ternate - KABARPROGRESIF.COM Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Utara (Malut) resmi berganti.

Pergantian juru bicara kepolisian tersebut ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko didampingi Wakapolda, Brigjen Pol. Samudi dan seluruh pejabat utama (PJU) polda serta Kapolres jajaran, Jumat (2/2/2024).

Posisi Kabid Humas yang sebelumnya dijabat oleh Kombes. Pol. Michael Irwan Thamsil ini beralih ke AKBP. Bambang Suharyono. 

Michael Irwan digeser dengan posisi yang sama sebaga juru bicara di Polda Sulut.

Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko usai sertijab kepada sejumlah wartawan berharap, pejabat yang baru dilantik harus lebih berinovasi dari pejabat sebelumnya.

"Lebih kreatif dan inovatif dari pejabat sebelumnya," ungkap Kapolda.

Jenderal bitang dua itu menilai, Michael Irwan telah menjalankan tugasnya sebagai "lidah" Polda Malut dengan baik yang dibuktikan dengan dua kali menerima penghargaan. 

Karena itu, Midi meminta agar AKBP Bambang bisa mempertahankan prestasi pejabat sebelumnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive