Eks GM Antam Jadi Tersangka Baru Kasus Crazy Rich Surabaya, Ditahan Kejagung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan AHA, mantan General Manager Antam, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 1 PT Antam. AHA langsung ditahan.

"Bahwa hari Kamis, 1 Februari 2024, tim penyidik kejaksaan agung telah memanggil 7 orang saksi sehingga pada hari ini terhitung per hari ini jumlah saksi yang telah kami periksa ada 25 orang, satu di antaranya adalah saudara AHA selaku mantan general manager periode tahun 2018," ucap Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi, ketika ditemui di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

AHA lalu ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup. Penyidik juga melakukan tindakan penahanan 20 hari ke depan pada AHA setelah dinyatakan sehat.

"Setelah kami lakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, tim penyidik berkesimpulan terdapat cukup alat bukti untuk meningkatkan status yang bersangkutan sebagai tersangka," ucapnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, yang bersangkutan kemudian dengan penyidikan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang kejaksaan negeri Jakarta Selatan," tambahnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha properti di Surabaya atau crazy rich Budi Said sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia Butik Emas Logam Mulia Surabaya 1 PT Antam. Kejagung mengatakan Budi merekayasa transaksi jual-beli emas.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini bermula pada Maret-November 2018. Budi bersama-sama dengan oknum pegawai PT Antam kongkalikong merekayasa transaksi jual-beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditentukan seolah-olah ada pemotongan harga.

"Sekira bulan Maret 2018 sampai dengan November 2018, diduga tersangka bersama sama dengan Saudara EA, Saudara AP, Saudara EK, dan Saudara MD beberapa di antaranya merupakan oknum pegawai Antam," kata Kuntadi saat jumpa pers di kantornya, Kamis (18/1).

Read More

Danlanud Sam Ratulangi Ikut Sukseskan Program Ketahanan Pangan Wilayah Korem 131/Santiago

Minahasa - KABARPROGRESIF.COM Berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot C.P. Sinaga, S.E., M.Han., ikut serta menyukseskan Program Ketahanan Pangan di wilayah Korem 131/Santiago, tepatnya di Desa Tetey, Dimembe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (2/1/2024).

Adapun program ketahanan pangan yang dipimpin Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M., ini  diantaranya penanaman bibit kelapa, penaburan benih ikan, bakti sosial berupa penyerahan paket sembako dan bantuan dalam rangka percepatan penurunan stunting bagi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pangdam XIII/Merdeka mengatakan bahwa program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi tugas bersama, sehingga kolaborasi dan sinergitas antar institusi sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien, serta tetap sasaran.

"Mudah-mudahan kerja sama yang kita upayakan bersama hari ini dapat berjalan secara simultan di daerah-daerah yang lain, baik di wilayah Sulawesi Utara maupun di wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo," ujarnya.

Dalam program ketahanan pangan ini, telah disiapkan kurang lebih 30.000 ekor benih ikan nila dan 4.000 bibit pohon kelapa untuk kelompok tani, 300 paket sembako dan 50 paket bantuan dalam rangka penurunan stunting bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, S.E., M.Si., Danlantamal VIII Laksma TNI Noldy J Tangka S.A.P., M.Tr.(Opsla)., CHRMP., Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Wakhyono, S.Sos., M.I.P., Kabinda Sulawesi Utara Brigjen TNI Raymond Marojahan, serta tamu undangan lainnya.

Read More

Pemkot Surabaya Jaring 334 Pelanggar Buang Sampah Sembarangan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menjaring ratusan pelanggar pembuang sampah sembarangan dalam operasi yustisi. 

Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa operasi yustisi dilakukan di berbagai lokasi, baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pengintaian.

"Ada yang juga kita mengintai di lokasi-lokasi yang dikeluhkan masyarakat karena ada orang membuang sampah liar. Itu setiap bulan juga selalu ada kurang lebih 20-30 kejadian yang berhasil kita OTT (operasi tangkap tangan)," kata Dedik Irianto, Sabtu (3/2).

Penindakan pelanggaran sampah itu merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Data DLH Surabaya selama tiga bulan terakhir tahun 2023 mencatat, pada bulan Oktober ada 37 KTP yang dilakukan penindakan. 

Kemudian bulan November ada 48 KTP dan Desember ada 29 KTP. 

Sementara data total di tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Dedik menyebut, para pelanggar yang tertangkap tangan kemudian ditindak dengan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. 

Rata-rata, mereka didenda minimal Rp 75 ribu per orang. "Kalau itu untuk membuat unsur jera bagi masyarakat," ujar Dedik.

Dedik mengungkap bahwa pelanggar yang terjaring yustisi berasal dari berbagai daerah, baik yang ber-KTP Surabaya maupun non-Surabaya. 

Kebanyakan mereka membuang sampah di jalan atau di tepi jalan. 

"Jadi, denda melihat jenis sampah yang dibuang (volume). Paling sedikit denda Rp 75 ribu," tuturnya.

Menurut Dedik, operasi yustisi merupakan salah satu upaya DLH Surabaya untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan. 

Selain itu, DLH Surabaya juga melakukan sosialisasi secara intens sebagai upaya mencegah warga membuang sampah sembarangan.

"Operasi yustisi setiap bulan rata-rata 30 kali. Kita juga lakukan sosialisasi baik yang langsung menggunakan pengeras suara di keramaian maupun di taman-taman kita sosialisasikan," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya itu juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, terutama plastik. 

Ia menyebut, bahwa sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Surabaya mencapai 1500-1600 ton per hari.

"Untuk itu, jangan nyampah, bukan hanya membuang, tapi menahan, kalau memasak ya secukupnya saja, jangan banyak-banyak, kalau bisa makan habis, jangan menyisakan, jangan menyampah terlalu banyak," pesan dia.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Seperti mengikuti peraturan Wali Kota Surabaya yang melarang penggunaan tas kresek. 

"Di toko ritel modern sudah dilakukan, dan itu pengurangan cukup lumayan, kurang lebih 2 ton per hari, 2 ton dibandingkan 1.500 masih jauh," katanya.

Dedik mengungkapkan bahwa DLH Surabaya berencana mengusulkan perubahan Perda tentang pengelolaan sampah. 

Ia berharap, dengan perubahan Perda tersebut, bisa ada sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar buang sampah sembarangan. 

"Untuk total pendapatan 1 tahun (2023) dari Operasi Yustisi sebesar Rp 29 juta," pungkasnya.

Read More

KPK Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi di Kasus Korupsi Proteksi TKI Kemnaker

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK membantah kabar bahwa pemeriksaan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning merupakan bentuk kriminalisasi hukum. 

KPK menegaskan pemeriksaan Ribka tidak terkait dengan unsur politik.

"Kami ingin tegaskan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik apalagi kriminalisasi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ali menjelaskan, pemanggilan Ribka dinilai penting. Sebab, menurut dia, pihaknya mendapatkan informasi soal adanya perantara untuk rekomendasi vendor dan kontraktor untuk pengadaan proteksi TKI di Kemnaker.

"Kami memiliki informasi ada dugaan pihak tertentu dan menjadi perantara untuk mendapatkan rekomendasikan vendor maupun kontraktor, kemudian mengejarkan proyek pengadaan proteksi TKI di Kemnaker yang dugaannya kemudian bermasalah dengan kerugian negara," jelasnya.

Ali menuturkan kasus tersebut memang terjadi pada 2012. Namun, menurut dia, KPK baru menerima laporan pada 3 tahun yang lalu.

"Jadi betul waktunya 12 tahun, tahun 2012 tetapi masuk ke KPK-nya itu 2-3 tahun yang lalu sehingga KPK selesaikan laporan masyarakat itu," paparnya.

"Jadi bukan kasusnya sudah lama, kemudian KPK melakukan buka kembali, bukan, jadi waktu kejadian itu bicara norma hukum itu bahkan sampai 18 tahun kan. 18 tahun yang lalu kalau laporan masuk ke KPK hari ini, diselesaikan KPK per-hari ini bisa," lanjut dia.

Ali pun kembali menegaskan jika pemeriksaan Ribka tidak terkait dengan kriminalisasi. Ali menuturkan pemeriksaan itu murni sebagai proses penegakan hukum.

"Tidak ada kriminalisasi, ini murni proses penegakan hukum dan berulang-ulang kali sudah dijelaskan sudah disampaikan bahwa kami sedang menyelesaikan perkara ini karena ada laporan dari masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti, dengan dugaan kerugian negara," tuturnya.

Sebelumnya, Ribka diperiksa KPK terkait perkara korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang terjadi pada 2012. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemeriksaan Ribka sebagai bentuk kriminalisasi hukum.

"Nah, hari ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum, itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar-Mahfud, tetapi juga pada pasangan AMIN, yaitu Mbak Ribka Ciptaning ya, kemarin melaporkan kepada kami bahwa beliau diundang di KPK sebagai saksi karena Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI," kata Hasto saat jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Read More

Bakamla RI Targetkan Opini WTP pada Laporan Keuangan Tahun 2023

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Di awal bulan kedua Tahun 2024, Bakamla RI mengadakan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Bakamla RI Tahun Anggaran 2023. Kegiatan dipimpin oleh Sestama Bakamla RI Laksda TNI Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr.(Han)., di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024)

Mengawali kegiatan, pimpinan rapat membacakan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla. "Selamat datang kami ucapkan kepada Tim Pemeriksa BPK RI yang dalam waktu 65 hari ke depan akan menyelenggarakan salah satu tugas konstitusionalnya, yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Bakamla RI Tahun Anggaran 2023", ucap Laksda TNI Tatit.

Bakamla RI berkomitmen dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan untuk dapat dilaksanakan secara benar, transparan, akuntabel, tertib, dan terlebih lagi menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan. 

Komitmen tersebut terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Bakamla RI dari Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

"Kami bertekad, berupaya, dan berharap agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada jajaran Bakamla RI agar merespon dengan baik, membantu kelancaran berlangsungnya pemeriksaan, antara lain dengan menyiapkan dan memberikan setiap data yang diperlukan oleh tim pemeriksa, menyampaikan informasi yang benar dan akurat agar pemeriksaan dapat berhasil dan memberikan manfaat sesuai harapan kita bersama.", pungkas pimpinan rapat.

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Penanggung Jawab 2 BPK RI Pri Heriyanto, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., beserta jajaran, serta seluruh jajaran Eselon I, II, dan III Bakamla RI. Tak hanya itu, kegiatan juga dilaksanakan secara daring diikuti oleh para Komandan Kapal Negara dan para Kepala Stasiun Bakamla RI. 

Read More

KPK Cecar Putri Gubernur Maluku Utara soal Uang Panas yang Diterima Sang Ayah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba menerima uang panas dari sejumlah kontraktor. 

Abdul Ghani ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2023 lalu. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah mendalami dugaan aliran dana itu kepada puteri Abdul Ghani, Nurul Izzah Kasuba dan Inspektur Daerah Provinsi Malut, Nirwan Ali, Rabu (31/1/2024). 

"Hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka Abdul Gani dari berbagai pihak diantaranya dari para kontraktor," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/2/2024). 

Selain Nirwan, penyidik juga mencecar Pelaksana Tugas (Plt) Jadis Tata Ruang PUPR Provinsi Malut Yerrie Passilia, Direktur PT Prisma Utama Maizon Lengkong serta pihak swasta bernama Farid M. Imam. 

Sedianya, pada hari yang sama penyidik juga memeriksa istri Ketu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut Muhaikin Syarif , Olivia Bachmid sebagai saksi. 

"Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi. Segera dilakukan penjadwalan kembali," ujar Ali. Sebelumnya KPK juga memanggil lima direktur utama perusahaan tambang di Malut. 

Namun, hanya dua dari mereka yang memenuhi panggilan penyidik yakni, Direktur Utama perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo Wachjo dan Direktur Utama perusahaan tambang nikel Halmahera Sukses Mineral Ade Wirawan Lohisto. 

Keduanya dicecar mengenai penguasa izin usaha pertambangan di Maluku Utara. 

"(Didalami juga) dugaan adanya aliran uang untuk tersangka Abdul gani dalam pengurusan dimaksud,” lanjut Ali.

Read More

Satgas Pam Puter Simeulue Cut Yonif 112/DH Melaksanakan Pembersihan Pantai Di Simeuleu Cut

Simeulus - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pam Puter Simeulue Yonif 112 Dharmajaya melaksanakan Kegiatan pembersihan pantai sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperindah kawasan wisata di Pulau Simeulue, Jumat (02/02/2024).

Dansatgas Letda Inf Mokhammad Adrin mengatakan bahwa kegiatan pembersihan pantai ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas Pam Puter Simeulue terhadap lingkungan sekitar. 

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan pulau Simeulue Cut.

Personel Satgas Pam Puter Simeulue yang tergabung dalam Yonif 112/DH dengan sigap membersihkan pantai dari berbagai macam sampah plastik dan limbah lainnya. Personel Satgas Yonif 112/DH bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membersihkan pantai dan mengumpulkan sampah-sampah yang ada.

Danyonif 112/DJ Letkol Inf Muhidin, S.H. mengatakan, dengan adanya kegiatan pembersihan pantai selerti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang dapat merusak ekosistem laut. 

Semoga kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan pantai.

Dengan demikian, Satgas Pam Puter Simeulue melalui Yonif 112/DJ terus aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan demi menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Pulau Simeulue. Ujar Danyonif 112/DJ

Read More

Dukung Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024, Forum Santri dan Ulama Jatim Gelar Dialog Kebangsaan di Ponpes Al Amin, Situbondo

Situbondo - KABARPROGRESIF.COM Forum Santri dan Ulama kembali mengadakan Dialog Kebangsaan dengan tema" Santri Bicara Demokrasi".

Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Amin, Jati banteng Situbondo, Jum'at (2/2).

Hadir dalam kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut Pengasuh Ponpes Al Amin, dan dua nara sumber yakni Ustadz Nur Hasan (Ketua FKDT) dan Ustadz Fairizal Ridho serta sejumlah ratusan santri dan alumni. 

Kyai Syamsul Arifin dalam sambutannya menyampaikan perlunya wawasan kebangsaan yang menitik-beratkan cinta tanah air dan bangsa.

Salah-satunya diwujudkan dengan mengadakan dialog kebangsaan seperti ini, agar santri atau alumni pondok pesantren mengetahui perkembangan politik atau pemilu.

"Sangat senang dan semangat terhadap kegiatan semacam ini supaya santri tahu mana wakil-wakil yang akan kita pilih untuk memimpin bangsa negara kita selama lima tahun kedepan. Siapa figur-figur calon Presiden yang layak untuk kita pilih," kata Kyai Syamsul Arifin dalam rilisnya, Sabtu (3/2).

Sementara Ustadz Nurhasan mengatakan yang harus di pilih dalam Pilpres kedepan adalah paslon yang mengerti kehendak masyarakat, terutama memiliki kedekatan dengan santri dan ulama.

"Pak Ganjar ini walau pun nasionalis juga dekat dengan santri dan ulama, dan mempunyai pengalaman jadi DPR dan Gubernur, proses pencalonannya juga bagus tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang seperti kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi dipakai untuk membuka jalan untuk Paslon tertentu. Maka rekam jejak Paslon ini penting untuk kita lihat," tegasnya.

Maka dari itu pilihan santri adalah Paslon nomer 3 Ganjar-Mahfud.

"Pak Mahfud ini dari Madura ini yang paling penting kalau ada orang madura mengapa milih yang lain," paparnya.

Sedangkan Fairizal Ridho mengatakan hal yang paling penting dipahami adalah kontek hukum terkait dengan tiga paslon capres dan cawapres.

"Misalnya telah terjadi pemanfaatan kekuasan dalam hukum di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi yang  mana menjadi alat untuk membuka jalan kepada putra Presiden Jokowi dengan membuat peninjauan kembali tentang umur paslon yang semstinya 40 tahun, lalu dengan berbagai cara untuk meloloskannya ditambah pasal dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya bisa memenuhi persyaratan capres dan cawapres. Yang walaupun pada akhirnya Ketua MK dipecat dengan pasal etik. Ini sesungguhnya pembajakan hukum di dalam Konstitusi negara kita. Nah kita harus mampu memilih paslon yang mampu menegakkan konstitusi di Indonesia," ungkapnya.

Ustadz Asy'ri menambahkan capres yang hari ini mempunyai konsen dalam penegakan hukum adalah Cawapres nomer urut 3.

"Bapak Prof Mahfud. Beliau adalah Pendekar Hukum yang mesti kita jadikan tauladan, beliau telah berhasil membaca arah hukum dan menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia dan beliau kebetulan menjadi kontestan Paslon No. 3 bersama Bapak Ganjar," ujarnya.

lebih lanjut Ustadz Asy'ari mengatakan masyarakat harus memilih pasangan calon yang mempunyai manfaat besar untuk bangsa Indonesia. 

"Paslon 1 dan Paslon 2 baik. baik tetapi mash mempunyai banyak isu- isu yang kontra produktif untuk bangsa kita, ada kasus kejahatan HAM, penyahgunaan kekuasaan dan lain lain. Terakhir hasil pilihlah Paslon yang terbaik untuk bagsa Indonesia khususnya Madura," harapnya.

Gus Hasun menyampaikan bahwa Prof. Mahfud adalah putra Madura tentunya ini adalah pilihan terbaik yang menjadi harapan baru untuk Indonsia lebih baik.

"Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menjadi pilihan tarbaik untuk masyarakat Indonesia," inginnya.

Forum Dialog Kebangsaan diakhiri bersama-sama menyatakan dukungan kemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud. 

"Kemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Polri Optimis Bos Gerbong Narkoba Jaringan Internasional Bisa Tertangkap Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penyidik Bareskrim Polri masih melakukan pencarian terhadap gembong narkoba terbesar se-Indonesia, Fredy Pratama. Polisi meyakini Fredy Pratama masih berada di Thailand.

“Jadi kita tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama. Keberadaan Fredy Pratama masih kita yakinkan ada di Thailand,” kata Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Fredy Pratama merupakan buron polisi sejak 2014. 

Pria yang memiliki nama samaran ‘The Cassanova’ ini juga telah dimasukkan dalam red notice oleh Interpol melalui Divisi Hubinter Polri.

Bareskrim Polri berkoordinasi intens dengan badan antinarkoba Amerika Serikat (DEA) serta Kepolisian Thailand (Royal Thai Police) untuk melacak keberadaan Fredy Pratama ini.

“Mohon doanya insyaallah di 2024 ini Fredy Pratama dan asetnya bisa diungkap,” imbuhnya.

Sembunyikan Uang Pakai Crypto Currency

Sebelumnya, Brigjen Mukti mengungkapkan modus operandi jaringan Fredy Pratama dalam menyembunyikan uang hasil kejahatan. Bukan pakai rekening di bank, tapi menggunakan crypto currency.

“Memang banyak operandi baru seperti modus keuangan mereka sudah lakukan dengan cara lain tidak lagi melalui rekening, tapi jalur melalui crypto currency, ini kita sedang dalami kembali,” jelas Mukti Juharsa.

Polisi juga saat ini masih menelusuri aset-aset jaringan Fredy Pratama lainnya. Polisi meyakini masih banyak aset jaringan Fredy Pratama yang disembunyikan para pelaku.

“Tim ini tidak akan pernah berhenti untuk terus menghalau barang-barang yang masuk melalui jaringan Fredy Pratama, termasuk aset-asetnya akan kita tracing terus,” imbuhnya.

Mukti mengatakan pihaknya akan terus melacak aset kekayaan hasil penjualan narkoba jaringan Fredy Pratama, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kami mohon doanya insyaallah di tahun 2024 semua aset jaringan Fredy Pratama baik di dalam maupun luar kita akan lakukan penyitaan,” tuturnya.

Hingga saat ini Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menangkap 46 orang tersangka dalam jaringan Fredy Pratama. Fredy Pratama saat ini masih terus dikejar.

Read More

Lantamal VII Gelar Penyuluhan Tentang Bahaya Penyakit DBD Berikut Cara Pencegahannya

Kupang - KABARPROGRESIF.COM Musim penghujan yang sedang berlangsung menyebabkan nyamuk Aedes Aegypti sebagai penyebab penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) berkembang biak dengan pesat, untuk itu Lantamal VII melalui Diskes Lantamal VII menggelar Penyuluhan tentang Bahaya Penyakit DBD serta cara pencegahannya  bertempat di Klinik Pratama BP Osmok, Jl. Yos Sudarso, No. 5, Kupang, NTT.

Acara yang dipimpin  langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Laksamana Pertama (Laksma) TNI I Putu Darjatna, M.Tr.Opsla, turut dihadiri Wadan Lantamal VII, Para PJU Danlantamal VII serta segenap warga Komplek TNI AL Osmok.

Letda Laut (K) dr. Zulkifli Sianturi sebagai pemateri menyampaikan bahwa DBD merupakan penyakit yang dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi yang pada umumnya disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot, dan tulang serta nyeri di bagian belakang mata. 

Beberapa upaya pengendalian dapat dilakukan di antaranya yaitu, memberantas sarang nyamuk dengan 3M (Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penampungan air dan Mendaur ulang barang bekas), menggunakan lotion anti nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, tidak menggantung baju, menggunakan kelambu serta menyebar larvasida selain itu salah satu upaya pengendalian DBD yang sedang dalam uji coba adalah penyebaran nyamuk Wolbachia. 

Selanjutnya  Danlantamal VII berharap melalui penyuluhan ini, dapat meningkatkan kesadaran sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan Prajurit dan PNS  Lantamal VII tentang bahaya penyakit DBD serta langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan sehingga dapat terhindar dari penyakit mematikan ini. 

Read More

Cegah Putus Kuliah, Anas Karno: Mahasiswa Surabaya Segera Akses BeSmart

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menggelar Reses Jaring Aspirasi masyarakat di kampung Klampis Semalang 1, yang dihadiri sedikitnya 200 warga.

Pada kegiatan tersebut, legislator Fraksi PDIP itu, mendorong warga Surabaya agar memanfaatkan Beasiswa Pemuda Tangguh, yang dibuka pendaftarannya hingga tanggal 4 Februari 2024. 

Hal itu disampaikan Anas Karno untuk menjawab permintaan sebagian besar warga, yang menginginkan mendapat bantuan pendidikan tingkat perguruan tinggi.

"Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya menyediakan program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk 3500 mahasiswa Surabaya," jelasnya.

Lebih lanjut Anas menambahkan, Beasiswa Pemuda Tangguh merupakan kebijakan pemerintahan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji melalui Disbudporapar kota Surabaya, yang di dukung Ketua DPRD Adi Sutarwijono. Untuk mencegah mahasiswa Surabaya putus kuliah.

"Program ini dialokasikan dalam APBD 2024, untuk menyejahterakan warga Surabaya lewat bantuan pendidikan. Jadi silahkan segera dimanfaatkan program tersebut," terangnya.

Pendaftaran dilakukan melalui laman http://besmart.surabaya.go.id/ hingga 4 Februari 2024. 

Program ini berlaku untuk mahasiswa yang memiliki KTP Surabaya dan menjalani studi di perguruan tinggi negeri.

Mahasiswa yang lolos seleksi mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semesternya. 

Selain itu, penerima beasiswa akan mendapat bantuan biaya hidup sebesar Rp 500 ribu selama 10 bulan hingga dana penunjang kuliah sebesar Rp 750 ribu/semester.

Syarat Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya 2024:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya.

2. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

3. Tidak sedang mendapat beasiswa dari instansi lain.

4. Diprioritaskan untuk mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.

5. Mengunggah file persyaratan berformat JPG/JPEG/PNG maksimal ukuran 1 MB, seperti:

Scan foto berukuran 4x6.

Scan KTP Surabaya.

Scan Kartu Keluarga.

Scan bukti telah diterima PTN bagi mahasiswa baru baik jalur SNBP/SNBT/Mandiri.

Scan sertifikat prestasi (bagi jalur non-akademik)

Scan transkrip nilai dan KRS semester berjalan bagi mahasiswa semester 2 ke atas.

Surat Pernyataan tidak sedang mendapat beasiswa pendidikan lain termasuk KIP dan PIP atau dari instansi lainnya.

Menyertakan surat keterangan keluarga miskin dari Dinas Sosial Surabaya yang bisa diunduh melalui https://dinassosial.surabaya.go.id/pelayanan atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan.

6. Pendaftaran dilakukan melalui laman https://besmart.surabaya.go.id/mahasiswa/login.

Read More

Bareskrim Sita Total Aset Rp 422 M Jaringan Fredy Pratama

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri masih terus melacak aset-aset milik jaringan gembong narkoba Fredy Pratama. Sejauh ini, Polri telah menyita senilai Rp 440 miliar aset milik jaringan Fredy Pratama.

"Total penyitaan aset tahun 2023 Rp 422,2 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Aset-aset itu antara lain berupa apartemen, tanah dan bangunan, uang cash, uang di rekening bank, serta sejumlah kendaraan bermotor yang disita dari beberapa lokasi.

Mukti mengatakan pihaknya sata ini masih terus menelusuri aset jaringan Fredy Pratama. 

Ia meyakini masih ada aset lain yang masih disembunyikan oleh jaringan Fredy Pratama ini.

"Kita telah melakukan tracking aset-aset Fredy Pratama, yang sekarang belum sempat sempat kita lakukan penyitaan, kami mohon doanya insyaallah di tahun 2024 semua aset-aset jaringan Fredy Pratama baik di dalam maupun di luar negeri bisa kita lakukan penyitaan," bebernya.

Ia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan Kepolisian Thailand (Royal Thai Police) untuk melacak aset Fredy Pratama di Thailand.

"Kita akan lakukan penyitaan, kita sudah bicara dengan Royal Thai Police bahwa masih banyak aset-aset yang ada di Thailand (yang disembunyikan) dengan modus operandi baru," katanya.

Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengungkap harapan jajarannya dapat menangkap Fredy pada tahun ini. Dia mengatakan gembong narkoba skala internasional itu masih berada di Negeri Gajah Putih, Thailand.

"Jadi kita tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama. Keberadaan Fredy Pratama masih kita yakinkan ada di Thailand," kata Brigjen Mukti kepada wartawan, Kamis (1/2).

Fredy sudah hampir satu dekade diburu polisi Indonesia. Fredy kerap berada di luar Indonesia dan menjalankan operasi peredaran narkoba di Indonesia melalui orang-orang yang dipercayanya.

Hingga saat ini Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menangkap 46 orang tersangka dalam jaringan Fredy Pratama. Terbaru, sebanyak 8 orang jaringan Fredy ditangkap jajaran Polda Lampung.

Read More