Kampanye, PPP Optimistis Raih Satu Fraksi di DPRD Kota Tangsel

Tangsel - KABARPROGRESIF.COM Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis mampu meraih 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024. 

Optimisme tersebut terbentuk karena warga Tangerang Selatan (Tangsel) cukup antusias hadir di acara Kampanye Akbar PPP.

"Namun 2024 ini kita bertekad untuk mendapatkan 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan dan 1 kursi di DPRD Provinsi Banten serta 1 kursi di DPR RI. Dengan kampanye yang menghadirkan kurang lebih 5.000 orang kami meyakini Periode 2024-2029 kita bisa memperoleh 1 fraksi," ungkap Ketua DPC PPP Kota Tangsel Tri Susanto dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Hal itu diungkapkan Tri yang juga caleg Dapil Ciputat Timur saat Kampanye Akbar PPP di Tangsel.

Berdasarkan catatan sejarah, Tri mengatakan PPP Tangsel pernah memperoleh 2 kursi di Pemilu 2014. Namun, pada 2019, PPP Tangsel justru kehilangan kursi.

"Alhamdulillah, PPP menjadi satu-satunya partai yang mengadakan Kampanye Akbar di Kota Tangerang Selatan yang dihadiri caleg-caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tangerang Selatan," ujar Tri.

Sementara itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengapresiasi sambutan masyarakat Tangerang Selatan yang antusias hadir dalam kampanye Akbar PPP.

"Melihat pergerakan struktural partai, semangat para kader dan antusiasme masyarakat terhadap PPP, kami meyakini PPP minimal mendapatkan 1 fraksi untuk DPRD Kota Tangerang Selatan," kata Awiek.

Dalam kesempatan yang sama, caleg Dapil Ciputat Timur Subur Septian merasa bangga dengan para kader PPP Kota Tangsel. Sebab PPP mampu menyelenggarakan kampanye akbar di wilayah Kota Tangerang Selatan.

"Alhamdulillah, meskipun saat ini kami tidak memiliki kursi, PPP bisa mengadakan kampanye terbuka," tutupnya.

Read More

Antisipasi Petugas KPPS Sakit, Dinkes Surabaya Siagakan Nakes dan Hotline 24 Jam

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Nakes itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit atau kelelahan. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Surabaya akan memfasilitasi tim mobile nakes untuk memantau warga yang bertugas di TPS. 

Tak hanya itu, Dinkes Surabaya juga menghimbau kepada jajaran puskesmas untuk siaga, pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga (ketika sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik, Senin (5/2).

Nanik mengungkapkan, sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, Dinkes Surabaya turut melakukan skrining kesehatan untuk petugas KPPS. 

Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Nantinya, puluhan ribuan petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Surabaya.

Ia memastikan, nakes di masing-masing wilayah puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Sehingga, ketika ada petugas TPS yang mengalami sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. 

“Jadi, nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” pungkasnya.

Read More

Sidang DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya pada hari ini, Senin (5/2). 

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," kata Heddy.

DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

DKPP menjelaskan pengadu tidak terima karena KPU telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden.

Para pengadu berpendapat KPU harus mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. 

Putusan MK menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Namun, pada praktiknya, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK itu. 

Alhasil, Gibran yang masih berusia 36 tahun pun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah.

"Tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022, seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis," kata DKPP.

"Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu," imbuhnya.

Sementara itu komisioner KPU Idham Holik mengatakan pihaknya sudah memproses pencalonan berdasarkan aturan yang berlaku.

"KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan," kata Idham.

Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.

Pasal 11 huruf a berbunyi:

"Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan"

Huruf c berbunyi:

"...melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"

Pasal 15 huruf c berbunyi:

"Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;"

Adapun Pasal 19 huruf a:

"Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;"

Read More

Kapolres Sumbawa Pimpin Upacara Setijab PJU Dan Kapolsek

Sumbawa - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin S.I.K, M.I.P, memimpin upacara serah terima jabatan PJU dan juga Kapolsek di Lapangan Wicaksana Laghawa Polres Sumbawa, Sabtu (03/02/24) pagi.

Upacara sertijab ini diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Sumbawa, Kapolsek jajaran, anggota Polri dan ASN Polres Sumbawa serta sejumlah perwira yang melaksanakan sertijab.

Untuk diketahui, para perwira yang bergeser jabatan, yakni AKP Satrio SH yang semula menjabat sebagai Kasat Pol Airud menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Logistik, menggantikan AKP Sumardi S.Sos, sedangkan AKP Sumardi S.Sos menggantikan posisi AKP Satrio SH sebagai Kasat Pol. Airud.

Kemudian Kasat Intelkam, Iptu Awaluddin S.AP MM.Inov digeser menjadi Kapolsek Utan menggantikan Iptu Ma’ruful Amaly SH. Sedangkan Iptu Ma’ruful Amaly SH ditarik menjadi Kasat Intelkam.

Sedangkan AKP Wayan Sada Suitra SH dari Polres Bima Kabupaten dipercaya menjabat sebagai Ps. Kapolsek Alas Polres Sumbawa.

Ditemui di sela-sela acara pisah sambut, Kapolres Sumbawa mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada para PJU dan Kapolsek dan berharap agar dapat segera menyesuaikan diri. terima kasih atas kinerja dan dedikasinya yang tinggi dalam bertugas.

“jelang pencoblosan tinggal menghitung hari, tugas keamanan selama tahapan pemilu harus kita antisipasi bersama”, pinta Kapolres memgakhiri sambutan singkatnya.

Read More

Menteri BUMN Erick Thohir Respons Langkah Ahok Mundur dari Komut Pertamina

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) demi mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD supaya menang Pilpres 2024.

Ia mengklaim mundurnya Ahok tidak akan berdampak apalagi menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/2).

Erick juga bersuara soal pilihan Ahok mundur karena Ganjar-Mahfud. Menurutnya, itu pilihan politik dan bagian dari kebebasan demokrasi.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick mengatakan sejumlah pentolan BUMN banyak yang memilih mundur dari jabatan karena alasan serupa.

"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Ahok mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pada akhir pekan lalu demi mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. 

Ia mengunggah foto surat pengunduran dirinya di media sosial. Dalam unggahan itu dia menyatakan ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politiknya.

Usai mundur, Ahok langsung menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2). 

Di sana dia mengungkap sudah lama ingin mundur dari Pertamina namun tertunda lantaran jadwal RUPS molor.

Ahok mengatakan menunggu RUPS digelar karena ingin poin-poin tertentu disepakati lebih dulu, salah satunya tentang penetapan target Pertamina.

"Saya di situ (RUPS) sudah masukkan, tahun ini (2024) Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya mesti saya taruh di RUPS," kata Ahok.

"Dan juga waktu kita tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam (Pertamina). Nah, itu sudah dilantik (Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin), makanya saya berani lepas (mundur dari Komut)," ucap Ahok.

Read More

PDIP Surabaya Latih Kader dan Warga Sukolilo-Tenggilis Jadi Saksi Militan untuk GaMa di TPS

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PDIP Surabaya menyiapkan ribuan saksi Pemilu 2024, dengan menggelar pelatihan serentak di seluruh kelurahan dan kecamatan se Surabaya, pada Minggu (04/02/2024). 

Ribuan saksi ini akan ditempatkan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk mengawal berlangsungnya proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Kita menyiapkan 16.334 saksi. Termasuk di Kecamatan Sukolilo dan Tenggilis. Kita pastikan di tiap TPS ada 2 saksi PDI Perjuangan, yang mengawal agar proses Pemilu berlangsung jujur dan adil," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Surabaya Anas Karno, usai berkeliling membuka pelatihan saksi di wilayah Kecamatan Tenggilis dan Sukolilo.

Anas Karno kembali mengatakan, sesuai arahan Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, ribuan saksi ini diberikan materi-materi pokok, untuk mengetahui dan mengerti proses Pemilu di TPS. Mulai dari dibukanya TPS sampai selesai penghitungan suara. 

"Mereka dilatih cermat menilai suara sah, dan yang tidak sah. Kemudian cermat dalam menghitung suara. Mereka ini saksi militan dari kader PDIP dan masyarakat, yang mengawal suara rakyat untuk PDIP dan Ganjar-Mahfud," terangnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengatakan, saksi PDIP akan berjuang melawan upaya-upaya manipulasi suara. Demi tegaknya konstitusi dan kedaulatan rakyat.

"Sebagian besar saksi PDIP sudah berpengalaman mengikuti gelaran Pemilu. Sehingga pelatihan saksi serentak ini menjadi pemantapan bagi yang sudah berpengalaman," pungkas Anas Karno yang saat ini menjadi Caleg incumbent PDIP nomor 3 Dapil 3.

Sementara itu Ketua PAC PDIP kecamatan Tenggilis Mardiono mengatakan, konsolidasi saksi secara intensif terus dilakukan lewat pertemuan langsung atau melalui alat komunikasi.

"Kita sudah siap. Para saksi adalah ujung tombak mengawal suara rakyat di TPS," pungkasnya.

Read More

Presiden Jokowi Minta Projo Cabut Laporan Polisi ke Butet

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi meminta kepada relawannya dan sesama relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya agar mencabut pelaporan terhadap Butet Kartaredjasa ke Polda DIY. 

Budi menyebut hal ini merupakan perintah langsung dari Jokowi.

"Bapak Presiden Jokowi meminta agar Projo atau relawan Jokowi untuk mencabut pelaporan Pak Butet ke polisi," kata Budi kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Menkominfo ini mengatakan Jokowi berpesan agar relawannya tak membuat keramaian di publik. 

Dia menyebut Jokowi yang dianggap dihina justru tidak mengambil proses hukum padahal pasal itu berlaku delik aduan.

"Kata Bapak Presiden, jangan bikin ramai di publik. Pak Presiden Jokowi yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi kok. Lagi pula ini delik aduan," kata Budi.

Jokowi, kata Budi, menekankan bahwa Butet merupakan seorang kawan. Dia pun meminta para relawan Jokowi agar menjaga suasana yang kondusif.

"Apalagi, kata Pak Presiden Jokowi kalau Pak Butet itu kan kawan kita sendiri. Jadi kita bangun suasana kondusif dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa," ujar Budi.

Butet Kartaredjasa diketahui dilaporkan ke Polda DIY karena dianggap menghina Presiden Jokowi. 

Laporan itu dibuat relawan Projo, Sedulur Jokowi, Arus Bawah Jokowi, dan didampingi TKD Prabowo-Gibran.

Ketua Projo DIY, Aris Widi Hartanto, mengatakan pelaporan ini didasari ucapan Butet pada acara kampanye Ganjar-Mahfud di Wates, Kulon Progo, pada 28 Januari lalu. 

Menurutnya, ucapan Butet menghina presiden.

"Dari video yang beredar mas Butet terbukti melakukan upaya melakukan penghinaan terhadap bapak Jokowi yang sebetulnya itu tidak elok dilakukan oleh budayawan," kata Aris, dilansir detikJogja, Selasa (30/1).

"Bagian yang mengatakan Pak Jokowi sebagai binatang itu," imbuhnya.

Adapun pelaporan itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. 

Dalam bukti pelaporan itu, disebutkan Butet dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Read More

Ketua Bhayangkari Cabang Polres Polman Melaksanakan Kegiatan Bazar

Polman - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Alun alun Tomadio Campalagian Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman, Minggu (4/2).

Kegiatan Bazar Bhayangkari Cabang Polman dan Bhayangkari Ranting Campalagian.

Hadir dalam Bazar murah Bhayangkari Cabang Polman dan Bhayangkari Ranting Campalagian sbb Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Polman Ibu. Devi Anjar, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Polman Ibu. Dita Ujang, Ibu Ketua Bhayangkari Ranting Campalagian Ibu Lenny Frans, Kapolsek Campalagian Akp Frans Geradus, Ibu2 Pengurus Bhayangkari Cabang Polman, Ibu2 Pengurus Bhayangkari Ranting Campalagian

Ketua Bhayangkari Cabang Polres Polman mengatakan giat Bazar yg diadakan Bhayangkari Cabang Polman dan Bhayangkari Ranting Campalagian untuk membantu masyarakat membeli bahan pokok yg murah dan terjangkau.

Adapun kebutuhan bahan pokok yg dijual yaitu Beras 5 kg , Gula Pasir 1 kg , Telur/1 rak ,Minyak kelapa, Paket Wins.

“Dalam keterangannya dilihat dari antusiasnya masyarakat yang ingin belanja diacara bazar tersebut setidaknya bisa membantu masyarakat yang membeli bahan Pokok yang murah dibanding harga umum dipasaran.” Ungkap Ibu Ketua Cabang Bhayangkari cabang Ibu Devi Anjar.

Read More

Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pengedar dan Tiga Pengguna Narkoba Di Jalan Ileng

Belawan - KABARPROGRESIF.COM Satuan Narkoba (Sat Narkoba) Polres Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pengedar dan tiga pengguna narkoba di Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau. 

Tersangka yang berhasil ditangkap adalah Fahrul (25) sebagai pengedar, serta Saipul (36), Badrul (24), dan Rozi (19) sebagai pengguna. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP., melalui Kasat Narkoba, AKP Abdi Harahap, SH., memberikan keterangan terkait penangkapan tersebut.

“Penangkapan ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di sekitar Jalan Ileng. Berdasarkan informasi tersebut, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan operasi penggerebekan.” Kata Kasat Narkoba.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menangkap Fahrul, seorang pengedar yang diduga menjadi sumber peredaran narkoba di wilayah tersebut. 

Selain itu, tiga orang pengguna narkoba, Saipul, Badrul, dan Rozi, juga berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

Berbagai barang bukti berhasil diamankan dari tangan para tersangka, di antaranya adalah satu bungkus besar dan dua plastik klip yang diduga berisi sabu, tiga bungkus plastik klip kosong, dua buah pipet yang ujungnya runcing, satu unit timbangan digital, satu unit handphone merek Itel warna biru, serta uang tunai sebesar Rp. 265.000,- yang diduga hasil penjualan narkoba.

“Saat ini, seluruh tersangka sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.” Sambung Kasat Narkoba

Kapolres Pelabuhan Belawan menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Pelabuhan Belawan guna menciptakan lingkungan yang bersih dari bahaya narkotika.

Read More

PD Pasar Surya Surabaya Berikan Kemudahan Pengurusan Buku Stand

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Kota Surabaya, terus berupaya menggeliatkan kegiatan perpasaran di pasar-pasar yang dikelola. 

Salah satunya dengan terobosan mempermudah para pedagang mendapatkan Buku Pemakaian Hak Tempat Usaha (BPHTU) yang diterapkan di Pasar Dupak Rukun.

Di pasar yang dikenal dengan sebutan pasar loak ini, banyak pedagang sudah menempati stan, namun belum memegang BPHTU. 

Kini untuk mendapatkan BPHTU tersebut, pembayarannya bisa dilakukan selama 24 bulan.

“Harusnya cash, BPHTU-nya baru diterbitkan. Kini bisa diangsur selama dua tahun,” kata Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo, Senin (5/2).

Agus Priyo menjelaskan, bagi pedagang yang ingin mengikuti program ini diminta segera mendaftar atau mendatangi unit kantor pasar setempat. 

Setelah itu, tim PD Pasar Surya akan melakukan pengecekan luas stand. Setelah itu baru diketahui nilai BPHTU (kerap disebut buku stand) yang harus dibayar.

“Setelah itu silakan pembayarannya bisa dilakukan selama dua tahun, kemudian buku stand-nya diberikan,” jelasnya.

Ia mengatakan, masa berlaku buku stand itu sampai tahun 2033. Nah, selain lain melakukan pengecekan, pihaknya akan melakukan verifikasi. 

Yakni, PD Pasar Surya bakal melakukan pengecekan data apakah pedagang memiliki tunggakan Iuran Layanan Pasar (ILP) atau tidak.

“Bagi yang ada tunggakan harus dilunasi dulu. Bagi yang tidak ada tunggakan, setelah dua tahun itu, buku stand akan dicetak dan diberikan pada pedagang yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menjabarkan BPHTU merupakan salah satu geliat perpasaran. Dengan memegang buku itu, pedagang telah memiliki legalitas menempati standnya. 

Artinya, pedagang memiliki ketenangan dan kenyamanan berjualan di pasar.

“Sebaliknya, kalau bukunya belum diterbitkan, legalitasnya menempati stand belum ada, meski sudah ditempati bertahun-tahun,” terangnya.

Berapa biaya untuk mendapatkan buku stand? Agus Priyo menjabarkan, nominalnya tergantung luasan stand. 

“Jadi nanti harus diukur dulu luas stand-nya. Setelah itu dikalikan nilai per meternya,” jawab dia.

Sementara itu, salah satu pedagang Dupak Rukun, H Muafi menyatakan dukungan program untuk mendapatkan buku stand selama dua tahun. 

“Saya rasa teman-teman pedagang akan banyak yang mau,” katanya.

H Muafi menyebut, saat ini sudah ada sekitar 50 pedagang yang sudah siap mengikuti program ini. 

Nama-nama itu sudah diserahkan ke PD Pasar Surya untuk diverifikasi. Ia berharap, verifikasi tersebut tidak lama, dan pengecekan di lapangan segera bisa dilakukan.

“Kalau sudah ada langkah konkret di lapangan, teman-teman biasanya akan tertarik. Selain itu kami juga akan membantu mensosialisasikan ini kepada para pedagang,” pungkasnya.

Read More

Aksi Kebersihan Kali, Prajurit Yonmarhanlan X Laksanakan Karya Bakti Bersihkan Sungai

Jayapura - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menyuarakan aksi bersih kali kepada masyarakat sekitar, prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) X Jayapura Pasmar 3 melaksanakn kegiatan Karya Bakti Pembersihan Sungai dari sampah plastik yang dilaksanakan di Sungai Anafre, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Sabtu (03/02/2024).

Mengantisipasi terjadinya banjir dan wabah penyakit merupakan tujuan utama dilaksanakannya Kegiatan Karya Bakti Pembersihan Sungai. 

Aksi gotong royong bersih sungai diikuti prajurit TNI-Polri dan masyarakat sekitar Sungai Anafre. 

Semangat prajurit TNI-Polri dan masyarakat sekitar untuk membersihkan sungai adalah sebagai wujud untuk menciptakan sungai yang bersih dan terhindar dari sumber penyakit serta terjadinya banjir.

Ditempat terpisah, Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) X Jayapura Pasmar 3 Letkol Marinir Muhammad Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa aksi bersih kali merupakan wujud aksi untuk menyuarakan sungai bersih kepada masyarakat sekitar. 

"Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat akan sungai yang bersih akan meningkat dan tentunya lingkungan yang nyaman, bersih dan terhindar dari sumber penyakit akan kita rasakan bersama," tambahnya.

Read More

KSAU Resmikan Satuan Radar 221 Pacitan, Alutsista Penting TNI AU

Pacitan - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo meresmikan satuan radar baru, Satuan Radar 221 Unit Radar Pacitan di Ngliyep, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024). 

Dalam sambutannya, Fadjar mengatakan bahwa peresmian radar medium range ini bagian dari upaya TNI melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

“Kebutuhan untuk memodernisasi alutsista, khususnya di bidang pertahanan udara sudah menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan nasional,” kata Fadjar, dikutip dari Youtube Airmen TV TNI AU, Jumat (2/2/2024). 

KSAU menambahkan bahwa penempatan radar di Ngliyep ini berdasarkan kajian dari Mabes TNI AU. 

“Selain untuk operasi pertahanan udara, radar ini juga untuk latihan operasi udara,” ucap Fadjar. Fadjar juga mengatakan bahwa radar tersebut merupakan alutsista penting bagi TNI AU. 

“Ini alutsista TNI AU yang penting dan juga mari kita kenalkan TNI AU kepada masyarakat Pacitan,” kata Fadjar.

Adapun radar RAT-31 DL/M ini merupakan produksi bersama PT LEN dan perusahaan asal Italia Leonardo S.p.A. 

Radar ini termasuk kategori medium long range, mengusung teknologi tiga dimensi yang mencakup Range, Azimuth, dan Height dengan kemampuan pengawasan dan memiliki jangkauan hingga 400 kilometer serta ketinggian deteksi 30.500 meter. 

Siaran pers Dinas Penerangan TNI AU menulis, radar ini diklaim dapat mendeteksi kehadiran peluru kendali (rudal) balistik dan telah dilengkapi perangkat untuk menghadapi peperangan elektronika. 

Read More