Dukung Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Majelis At Taqiyah Ponorogo

Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim terus melakukan pengutan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini, penguatan dukungan untuk memenangkan paslon Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Majelis At Taqiyah Ds. Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan dikomandani Ustadz Muhammad Sholeh, sowan Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim tersebut diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Majelis At Taqiyah Ds. Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Kyai Ahmad Masyhudi, Minggu (4/2).

Saat bertemu, Ustadz Muhammad Sholeh menanyakan kepada Kyai Ahmad Masyhudi tentang situasi masyarakat Ponorogo menjelang Pemilu 2024.

Serta dalam Pilpres 2024 ini, siapa Paslon yang perlu didukung?

Mendapat pertanyaan tersebut Kyai Ahmad Masyhudi mengatakan bahwa masyarakat Ponorogo masih adem ayem.

"Insyaallah tetap konsusif dalam menghadapi Pemilu 2024, karena mereka sudah mempunyai pilihan sendiri-sendiri dan tidak ada gesekan yang parah sehingga misalnya menimbulkan bentrok fisik, tidak ada," kata Kyai Ahmad Masyhudi dalam rilisnya, Senin (5/2).

Menurut Kyai Ahmad Masyhudi Paslon yang layak dipilih adalah Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud.

Sebab Ganjar-Mahfud memiliki komitmen integritas dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena beliau bersih punya visi dan misi yang jelas, Pak Mahfud orangnya tegas untuk membela kebenaran," jelasbya.

Tak hanya itu, lanjut Kyai Ahmad Masyhudi, Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud merupakan oaslon yang paham akan kondisi dan keadaan bangsa dan negara Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pasangan yang komplit dan keduanya saling melengakapi. Pak Ganjar Mahfud. Paslon yang diharapkan mampu menjawab problem bangsa di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia," paparnya.

Bahkan Kyai Masyhudi mengaku hanya Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud menjadi harapan penyelesaian semua persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia.

"Dari ketiga ketiga Paslon Capres Cawapres tersebut. Paslon nomer 3 Ganjar-Mahfud ialah harapan satu-satunya Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 yang mampu memimpin bangsa dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)," ungkapnya.

Makanya Kyai Ahmad Masyhudi mengajak masyarakat Ponorogo khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar-Mahfud Pasti Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Eks KSAD Dudung Respons Megawati yang Singgung TNI-Polri: Harusnya BIN Juga Dong

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman merespons soal pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait TNI-Polri dan ASN. 

Ia menilai pernyataan Megawati tendensius karena sampai saat ini TNI dan Polri berkomitmen menjaga netralitas.

"Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya. Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," kata Dudung kepada wartawan usai debat capres di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," tambahnya.

Dudung mengatakan, Megawati seharusnya menyebutkan semua aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjaga netralitas, termasuk juga BIN. 

Megawati, katanya, tidak menyinggung soal netralitas BIN.

"Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ucapnya.

Saat ditanyai apakah BIN tidak netral, Dudung menjelaskan kenyataan tersebut soal pakta integritas Kabinda Papua. 

Dirinya melanjutkan bahwa belum ada bukti bahwa TNI-Polri tidak netral.

"Pernyataan tentang kabinda itu salah satu, itu darimana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya. Saya yakin TNI-Polei nggak usah takut," sebutnya.

Sebelumnya, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi atau Awiek menjelaskan terkait pernyataan Megawati tersebut. 

Dia heran lantaran pernyataan Megawati dianggap merendahkan atua menghina TNI-Polri.

"Menghinannya di mana, ya memang akun-akun medsos yang nggak bertanggungjawab itu kan seringkali memutarbalikkan fakta," ucap Awiek.

Awiek menilai Megawati hanya mengingatkan TNI-Polri dan ASN agar menjaga netralitas. 

Menurutnya, Megawati hanya mengingatkan agar TNI-Polri dan ASN tidak menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti rakyat.

"Yang disampaikan Bu Megawati mengingatkan TNI dan Polri termasuk ASN untuk menjaga netralitas, jangan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menakut-nakuti rakyat, itu hal yang bagus sebenarnya," ujar dia.

Awiek menyebut pernyataan Megawati di acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud juga sebagai warning. 

Dia menyampaikan Megawati mencoba mengingatkan tugas TNI-Polri dan ASN sebagai abdi negara dan abdi rakyat.

"Mereka itu siapa? Mereka itu abdi negara yang mengabdi kepada negara, itu maksudnya, mereka itu siapa? Abdi rakyat, abdi negara yang harus mengayomi rakyat, bukan mengintimidasi rakyat. Maka yang kemarin disampaiakn lebih kepada psywar, warning, agar TNI-Polri sesuai dengan koridornya," tuturnya.

Read More

AKBP Jerrold Hendra Yosef Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Polres Karanganyar

Karanganyar - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy memimpin serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira di Aula Wira Pratama I Mapolres Karanganyar, Minggu (4/2/2024).

Wakapolres Karanganyar, Kompol Muh Rikha Zulkarnain mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan dengan mengikuti Sepimmen Polri.

Posisi Wakapolres Karanganyar kini diisi oleh Kompol Mardiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polres Karanganyar. 

Jabatan Kabagops Polres Karanganyar kini dijabat oleh AKP Lukman Tri Nofianto.

Kemudian Kasatreskrim Polres Karanganyar kini dijabat oleh AKP Bondan Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Unit 4 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jateng.

Sedangkan AKP Setiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Karanganyar kini menempati jabatan baru sebagai Paur Subbagsrabang Bagstrajemen Rorena Polda Jateng.

Selanjutnya, AKP Imam yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Humas Polres Karanganyar pindah tugas menjadi perwira di Polres Blora.

Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah memberikan pengabdiannya di Polres Karanganyar.

Kemudian kepada para pejabat baru, terangnya, selamat bergabung dan segera menyesuaikan dengan dinamika di Kabupaten Karanganyar.

Memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengembangkan karir dan mengemban tanggung jawab dalam tugas baru,” katanya.

Dia menuturkan, tahapan kampanye terbuka Pemilu 2024 sebentar lagi akan selesai dan dilanjutkan dengan masa tenang.

Oleh karena itu, Kapolres Karanganyar berharap para pejabat baru dapat segera menyesuaikan sehingga dapat menjalankan tanggung jawab baru dengan sebaik-baiknya.

“Pejabat baru cepat menyesuaikan dengan dinamika di Karanganyar yang dinamis, sebentar lagi kampanye terbuka selesai akan masuk masa tenang.

Kita akan droping pasukan untuk pengamanan di TPS,” terangnya.

Read More

Putusan DKPP Minta KPU Tindaklanjuti Putusan MK No 90 Sudah Sesuai Konstitusi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan KPU RI sudah sesuai dengan konstitusi. 

DKPP menyatakan KPU menjalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi," bunyi pertimbangan putusan DKPP, Senin (5/2/2024).

"Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi," imbuhnya.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir.

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP yang disiarkan di YouTube DKPP, Senin (5/2/2024).

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," imbuhnya.

Read More

Bupati Ketapang Lantik 5 Pejabat di Jelai Hulu

Ketapang - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 5 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dilantik pada Sabtu (03/02/2024), di Kantor Camat Jelai Hulu. 

Pelantikan itu dipimpin oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan didampingi Sekda Ketapang, Alexander Wilyo.

“Pelantikan hari ini merupakan pelantikan yang kedua dilaksanakan di luar Kota Ketapang,” ujar Bupati Martin memberikan sambutannya.

Lebih lanjut dikatakannya, makna pelantikan ini bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan semata, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembang dan pemberdayaan potensi diri.

Lebih lanjut Martin menuturkan, bahwa pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Jelai Hulu, diantaranya peningkatan Jalan Tanjung - Periangan, rehab Jembatan Sungai Pengrawan, Dusun Pengrawan, Desa Teluk Runjai, dan Jembatan Rangka Baja Periangan.

Bupati Ketapang Lantik 5 Pejabat di Jelai Hulu 2 Bupati juga berpesan kepada pejabat yang dilantik agar dapat menjalankan fungsi dalam memimpin serta memotivasi setiap ASN yang berada dalam pengawasan, melalui kepeloporan dalam bidang kerjasama dan tugas, pengembangan keteladanan dalam menjalankan nilai dasar, kode etik dan perilaku.

“Maksimalkan ASN maupun non ASN yang ada dan jadilah sebagai motivator, inspirator serta mediator bagi mereka,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Seth Arel sebagai Camat Jelai Hulu, Dartani sebagai Sekretaris Camat Jelai Hulu, Silvanus Subarto sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Jelai Hulu, Antik Aneka sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Jelai Hulu dan Andi Kurniawan sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Nanga Tayap.

Turut hadir dalam pelantikan itu para asisten, staff ahli, kepala OPD, PKK, Dharma Wanita, para kades Kecamatan Jelai Hulu, Staf Kecamatan Jelai Hulu dan lainnya.

Read More

Menko Perekonomian Airlangga Bagikan Pupuk Murah ke Petani di Bekasi

Bekasi - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Minggu (4/2) memberikan pupuk non subsidi dengan harga murah kepada petani di Bekasi. 

Program ini diharapkan dapat meringankan beban dan meningkatkan pendapatan petani.

Airlangga mengatakan masalah pertanian menjadi perhatian utama pemerintah. Ketersediaan pupuk murah diharapkan dapat membantu petani saat musim tanam sedang berlangsung.

"Pemerintah melihat tahun kemarin ada El Nino, sekarang sudah masuk musim tanam, maka pupuk harus tersedia. Apalagi di Jawa Barat ada Pupuk Kujang. Bagi warga Jawa Barat pupuk tidak boleh kurang, pupuk harus ada," kata Airlangga dalam acara Gebyar Diskon Pupuk di Gudang Lini III Cikarang Bekasi (Pupuk Indonesia/PKC/C375), Jawa Barat, Minggu (4/2/2024).

Acara Gebyar Diskon Pupukdiselenggarakan Pupuk Indonesia selama periode Januari-Februari 2024. 

Ini merupakan titik ke 29 dari 42 titik kabupaten di Indonesia yang menjadi sasaran.

Dalam kesempatan ini petani bisa membeli nitrea pupuk urea dan pupuk NPK Phonska Plus sebesar Rp 270 ribu saja untuk 1 karung 25 kg, dari harga normal Rp 450 ribu. Dengan demikian terdapat potongan harga 40%.

"Ada 1.000 kupon diskon 40%. Saya berharap dengan adanya diskon pupuk, petani bisa lebih mendapatkan keuntungan," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan itu, salah satu petani bernama Kirun mengaku sangat terbantu dengan adanya program tebus murah ini. Program ini diakui bisa mengurangi sedikit bebannya.

"Ya senang lah ya, sangat membantu. Selain ada program pupuk subsidi, juga ada program tebus murah ini. Kan uang buat beli pupuk bisa untuk keperluan lain kalau begini," ucap Kirun.

Dalam acara ini, Airlangga ditemani Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Pj Gubernur Jawa Barat Dani Ramdan, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily, hingga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin.

Read More

Kompol Sony Laway Serahkan Jabatan Danyon C Pelopor Kepada Dansat Brimob Polda Kaltim

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai S.I.K., M.H. pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim oleh Kompol Sony Laway, S.I.K., Rabu (31/01/2024).

Bertempat di Lapangan Apel Mako Satuan Brimob Polda Kaltim.

Upacara Serah Trima Jabatan Komandan Batalyon C Pelopor tadi berjalan dengan lancar Hingga Selesai.

Dalam arahannya, Kombes Pol Andy Rifai S.I.K., M.H mengatakan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan memelihara dinamika organisasi Di Brimob Polda Kaltim khususnya.

“Sertijab tidak semata mata seremonial saja akan tetapi memberikan jabatan dan tanggung jawab secara berjenjang dan menambah wawasan serta pengalaman guna meningkatkan tugas yang diemban kedepannya demi meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi,” ucap Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai S.I.K,. M.H.

Komandan Satuan Brimob Kombes Pol Andy Rifai S.I.K,. M.H menambahkan, Rotasi jabatan di jajaran Satbrimob polda Kaltim ini merupakan upaya nyata pimpinan dalam merespon tuntutan tugas yang semakin berat sejalan dengan berkembangnya teknologi yang harus diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan yang luas guna memberikan peningkatan etos kerja kepada personil korps Brimob Polda Kaltim

“Saya ucapakan terimakasih kepada Danyon C Pelopor Kompol Sony Laway SIK atas dedikasi dan loyalitas dalam bertugas Selama Menjadi Danyon C Pelopor,” tuturnya.

Read More

Kampanye, PPP Optimistis Raih Satu Fraksi di DPRD Kota Tangsel

Tangsel - KABARPROGRESIF.COM Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis mampu meraih 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024. 

Optimisme tersebut terbentuk karena warga Tangerang Selatan (Tangsel) cukup antusias hadir di acara Kampanye Akbar PPP.

"Namun 2024 ini kita bertekad untuk mendapatkan 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan dan 1 kursi di DPRD Provinsi Banten serta 1 kursi di DPR RI. Dengan kampanye yang menghadirkan kurang lebih 5.000 orang kami meyakini Periode 2024-2029 kita bisa memperoleh 1 fraksi," ungkap Ketua DPC PPP Kota Tangsel Tri Susanto dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Hal itu diungkapkan Tri yang juga caleg Dapil Ciputat Timur saat Kampanye Akbar PPP di Tangsel.

Berdasarkan catatan sejarah, Tri mengatakan PPP Tangsel pernah memperoleh 2 kursi di Pemilu 2014. Namun, pada 2019, PPP Tangsel justru kehilangan kursi.

"Alhamdulillah, PPP menjadi satu-satunya partai yang mengadakan Kampanye Akbar di Kota Tangerang Selatan yang dihadiri caleg-caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tangerang Selatan," ujar Tri.

Sementara itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengapresiasi sambutan masyarakat Tangerang Selatan yang antusias hadir dalam kampanye Akbar PPP.

"Melihat pergerakan struktural partai, semangat para kader dan antusiasme masyarakat terhadap PPP, kami meyakini PPP minimal mendapatkan 1 fraksi untuk DPRD Kota Tangerang Selatan," kata Awiek.

Dalam kesempatan yang sama, caleg Dapil Ciputat Timur Subur Septian merasa bangga dengan para kader PPP Kota Tangsel. Sebab PPP mampu menyelenggarakan kampanye akbar di wilayah Kota Tangerang Selatan.

"Alhamdulillah, meskipun saat ini kami tidak memiliki kursi, PPP bisa mengadakan kampanye terbuka," tutupnya.

Read More

Antisipasi Petugas KPPS Sakit, Dinkes Surabaya Siagakan Nakes dan Hotline 24 Jam

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Nakes itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit atau kelelahan. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Surabaya akan memfasilitasi tim mobile nakes untuk memantau warga yang bertugas di TPS. 

Tak hanya itu, Dinkes Surabaya juga menghimbau kepada jajaran puskesmas untuk siaga, pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga (ketika sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik, Senin (5/2).

Nanik mengungkapkan, sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, Dinkes Surabaya turut melakukan skrining kesehatan untuk petugas KPPS. 

Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Nantinya, puluhan ribuan petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Surabaya.

Ia memastikan, nakes di masing-masing wilayah puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Sehingga, ketika ada petugas TPS yang mengalami sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. 

“Jadi, nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” pungkasnya.

Read More

Sidang DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya pada hari ini, Senin (5/2). 

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," kata Heddy.

DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

DKPP menjelaskan pengadu tidak terima karena KPU telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden.

Para pengadu berpendapat KPU harus mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. 

Putusan MK menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Namun, pada praktiknya, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK itu. 

Alhasil, Gibran yang masih berusia 36 tahun pun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah.

"Tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022, seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis," kata DKPP.

"Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu," imbuhnya.

Sementara itu komisioner KPU Idham Holik mengatakan pihaknya sudah memproses pencalonan berdasarkan aturan yang berlaku.

"KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan," kata Idham.

Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.

Pasal 11 huruf a berbunyi:

"Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan"

Huruf c berbunyi:

"...melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"

Pasal 15 huruf c berbunyi:

"Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;"

Adapun Pasal 19 huruf a:

"Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;"

Read More

Kapolres Sumbawa Pimpin Upacara Setijab PJU Dan Kapolsek

Sumbawa - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin S.I.K, M.I.P, memimpin upacara serah terima jabatan PJU dan juga Kapolsek di Lapangan Wicaksana Laghawa Polres Sumbawa, Sabtu (03/02/24) pagi.

Upacara sertijab ini diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Sumbawa, Kapolsek jajaran, anggota Polri dan ASN Polres Sumbawa serta sejumlah perwira yang melaksanakan sertijab.

Untuk diketahui, para perwira yang bergeser jabatan, yakni AKP Satrio SH yang semula menjabat sebagai Kasat Pol Airud menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Logistik, menggantikan AKP Sumardi S.Sos, sedangkan AKP Sumardi S.Sos menggantikan posisi AKP Satrio SH sebagai Kasat Pol. Airud.

Kemudian Kasat Intelkam, Iptu Awaluddin S.AP MM.Inov digeser menjadi Kapolsek Utan menggantikan Iptu Ma’ruful Amaly SH. Sedangkan Iptu Ma’ruful Amaly SH ditarik menjadi Kasat Intelkam.

Sedangkan AKP Wayan Sada Suitra SH dari Polres Bima Kabupaten dipercaya menjabat sebagai Ps. Kapolsek Alas Polres Sumbawa.

Ditemui di sela-sela acara pisah sambut, Kapolres Sumbawa mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada para PJU dan Kapolsek dan berharap agar dapat segera menyesuaikan diri. terima kasih atas kinerja dan dedikasinya yang tinggi dalam bertugas.

“jelang pencoblosan tinggal menghitung hari, tugas keamanan selama tahapan pemilu harus kita antisipasi bersama”, pinta Kapolres memgakhiri sambutan singkatnya.

Read More

Menteri BUMN Erick Thohir Respons Langkah Ahok Mundur dari Komut Pertamina

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) demi mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD supaya menang Pilpres 2024.

Ia mengklaim mundurnya Ahok tidak akan berdampak apalagi menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/2).

Erick juga bersuara soal pilihan Ahok mundur karena Ganjar-Mahfud. Menurutnya, itu pilihan politik dan bagian dari kebebasan demokrasi.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick mengatakan sejumlah pentolan BUMN banyak yang memilih mundur dari jabatan karena alasan serupa.

"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Ahok mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pada akhir pekan lalu demi mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. 

Ia mengunggah foto surat pengunduran dirinya di media sosial. Dalam unggahan itu dia menyatakan ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politiknya.

Usai mundur, Ahok langsung menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2). 

Di sana dia mengungkap sudah lama ingin mundur dari Pertamina namun tertunda lantaran jadwal RUPS molor.

Ahok mengatakan menunggu RUPS digelar karena ingin poin-poin tertentu disepakati lebih dulu, salah satunya tentang penetapan target Pertamina.

"Saya di situ (RUPS) sudah masukkan, tahun ini (2024) Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya mesti saya taruh di RUPS," kata Ahok.

"Dan juga waktu kita tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam (Pertamina). Nah, itu sudah dilantik (Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin), makanya saya berani lepas (mundur dari Komut)," ucap Ahok.

Read More