Parkir Liar Resahkan Masyarakat, DPRD Surabaya Minta Dishub Segera Menertibkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Banyaknya parkir liar terutama di sekitar minimarket ternyata cukup meresahkan masyarakat di Kota Surabaya

Keresahan tersebut ternyata hingga terdengar di lembaga legislatif Surabaya.

Makanya DPRD Surabaya meminta agar juru parkir tersebut ditertibkan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz, mengatakan, ia meminta kepada Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya, harus menertibkan keberadaan parkir liar di minimarket tersebut.

“Di minimarket masih banyak yang menarik tarif parkir ke pengunjung, padahal semestinya tidak boleh dibebankan. Sebab, pengelola minimarket sudah membayar pajak parkir ke pemkot. Ini yang harus ditertibkan,” kata Mahfudz, Senin (5/2).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, selain mendorong dishub untuk menertibkan, pihaknya juga meminta pengelola atau pemilik minimarket untuk tegas mengusir juru parkir liar yang nangkring. 

Tak kalah penting, lanjut Mahfudz, masyarakat turut pro aktif dengan tidak memberikan biaya parkir liar tersebut. 

“Sebenarnya bagus untuk mengantisipasi aksi curanmor, tapi terkadang cara jukir liar ini meresahkan masyarakat, memaksa meminta biaya parkir dengan marah-marah. Ini yang disesalkan,” tandasnya.

Mahfudz menambahkan, selain parkir liar di minimarket yang meresahkan, juga masih banyak parkir liar di tepi jalan umum (TJU) yang perlu ditertibkan dan dilakukan pengelolaan.

Sebab menurutnya, kalau keberadaan parkir liar tersebut dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan memberikan pemasukan yang cukup membanggakan. 

Hanya saja, selama ini Pemkot Surabaya terkesan membiarkan dan cenderung tidak mengurusnya dengan baik.

“Karena kalau ditertibkan, secara otomatis ada peningkatan pendapatan dari sektor parkir. Ini yang kita minya ke dishub untuk memetakan titik parkir tepi jalan umum yang potensial,” pungkasnya.

Read More

Loloskan Pendaftaran Gibran, Ketua KPU RI Dijatuhi Sanksi Etik Berat oleh DKPP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan vonis terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya, terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Dalam sidang yang digelar Gedung DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024, DKPP memutuskan Ketua KPU RI dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. 

Karena itu, DKPP menjatuhkan saksi berupa peringatan keras kepada para teradu.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," lanjutnya.

Selain Hasyim Asy'ari, anggota KPU RI lainnya yang disanksi peringatan adalah Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ungkap Heddy.

Sebagai informasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lainnya diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Sementara itu, kuasa hukum pelapor nomor perkara 135, Sunandiantoro mengaku kecewa karena Ketua KPU RI dan enam anggota lainnya hanya dijatuhi sanksi peringatan. 

Menurutnya, teradu Hasyim Asy'ari harusnya dicopot dari jabatannya seperti perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Alasan Sunandiantoro, Ketua KPU RI terbukti melanggar kode etik atas penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres. 

Bahkan, ia menilai pendaftaran Gibran itu cacat hukum dan etik. 

"Majelis Hakim DKPP sudah membacakan putusan bahwa Komisioner dinyatakan melanggar Kode Etik atas penerimaan Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian terbukti dan jelas bahwa Gibran telah mengakibatkan beberapa Lembaga Tinggi Negara rusak dan orang-orang didalamnya dinyatakan melanggar etik," kata Sunandiantoro dalam rilisnya, Senin (5/2).

Pengacara asal Banyuwangi ini menambahkan, berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP seharusnya Komisioner KPU diberhentikan secara tidak hormat. 

Hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 37 ayat huruf (b) bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. 

Sebelumnya, kata Sunandiantoro, MK juga dinyatakan melanggar etik. Kini, meskipun Komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik, namun DKPP hanya memberikan Peringatan Keras. 

Menurutnya, seharusnya Komisioner KPU diberhentikan dari jabatannya karena sebelumnya sudah mendapatkan peringatan keras.

"Tentunya kami kecewa, DKPP hanya memberikan Peringatan Keras Terhadap Komisioner KPU. Seharusnya menurut kami Komisioner KPU diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah terang dan jelas melanggar etik. Namun kami berterimakasih karena masih ada lembaga di negara ini yang menyatakan Komisioner KPU melanggar kode etik.

Dengan keputusan DKPP ini, Sunandiantoro berharap kepada rakyat Indonesia bahwa pemilihan presiden ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga ke depan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan serta menjunjung tinggi konstitusi. 

Oleh karena itu, kita harus memilih Presiden yang benar-benar memiliki etika dan moral, menjunjung tinggi konstitusi serta menghormati hukum sebagai panglima dalam setiap proses penyelenggaraan. 

Sementara itu, terkait dengan pendaftaran pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran karena mengandung unsur melanggar kode etik yang dilakukan oleh KPU dan juga mengandung unsur cacat formil, cacat etik dan cacat hukum serta cacat prosedur, maka ia mendesak KPU untuk memperbaiki surat penetapan pasangan calon yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2024.

"Jika KPU tidak segera memperbaiki maka akan menjadi preseden buruk. Kita tahu seharusnya pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan ditolak sebagai peserta pada Pilpres 2024, artinya secara administratif KPU seharusnya segera mencabut surat penetapan pasangan calon dan melakukan perbaikan  sehingga hanya ada 2 Paslon yaitu pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin," pungkas Sunandiantoro.

Read More

Airlangga Bantah Bansos Masuk Kantor Golkar DIY

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah bantuan sosial (bansos) yang dituding masuk dan ditampung di kantor DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut hasil temuan TPN Ganjar-Mahfud.

"Tidak ada," ucap Airlangga singkat usai menghadiri debat Pilpres terakhir di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Airlangga menjelaskan bansos sepenuhnya untuk masyarakat sebab anggarannya diambil dari uang rakyat. Dia juga membantah ada salah satu pihak yang mengklaim hal itu.

Dia memastikan bansos juga diterima masyarakat secara tepat sasaran. Pihaknya berjanji akan memperbaiki distribusinya jika dinilai kurang tepat sasaran.

"Tepat sasaran, ada yang belum diterima diperbaiki," kata dia.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, sebelumnya mengatakan menerima laporan soal dugaan keberadaan bansos di kantor DPD Golkar DIY. Hasto meyakini praktik politisasi bansos juga terjadi di daerah-daerah lain.

Hasto menyatakan akan menggandeng Timnas Amin dan melawan dugaan praktik penyalahgunaan bansos tersebut.

"Hari ini kami menemukan banyak bansos yang masuk ke kantor DPD Golkar, pasti di daerah lain juga akan banyak. Ini memerlukan kerja sama. Maka tim hukum ini bertemu untuk sama-sama menegakkan bahwa pemilu yang jujur," ucap Hasto jelang debat pilpres terakhir di Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Read More

Kapolri Komitmen Kawal Pembangunan IKN Tepat Waktu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya, Kapolri menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan dan agenda pembangunan IKN. 

Tujuannya adalah agar proses pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu, sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“TNI-Polri berkomitmen akan terus memberikan kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan dan agenda pembangunan IKN agar dapat berjalan lancar serta tepat waktu demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Kapolri melalui akun instagramnya, Jumat (2/2/2024).

Kapolri juga mengungkapkan bersama Panglima TNI turut mendampingi Presiden RI dalam peluncuran Nusantara Green Logistic Hub (PT. POS Indonesia).

Acara tersebut juga mencakup groundbreaking untuk Masjid Negara, Gedung Kantor Otorita IKN, Beranda Nusantara Memorial Park, Jambuluwuk Hotel & Resort, Gedung Lembaga Penjamin Simpanan, Pembangunan Sentra Unggul Nusantara (SUN) HUB, Nusantara Warehouse Park, serta peninjauan Studio siaran RRI dan Training Camp PSSI di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Kapolri, langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan dan keterlibatan Polri dalam mendukung proyek strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara, mencerminkan kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Read More

TKN Nyatakan Putusan DKPP Tak Sebut Pendaftaran Prabowo-Gibran Tidak Sah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres. 

TKN Prabowo-Gibran menekankan putusan itu tak menyebutkan bahwa pendaftaran Prabowo dan Gibran maju sebagai kandidat pilpres tidak sah.

"Bahwa Putusan DKPP tidak ada kaitannya secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo-Gibran, karena bukan sebagai Terlapor atau turut Terlapor. Putusan DKPP juga tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Habiburokhman menghormati putusan DKPP tersebut. Namun dia mengatakan bahwa putusan itu tidak bersifat final.

"Kami menghormati putusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam UU Pemilu. Namun perlu dipahami bahwa putusan DKPP sebagaimana diatur Pasal 458 UU Pemilu tidak lagi bersifat final, karena sudah dapat menjadi objek PTUN sebagaimana diputus oleh Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, putusan DKPP lebih mempermasalahkan hal teknis pendaftaran. 

Dia pun menegaskan Prabowo-Gibran berhak mendaftar ke KPU RI merujuk pada konstitusi.

"Putusan DKPP ini lebih terkait persoalan teknis pendaftaran, komisioner KPU kena sanksi karena melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran substantif. Intinya berdasarkan konstitusi Prabowo-Gibran berhak mendaftar, justru kalau tidak diberikan kesempatan mendaftar maka akan terjadi pelanggaran konstitusional. Kalau saja waktu itu KPU tidak menerima pendaftaran mereka justru terancam sanksi lebih berat," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini kemudian mengungkit revisi Peraturan KPU (PKPU) soal pendaftaran syarat capres sudah disetujui bersama DPR pada 31 Oktober 2023.

"Perlu diketahui bahwa Revisi PKPU terkait pendaftaran syarat capres sudah disetujui oleh Komisi II DPR RI pada raker 31 Oktober 2023," kata dia.

Read More

Dukung Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Majelis At Taqiyah Ponorogo

Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim terus melakukan pengutan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini, penguatan dukungan untuk memenangkan paslon Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Majelis At Taqiyah Ds. Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan dikomandani Ustadz Muhammad Sholeh, sowan Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim tersebut diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Majelis At Taqiyah Ds. Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Kyai Ahmad Masyhudi, Minggu (4/2).

Saat bertemu, Ustadz Muhammad Sholeh menanyakan kepada Kyai Ahmad Masyhudi tentang situasi masyarakat Ponorogo menjelang Pemilu 2024.

Serta dalam Pilpres 2024 ini, siapa Paslon yang perlu didukung?

Mendapat pertanyaan tersebut Kyai Ahmad Masyhudi mengatakan bahwa masyarakat Ponorogo masih adem ayem.

"Insyaallah tetap konsusif dalam menghadapi Pemilu 2024, karena mereka sudah mempunyai pilihan sendiri-sendiri dan tidak ada gesekan yang parah sehingga misalnya menimbulkan bentrok fisik, tidak ada," kata Kyai Ahmad Masyhudi dalam rilisnya, Senin (5/2).

Menurut Kyai Ahmad Masyhudi Paslon yang layak dipilih adalah Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud.

Sebab Ganjar-Mahfud memiliki komitmen integritas dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena beliau bersih punya visi dan misi yang jelas, Pak Mahfud orangnya tegas untuk membela kebenaran," jelasbya.

Tak hanya itu, lanjut Kyai Ahmad Masyhudi, Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud merupakan oaslon yang paham akan kondisi dan keadaan bangsa dan negara Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pasangan yang komplit dan keduanya saling melengakapi. Pak Ganjar Mahfud. Paslon yang diharapkan mampu menjawab problem bangsa di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia," paparnya.

Bahkan Kyai Masyhudi mengaku hanya Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud menjadi harapan penyelesaian semua persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia.

"Dari ketiga ketiga Paslon Capres Cawapres tersebut. Paslon nomer 3 Ganjar-Mahfud ialah harapan satu-satunya Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 yang mampu memimpin bangsa dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)," ungkapnya.

Makanya Kyai Ahmad Masyhudi mengajak masyarakat Ponorogo khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar-Mahfud Pasti Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Eks KSAD Dudung Respons Megawati yang Singgung TNI-Polri: Harusnya BIN Juga Dong

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman merespons soal pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait TNI-Polri dan ASN. 

Ia menilai pernyataan Megawati tendensius karena sampai saat ini TNI dan Polri berkomitmen menjaga netralitas.

"Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya. Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," kata Dudung kepada wartawan usai debat capres di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," tambahnya.

Dudung mengatakan, Megawati seharusnya menyebutkan semua aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjaga netralitas, termasuk juga BIN. 

Megawati, katanya, tidak menyinggung soal netralitas BIN.

"Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ucapnya.

Saat ditanyai apakah BIN tidak netral, Dudung menjelaskan kenyataan tersebut soal pakta integritas Kabinda Papua. 

Dirinya melanjutkan bahwa belum ada bukti bahwa TNI-Polri tidak netral.

"Pernyataan tentang kabinda itu salah satu, itu darimana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya. Saya yakin TNI-Polei nggak usah takut," sebutnya.

Sebelumnya, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi atau Awiek menjelaskan terkait pernyataan Megawati tersebut. 

Dia heran lantaran pernyataan Megawati dianggap merendahkan atua menghina TNI-Polri.

"Menghinannya di mana, ya memang akun-akun medsos yang nggak bertanggungjawab itu kan seringkali memutarbalikkan fakta," ucap Awiek.

Awiek menilai Megawati hanya mengingatkan TNI-Polri dan ASN agar menjaga netralitas. 

Menurutnya, Megawati hanya mengingatkan agar TNI-Polri dan ASN tidak menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti rakyat.

"Yang disampaikan Bu Megawati mengingatkan TNI dan Polri termasuk ASN untuk menjaga netralitas, jangan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menakut-nakuti rakyat, itu hal yang bagus sebenarnya," ujar dia.

Awiek menyebut pernyataan Megawati di acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud juga sebagai warning. 

Dia menyampaikan Megawati mencoba mengingatkan tugas TNI-Polri dan ASN sebagai abdi negara dan abdi rakyat.

"Mereka itu siapa? Mereka itu abdi negara yang mengabdi kepada negara, itu maksudnya, mereka itu siapa? Abdi rakyat, abdi negara yang harus mengayomi rakyat, bukan mengintimidasi rakyat. Maka yang kemarin disampaiakn lebih kepada psywar, warning, agar TNI-Polri sesuai dengan koridornya," tuturnya.

Read More

AKBP Jerrold Hendra Yosef Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Polres Karanganyar

Karanganyar - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy memimpin serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira di Aula Wira Pratama I Mapolres Karanganyar, Minggu (4/2/2024).

Wakapolres Karanganyar, Kompol Muh Rikha Zulkarnain mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan dengan mengikuti Sepimmen Polri.

Posisi Wakapolres Karanganyar kini diisi oleh Kompol Mardiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polres Karanganyar. 

Jabatan Kabagops Polres Karanganyar kini dijabat oleh AKP Lukman Tri Nofianto.

Kemudian Kasatreskrim Polres Karanganyar kini dijabat oleh AKP Bondan Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Unit 4 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jateng.

Sedangkan AKP Setiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Karanganyar kini menempati jabatan baru sebagai Paur Subbagsrabang Bagstrajemen Rorena Polda Jateng.

Selanjutnya, AKP Imam yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Humas Polres Karanganyar pindah tugas menjadi perwira di Polres Blora.

Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah memberikan pengabdiannya di Polres Karanganyar.

Kemudian kepada para pejabat baru, terangnya, selamat bergabung dan segera menyesuaikan dengan dinamika di Kabupaten Karanganyar.

Memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengembangkan karir dan mengemban tanggung jawab dalam tugas baru,” katanya.

Dia menuturkan, tahapan kampanye terbuka Pemilu 2024 sebentar lagi akan selesai dan dilanjutkan dengan masa tenang.

Oleh karena itu, Kapolres Karanganyar berharap para pejabat baru dapat segera menyesuaikan sehingga dapat menjalankan tanggung jawab baru dengan sebaik-baiknya.

“Pejabat baru cepat menyesuaikan dengan dinamika di Karanganyar yang dinamis, sebentar lagi kampanye terbuka selesai akan masuk masa tenang.

Kita akan droping pasukan untuk pengamanan di TPS,” terangnya.

Read More

Putusan DKPP Minta KPU Tindaklanjuti Putusan MK No 90 Sudah Sesuai Konstitusi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan KPU RI sudah sesuai dengan konstitusi. 

DKPP menyatakan KPU menjalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi," bunyi pertimbangan putusan DKPP, Senin (5/2/2024).

"Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi," imbuhnya.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir.

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP yang disiarkan di YouTube DKPP, Senin (5/2/2024).

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," imbuhnya.

Read More

Bupati Ketapang Lantik 5 Pejabat di Jelai Hulu

Ketapang - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 5 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dilantik pada Sabtu (03/02/2024), di Kantor Camat Jelai Hulu. 

Pelantikan itu dipimpin oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan didampingi Sekda Ketapang, Alexander Wilyo.

“Pelantikan hari ini merupakan pelantikan yang kedua dilaksanakan di luar Kota Ketapang,” ujar Bupati Martin memberikan sambutannya.

Lebih lanjut dikatakannya, makna pelantikan ini bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan semata, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembang dan pemberdayaan potensi diri.

Lebih lanjut Martin menuturkan, bahwa pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Jelai Hulu, diantaranya peningkatan Jalan Tanjung - Periangan, rehab Jembatan Sungai Pengrawan, Dusun Pengrawan, Desa Teluk Runjai, dan Jembatan Rangka Baja Periangan.

Bupati Ketapang Lantik 5 Pejabat di Jelai Hulu 2 Bupati juga berpesan kepada pejabat yang dilantik agar dapat menjalankan fungsi dalam memimpin serta memotivasi setiap ASN yang berada dalam pengawasan, melalui kepeloporan dalam bidang kerjasama dan tugas, pengembangan keteladanan dalam menjalankan nilai dasar, kode etik dan perilaku.

“Maksimalkan ASN maupun non ASN yang ada dan jadilah sebagai motivator, inspirator serta mediator bagi mereka,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Seth Arel sebagai Camat Jelai Hulu, Dartani sebagai Sekretaris Camat Jelai Hulu, Silvanus Subarto sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Jelai Hulu, Antik Aneka sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Jelai Hulu dan Andi Kurniawan sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Nanga Tayap.

Turut hadir dalam pelantikan itu para asisten, staff ahli, kepala OPD, PKK, Dharma Wanita, para kades Kecamatan Jelai Hulu, Staf Kecamatan Jelai Hulu dan lainnya.

Read More

Menko Perekonomian Airlangga Bagikan Pupuk Murah ke Petani di Bekasi

Bekasi - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Minggu (4/2) memberikan pupuk non subsidi dengan harga murah kepada petani di Bekasi. 

Program ini diharapkan dapat meringankan beban dan meningkatkan pendapatan petani.

Airlangga mengatakan masalah pertanian menjadi perhatian utama pemerintah. Ketersediaan pupuk murah diharapkan dapat membantu petani saat musim tanam sedang berlangsung.

"Pemerintah melihat tahun kemarin ada El Nino, sekarang sudah masuk musim tanam, maka pupuk harus tersedia. Apalagi di Jawa Barat ada Pupuk Kujang. Bagi warga Jawa Barat pupuk tidak boleh kurang, pupuk harus ada," kata Airlangga dalam acara Gebyar Diskon Pupuk di Gudang Lini III Cikarang Bekasi (Pupuk Indonesia/PKC/C375), Jawa Barat, Minggu (4/2/2024).

Acara Gebyar Diskon Pupukdiselenggarakan Pupuk Indonesia selama periode Januari-Februari 2024. 

Ini merupakan titik ke 29 dari 42 titik kabupaten di Indonesia yang menjadi sasaran.

Dalam kesempatan ini petani bisa membeli nitrea pupuk urea dan pupuk NPK Phonska Plus sebesar Rp 270 ribu saja untuk 1 karung 25 kg, dari harga normal Rp 450 ribu. Dengan demikian terdapat potongan harga 40%.

"Ada 1.000 kupon diskon 40%. Saya berharap dengan adanya diskon pupuk, petani bisa lebih mendapatkan keuntungan," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan itu, salah satu petani bernama Kirun mengaku sangat terbantu dengan adanya program tebus murah ini. Program ini diakui bisa mengurangi sedikit bebannya.

"Ya senang lah ya, sangat membantu. Selain ada program pupuk subsidi, juga ada program tebus murah ini. Kan uang buat beli pupuk bisa untuk keperluan lain kalau begini," ucap Kirun.

Dalam acara ini, Airlangga ditemani Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Pj Gubernur Jawa Barat Dani Ramdan, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily, hingga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin.

Read More

Kompol Sony Laway Serahkan Jabatan Danyon C Pelopor Kepada Dansat Brimob Polda Kaltim

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai S.I.K., M.H. pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim oleh Kompol Sony Laway, S.I.K., Rabu (31/01/2024).

Bertempat di Lapangan Apel Mako Satuan Brimob Polda Kaltim.

Upacara Serah Trima Jabatan Komandan Batalyon C Pelopor tadi berjalan dengan lancar Hingga Selesai.

Dalam arahannya, Kombes Pol Andy Rifai S.I.K., M.H mengatakan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan memelihara dinamika organisasi Di Brimob Polda Kaltim khususnya.

“Sertijab tidak semata mata seremonial saja akan tetapi memberikan jabatan dan tanggung jawab secara berjenjang dan menambah wawasan serta pengalaman guna meningkatkan tugas yang diemban kedepannya demi meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi,” ucap Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai S.I.K,. M.H.

Komandan Satuan Brimob Kombes Pol Andy Rifai S.I.K,. M.H menambahkan, Rotasi jabatan di jajaran Satbrimob polda Kaltim ini merupakan upaya nyata pimpinan dalam merespon tuntutan tugas yang semakin berat sejalan dengan berkembangnya teknologi yang harus diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan yang luas guna memberikan peningkatan etos kerja kepada personil korps Brimob Polda Kaltim

“Saya ucapakan terimakasih kepada Danyon C Pelopor Kompol Sony Laway SIK atas dedikasi dan loyalitas dalam bertugas Selama Menjadi Danyon C Pelopor,” tuturnya.

Read More