6.000 Porsi Makan Siang & Gelar Sembako Murah Dibagikan Relawan Gibran

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Barisan Relawan For Gibran (Barisan RFG) menggelar program tebus murah 2.000 paket sembako dan 6.000 porsi makan siang gratis di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan. 

Adapun ribuan porsi makan siang gratis tersebut diborong dari dagangan UMKM lokal.

"Pemilu itu pesta demokrasinya rakyat, jadi kampanye kita kampanye riang gembira yang membahagiakan. Bagaimana warga Prabumulih tidak bahagia, hanya dengan uang Rp 10 ribu, warga bisa mendapatkan satu paket sembako seharga Rp 100 ribu," kata Ketua Dewan Pembina Barisan RFG Reza Fahlevi dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Adapun kegiatan digelar di Lapangan Jl. Kemala, RT.02/RW.02, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, pada Rabu (31/1/2024). 

Pada kegiatan ini, Barisan RFG juga menyuarakan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Reza mengatakan komitmen keberlanjutan hanya dimiliki Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.

Selain itu, Barisan RFG mengajak warga untuk bersyukur atas pembangunan pesat baik fisik maupun sumber daya manusia selama dua periode pemerintahan Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 10 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang," jelas Reza.

Reza menjelaskan ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia naik peringkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang atau 'middle income trap' (penghasilan menengah).

Mengutip ucapan Jokowi, Reza mengatakan pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Menurut Presiden dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja. Sebab dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan," sambungnya.

Ia pun menekankan pemerintahan Jokowi juga menjadikan pembangunan SDM prioritas utama. 

Pemerintah telah membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan pemerintah.

"Karena itu, kepada warga Prabumulih, Barisan RFG mengajak untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan pembangunan fisik dan manusia yang sudah baik selama 10 tahun belakangan," ucap Reza.

Sementara Koordinator Daerah Barisan RFG Kota Prabumulih Sabili mengungkapkan tebus murah 2.000 paket sembako dan pembagian 6.000 porsi makan siang gratis mendapat respons positif. 

Ia pun meyakini Prabowo dan Gibran akan unggul di wilayahnya.

"Warga Prabumulih merupakan basis suara Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Barisan RFG yakin '02 menang di atas 50 persen di Prabumulih, umumnya Sumsel dan akan menang sekali putaran," pungkas Sabili.

Read More

Mulai 11 Februari, KPU Jatim Imbau Peserta Pemilu 2024 Berhenti Kampanye di Medsos

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan umum (KPU) Jawa Timur mengimbau dan mengingatkan, agar kontestan peserta partai politik Pemilu 2024 berhenti melakukan kampanye per 11 Februari 2024, selama hari tenang. 

Termasuk kampanye di media sosial pun wajib berhenti. Hal ini disampaikan Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dikonfirmasi, Selasa (6/2/2024).

"Jangan sampai kemudian memanfaatkan medsos untuk kepentingan berkampanye karena medsos dari bentuk kampanye. Jadi selama hari tenang persisnya tanggal 11-13 Februari itu tidak lagi diperbolehkan berkampanye dalam bentuk apapun,”tegas Gogot Divisi Sosialisasi dan Parmas.

Lebih lanjut, dijelaskan KPU Jatim telah mendata seluruh akun resmi caleg pun parpol di Jatim. 

Akun itu menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu Jatim. Per Sabtu 10 Februari 2024, akun resmi yang digunakan untuk kampanye, harus dinonaktifkan.

Ia juga menegaskan, akan melakukan pengawasan pada akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU Jatim. “Itu ranah Bawaslu nanti,”kata Gogot yang juga mantan wartawan ini.

Selain itu, Bawaslu Jatim juga melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang penertiban alat peraga kampanye (APK) di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Gogot menyatakan, pembersihan APK menyeluruh akan dilaksanakan semua pihak mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Satpol PP pada tanggal 10 Februari malam. 

“Sehingga nanti tiga hari masa tenang 11-13 Februari sudah bersih semua alat peraga kampanye,”pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Kepala Bapanas Dalami Dugaan Pengaturan Jabatan Eselon 1 Kementan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Arief didalami terkait dugaan pengaturan komposisi jabatan eselon 1 di Kementan.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan utak atik komposisi jabatan eselon 1 di Kementan RI sesuai arahan tersangka SYL," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memenuhi panggilan KPK pada Jumat (2/2/2024). 

Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Arief Prasetyo tiba pada pukul 08.51 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka. 

Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi.

Ketiganya diduga memeras ASN di Kementan. Duit setoran itu diberikan ASN Kementan lewat Kasdi dan Hatta. 

Jumlahnya USD 4.000-10.000 per bulan. KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta telah menikmati Rp 13,9 miliar.

Selain itu, SYL dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menggunakan uang setoran ASN Kementan itu untuk membayar cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umrah.

Read More

Letkol Arm Ketut Tinjau Kondisi Kendaraan Dinas Babinsa

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh para Babinsa di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan, berjejer rapi di Lapangan Upacara Makodim.

Bukan tanpa sebab, keberadaan kendaraan Dinas milik prajurit Babinsa itu memasuki tahap peninjauan yang dilakukan langsung oleh Dandim Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

“Sebab para Babinsa ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Untuk itu, kita pastikan jika semua perlengkapan yang mereka miliki, khususnya kendaraan Dinas mereka dalam kondisi prima,” kata Dandim. Senin (05/02/2024).

Tak hanya kondisi kendaraan saja, pemeriksaan itu juga meliputi soal kelengkapan surat-surat kendaraan kendaraan milik para Babinsa tersebut.

“Termasuk SIM mereka, itu juga kita lakukan pengecekan,” jelasnya.

Dandim menambahkan, semua kendaraan Dinas yang saat ini digunakan oleh para Babinsa untuk menjalankan tugas sehari-hari tersebut, harus bisa dipelihara dengan baik. Perawatan dan pengecekan kendaraan pun, harus dilakukan secara rutin.

“Supaya tidak terjadi kendala ketika para Babinsa ini menjalankan tugasnya masing-masing,” tegas Dandim.

Read More

Bantuan Beras Jokowi Dihentikan Sementara, Ini Sebabnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. 

Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.

Hanya saja, penyaluran bantuan beras tersebut terpaksa harus dihentikan sementara. 

Penghentian itu bukan karena adanya data penerima bantuan beras yang sebelumnya sempat disebut-sebut bermasalah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara itu dilakukan karena bertepatan dengan masa Pemilu 2024.

"Terkait data, hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/2/2024).

"Tapi, tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu," tambah Arief.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. 

Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM. 

Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.

Arief menerangkan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi," ujarnya.

Terkait data penerima bantuan beras, imbuh dia, pemutakhiran memang harus selalu dilakukan.

"Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun," cetus Arief.

Sebelumnya, penyaluran bantuan beras disebut-sebut belum tersalurkan sepenuhnya kepada sekitar 22 juta KPM karena verifikasi data penerima manfaat belum 100%.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan verifikasi data saat ini masih terus berlangsung. Ia pun berharap dalam waktu 1-2 minggu ke depan dapat segera tuntas.

"Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja," kata dia dikutip Sabtu, (3/2/2024).

Read More

Sukseskan Program Bangga Kencana, BKKBN Jatim Susun Strategi Capai Target 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengadakan Pertemuan Evaluasi tahun 2023 dan Rencana Strategi Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Timur tahun 2024 2023 di Hotel Santika Surabaya.

Sebanyak 190 peserta terdiri dari Kepala Bidang yang menangani Program Pembangunan Keluarga, Kepala Seksi/Sub Koordinator yang menangani Program Pembangunan Keluarga, ketua DPC IPeKB, Ketua Insan GenRe dan Ketua CoE PIK Remaja.

Kegiatan pada tanggal 5-7 Februari ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pengambil kebijakan Tingkat kab/kota untuk melaksanakan program Pembangunan keluarga bersama mitra. 

Meningkatkan komitmen pengambil kebijakan Tingkat kab/kota untuk melaksanakan Program Percepatan Penurunan Stunting.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ibu Dra. Maria Ernawati, MM. dalam sambutannya Erna menyampaikan bahwa perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan beberapa rencana strategi agar seluruh target dapat terpenuhi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR. BKL, PIK Remaja, UPPKA dan PPKS.

“Rencana-rencana strategi akan dibahas pada pertemuan ini, saya mohon Indikator dan target kinerja ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh Tanggung jawab dengan harapan seluruh target terpenuhi di tahun 2024,” kata Erna.

Ernawati juga memberikan apresiasi kepada Pelaksana Program Pembangunan Keluarga di tk Kabupaten/Kota yang telah memberikan dukungannya dalam mensukseskan Program Bangga Kencana di Jawa Timur.

Read More

LaNyalla Apresiasi Kejagung, Usut Kasus PT Timah Temuan DPD RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, yang mengakibatkan kerugian negara. 

Dikatakan LaNyalla, kasus tersebut sudah diekspos oleh DPD RI pada tahun 2019 silam. Menyusul temuan dan aduan masyarakat Bangka Belitung, saat dirinya selaku Ketua DPD RI berkunjung ke Provinsi tersebut tahun 2019 silam. 

LaNyalla juga sempat memanggil beberapa stakeholder terkait di kantor DPD RI sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. 

“Setelah saya mendapat temuan dan aduan di lapangan, saya tindak lanjuti dengan memanggil direksi PT Timah, sejumlah pemilik smelter, masyarakat nelayan dan LSM di Babel serta unsur dari Mabes Polri. Saat itu saya temukan semua pihak di Senayan. Hasilnya saya ekspose dan sampaikan di Sidang Paripurna DPD RI,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Selasa (6/2/2024). 

Ia bersyukur akhirnya temuan dan ekspose tersebut benar-benar ditindaklanjuti aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. 

Bahkan Korps Adhyaksa tersebut sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 

Diungkapkan LaNyalla, temuan tersebut bermula dari aduan yang disampaikan perwakilan dari 27 pemilik smelter di Babel yang dicabut ijinnya oleh Mabes Polri dengan dalih illegal mining. 

Sehingga mereka tidak bisa melakukan proses produksi dan ekspor Tin Ingot. Sehingga mereka harus menjual mineral mentah ke PT Timah. 

Tetapi anehnya, menurut aduan tersebut, PT Timah justru menunjuk 5 smelter rekanan untuk membantu prosesing. Sehingga PT Timah membeli dari mereka. 

Dari aduan itu, disampaikan bahwa PT Timah membeli dari rekanan mereka dengan harga di atas harga normal. 

Kemahalan inilah yang menyebabkan neraca keuangannya justru menurun,  meskipun PT Timah menguasai tunggal, dibanding saat ke-27 smelter yang ditutup itu masih beroperasi. 

Di situ patut diduga terjadi permainan untuk menguntungkan para pihak secara pribadi dengan merugikan BUMN tersebut.

“Saat itu kami di DPD RI sudah membuat summary analisa kerugian PT Timah tahun 2019 akibat kerjasama dengan lima smelter rekanan. Lengkap dengan laporan keuangan PT Timah. Sumary tersebut telah kami kirimkan ke banyak pihak. Di antaranya ke aparat penegak hukum,” pungkas LaNyalla.

Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut. 

Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko.

Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut.

Read More

Tiba di Jakarta, Pangkoarmada II Hadiri Upacara Penyambutan KRI FKO-368 oleh Kasal

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Kiki Denih Hendrata, menghadiri upacara penyambutan KRI Frans Kaisiepo-368 unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II yang telah kembali dari mengemban misi perdamaian PBB dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL Lebanon, bertempat di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Pusat. Selasa (6/2).

Penyambutan kedatangan  KRI Frans Kaisiepo-368 dilaksanakan secara resmi dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M.,

Dalam sambutannya kepada seluruh prajurit KRI FKO-368 dibawah pimpinan Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh, Kepala Staf Angkatan Laut memberikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang telah dengan sukses melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon.

“Mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air para prajurit telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai duta-duta bangsa, diplomat bangsa dan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi kebanggan bersama, kebanggan seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut,” ungkap Kasal.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Kasal berpesan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL agar segera melaksanakan konsolidasi dan pengecekan material  serta perlengkapan tugas sebelum kembali kesatuannya masing-masing.

Read More

Menkominfo RI Harapkan Pemilu 2024 Nanti Lebih Terasa Hangat dan Damai

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Budi Arie Setiadi berharap kondisi pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti lebih terasa kehangatan dan kedamaiannya.

"Pemilu tahun 2024 ini, kita mengharapkan kondisinya lebih ada kehangatan, karena kontestannya semua adalah warga Indonesia sendiri, mulai dari partai, capres dan cawapresnya juga orang Indonesia. Kita berharap semuanya supaya siap menang siap kalah, karena ini prinsipnya pemilu damai, jadi harus siap menang siap kalah," tutur Budi saat hadir menjadi pembicara kunci dalam gelar wicara bertajuk '#DemiIndonesia Cerdas Memilih' yang diadakan Detik.com, di Gedung Dyandra, Surabaya, Selasa (6/2/2024).  

Lebih lanjut, guna menciptakan Pemilu yang damai, Budi menjelaskan, Kemenkominfo RI telah mengidentifikasi jenis kejahatan siber selama periode Pemilu 2024 ini berlangsung. 

"Kita perlu mengantisipasi adanya  kekacauan informasi atau information disorder, dan ancaman kejahatan siber selama pemilu. Seperti operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran," jelasnya 

Operasi siber, kata Budi, merupakan gangguan terhadap sistem IT dalam penyelenggaraan Pemilu, karena serangan siber dapat bersifat teknis dalam  bentuk web investment malware attack sampai dengan fisik. 

“Oleh karenanya, penggambaran terhadap kelemahan-kelemahan perangkat TIK pada penyelenggaraan Pemilu menjadi suatu keniscayaan," tuturnya. 

Sedangkan operasi informasi, Budi menerangkan, merupakan upaya penyebaran information disorder seperti hoaks terkait Pemilu. 

Disebutkannya, berdasarkan data statistik, sebanyak 42% masyarakat itu percaya terhadap disinformasi atau hoaks, oleh karena itu Kemenkominfo RI terus memantau perkembangan hoaks. 

"Kita melihat bahwa daya rusak hoaks itu terhadap masyarakat terutama disinformasi ini memiliki dampak desruptif yang merusak iklim demokrasi kita. Institusi penyelenggara Pemilu dilemahkan, hingga masyarakat tidak percaya dengan Pemilu," terang Budi. 

Untuk operasi campuran, dijelaskan Budi, merupakan suatu operasi gabungan antara operasi siber dan operasi disinformasi. 

 “Contohnya adalah peretasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan hoaks. Karena berdasarkan laporan survei nasional tahun 2023, sebanyak 31% responden jarang mengecek informasi yang diterima bahkan 45,4% tidak pernah melakukan verifikasi,” jelas Budi. 

Oleh karena itu, Budi menyebutkan, Kemenkominfo juga telah mengidentifikasi tren konten negatif menuju pemilu 2024. 

Dan kemudian ditemukan, ada sejumlah 21 isu hoaks terkait pemilu sepanjang 1 Juli 2023 hingga 4 Februari 2024. 

"Maka, untuk menyikapi hal tersebut, Kemenkominfo terus mengupayakan untuk menciptakan ruang digital yang kondusif di masa pemilu 2024. Dan ditemukan, ada sebanyak 1730 hoaks, telah dilakukan takedown, dari sejumlah 2.907 hoaks selama 1 Juli 2023 hingga 5 Februari 2024,” tutur Budi.

Budi mengatakan, pemilih pemilu sekarang ini lebih banyak diisi anak muda, karena ada sekitar 52% jumlah pemilih yang merupakan anak muda. 

“Rasa optimis adalah modal bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, negara yang disegani di seluruh dunia. Kita ingin demokrasi kita berkualitas karena itulah mari cerdas memilih demi Indonesia. Kita optimis kalau pemilihnya cerdas pasti partai-partainya cerdas kandidatnya juga cerdas sehingga kualitas demokrasi kita akan meningkat,” ujarnya. 

Kepada masyarakat, Budi berpesan, pemilu yang sudah di depan mata ini tidak bisa dilewatkan begitu saja, karena ajang Pemilu adalah kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan bangsa ini. 

“Partisipasi anda dalam menggunakan hak pilih menciptakan ruang digital yang sehat, maupun melawan hoaks sangat berharga untuk menciptakan negara demokratis dan berkualitas. Maka, mari sukseskan pemilu damai demi persatuan bangsa,” pungkasnya. 

Diketahui, kegiatan gelar wicara bertajuk '#DemiIndonesia Cerdas Memilih' ini merupakan gerakan yang digagas oleh Detik.com sejak 2022. Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan kota ke sepuluh, digelarnya acara ini setelah diadakan di beberapa kota lain di Indonesia. 

Acara yang diikuti para mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya tersebut, menghadirikan beberapa orang pembicata yakni, Ketua KPU Jatim Choirul Anam, perwakilan Bawaslu, Kapolda Jatim, Panglima Kodam V Brawijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, dan Rektor UNAIR Prof. Mohammad Nasih.

Read More

Dukung Untuk Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Forum Silaturrahmi Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Miftahul Huda Pacitan

Pacitan - KABARPROGRESIF.COM Forum Silaturrahmi Gus dan Kyai Jatim terus melakukan penguatan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini kunjungan yang dikomandani Ustadz Khoirun Nasihin, dilakukan di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Desa Wiroto Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan, Selasa (6/2).

Dalam sowan tersebut, Ustadz Khoirun Nasihin diterima langsung oleh pengasuh Ponpes yakni KH. Zaki Alwan.

Ketika bertemu, Ustadz Khoirun Nasihin bertanya terkait tentang Pilpres dalam Pemilu 2024.

Serta siapa Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang paling baik untuk memimpin Indonesia kedepan?

Mendapat pertanyaan itu, KH. Zaki Alwan menjawabnya.

Menurut pendapatnya Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang layak memimpin bangsa dan negara Indonesia yakni memiliki moral dan perhatian terhadap dunia pendidikan agama.

"Jadi kalau menurut saya, saya ini berangkat dari latar belakang pesantren maka harapan saya, Paslon Capres dan Cawapres kedepan adalah yang memperhatikan jalur pendidikan Agama dan moral, sebab kayak apa kalau bangsa  Indonesia tidak ada moral pasti akan berbahaya. Hal ini harus sangat diperhatikan," kata KH. Zaki Alwan dalam rilisnya, Rabu (7/2).

KH. Zaki Alwan menambahkan dengan melihat visi dan misi Paslon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 baik-baik, ada kekurangan dan kelebihannya.

Akan tetapi yang paling baik dan paling sesuai yang diharapkan masyarakat yakni memiliki rekam jejak soal pendidikan agama yaitu Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Menurut saya ada Bapak Ganjar dan Bapak Prof Mahfud, Bagaimana Pak Mahfud ini menjaga integritasnya luar biasa, beliau juga mempunyai latar belakang pendidikan agama yang kuat menjaga keadilan hukum sesuai dengan porosnya, begitu juga Pak Ganjar beliau sangat merakyat dan mengerti akan kebutuhan rakyat, dan beliau juga adalah menantu Syuryah PWNU Jawa Tengah, kita harapkan beliau-beliau itu nantinya bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. dan kami harapkan akan selalu memperhatikan pendidikan agama, Pesantren dan moral. Semoga Paslon No. 3 Pak Ganjar dan Prof Mahfud benar benar di Ridhoi Allah SWT," ungkapnya.

Makanya, KH. Zaki Alwan mengajak santri dan alumni Ponpes Miftahul Huda dan  masyarakat Pacitan khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024 -2029 nomer urut 3.

"Pak Ganjar Mahfud Pasti Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Banyuwangi Luncurkan Masterplan Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan masterplan sistem pengelolaan sampah. 

Masterplan yang diluncurkan di Jakarta pada Senin (5/2/2024) ini dinilai menjadi yang pertama di Indonesia tentang perencanaan pengelolaan sampah yang sistematis dan strategis dalam jangka panjang.

Masterplan atau Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) itu merupakan kerjasama dengan Avfall Norge (asosiasi persampahan Norwegia) dan Indonesian Solid Waste Association (INSWA), yang memuat rencana pengelolaan sampah Banyuwangi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun.

DRIP disusun oleh Pemkab Banyuwangi dengan InSWA, atas fasilitasi program Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC). 

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan segenap instansi yang terlibat, yang telah banyak membantu Banyuwangi dalam pengelolaan sampah. Termasuk dalam penyusunan MasterPlan ini,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, seperti dikutip melalui laman resmi Pemkab Banyuwangi, Selasa (6/2/2024).

Peluncuran tersebut dihadiri CEO Avfall Norge Runar Bålsrud dan Chairman INSWA Guntur Sitorus. Turut hadir Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek dan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Nani Hendiarti Anugrahadi, serta perwakilan sejumlah kedutaan negara sahabat di Indonesia yakni Norwegia, Denmark, Belanda, Australia dan Swiss.

Bupati Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif. Mulai membangun infrastruktur, melakukan edukasi dan tata kelola.

“Pengelolaan persampahan di Banyuwangi telah memiliki payung hukum agar pelaksanaannya berkelanjutan. Maka dari itu kami menyusun masterplan, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati No 1 tahun 2024 tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan,” terang Bupati Ipuk.

Dalam masterplan Banyuwangi menargetkan padasi tahun 2046, Banyuwangi dapat mencapai 0% kebocoran sampah di lingkungan dan 60 persen pengolahan dan pemilahan sampah.

Dengan masterplan tersebut, Ipuk optimis pengelolaan sampah akan berlangsung maksimal. Baik sampah organik maupun anorganik semuanya akan terkelola dengan baik.

Lebih lanjut dikatakannya, Banyuwangi juga telah menyiapkan rencana aksi dan paket kebijakan yang lengkap dengan kebutuhan pendanaannya untuk seluruh stakeholder, selama 23 tahun ke depan yang dapat menjadi panduan dalam implementasi sistem pengelolaan sampah. 

CEO Avfall, Norge Runar Bålsrud, mengatakan, Masterplan pengelolaan sampah milik Banyuwangi menjadi yang pertama di Indonesia dan mungkin di dunia tentang perencanaan sistematis dan strategis mengenai pengelolaan sampah.

"Saya mengapresiasi peran pemerintah Banyuwangi dalam pengelolaan sampah. Semuanya berjalan dengan baik tanpa ego politik," tutur Runar.

Ia mengakui tidak mudah untuk mengurangi limbah dan melakukan pengelolaan sampah yang baik, dan Banyuwangi sebagai bukti jika ada kemauan maka pengelolaan sampah bisa berjalan.

"Yang dilakukan oleh Banyuwangi adalah hal yang perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia," tambahnya.

Chairman INSWA, Guntur Sitorus mengatakan, Masterplan Banyuwangi menjadi acuan pengelolaan sampah hingga 20 tahun ke depan. Ia menekankan kata kunci pengelolaan sampah ada pada kolaborasi bersama seluruh lembaga Pemkab Banyuwangi.

"Implementasi pengelolaan sampah memerlukan peran kelembagaan. Banyuwangi bisa membuktikan masalah sampah bukan hanya masalah satu dinas, tetapi dikerjakan bersama oleh seluruh OPD untuk mewujudkan regulasi pengelolaan sampah ini," tutup Guntur.

Saat ini Banyuwangi sendiri telah memiliki 19 tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle (TPS3R), melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (PPP). Salah satunya TP3SR di Balak yang juga berkolaborasi dengan Avfall Norge dan sudah beroperasi sejak September 2023.

Read More

Pimpin Apel Jam Pimpinan, Ini Yang Disampaikan Wakapolda Bali

Bali - KABARPROGRESIF.COM Wakapolda Bali Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin Apel Pagi seluruh personel Polri dan ASN Polda Bali di Halaman depan Mapolda Bali, Senin (5/2/2024).

Dalam arahannya, Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., berterimakasih kepada seluruh personil karena sejauh ini telah menunjukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pengamanan rangkaian pemilu sehingga situasi kamtibmas di Bali tetap kondusif.

“Saya ucapkan Terima kasih untuk pelaksanaan tugas rekan – rekan sehingga situasi kamtibmas menjelang dilaksanakannya pemilu 2024 tetap kondusif,” ujar Wakapolda Bali.

Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., juga berpesan kepada seluruh personel Jajaran Polda Bali agar dapat menjaga nama baik institusi Kepolisian, baik ucapan maupun perilaku saat bertugas di lapangan.

“Mari kita bersama-sama jaga nama baik institusi Kepolisian, baik ucapan maupun perilaku saat bertugas di lapangan,” tutup Wakapolda Bali.

Read More