Dinkes Jatim Gelar Rakor Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat ‘Tim Pembina Pesantren Sehat’

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim) menggelar Pertemuan Koordinasi Program Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pemberdayaan Masyarakat ‘Tim Pembina Pesantren Sehat’, di Ruang Teater, kantor Dinkes Jatim, Surabaya, Selasa (6/2/2024). 

Rakor yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan menentukan lokus irisan pembinaan pesantren sehat tersebut, dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, seorang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda, Malik Afif.  

Rakor diikuti oleh anggota Tim Pembina Pesantren Sehat di lingkup Pemprov Jatim. Yang meliputi, perwakilan MUI Jatim, Biro Kesra, FKM Unair, FKes Unusa, DLH, Dinas Cipta Karya, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Baznas Jatim, Forum CSR Jatim, PW Aisiyah Jatim, RS Haji dan Lintas Program Kesling, KGM hingga Farmasi. 

Dalam paparan materinya, Malik menyebutkan, berdasakan data dari Promkes Kab/Kota Dinkes Jatim, tahun 2023 jumlah Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 4.249. “Dan 1.527 Pos Kesehatan Pesantren atau Poskestren, dengan jumlah santri tercatat sebanyak 848.743 santri,” sebut Malik.

Lebih lanjut, Malik mengungkapkan, tahun 2024 ini Dinkes Jatim juga berencana untuk melakukan pendampingan Santri Jatim Sehat dan Berkah atau disingkat BK Sajadah dengan 3 Ponpes di 33 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur. 

“Program Sajadah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Poskestren, guna menghasilkan kebijakan pondok pesantren berwawasan kesehatan, meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah atau TTD pada santriwati, melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan secara mandiri, serta melaksakanan skrining TBC dan kesehatan jiwa,” ungkapnya. 

Pendampingan pesantren sehat 2024 ini, Malik menerangkan, lebih dikhususkan untuk pesantren yang belum pernah didampingi sebelumnya yang memiliki Poskestren berstrata Pratama/Madya dan klasifikasi PHBS belum mencapai klasifikasi IV. 

“Hal tersebut, juga sekaligus dijadikan sebagai lokus pembinaan Tim Pembina Pesantren Sehat Provinsi,” terang Malik. 

Selain Pendampingan BK Sajadah oleh Dinkes Jatim, Malik menyampaikan, terdapat juga program lain yang dicanangkan oleh MUI Jatim. 

“Yaitu Pencegahan Pernikahan Dini untuk pencegahan AKI AKB di Ponpes yang terfokus pada tiga wilayah kabupaten, yang meliputi Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, dengan bentuk kegiatan berupa pembinaaan dan edukasi,” pungkas Malik. 

Diketahui, selain MUI dan Dinkes Jatim, sejumlah peserta rapat yang hadir juga turut menyampaikan rencana program kerja yang ingin mereka usung demi mewujudkan pesantren sehat 2024 ini.

Read More

Polres Bungo Tangkap 4 Tersangka Penyelundupan 36 Ton Batu Bara Ilegal di Jambi

Jambi - KABARPROGRESIF.COM Polisi menggagalkan penyelundupan 36 ton batu bara ilegal di Kabupaten Bungo, Jambi. 

Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

36 ton batu bara ilegal itu berasal dari dua kasus yang ditangani Satreskrim Polres Bungo. 

Kasus penyelundupan terungkap saat tersangka melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Bungo.

"Ada dua kasus 10 ton dan 26 ton dengan total 36 ton batu bara tanpa dokumen. Masing-masing dua orang tersangka yang diamankan pada 27 Desember dan 17 Januari," kata Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan, Senin (5/1/2024).

Kasus pertama diungkap di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. 

Polisi menangkap dua sopir bernama Mahbub Nawawi (28) dan Eko Prasetyo (30), keduanya merupakan warga Bungo, Jambi.

Selanjutnya, kasus kedua dengan tersangka Nahili (43) dan Agus Haryadi (30), warga Kota Jambi. 

Mereka ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bathin II Pelayang.

"Modusnya kedua ini sama melakukan pengangkutan menggunakan truk dengan tidak ada dokumen sah diamankan di Jalan Lintas Sumatera. Dari dua kasus damar batu bara ini hendak dibawa ke Pulau Jawa," jelasnya.

Read More

Tiga Pilar Lamongan Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai dan Kondusif

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Forkopimda Lamongan berkomitmen untuk saling bersinergi dalam mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil dan kondusif.

Komitmen itu, disampaikan melalui rapat koordinasi antara Forkopimda dan Forkopimcam se-Kabupaten Lamongan yang digelar di GOR Sport Center, Kabupaten Lamongan. Selasa (06/02/2024).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, rakor yang digelar saat itu bertujuan untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam mewujudkan mewujudkan Pemilu yang damai dan kondusif.

“Kami berharap sinergitas yang kokoh antara TNI, Polri dan Pemkab Lamongan dapat membuahkan kondusifitas selama pelaksanaan Pemilu,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan memastikan jika pihaknya bakal bersinergi dengan semua pihak dalam mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil dan kondusif.

Tak tanggung-tanggung, Dandim menegaskan jika dirinya bakal menyiagakan seluruh aparat Babinsa guna mewujudkan Pemilu yang aman dan damai.

“Kita sebar para Babinsa. Nanti, satu Babinsa akan bersinergi dengan Bhabinkamtibmas di setiap tempat,” ungkap Dandim.

Read More

Anies Respons Mahfud Mundur dari Menteri Jokowi: Etika Harus Dijunjung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menghormati langkah Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau terkait Pak Mahfud, kami hormati keputusannya," kata Anies di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (7/2).

Anies lantas mengatakan jika etika harus dijunjung tinggi. Baginya, negara bisa berjalan baik jika para pemimpinnya menjunjung etika dalam kesehariannya.

"Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," kata Anies.

Sebelumnya Mahfud yang juga cawapres nomor 3 ini telah menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Surat pengunduran dirinya pun akan diantarkan ke Jokowi.

"Saya katakan saya sudah lama sepakat untuk mundur tapi nunggu momentum. Itu apa, satu momen situasi yang tepat," kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung, Rabu (31/1).

Mahfud mengatakan dirinya harus menyampaikan langsung ke Jokowi terkait keputusannya ini. 

Ia menyebut Jokowi lah yang telah mengangkat dirinya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun lalu.

"Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bertemu," kata Mahfud melanjutkan.

Read More

Ketua KPU Jatim Nyatakan Kesiapannya dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam, menyatakan KPU Jatim sangat siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada talkshow ‘#DemiIndonesiaCerdasMemilih’ di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (6/2/2024).

“KPU Jatim hingga hari ini telah menyelesaikan 100% urusan logistik keperluan Pemilu.  Pada 8 Februari 2024, logistik akan mulai digerakkan ke berbagai kecamatan di Jawa Timur secara bertahap. KPU Jatim juga telah mengurus segala kebutuhan logistik salah satunya terkait jumlah personil armada,” kata Choirul. 

Lebih lanjut, Choirul menyampaikan, pihaknya memprediksi setidaknya pada 12 Februari 2024 seluruh logistik sudah tiba di kecamatan, dan pada 13 Februari 2024 sudah didistribusikan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Penambahan plastik pada seluruh logistik keperluan pemilu diberikan juga, guna meminimalisasi kerusakan pada surat suara karena air hujan. Adapun surat suara yang rusak telah diganti,” jelasnya. 

Selain logistik keperluan Pemilu, Choirul juga mengungkapkan, menjelang Pemilu ini, KPU Jatim juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar jalannya pemilu lebih lancar.  

“KPU Jatim telah memberi bimbingan teknis kepada petugas KPPS secara menyeluruh. Kalau dulu (pemilu sebelumnya) ibarat hanya dua dari tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang kami beri Bimtek, namun tahun ini ketujuhnya kami beri Bimtek," ujar Choirul. 

Choirul mengungkapkan, bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas KPPS dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam pemilu. 

“Hal ini mengingat Jawa Timur merupakan provinsi kedua di Indonesia yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, yakni sejumlah 31.402.828 pemilih,” ungkapnya.

“Sedangkan petugasnya 1.114.000 orang, yang meliputi KPPS, Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan lainnya,” sambung Choirul. 

Selain penguatan SDM, Ia juga menyampaikan, bahwa KPU Jatim telah berkoordinasi dengan BMKG dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai perkiraan cuaca pada 14 Februari mendatang. 

"Dikarenakan cuaca termasuk hal yang penting dalam memengaruhi jalannya pemilu, maka dari itu pekan lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Perhubungan (Dishub), dan stakeholder lainnya terkait cuaca," tutur Choirul. 

Kepada masyarakat, Choirul mengimbau, agar menggunakan hak suaranya dengan baik, cerdas, dan tetap menjunjung toleransi. 

"Untuk pemilih, kami mengimbau 2 hal. Pertama, gunakan hak pilih dengan baik dan cerdas. Kedua, toleransi. Ketika ada orang lain berbeda pendapat, jangan memaksakan. Saya kira 2 hal tersebut cukup untuk menjadikan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai," tambahnya.

Read More

Kejagung Usut Penebaran Ranjau Paku Saat Sita Bukti Kasus Korupsi Timah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut upaya menghalangi penyitaan barang bukti berupa alat berat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. 

Saat proses evakuasi, Kejagung sempat mendapati penebaran ranjau paku.

"Pada saat upaya evakuasi peralatan alat-alat berat memang benar ada upaya untuk menghalang-halangi dengan memasang ranjau paku. Sampai saat ini masih kita dalami terkait siapa yang memasang, kita masih belum menemukan tapi masih kita dalami," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (6/2/2024).

Sebagai informasi, penyitaan puluhan alat berat itu terjadi pada Kamis (25/1) malam. Lokasinya di kawasan perkebunan sawit di Desa Perlang dan Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

Kuntadi menjelaskan upaya menghalangi dengan penebaran ranjau paku dilakukan saat proses evakuasi, bukan saat penggeledahan.

"Itu bukan kegiatan penggeledahan tapi kegiatan upaya evakuasi peralatan alat alat berat yang kita temukan di tengah hutan. Masih didalami (apakah diproses hukum)," ujarnya.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kedua tersangka telah ditahan.

"Hari ini kita telah memeriksa berapa orang saksi, dua di antaranya itu saudara TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN dan saudara AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP," kata Kuntadi.

Kuntadi mengatakan kasus ini berawal dari kerja sama sewa peralatan peleburan timah antara CV VIP dengan PT Timah. 

TN selaku pemilik CV VIP diduga memerintahkan AA untuk membentuk perusahaan boneka demi mengumpulkan biji timah ilegal dari IUP PT Timah. 

Dia mengatakan PT Timah kemudian menerbitkan surat perintah kerja seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah.

Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung juga masih menghitung dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Selain itu, Kejagung akan menghitung kerusakan alam akibat kasus tersebut.

"Kita juga akan mengevaluasi dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini. Yang kita tahu, kerusakan alamnya sudah terjadi di sana," jelas Kuntadi.

Selain itu, Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti. Berikut daftar bukti yang disita Kejagung:

- 53 unit ekskavator

- 2 unit buldoser

- Emas Logam Mulia seberat 1.062 gram

- Uang tunai Rp 83.835.196.700 (Rp 83,3 miliar)

- USD 1.547.400

- SGD 443.400

- AUS 1.840

Read More

Kaskoarmada II Hadiri Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI Polri Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP., menghadiri Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI Polri, dalam rangka bulan Bhakti TNI Polri tahun 2024, yang berlangsung di lapangan upacara Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Selasa (06/02).

Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si, yang didampingi Pangdam  V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada memimpin kegiatan tersebut.

Irjen Pol Imam mengatakan bahwa Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya dan Koarmada II, beserta jajaran menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan ini juga dalam rangka pengecekan akhir kesiapan untuk mengamankan tahap puncak pelaksanaan Pemilu 2024.

“Harapan kita dengan membangun sinergi kebersamaan ini bisa memberikan efek deterrent, terutama kepada pihak yang akan mengganggu jalannya kelancaran Pemilu terutama di tahap puncak nantinya,” kata Irjen Pol Imam Sugianto, usai memimpin apel gelar pasukan.

Kapolda Jatim juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, khususnya di Provinsi Jatim, agar bisa berjalan dengan aman, lancar dan nyaman untuk seluruh peserta pemilu yang akan menyalurkan suaranya.

“Untuk situasi keamanan di Jatim, Alhamdulillah berkat kerja sama TNI-Polri dengan stakeholder terkait dan seluruh masyarakat semua keamanan di Jatim terkelola dengan baik,”ungkap Irjen Imam.

Read More

6.000 Porsi Makan Siang & Gelar Sembako Murah Dibagikan Relawan Gibran

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Barisan Relawan For Gibran (Barisan RFG) menggelar program tebus murah 2.000 paket sembako dan 6.000 porsi makan siang gratis di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan. 

Adapun ribuan porsi makan siang gratis tersebut diborong dari dagangan UMKM lokal.

"Pemilu itu pesta demokrasinya rakyat, jadi kampanye kita kampanye riang gembira yang membahagiakan. Bagaimana warga Prabumulih tidak bahagia, hanya dengan uang Rp 10 ribu, warga bisa mendapatkan satu paket sembako seharga Rp 100 ribu," kata Ketua Dewan Pembina Barisan RFG Reza Fahlevi dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Adapun kegiatan digelar di Lapangan Jl. Kemala, RT.02/RW.02, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, pada Rabu (31/1/2024). 

Pada kegiatan ini, Barisan RFG juga menyuarakan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Reza mengatakan komitmen keberlanjutan hanya dimiliki Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.

Selain itu, Barisan RFG mengajak warga untuk bersyukur atas pembangunan pesat baik fisik maupun sumber daya manusia selama dua periode pemerintahan Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 10 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang," jelas Reza.

Reza menjelaskan ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia naik peringkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang atau 'middle income trap' (penghasilan menengah).

Mengutip ucapan Jokowi, Reza mengatakan pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Menurut Presiden dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja. Sebab dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan," sambungnya.

Ia pun menekankan pemerintahan Jokowi juga menjadikan pembangunan SDM prioritas utama. 

Pemerintah telah membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan pemerintah.

"Karena itu, kepada warga Prabumulih, Barisan RFG mengajak untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan pembangunan fisik dan manusia yang sudah baik selama 10 tahun belakangan," ucap Reza.

Sementara Koordinator Daerah Barisan RFG Kota Prabumulih Sabili mengungkapkan tebus murah 2.000 paket sembako dan pembagian 6.000 porsi makan siang gratis mendapat respons positif. 

Ia pun meyakini Prabowo dan Gibran akan unggul di wilayahnya.

"Warga Prabumulih merupakan basis suara Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Barisan RFG yakin '02 menang di atas 50 persen di Prabumulih, umumnya Sumsel dan akan menang sekali putaran," pungkas Sabili.

Read More

Mulai 11 Februari, KPU Jatim Imbau Peserta Pemilu 2024 Berhenti Kampanye di Medsos

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan umum (KPU) Jawa Timur mengimbau dan mengingatkan, agar kontestan peserta partai politik Pemilu 2024 berhenti melakukan kampanye per 11 Februari 2024, selama hari tenang. 

Termasuk kampanye di media sosial pun wajib berhenti. Hal ini disampaikan Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dikonfirmasi, Selasa (6/2/2024).

"Jangan sampai kemudian memanfaatkan medsos untuk kepentingan berkampanye karena medsos dari bentuk kampanye. Jadi selama hari tenang persisnya tanggal 11-13 Februari itu tidak lagi diperbolehkan berkampanye dalam bentuk apapun,”tegas Gogot Divisi Sosialisasi dan Parmas.

Lebih lanjut, dijelaskan KPU Jatim telah mendata seluruh akun resmi caleg pun parpol di Jatim. 

Akun itu menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu Jatim. Per Sabtu 10 Februari 2024, akun resmi yang digunakan untuk kampanye, harus dinonaktifkan.

Ia juga menegaskan, akan melakukan pengawasan pada akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU Jatim. “Itu ranah Bawaslu nanti,”kata Gogot yang juga mantan wartawan ini.

Selain itu, Bawaslu Jatim juga melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang penertiban alat peraga kampanye (APK) di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Gogot menyatakan, pembersihan APK menyeluruh akan dilaksanakan semua pihak mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Satpol PP pada tanggal 10 Februari malam. 

“Sehingga nanti tiga hari masa tenang 11-13 Februari sudah bersih semua alat peraga kampanye,”pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Kepala Bapanas Dalami Dugaan Pengaturan Jabatan Eselon 1 Kementan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Arief didalami terkait dugaan pengaturan komposisi jabatan eselon 1 di Kementan.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan utak atik komposisi jabatan eselon 1 di Kementan RI sesuai arahan tersangka SYL," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memenuhi panggilan KPK pada Jumat (2/2/2024). 

Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Arief Prasetyo tiba pada pukul 08.51 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka. 

Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi.

Ketiganya diduga memeras ASN di Kementan. Duit setoran itu diberikan ASN Kementan lewat Kasdi dan Hatta. 

Jumlahnya USD 4.000-10.000 per bulan. KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta telah menikmati Rp 13,9 miliar.

Selain itu, SYL dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menggunakan uang setoran ASN Kementan itu untuk membayar cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umrah.

Read More

Letkol Arm Ketut Tinjau Kondisi Kendaraan Dinas Babinsa

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh para Babinsa di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan, berjejer rapi di Lapangan Upacara Makodim.

Bukan tanpa sebab, keberadaan kendaraan Dinas milik prajurit Babinsa itu memasuki tahap peninjauan yang dilakukan langsung oleh Dandim Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

“Sebab para Babinsa ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Untuk itu, kita pastikan jika semua perlengkapan yang mereka miliki, khususnya kendaraan Dinas mereka dalam kondisi prima,” kata Dandim. Senin (05/02/2024).

Tak hanya kondisi kendaraan saja, pemeriksaan itu juga meliputi soal kelengkapan surat-surat kendaraan kendaraan milik para Babinsa tersebut.

“Termasuk SIM mereka, itu juga kita lakukan pengecekan,” jelasnya.

Dandim menambahkan, semua kendaraan Dinas yang saat ini digunakan oleh para Babinsa untuk menjalankan tugas sehari-hari tersebut, harus bisa dipelihara dengan baik. Perawatan dan pengecekan kendaraan pun, harus dilakukan secara rutin.

“Supaya tidak terjadi kendala ketika para Babinsa ini menjalankan tugasnya masing-masing,” tegas Dandim.

Read More

Bantuan Beras Jokowi Dihentikan Sementara, Ini Sebabnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. 

Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.

Hanya saja, penyaluran bantuan beras tersebut terpaksa harus dihentikan sementara. 

Penghentian itu bukan karena adanya data penerima bantuan beras yang sebelumnya sempat disebut-sebut bermasalah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara itu dilakukan karena bertepatan dengan masa Pemilu 2024.

"Terkait data, hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/2/2024).

"Tapi, tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu," tambah Arief.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. 

Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM. 

Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.

Arief menerangkan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi," ujarnya.

Terkait data penerima bantuan beras, imbuh dia, pemutakhiran memang harus selalu dilakukan.

"Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun," cetus Arief.

Sebelumnya, penyaluran bantuan beras disebut-sebut belum tersalurkan sepenuhnya kepada sekitar 22 juta KPM karena verifikasi data penerima manfaat belum 100%.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan verifikasi data saat ini masih terus berlangsung. Ia pun berharap dalam waktu 1-2 minggu ke depan dapat segera tuntas.

"Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja," kata dia dikutip Sabtu, (3/2/2024).

Read More