Rabu, 07 Februari 2024



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak mempengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Enggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2).

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. 

Salah satunya dengan menyediakan dukungan tenaga kesehatan (nakes) dan hotline 24 jam untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya para petugas Pemilu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan screening kesehatan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Termasuk juga kepada orang-orang yang terlibat dalam persiapan Pemilu 2024.

"Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan," kata Wali Kota Eri, Rabu (7/2).

Selain itu, bagi anggota KPPS yang memiliki risiko tinggi, pihaknya juga akan terus memantau kesehatannya selama proses Pemilu berlangsung. 

Bahkan, Dinkes juga menurunkan nakes yang akan bergerak dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Nanti Dinkes juga mobile tidak menetap di 1 TPS, 24 jam yang namanya puskemas akan buka lebar untuk support pelaksanaan Pemilu ini," jelasnya.

Wali Kota Eri mengapresiasi dukungan warga Surabaya yang menjadi petugas Pemilu 2024. 

Menurutnya, mereka adalah warga yang berjuang untuk negara. Oleh karena itu, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi mereka, termasuk dalam hal kesehatan.

"Petugas TPS itu adalah warga saya, saudara saya. Karena itu saya harus berjuang bersama-sama pemerintah kota, menjaga kesehatan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka berjuang untuk negara," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan Dinkes Surabaya kepada petugas Pemilu dan masyarakat adalah gratis. 

Dia berharap, melalui langkah ini, Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan sehat.

"Semua pelayanan gratis kita lakukan, karena ini untuk warga Surabaya yang berjuang membantu negara. Maka tugas kami adalah memberikan yang terbaik bagi warga kami," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengimbau kepada seluruh jajaran puskesmas untuk siaga pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga (ketika ada sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik.

Nanik memastikan, nakes di setiap puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Sehingga, ketika ada petugas TPS yang sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. 

"Jadi, Nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” tuturnya.

Sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung, Dinkes Surabaya juga turut melakukan skrining kesehatan bagi para petugas KPPS. 

Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Puluhan ribu petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 TPS se-Kota Surabaya.



Rokan Hilir - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas, untuk mengusut tiga kasus dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong.

Permintaan itu disampaikan oleh Jampidsus Kejagung RI, dalam suratnya tertanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Imran Yusuf, tersirat membenarkan keberadaan surat Jampidsus Kejagung dimaksud.

"Info ini sedang dalam tahap klarifikasi, pengumpulan informasi. Masih proses klarifikasi validasi laporannya, bang," jawab Imran Yusuf, Selasa (6/2).

Seperti diberitakan sebenarnya pada September 2023 Kejati Riau sudah mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Rohil, Afrizal Sintong, atas laporan pengaduan masyarakat dan LSM.

Tiga di antaranya kasus dugaan penyalahgunaan jabatan Bupati Rohil, Afrizal Sintong: pertama bantuan CSR dari Bank Riau Kepri Syariah tahun 2022 sebesar Rp500 juta, diduga digunakan untuk modal usaha pribadi anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan.

Kedua, bantuan dana hibah sebesar Rp400 juta untuk Gerakan Milenial Rohil Bangkit (GMRB) dari Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Rohil tahun 2022, diduga dialokasikan untuk biaya politik anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan; SPj (Surat Pertanggung Jawaban) diduga dimanipulasi.

Ketiga, bantuan dana hibah pada APBD Rohil tahun 2022 sebesar Rp600 juta kepada GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Rohil yang diketuai Sanimar, istri Bupati Rohil Afrizal Sintong, di mana SPJ diduga fiktif.

Terpisah, Direktur Forum Masyarakat Bersih (Formasi) Riau, Nurul Huda, menyampaikan kekecewaan atas sikap Aspidsus Kejati Riau, terkait pemanggilan dirinya untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Rohil, Afrizal Sintong.

"Sesuai surat permintaan informasi dugaan korupsi (Bupati Rohil) dari Aspidsus Kejati Riau, Senin (5/2/2024) pukul 14.00, saya  datang ke ruang Pidsus Kejati  Riau, tapi sampai pukul 17.30, Aspidsus tidak datang. Sungguh, jelas kami kecewa," pungkasnya. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar menyematkan Brevet Kehormatan Penerbangan TNl AL kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo pada Selasa (6/2/2024).

Penyematan Brevet yang digelar di atas Gladak KRI Frans Kaisefo (FKO-368) yang sandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, juga diberikan kepada Komandan KRl FKO-368, Letkol Laut (P) Jhon David Nalasakti Sondakh dan   Palaksa KRI FKO-368, Letkol Laut (P) Abdiyan.

Penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNl AL ini, diberikan Komandan Puspenerbal usai penyambutan kedatangan KRl FKO-368 yang telah menyelesaikan misi perdamaian dunia selama 12 bulan dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Lebanon.

Menurut Danpuspenerbal, pemberian  Brevet Kehormatan Penerbangan TNI AL ini, merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit penerbang dan sebagai bentuk apresiasi bagi personel di luar Puspenerbal baik militer maupun sipil yang telah berjasa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi.

Penyematan Brevet Kehormatan ini, juga  sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada personel penerima brevet yang selama ini telah memberikan andil, baik pemikiran maupun gagasan, guna membangun dan mengembangkan kekuatan TNI AL, khususnya Penerbangan TNl AL. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kembali mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Wejangan itu Jokowi sampaikan mengingat gelaran Pemilu 2024 tinggal sepekan lagi. Jokowi mengingatkan agar mereka bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI/Polri termasuk BIN harus netral, dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2).

Tak hanya jajaran empat lembaga negara yang disebutkan, Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bekerja secara profesional.

Kedua lembaga itu disebut Jokowi harus bisa menjamin integritas Pemilu sehingga suara rakyat benar-benar berdaulat.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar ratusan juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dan memiliki hak suara untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari mendatang.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya," ujar Jokowi.

Kampanye Pemilu 2024 tinggal tersisa 3 hari lagi. Pada 10 Februari, KPU menetapkan masa tenang selama tiga hari.

Pada masa tenang semua peserta pemilu dilarang berkampanye atau melakukan aktivitas yang mengarahkan warga untuk mencoblos mereka. 

Pencoblosan digelar pada 14 Februari 2024. KPU memastikan proses distribusi logistik pemilu jelang pencoblosan berjalan dengan baik. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya berhasil menertibkan lima orang pengamen di bawah umur, di traffic light Exit Tol Banyu Urip, Rabu (7/2). 

Mereka diamankan saat akan menumpang mobil pickup yang menuju ke arah bundaran Tol Margomulyo.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto mengatakan, saat sedang menggelar patroli di sekitaran traffic light Exit Tol Banyu Urip, mengetahui ada segerombolan anak di bawah umur turun dari truk trailer. 

Tak lama turun dari truk tersebut, ternyata sekelompok anak-anak itu pindah ke kendaraan pickup yang jaraknya tak jauh dari mobil tumpangan sebelumnya. 

“Kebetulan, kami sedang mobile untuk memantau petugas di traffic light, naluri saya keluar sebagai anggota Satpol PP saat melihat anak kecil nggandol (numpang) di atas truk trailer,” kata Dwi.

Karena khawatir membahayakan pengguna jalan, Dwi bersama anggotanya kemudian menghampiri anak-anak tersebut untuk diingatkan. 

Namun, segerombolan anak-anak tersebut malah lari kocar-kacir menghindari petugas. Karena mencurigakan, Dwi bersama anggotanya sontak melakukan pengejaran. 

“Awalnya 10 anak, tapi karena tau ada saya dan tim, anak-anak tersebut lari menghindari petugas, dan kami berhasil menjaring 3 orang anak,” jelas Dwi. 

Ketiga anak itu adalah AF, 12, HH, 11, dan DA, 11, sedangkan sisanya masih dalam pengejaran. 

Setelah terjaring, mereka mengaku tujuannya nggandol adalah untuk ngamen di sekitaran traffic light.

Setelah ketiga anak itu berhasil diamankan, kemudian Dwi meminta agar mereka memberitahu dimana lokasi teman-temannya berkumpul. 

Setelah berkeliling, Dwi kembali mengamankan pengamen di bawah umur, yakni WA (16), di sekitar traffic light Balongsari. 

“Saya tanya mereka, dimana biasanya berkumpul. Karena sejak awal melihat mereka, fokus saya pada satu anak ini yang terlihat lebih dewasa ketimbang anak-anak lainnya,” jelas Dwi.

Setelah terjaring, WA mengaku kepada Dwi, alasan dirinya kabur dari kejaran petugas karena takut. 

Selain itu, ternyata WA juga mengaku, ia kabur karena sedang dalam pengaruh minuman keras yang dipaksa minum oleh rekannya yakni AM.

Mengetahui hal tersebut, Dwi melakukan pengejaran terhadap AM. Tak lama kemudian, jajaran Satpol PP menemukan AM sedang berada di sekitar Exit Tol Simo. 

Saat diamankan, remaja 17 tahun itu ketahuan membawa senjata tajam (sajam) berjenis brass knuckle yang pada ujungnya terdapat silet kecil. 

Usai berhasil mengamankan AF, HH, DH, WA, dan AM, petugas kemudian membawa mereka ke kantor Satpol PP Kota Surabaya. 

Tujuannya adalah untuk dilakukan pembinaan dan pendataan oleh Satpol PP bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

“Langsung kami bawa ke mako Satpol PP untuk diamankan dan kami data, kami juga panggil DP3A untuk outreach anak-anak ini. Untuk barang bukti kami ikut amankan,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas di seluruh Kota Surabaya, khususnya wilayah Sukomanunggal, untuk lebih waspada dan jeli ketika melihat anak-anak yang berkeliaran di jalan. 

Dirinya juga meminta kepada jajarannya agar rutin menggelar penyisiran di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan untuk berkumpulnya pengamen di bawah umur. 

Ia menambahkan, peran serta masyarakat juga diperhitungkan dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melaporkan, jika mengetahui ada pengamen di bawah umur di jalanan. 

“Ini tugas kita semua sebagai warga Surabaya, untuk bantuan bisa menghubungi kanal Command Center (CC) 112, atau bisa melalui media sosial Satpol PP Surabaya, sehingga masyarakat bisa memberikan informasi lewat kanal yang kita miliki,” pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar istri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerinda Maluku Utara (Malut) Muhaikin Syarif, Olivia Bachmid menyangkut dugaan sejumlah uang yang diterima Gubernur Malut Abdul Ghani Kasubag.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Olivia diperiksa pada Jumat (2/2/2024) pekan lalu dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara suap Abdul Ghani.

"Saksi hadir dan melalui keterangan saksi terus dilakukan pendalaman kaitan dugaan aliran sejumlah uang yang mengalir dan dinikmati tersangka Abdul Ghani dari berbagai pihak," ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Ali belum menjelaskan siapa saja sosok yang diduga memberikan uang kepada gubernur tersebut.

Pada pekan lalu, penyidik juga memeriksa putri Abdul Ghani, Nurul Izzah Kasuba dan Inspektur Daerah Provinsi Malut, Nirwan Ali.

Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Jadis Tata Ruang PUPR Provinsi Malut Yerrie Passilia, Direktur PT Prisma Utama Maizon Lengkong serta pihak swasta bernama Farid M. Imam.

Mereka dicecar terkait dugaan uang yang diterima dari para kontraktor.

Penyidik juga telah memeriksa Direktur Utama perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo Wachjo dan Direktur Utama perusahaan tambang nikel Halmahera Sukses Mineral Ade Wirawan Lohisto.

KPK menduga Abdul Ghani menerima uang panas menyangkut izin usaha pertambangan.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Maluku Utara,” ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

“(Didalami juga) dugaan adanya aliran uang untuk tersangka Abdul gani dalam pengurusan dimaksud,” lanjut Ali. 

Abdul Ghani sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel di Jakarta pada Senin (18/12/2023) lalu.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polda Jawa Timur menggelar Apel Gelar Pasukan gabungan TNI Polri dalam rangka bulan Bhakti TNI Polri tahun 2024 di lapangan upacara Mapolda Jawa Timur, Selasa ( 6/2/24).

Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto M.Si, yang didamping Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kepala Staf Koarmada ( Kaskoarmada II ) Laksamana Pertama TNI Isswarto, memimpin kegiatan tersebut.

Irjen Imam mengatakan bahwa Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya dan Koarmada II beserta jajaran menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan ini juga dalam rangka pengecekan terakhir kesiapan untuk mengamankan tahap puncak pelaksanaan Pemilu 2024.

"Harapan kita dengan membangun sinergi kebersamaan ini bisa memberikan efek deterrent terutama kepada pihak yang akan mengganggu jalannya kelancaran Pemilu terutama di tahap puncak nantinya," kata Irjen Pol Imam Sugianto, usai memimpin apel gelar pasukan.

Lebih jauh disampaikan, setelah kegiatan apel gelar pasukan juga akan melaksanakan patroli skala besar, yang diikuti jajaran Polrestabes/ta serta jajaran Korem dan Kodim di seluruh Jawa Timur. 

"Mengantisipasi semua kemungkinan ancaman, gangguan yang mungkin timbul menjadi ancaman faktual yang mungkin terjadi sehingga kita bisa mitigasi sedini mungkin,"terang Irjen Imam.

Kapolda Jatim juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama sama sukseskan penyelenggaraan Pemilu, khususnya di Provinsi Jatim agar bisa berjalan dengan aman,lancar dan nyaman untuk seluruh peserta pemilu yang akan menyalurkan suaranya. 

"Untuk situasi keamanan di Jatim, Alhamdulillah berkat kerjasama TNI-Polri dengan stakeholder terkait dan seluruh masyarakat semua keamanan di Jatim terkelola dengan baik,”ungkap Irjen Imam.

Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga dan merawat kondusifitas ini bukan hanya pada masa Pemilu namun juga sesudah Pemilu.

"Mudah mudahan ini kita rawat dan kita jaga sampai tanggal 14 nanti tahap puncak pemungutan suara berakhir termasuk tahap penghitungan, dan pasca Pemilu,"ujar Irjen Imam.

Sementara untuk distribusi logistik pemilu, Kapolda Jatim menyampaikan, bahwa setelah dilakukan pengecekan kepada Ketua KPU sudah selesai 100 persen dan sudah terdistribusi. 

"Bahkan sampai di kepulauan terjauh di Masalembu sudah terdistribusi, selain itu pasukan dari TNI-Polri sudah bergerak ke Masalembu tiga hari lalu sebanyak tiga pleton," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel terkait penyitaan handphone (HP). Polda Metro Jaya menyebut hal tersebut hak Aiman sebagai saksi.

"Itu hak saksi untuk mengajukan gugatan praperadilan dan kami menghormati itu," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Ade Safri menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan Bidkum Polda Metro Jaya dan siap menghadapi gugatan tersebut.

"Selanjutnya penyidik melalui tim advokasi Bidkum Polda Metro Jaya siap untuk menghadapinya," ujarnya.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan gugatan tersebut sudah teregister dengan nomor 25/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. 

Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Pemohon H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. Termohon Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Djuyamto.

Polisi menyita ponsel milik Aiman Witjaksono terkait kasus tudingan 'polisi tak netral'. Polisi menyebut penyitaan tersebut sudah mengantongi izin dari pengadilan.

"Pada tanggal 22 Januari 2024, penyidik telah mengajukan permintaan izin sita kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan. Tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Selain ponsel, pihak kepolisian menyita akun media sosial hingga e-mail Aiman Witjaksono. 

Ade mengatakan penyitaan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

"Bahwa kembali lagi pada penyidikan adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang tidak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya," ujarnya.

Ade Safri menegaskan serangkaian kegiatan penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dia juga menegaskan penyidik siap mempertanggungjawabkan aduan Aiman ke Kompolnas terkait penyitaan yang dilakukan.

"Kami jamin penyidikan yang dilakukan berjalan secara profesional transparan dan akuntabel dan bebas dari segala bentuk intervensi ataupun ataupun apapun juga yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara a quo," jelasnya.

"Ya dipersilakan (aduan Kompolnas) itu hak konstitusional pak AW, dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan," imbuhnya.



Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Bersama perangkat daerah terkait, Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (05/2/2024) di MCC Gradika. 

Rakor ini dipimpin langsung olehInspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. 

Tomsi Tohir mengatakan, pada bulan Januari 2024, masih banyak daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional 2,57%, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Kalteng, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

“Namun masih ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang bisa mempertahankan inflasinya sampai saat ini,” ujarnya.

Ia berpesan kepada Kepala Daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional agar mencari penyebab permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah maksimal untuk mengatasinya.

“Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari ada minyak goreng, beras, dan cabai merah,” ungkapnya.

Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan, untuk menjaga inflasi Pemerintah Kota bersinergi bersama stakeholder terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Disperindag, Bagian Perekonomian dan dinas terkait.

“Sebenarnya dari beberapa dinas sudah berjalan untuk bisa menstabilkan inflasi, seperti halnya kita masifkan Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL.) Program ini sebenarnya untuk mengendalikan inflasi yang sangat sering terjadi,” kata Mas Adi

Mas Adi juga mengatakan bahwa cabai merupakan bahan mentah yang dapat memicu inflasi. Harga cabaipun dapat melambung tinggi, sehingga pihaknya mengencarkan program KRPL menanam cabai di masing-masing rumah tangga.

“Tidak memerlukan lahan yang luas, cukup kita menggunakan polibeg untuk menanam cabai di masing-masing rumah tangga. Kita juga bisa menanam tanaman umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar),” ujar Mas Adi.



Batu Bara - KABARPROGRESIF.COM Polda Sumut menyelidiki kasus dugaan kecurangan dalam penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Batu Bara. 

Dari hasil penyelidikan itu ditetapkan tiga orang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Batu Bara sebagai tersangka.

"Hasil gelar perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan atau penerimaan hadiah dalam rangka seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional guru di lingkungan Pemkab Batu Bara TA 2023, polisi menetapkan tersangka terhadap tiga pelaku yang memenuhi dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (5/2/2024).

Hadi memerinci ketiga tersangka itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) inisial AH, Sekretariat Disdik DT dan seorang kepala bidang. 

Hadi menyebut ketiganya ditetapkan tersangka per Kamis (1/2).

Perwira menengah Polri itu belum memerinci lebih jauh soal motif hingga kronologi penyelidikan kasus tersebut. Namun, dia mengatakan penyelidikan itu dilakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat (dumas).

"Ada dumas," kata Hadi.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Calon Bintara PK Pria/Wanita dan Calon Tamtama PK Gelombang I TNI AL T.A.2024 Panitia Daerah (Panda) Lantamal V memasuki tahap sidang Rapat Koordinasi Sekretariat (Rakorset) yang dipimpin Wadan Lantamal V Kolonel Marinir Baidhowi Oktafidia  mewakili Danlantamal V Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan, S. H., M. Han., di Ruang Rapat Mako Lantamal V, Perak Surabaya. Selasa (6/2/2024).

Dalam kegiatan Rakorset hasil penerimaan Calon Prajurit TNI AL Gel.I TA 2024 Panda Lantamal V tersebut, Wadan  Lantamal selaku Wakil Ketua Panda Lantamal V melihat secara langsung nilai semua Caba dan Cata  mulai dari nilai tes kesehatan, tes Garjas, tes psikologi, tes mental ideologi dan pemeriksaan administrasi (Rikmin).

"Kegiatan Rakorset ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Sidang Pantukhirda beberapa hari kedepan," Wakil Ketua Panda Lantamal V.

Lebih lanjut Wakil Ketua Panda Lantamal V juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya selama melaksanakan penerimaan Caba dan Cata TNI AL Gel I TA 2024 Panda Lantamal V.  Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asintel Danlantamal V, Aspers Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Kadisminpers Lantamal V, Kasubdisjasrek Lantamal V, dan Tim Panitia Penerimaan. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive