Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud, Forum Santri dan Ulama Jatim Gelar Dialog Kebangsaan di Ponpes Nurul Khulus Bondowoso

Bondowoso - KABARPROGRESIF.COM Forum Santri dan Ulama Jatim kembali mengadakan Dialog Kebangsaan dengan tema" Santri Bicara Demokrasi".

Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Khulus Desa Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Rabu (7/2).

Hadir dalam dialog Kebangsaan diantaranya Pengasuh Ponpes Nurul Khulus  KH. Syaiful Bahri dan dua nara sumber yakni Ustadz Zul Rihadi dan Ustadz Hamdun serta ratusan santri dan alumni. 

Dalam sambutannya, KH. Syaiful Bahri menyampaikan perlunya wawasan kebangsaan yang menitikberatkan cinta tanah air dan bangsa.

Salah satunya diwujudkan dengan mengadakan dialog kebangsaan.

Hal ini agar santri atau alumni pondok pesantren mengetahui perkembangan politik atau pemilu.

"Sangat senang dan semangat terhadap kegiatan semacam ini supaya santri tau, mana wakil-wakil yang akan kita pilih untuk memimpin bangsa negara kita selama lima tahun kedepan. Siapa figur figur calon Presiden dan Wakil Presiden yang layak untuk kita pilih untuk Indonesia yang kita cintai," kata KH. Syaiful Bahri dalam rilisnya, Rabu (7/2).

Sementara Ustadz Zul Riyadi menambahkan sebagai santri akan selamanya menjadi santri walaupun sudah tua.

Maka santri harus mengetahui pemilu, pilihan Presiden dan Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat. 

"Tentu wawasan sosial dan wawasan kebangsannya harus diperluas, misalnya memilih Presiden dan Wakil residen itu tidak hanya karena viral atau karena uang selalu akan tetapi harus melihat pengalaman, rekam jejak, punya masalah apa misalnya apa pernah tersangkut korupsi, kejahatan HAM, KKN atau yang lain. maka ini pentingnya pengetahuan atau dialog kebangsaan seperti ini," ungkapnya.

Ustadz Zul Riyadi mengatakan diantara tiga calon yang betul-betul menjadi contoh bagi penegakan hukum di Indonesia adalah Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar dan Prof Mahfud.

Hal yang sama juga dikatakan Ustad Hamdun. Menurutnya Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 yakni Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dan dan rekam jejak yang sudah tidak diragukan lagi.

"Karenanya kita sangat mendukung, Pak Mahfud orangnya tegas dan selalu mengedepankan qulil haq walau kana murron, katakan benar walau itu pahit," tegasnya.

Makanya Ustadz Hamdun meminta para santri harus memilih dengan hati nurani sehingga pilihan kita tepat siapa yang akan memimpin.

"Kita pilih untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia kedepan," tandasnya.

Forum Dialog Kebangsaan diakhiri bersama-sama menyatakan dukungan kemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3.

"Ganjar-Mahfud. Kemenangan Paslon nomer 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

Polres Simalungun Gelar Apel Siaga, Kapolres Pimpin Pengecekan Pasukan dan Peralatan

Simalungun - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan responsivitas jajaran kepolisian, Polres Simalungun mengadakan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan yang diikuti oleh Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit) dan Satuan Samapta. 

Acara ini berlangsung pada Senin, 5 Februari 2024, pukul 11.30 WIB hingga selesai, di Aula Andar Siahaan, Markas Komando Polres Simalungun, Jln. Jhon Horailam, Kecamatan Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., dan dihadiri oleh pejabat penting Polres Simalungun seperti Wakapolres Kompol Hendrik Situmorang, M.M., Kabag Log Kompol Gering Damanik, S.H., Kasat Samapta AKP Lambok Stevanus Gultom, S.H., Kasat PamObvit IPTU J. Simanjuntak, dan Kasie propam IPTU S. Silalahi, S.H.

Apel Gelar Pasukan dan Peralatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi serta memastikan kesiapan personel dan peralatan yang dimiliki oleh Sat Pam Obvit dan Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun. 

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar unit dalam Polres Simalungun demi menciptakan situasi yang kondusif, terutama menjelang pesta demokrasi dan event-event besar lainnya yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.

Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa Meliala, dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan personel dan peralatan sebagai bagian integral dari tugas polisi dalam menjaga keamanan publik. 

“Kita harus selalu siap dan responsif dalam menghadapi segala kemungkinan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Melalui apel ini, kita ingin memastikan bahwa setiap personel kami siap bertugas dengan dukungan peralatan yang memadai,” ujar AKBP Choky.

Apel ini juga menjadi ajang demonstrasi kesiapan dan kekuatan Polres Simalungun dalam mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam pengamanan objek vital dan respons cepat terhadap gangguan keamanan di lapangan. 

Acara Apel Gelar Pasukan dan Peralatan tersebut berlangsung dengan sukses, meneguhkan komitmen Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Simalungun.

Read More

TNI-Polri di Kabupaten Lamongan Gelar Apel Gabungan Patroli Skala Besar

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM TNI dan Polri di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kondusifitas wilayah menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satunya, adalah melakukan patroli skala besar yang dilakukan oleh Polres dan Kodim Lamongan.

Hal itu dikatakan oleh Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condro Putra dalam apel gabungan TNI-Polri dalam rangka bulan bakti TNI-Polri yang digelar di Lapangan Upacara Mapolres Lamongan. Selasa (06/02/2024).

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan dalam menyambut Pemilu 2024, sekaligus juga berkoordinasi dengan baik antara TNI-Polri maupun stakeholder di Kabupaten Lamongan,” kata Kapolres.

Sementara itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan menegaskan, jika pihaknya bakal mem-back up aparat Kepolisian dalam upaya mewujudkan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan Pemilu mendatang.

“Pada intinya, kami (TNI) akan mem-back up tugas Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas,” pungkasnya.

Read More

Istana Akui Jokowi Tak Ajak Mensos Saat Bagikan Bansos, Ini Alasannya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) akhir-akhir ini. 

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. 

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos. 

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/2).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya. 

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya. 

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. 

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar. 

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD. 

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI-P selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang. 

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDI-P, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. 

Read More

Rektor UNAIR: Menentukan Pilihan dalam Pemilu Sama Seperti Memilih Jurusan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Mohammad Nasih, menyampaikan, sejatinya menentukan pilihan dalam pemilu sama halnya dengan menentukan jurusan atau Program Studi (prodi).

Hal ini disampaikannya, saat menjadi pembicara dalam gelar wicara bertajuk ‘#DemiIndonesiaCerdasMemilih’ oleh  Detik.Com, di Gedung Dyandara Convention Center, Surabaya, Selasa (6/2/2024).

"Milih dalam pemilu itu seperti milih fakultas dan seperti milih program studi. Oleh karena itu ya kawan-kawan semuanya, memilah dan memilih mana yang terbaik. Karena sejatinya saat mahasiswa menentukan jurusan, mereka akan mempertimbangkan betul pilihan tersebut baik dari segi prospek kerja atau pun passion mereka,” kata Prof. Nasih. 

Lebih lanjut, Prof. Nasih menerangkan, dalam menentukan pilihan dalam pemilu bukan hanya tentang hari ini tetapi juga soal membangun masa depan. 

Ia tidak ingin mahasiswanya terjebak dalam praktek money politic dan terjebak pada pilihan sesaat.

“Bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan. Bukan hanya untuk masa depan pemilih tetapi juga untum masa depan Indonesia," terang Prof. Nasih.

Di UNAIR sendiri, Prof. Mohammad Nasih menyebut sebagian besar dari mahasiswa baru UNAIR adalah pemilih pemula, sehingga mereka masih memerlukan arahan dan bimbingan agar tetap bijak dalam memilih. 

Pihaknya menegaskan, peran kampus sebagai sarana akdemik telah memberikan bimbingan, bahkan deklarasi anti politik uang yang digalakkan kepada para mahasiswa baru. 

Tujuannya, agar supaya budaya demikian dapat dihindarkan dan juga berdampak positif pada lingkungan sekitar seperti keluarga. 

“Jadi sejak awal kita berharap yang nanti bisa ditularkan ke keluarga,” tegas Prof. Nasih. 

Prof. Nasih mengungkapkan, setidaknya tercatat ada 1.700 mahasiswa UNAIR yang akan ikut berpartisipasi dalam ajang Pemilu 2024 mendatang. Sehingga deklarasi tersebut adalah pembelajaran awal agar mereka terhindar dari pilihan sesaat.

“Pembalajaran awal agar kawan-kawan mahasiswa benar benar memilih untuk memilih jangka panjang bukan sesaat,” pungkasnya. 

Diketahui, acara #DemiIndonesiaCerdasMemilih ini sendiri, merupakan gerakan yang digagas oleh Detik.com sejak 2022, yang bertujuan untuk membantu para pemilih awam maupun yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya agar lebih bijak dalam menentukan pilihan.

Read More

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Komoditas Timah, Sita Rp 83 M

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. 

"Hari ini kita telah memeriksa berapa orang saksi, dua di antaranya itu saudara TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN dan saudara AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (6/2/2024).

Kuntadi mengatakan penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah Kejagung memiliki alat bukti yang cukup.

"Keduanya setelah kita periksa secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang telah kami kumpulkan sebelumnya, tim penyidik menyatakan telah cukup alat bukti dan selanjutnya keduanya kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka," terang Kuntadi.

Kuntadi mengatakan kasus ini berawal dari kerja sama sewa peralatan peleburan timah antara CV VIP dengan PT Timah. 

TN selaku pemilik CV VIP diduga memerintahkan AA membentuk perusahaan boneka demi mengumpulkan biji timah ilegal dari IUP PT Timah. 

Dia mengatakan PT Timah kemudian menerbitkan surat perintah kerja seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah.

"Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil perhitungannya," ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sita Barang Bukti Miliaran Rupiah

Selain itu, Kejagung telah menyita sejumlah barang bukti. Berikut daftar bukti yang disita Kejagung:

- 53 unit ekskavator

- 2 unit buldoser

- Emas Logam Mulia seberat 1.062 gram

- Uang tunai Rp 83.835.196.700 (Rp 83,3 miliar)

- USD 1.547.400

- SGD 443.400

- AUS 1.840

Read More

Longsor di Distrik Balingga, Yonif 721/Makkasau Ambil Langkah Sigap

Lanny Jaya - KABARPROGRESIF.COM Longsor yang terjadi di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua langsung mendapat respon cepat dari pihak Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau.

Itu terlihat ketika Satgas menerjunkan beberapa personel di lokasi terjadinya longsor yang terjadi pada Selasa (06/02/2024) pagi.

“Kami langsung menerjunkan beberapa personel di lokasi longsor,” ucap Danpos Tima, Letda Inf Muhlis.

Letda Muhlis menambahkan, lokasi longsor tersebut merupakan salah satu akses jalan penghubung antara Distrik Balingga ke Balingga Barat. Proses evakuasi pun, dilakukan oleh Satgas di lokasi tersebut.

“Langsung kami lakukan perbaikan. Harapannya, supaya bisa segera digunakan kembali,” jelasnya.

Tak hanya Satgas, perbaikan jalan tersebut juga mendapa t respon dari warga sekitar. Beberapa warga pun ikut serta membantu perbaikan jalan yang dilakukan oleh Satgas tersebut.

“Bantuan itu merupakan bentuk kepedulian kami terhadap Satgas. Dan kami mewakili warga, mengucapkan terima kasih banyak atas upaya yang dilakukan oleh Satgas,” ucap Kepala Keamanan Desa Tima, Tailele Wenda.

Read More

250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sebanyak 250 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang fresh graduate akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). 

Proses seleksi, katanya, akan dimulai Maret mendatang.

"Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka," katanya, Selasa (6/2).

Azwar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga untuk mendata kebutuhan formasi CPNS.

Selain itu, Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat lokal diberikan ruang khusus sebagai ASN di IKN.

"Kita lagi diskusikan bersama pak presiden," katanya.

Sebelumnya, Azwar mengatakan PNS untuk IKN baik yang dipindahkan maupun diisi dari jalur rekrutmen CPNS 2024 akan diseleksi ketat.

Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Karena itu, ia berharap seleksi ketat ini menghadirkan birokrasi terbaik dari aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik.

"Kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana. Diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja, namun juga memiliki skill dan bisa multitasking," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/1).

Read More

Gubernur Khofifah Ajak Warga Jatim Gunakan Hak Pilih pada Pemilu tanggal 14

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak kepada seluruh warga Jawa Timur yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Saya mohon, 14 Februari datang ke TPS, masing masing gunakan hak pilih, kita sedang menentukan masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan untuk Pilpres," tutur Gubernur Khofifah, Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, pesta demokrasi tahun ini merupakan agenda untuk menentukan arah masa depan Indonesia lima tahun ke depan, terlebih pada pemilihan presiden (Pilpres). 

Selain itu, pemilih pada 14 Februari nanti juga mencoblos 4 kertas suara lainnya, pemilihan anggota DPD RI, anggota legislatif DPR RI, DPRD tingkat provinsi, serta anggota DPRD tingkat kabupaten/kota.

"Jadi saya berharap, terutama anak muda, ini kan 14 Februari hari Valentine, tetaplah prioritaskan ke TPS, gunakan hak pilih sebaik mungkin, jaga situasi supaya aman, damai, kondusif, aman, damai, kondusif," urai Khofifah.

Sementara itu, ajakan gubernur untuk berbondong-bondong ke TPS disambut positif warga Surabaya, Hendrawan. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah, untuk turut mensukseskan Pemilu.

"Kalau Gubernur mengajak anak muda, itu baik. Karena anak muda seringkali, kita tahulah mereka golongan suara yang mengambang. Tapi dengan catatan, Gubernur hanya bisa mengarahkan untuk mencoblos, bukan mengarahkan untuk memilih salah satu paslon," ucapnya.

Pada Pilpres 2024, terdapat 3 pasang calon. Masing-masing, paslon no 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon no 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon no 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Read More

Kejari Aceh Besar Tahan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas

Aceh - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri Aceh Besar menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas dengan nilai kontrak mencapai Rp 2,64 miliar. 

Kepala Kejari Aceh Besar Basril G di Aceh Besar, Selasa (6/2/2024) mengatakan, keempat tersangka ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, atau tindakan lainnya yang dapat menghambat proses penyidikan. 

"Penahanan para tersangka untuk kepentingan proses penyidikan. Para tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Jantho, Kabupaten Aceh Besar," kata Basril. Ia menyebutkan empat tersangka tersebut berinisial TZF (53), MR (38), SI (50), dan SN (30). 

Para tersangka memiliki peran masing-masing dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Lamtamot Gunung Biram, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. 

Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan membangun Puskesmas Lamtamot Gunung Biram dengan nilai kontrak Rp 2,64 miliar. 

Tersangka TZF adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. 

Lalu, MR, Wakil Direktur CV SN, selaku perusahaan rekanan pelaksana, dan SI adalah peminjam perusahaan, serta SN selaku Direktur CV DPC, perusahaan konsultan pengawas. 

Mereka bersama-sama diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas tersebut. 

"Para tersangka diduga tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas sesuai spesifikasi, di mana terdapat kekurangan pekerjaan." paparnya.

"Berdasarkan pemeriksaan ahli, kekurangan pekerjaan tersebut menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp134 juta," kata dia. 

Menurut Basril, kerugian Negara Rp134 juta tersebut berdasarkan perhitungan sementara. 

Saat ini, proses audit kerugian Negara sedang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh. 

"Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan memintai keterangan saksi-saksi. Dalam kasus ini, tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lainnya," kata Basril. 

Read More

Pangdam Brawijaya Hadiri Apel Bulan Bakti TNI-Polri di Mapolda Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengikuti berlangsungnya apel bulan bakti TNI-Polri yang digelar di Mapolda Jatim pada Selasa (06/02/2024) pagi.

Selain dihadiri Pangdam, apel tersebut turut dihadiri oleh beberapa pihak, salah satunya Kaskoarmada II Laksamana Pertama TNI Isswarto.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, apel bulan bakti TNI-Polri tersebut digelar dalam rangka pengecekan kesiapan aparat TNI-Polri di Jawa Timur menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Apel ini diharapkan memberikan efek deterrent, terutama pada pihak yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu,” kata Kapolda.

Terpisah, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Rafael meyakini sinergitas antara TNI-Polri yang sudah terjalin dengan baik di Jawa Timur saat ini, mampu menghadapai berbagai tugas dan tantangan yang akan datang.

Keberadaan personel dan peralatan yang dikerahkan nantinya, kata Pangdam, akan menjadi simbol kekuatan dan kesiapan seluruh prajurit dalam menghadapi potensi ancaman yang timbul.

“Apel gelar pasukan gabungan ini adalah simbol soliditas yang era tantara kedua institusi ini,” tandas Pangdam.

Mayjen TNI Rafael kembali menegaskan, sinergitas merupakan pondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab prajurit TNI-Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

“Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tentu harus bisa meningkatkan profesionalisme, keahlian dan kualitas diri sebagai prajurit TNI-Polri,” tegas Pangdam.

Read More

Bahlil Bantah Risma Tak Diajak Bagi-bagi Bansos: Nggak Mungkin!

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi absennya Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagi bantuan sosial (bansos). 

Menurut Bahlil, Bansos sudah ada di pemerintahan sebelumnya sehingga bukan jadi alat politik.

"Gimana sih bansos kan sudah sejak pemerintah sebelumnya, sekarang pun jalan," katanya, Rabu (7/2).

Apalagi, kata dia, jumlah penerima bansos mencapai 18 juta. Bahlil pun meragukan jika Risma tidak diajak bagi-bagi bansos.

"Bansos kan 18 juta penerimanya, masa nggak diajak jalan. Ibu Risma bisa bagi yang lain juga dong, orang itu Kementeriannya ada di Buk Risma. Jadi yang bener aja. Kan Bansos itu ada di Kemensos," ujarnya.

"Kalau memang nggak dilibatkan itu dalam konteks apa? Itu kan tugas pokok dia. Saya nggak yakin itu nggak dilibatkan," tuturnya.

Terkait Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membagi-bagi bansos, Bahlil menyebut hal itu adalah pembagian tugas pemerintah.

"Airlangga kan Menko, jadi bisa koordinasi, kan yang penting programnya program pemerintah, kan itu pembagian tugas saja," pungkasnya.

Read More