Kamis, 08 Februari 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani meresmikan Rumah Anak Prestasi (RAP) Kedung Cowek, di Jalan Mohammad Noer no 1 Kota Surabaya, Rabu (7/2). 

RAP Kedung Cowek merupakan pengembangan dari RAP Nginden Semolo dan RAP Sonokwijenan Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa penambahan RAP Kedung Cowek adalah untuk memperluas wadah kreativitas dan kemandirian bagi anak-anak disabilitas di Kota Surabaya. 

Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung perkembangan potensi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Rumah Anak Prestasi di Kedung Cowek ini adalah yang ketiga, InsyaAllah nanti sebelum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ada (RAP) yang keempat. Karena saya meminta di semua wilayah Surabaya ada RAP dengan harapan setiap setiap anak istimewa bisa berkumpul dan memiliki hak yang sama,” kata Wali Kota Eri.

Seluruh layanan dan ruang pelatihan yang ada di RAP Kedung Cowek, sama dengan RAP Nginden Semolo dan RAP Sonokwijenan. 

RAP Kedung Cowek dilengkapi dengan fasilitas Ruang Terapi Wicara, Terapi Akupuntur, Terapi Perilaku dan Okupasi, Dokter Umum dan Spesialis, Fisioterapi, Handycraft, Melukis, Menjahit, Membatik, Musik, Modeling, Fotografi, Pembelajaran dan Konseling, dan Minimarket. 

Selain itu, ada juga Mushola untuk tempat mengaji. Bahkan, juga ada Ruang Dokter Umum, Spesialis, Fisioterapi, dan Refleksi.

“Di sini ada tentang agama dan seni. Ada melukis, dance, musik, hingga Bahasa Inggris. Sehingga anak-anak merasa memiliki hak yang sama tapi yang penting adalah kepercayaan diri. Itulah peran pemerintah berkonsentrasi ke sini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya penambahan RAP di kawasan Surabaya Utara dapat mempermudah masyarakat sekitar untuk mendapatkan fasilitas pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 

Bahkan, seluruh fasilitas yang ada di seluruh RAP di Kota Surabaya dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga Kota Pahlawan. 

Sebab, Wali Kota Eri berkomitmen mendekatkan pelayanan Pemkot Surabaya kepada masyarakat.

“Pokoknya orang Surabaya, ber-KTP Surabaya bisa menikmati fasilitas di sini secara gratis. Ketika ada anak-anak yang ingin terapi wicara bisa dilakukan disini karena tidak hanya melatih kemandirian tetapi ada tempat terapinya. Saya ingin mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, ini yang ingin saya buktikan karena SDM itu penting, dan itu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan bahwa seluruh anak-anak istimewa di Kota Surabaya dapat memanfaatkan segala fasilitas dan ruang yang tersedia di RAP ini secara gratis, dan tidak dipungut biaya. 

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyediakan orang-orang yang hebat untuk melatih mereka menjadi anak-anak yang mandiri serta berprestasi.

“Keberadaan Rumah Anak Prestasi Kedung Cowek ini semakin melengkapi fasilitasi Pemkot Surabaya terhadap anak inklusi, yang sebelumnya sudah ada. Anak-anak bisa semakin percaya diri, serta mengeksplor bakat mereka. Dan sesama orang tua bisa saling menguatkan yang kemudian berdampak baik pada hasil karya mereka yang semakin bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi,” kata Anna.

Ia menambahkan, dua RAP sebelumnya, yakni RAP Nginden Semolo dan RAP Sonokwijenan memiliki progres yang luar biasa. 

Sedangkan di RAP Kedung Cowek, terdapat tambahan fasilitas berupa THT, dance, hingga Bahasa Inggris. 

“Ternyata anak-anak istimewa juga sangat antusias dengan Bahasa Inggris, Alhamdulilah didukung oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) lewat para guru-gurunya. Nanti di masing-masing RAP ada keistimewaan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Tak hanya itu saja, ada pula anak-anak istimewa dari luar Kota Surabaya yang dikirimkan ke RAP untuk mengikuti program magang secara gratis. 

Mereka memiliki bakat melukis, setiap harinya mereka tinggal di Liponsos Kalijudan lalu berkarya di RAP. 

Hasilnya tak main-main, karya mereka laku terjual, dan hasilnya penjualannya langsung masuk ke tabungan mereka masing-masing.

“Ada dari Padang dan Sulawesi, mereka sudah punya keahlian melukis, dikirimlah ke kami untuk magang selama 1-2 bulan, dan tinggalnya di Kalijudan. Setiap hari di RAP, Alhamdulilah lukisannya sudah terjual dan masuk ke tabungan mereka,” ungkapnya.

Di samping itu, hasil karya anak-anak RAP berupa batik juga telah dibeli oleh perusahaan untuk dijadikan seragam kerja. 

“Hasil batik salah satu anak RAP diambil oleh PT. Sier, lukisannya digunakan untuk seragam. Harapan kami semakin banyak OPD dan juga Baznas bisa memberdayakan hasil karya anak-anak di RAP,” pungkasnya.


Tapanuli - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dari Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (2/2/2024) pagi.

Selain Kapolres Tapsel, pihak Kodim 0212/Tapsel, juga hadir meneken NPHD dari Pemkab Paluta. Di mana, dalam hal ini, diwakili Pabung Paluta, Mayor Inf Takbir Dahalu.

Tampak hadir, Kapolsek Padang Bolak, AKP Harun Manurung, SH. Kanit Tipikor Polres Tapsel, Ipda Sahat Maradian, SH. Pj Bupati Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, SSTP, MM.

Selanjutnya, Ketua DPRD Paluta, Mukhlis Harahap. Serta, yang mewakili Kejari Paluta, Yohanes M Aritonang, SH, MH.

Usai kegiatan, Kapolres Tapsel menjelaskan, bahwa penekenan NPHD ini, merupakan langkah kerjasama yang dapat memperkuat sinergi antara instansi Kepolisian dan pemerintah daerah (Pemda).

“Harapannya, dengan sinergi yang kokoh antara Pemda dan Polri, suasana Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tapsel, khususnya Kabupaten Paluta, akan tetap terpelihara dengan baik,” ungkap Kapolres.



Jember - KABARPROGRESIF.COM Forum Santri dan Ulama Jatim terus menguatkan dukungan untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Caranya mengadakan dialog kebangsaan dengan Tema "Santri Bicara Demokrasi".

Kegiatan tersebut digelar di pondok pesantren (Ponpes) Al Qohiriyah Desa Gumuk Ampel Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur, Rabu (7/2).

Dialog kebangsaan tersebut dihadiri oleh Pengasuh Ponpes Gus Achmad Fatoni dan dua narasumber diantaranya Ustadz Ustadz Mahmud Zaen, Ustadz Syamsul Arifin serta ratusan santri dan alumni. 

Gus Achmad Fatoni dalam sambutannya mengaku bangga dengan adanya kegiatan dialog kebangsaan untuk para santri.

Sebab dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

"Dialog kebangsaan ini kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang visi misi Paslon Presiden dan Wakil Presiden terutama Paslon nomer 3 Bapak Ganjar dan Bapak Prof, Dr. Mahfud MD," kata Gus Achmad Fatoni dalam rilisnya, Kamis (8/2).

Nah dengan acara ini kata Gus Achmad Fatoni diharapkan para santri maupun alumni pesantren bisa melihat masa depan Indonesia dan siapa yang layak untuk memimpin Indonesia kedepan. 

"Kami sebagai tuan rumah sangat senang acara ini, selamat berkumpul untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud," jelasnya.

Sementara Ustadz Mahmud Zain mengatakan santri dan alumni pesantren harus mengetahui Politik, tahu Pemilu 2024, pilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakil rakyat. 

"Tentu wawasan sosial dan wawasan kebangsaannya harus diperluas, memilih Presiden dan Wakil Presiden itu tidak hanya karena kasihan atau karena uang, atau karena tekanan, akan tetapi santri alumni harus bisa melihat pengalaman, rekam jejak, punya masalah hukum apa tidak,  pernah tersangkut korupsi, kejahatan HAM, KKN atau tidak ?. Maka setelah kita lihat paslon yang ada yang paling bersih adalah Paslon nomer 3, Paslon Presiden dan Wakil Presiden representatif yang bisa kita harapkan untuk menegakkan konstitusi dan menjaga marwah hukum di Indonesia adalah Paslon nomer 3 Pak Ganjar dan Pak Prof, Dr. Mahfud MD," tegasnya.


Hal yang sama juga dikatakan Ustadz Ahmad Syamsul Arifin.

Ia mengatakan soal hukum dan konstitusi di Indonesia yang akhir-akhir ini dipakai alat untuk pencalonan paslon tertentu, lalu memakai instrumen pemerintah untuk mendukung calon tertentu, menekan agar memenangkan paslon tertentu. 

Hal tersebut menyalahi tatanan demokrasi.

"Santri dan alumni pesantren diharapkan memilih yang paling bersih. dan tegas untuk menegakkan konstitusi dan hukum di Indonesia," paparnya.

"Ini kita semua sedang mencari Ganjar sesuai dengan yang ditulis di lauhul Mahfud. Jadi pilihan kita Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tambahnya.

Forum Dialog Kebangsaan diakhiri bersama-sama menyatakan dukungan kemenangan Paslon No. 03 Ganjar Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia (KSAU) Marsekal Fadjar Parsetyo dapat gelar perwira kehormatan Order of Australia (divisi militer) dalam sebuah upacara di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. 

Marsekal Fadjar dinilai telah berkontribusi dalam memperkuat hubungan pertahanan bilateral Indonesia-Australia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, mengatakan anugerah Order of Australia merupakan pengakuan tertinggi atas pencapaian dan pengabdian yang luar biasa. 

Williams menyebut penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran besar Marsekal Fadjar sebagai KSAU.

"Penghargaan ini menyoroti kepemimpinan, visi, dan dedikasi Marsekal TNI Fadjar yang luar biasa dalam meningkatkan kapabilitas kami untuk bekerja sama secara efektif," ujar Williams dalam keterangan tertulis, Senin (5/2/2024).

Williams menyebut Marsekal Fadjar mendukung pengerahan perdana pesawat F-35 RAAF di beberapa pangkalan udara di Indonesia. 

Hal ini, katanya, meningkatkan peluang dalam kerja sama bilateral.

"Dukungannya terhadap pengerahan perdana pesawat F-35 RAAF untuk beroperasi dari beberapa pangkalan udara di Indonesia sebagai bagian dari latihan udara multilateral berskala besar telah meningkatkan peluang untuk latihan gabungan yang kompleks dan kerja sama bilateral yang lebih dalam," katanya.

Marsekal Fadjar dilantik sebagai KSAU pada Mei 2020 dan memprioritaskan keterlibatan dengan para pemimpin senior Angkatan Udara Australia pada awal masa jabatannya. 

Fokusnya yakni pada pengembangan kemampuan telah menghasilkan peningkatan penempatan pelatihan bilateral serta integrasi kemampuan-kemampuan baru ke dalam latihan bersama.

Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Udara Australia dan Indonesia terus membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan profesional.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya akan tetap membuka pelayanan di hari libur panjang, mulai tanggal 8-11 dan juga 14 Februari 2024. 

Pelayanan ini dikhususkan untuk layanan perekaman e-KTP dan juga aktivasi KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Pelayanan ekstra ini dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu itu, Dispendukcapil Surabaya bersama seluruh kecamatan dan kelurahan akan tetap membuka pelayanan saat hari libur di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan serta di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

“Pelayanan ini khusus untuk perekaman e-KTP bagi warga pemilih pemula dan juga untuk aktivasi IKD. Pelayanan ini kita buka pada tanggal 8, 9, 10, dan 11 mulai pukul 08.00-13.00 WIB,” kata Eddy, Rabu (7/2).

Selain itu, khusus di tanggal 14 Februari 2024 atau tepat di hari pemilu, pihaknya juga akan membuka pelayanan serupa di MPP Siola, kantor kecamatan dan kelurahan serta akan dibuka pula pelayanan di Taman Bungkul (di depannya Taman Bungkul sisi barat) dan juga di halaman Balai Kota Surabaya.

"Ini kami buka untuk memfasilitasi para pemilih yang belum mempunyai dokumen kependudukan, sehingga di situ mereka bisa melakukan perekaman sekaligus aktivasi terhadap IKD, dan bagi warga Kota Surabaya, khususnya yang belum memiliki dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk datang ke TPS pada tanggal 14, dapat melakukan atau memanfaatkan ruang yang sudah kami sediakan itu," katanya.

Eddy juga memastikan bahwa bagi warga Surabaya yang sudah berusia 17 tahun dan sudah berhak mendapatkan e-KTP, Dispendukcapil Surabaya sudah menyiapkan blangko e-KTP yang cukup, sehingga kalau ada yang mengajukan akan langsung diproses untuk dicetak. 

“Persiapan blangko kami insyaallah sudah aman dan cukup untuk mencover mereka,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan kenapa menfasilitasi warga pelayanan ini hingga akhirnya harus membuka pelayanan di hari libur. 

Alasan utamanya karena untuk mencoblos pada saat pemilu itu harus menunjukkan KTP atau menunjukkan identitas kependudukan, termasuk KTP digital maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Surabaya. 

“ Makanya kami siapkan itu semuanya,” kata dia.

Bahkan, ia juga mengaku akan mempermudah warga yang ingin melakukan perekaman dan juga aktivasi IKD. 

Warga cukup bawa KK (Kartu Keluarga) atau kalau pun tidak bisa bawa KK, minimal warga yang ingin melakukan aktivasi IKD itu cukup menghafal NIK-nya, pasti akan diproses oleh petugas.

“Tidak membawa KTP atau KK tidak masalah, yang penting hafal NIK-nya, kami siap untuk proses aktivasi IKD-nya,” imbuhnya.


Oleh karena itu, Eddy memastikan sekarang ini tidak ada alasan lagi bagi warga Kota Surabaya untuk tidak mencoblos hanya karena tidak memiliki identitas kependudukan. 


“Yang jelas, kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini,” pungkasnya.


Rabu, 07 Februari 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah memeriksa anak mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo. KPK memeriksa Kemal terkait dugaan aliran uang korupsi.

"Kemarin (5/2) telah selesai diperiksa sebagai saksi atas nama Kemal Redindo, dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Ali mengatakan selain aliran uang, Kemal juga diperiksa terkait pengetahuannya tentang dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan.

"Termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi.

Ketiganya diduga memeras ASN di Kementan. 

Duit setoran itu diberikan ASN Kementan lewat Kasdi dan Hatta. Jumlahnya USD 4.000-10.000 per bulan. KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta telah menikmati Rp 13,9 miliar.

Selain itu, SYL dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menggunakan uang setoran ASN Kementan itu untuk membayar cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umrah.



Manado - KABARPROGRESIF.COM Jabatan Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 712/Wiratama diserahterimakan dari Letkol Inf Madiyan Surya kepada pejabat baru Mayor Inf Mukhammad Yusron melalui acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan tradisi Korps yang dipimpin langsung Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko, Senin (5/2/2024) di markas Batalyon Infanteri 712/Wiratama.

Letkol Inf Madiyan Surya yang sebelumnya menjabat Danyonif 712/Wiratama kini menempati jabatan baru sebagai Dansecata Rindam XIII/Merdeka. 

Sedangkan Mayor Inf Mukhammad Yusron sebagai pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Pabandya BMN Slogdam V/Brawijaya.

Pangdam Merdeka Gandeng Forkopimda Sulut Dukung Program Ketahanan Pangan NasionalDanrem Santiago Hadiri Pembukaan Persami Saka Wira Kartika Kodam Merdeka Tahun 2024

Selain jabatan Danyonif 712/Wiratama pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Sertijab Ketua Persit KCK Cabang BS LV Yonif 712 PD XIII/Merdeka dari Ny Deska Madiyan Surya kepada Ny Ratu Gresha Mukhammad Yusron, prosesi Sertijab dipimpin oleh Wakil Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka Ny Ati Yustinus.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko dalam sambutannya mengatakan bahwa, pelaksanaan serah terima jabatan Komandan Batalyon ini, merupakan bagian dari dinamika dalam organisasi TNI Angkatan Darat, bahkan sudah menjadi tuntutan organisasi karena hal tersebut memiliki makna penting dan strategis.

“Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas satuan serta pengembangan karier perwira sehingga lebih efektif melaksanakan tugas pokoknya dalam menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks kedepan,” ujar Pangdam.

Orang nomor satu di Kodam XIII/Merdeka ini, mengucapkan selamat kepada Mayor Inf Mukhammad Yusron beserta ibu atas jabatan baru sebagai Danyonif 712/Wiratama dan sebagai Ketua Persit KCK Cabang BS LV Yonif 712 PD XIII/Merdeka.

Selanjutnya berpesan kepada keduanya untuk bisa mengemban amanah dengan baik serta dapat melaksanakan tugas secara optimal dan penuh rasa tanggung jawab.

“Ingat, jabatan ini bukanlah hadiah, tetapi amanah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Institusi TNI AD dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh upaya Pembinaan Satuan (Binsat) yang telah dilaksanakan selama ini agar lebih ditingkatkan lagi oleh pejabat yang baru,” harap Mayjen TNI Legowo Jatmiko.

Sedangkan kepada Letkol Inf Madiyan Surya dan Ibu, Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas segala dedikasi, prestasi dan loyalitasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya selama ini sebagai Danyonif 712/Wiratama.

“Semoga karya dan bhakti saudara dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kodam XIII/Merdeka dan Persit KCK PD XIII/Merdeka khususnya Yonif 712/Wiratama. Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Dansecata Rindam XIII/Merdeka semoga keberhasilan senantiasa menyertai saudara sekeluarga,” ungkap mantan Gubernur Akmil tersebut.

Pada kesempatan itu, Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko menyampaikan bahwa, Yonif 712/Wiratama merupakan satuan pemukul Kodam XIII/Merdeka yang disiapkan untuk menghadapi ancaman dan kontijensi yang timbul di berbagai wilayah NKRI Khususnya Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Dengan berbekal kualifikasi Raider dan Mobil Udara serta kemampuan anti teror satuan ini dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai tantangan tugas dalam skala lokal maupun nasional yang pengendaliannya langsung dibawah Pangdam XIII/Merdeka. Jadi harus selalu dalam kondisi siap sedia setiap saat untuk digerakkan guna mendukung tugas pokok Kodam XIII/Merdeka.

“Oleh karena itu, pimpin dan latih prajuritmu dengan sebaik baiknya. Tingkatkan moril dan moral prajuritmu agar menjadi Patriot NKRI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adapatif (PRIMA),” pungkas Pangdam Merdeka.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Irdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Denny Masengi, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Wakhyono, Kapok Sahli Pangdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Patar Sahat Panggabean, Danrindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Endra Saputra Kusuma, Asrendam XIII/Merdeka Kolonel Inf Marsana, para Asisten Kasdam dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka, Lo AL kodam XIII/Merdeka Kolonel Laut (KH) Marcelino Sompotan, Dandim 1309/Manado Kolonel Inf Himawan Teddy Laksono, Kapuskodalopsdam XIII/Merdeka Letkol Inf Juberth Nixon Purnama, Kasansidam XIII/Merdeka Letkol Chb Gerson Kapoh, Dandeninteldam XIII/Merdeka Letkol Inf Jenris Yulmas Vinas, Dandim 1310/Bitung Letkol Czi Hanif Tupen, Danyonzipur 19/YKN Letkol Czi Nazarudin, Danyonarmed 19/Bogani Mayor Arm Dony Romansah, Dankikav 10/MSC Kapten Kav Eka Syarif, Ketua Persit KCK Koorcabrem 131 PD XIII/Merdeka Ny Ning Untari Wakhyono dan para Ketua Cabang dan Ranting serta Pengurus Persit KCK PD XIII/Merdeka.




Jakarta - KABARPROGRESIF.COM
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak mempengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Enggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2).

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. 

Salah satunya dengan menyediakan dukungan tenaga kesehatan (nakes) dan hotline 24 jam untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya para petugas Pemilu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan screening kesehatan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Termasuk juga kepada orang-orang yang terlibat dalam persiapan Pemilu 2024.

"Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan," kata Wali Kota Eri, Rabu (7/2).

Selain itu, bagi anggota KPPS yang memiliki risiko tinggi, pihaknya juga akan terus memantau kesehatannya selama proses Pemilu berlangsung. 

Bahkan, Dinkes juga menurunkan nakes yang akan bergerak dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Nanti Dinkes juga mobile tidak menetap di 1 TPS, 24 jam yang namanya puskemas akan buka lebar untuk support pelaksanaan Pemilu ini," jelasnya.

Wali Kota Eri mengapresiasi dukungan warga Surabaya yang menjadi petugas Pemilu 2024. 

Menurutnya, mereka adalah warga yang berjuang untuk negara. Oleh karena itu, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi mereka, termasuk dalam hal kesehatan.

"Petugas TPS itu adalah warga saya, saudara saya. Karena itu saya harus berjuang bersama-sama pemerintah kota, menjaga kesehatan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka berjuang untuk negara," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan Dinkes Surabaya kepada petugas Pemilu dan masyarakat adalah gratis. 

Dia berharap, melalui langkah ini, Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan sehat.

"Semua pelayanan gratis kita lakukan, karena ini untuk warga Surabaya yang berjuang membantu negara. Maka tugas kami adalah memberikan yang terbaik bagi warga kami," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengimbau kepada seluruh jajaran puskesmas untuk siaga pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga (ketika ada sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik.

Nanik memastikan, nakes di setiap puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Sehingga, ketika ada petugas TPS yang sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. 

"Jadi, Nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” tuturnya.

Sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung, Dinkes Surabaya juga turut melakukan skrining kesehatan bagi para petugas KPPS. 

Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Puluhan ribu petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 TPS se-Kota Surabaya.



Rokan Hilir - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas, untuk mengusut tiga kasus dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong.

Permintaan itu disampaikan oleh Jampidsus Kejagung RI, dalam suratnya tertanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Imran Yusuf, tersirat membenarkan keberadaan surat Jampidsus Kejagung dimaksud.

"Info ini sedang dalam tahap klarifikasi, pengumpulan informasi. Masih proses klarifikasi validasi laporannya, bang," jawab Imran Yusuf, Selasa (6/2).

Seperti diberitakan sebenarnya pada September 2023 Kejati Riau sudah mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Rohil, Afrizal Sintong, atas laporan pengaduan masyarakat dan LSM.

Tiga di antaranya kasus dugaan penyalahgunaan jabatan Bupati Rohil, Afrizal Sintong: pertama bantuan CSR dari Bank Riau Kepri Syariah tahun 2022 sebesar Rp500 juta, diduga digunakan untuk modal usaha pribadi anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan.

Kedua, bantuan dana hibah sebesar Rp400 juta untuk Gerakan Milenial Rohil Bangkit (GMRB) dari Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Rohil tahun 2022, diduga dialokasikan untuk biaya politik anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan; SPj (Surat Pertanggung Jawaban) diduga dimanipulasi.

Ketiga, bantuan dana hibah pada APBD Rohil tahun 2022 sebesar Rp600 juta kepada GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Rohil yang diketuai Sanimar, istri Bupati Rohil Afrizal Sintong, di mana SPJ diduga fiktif.

Terpisah, Direktur Forum Masyarakat Bersih (Formasi) Riau, Nurul Huda, menyampaikan kekecewaan atas sikap Aspidsus Kejati Riau, terkait pemanggilan dirinya untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Rohil, Afrizal Sintong.

"Sesuai surat permintaan informasi dugaan korupsi (Bupati Rohil) dari Aspidsus Kejati Riau, Senin (5/2/2024) pukul 14.00, saya  datang ke ruang Pidsus Kejati  Riau, tapi sampai pukul 17.30, Aspidsus tidak datang. Sungguh, jelas kami kecewa," pungkasnya. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar menyematkan Brevet Kehormatan Penerbangan TNl AL kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo pada Selasa (6/2/2024).

Penyematan Brevet yang digelar di atas Gladak KRI Frans Kaisefo (FKO-368) yang sandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, juga diberikan kepada Komandan KRl FKO-368, Letkol Laut (P) Jhon David Nalasakti Sondakh dan   Palaksa KRI FKO-368, Letkol Laut (P) Abdiyan.

Penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNl AL ini, diberikan Komandan Puspenerbal usai penyambutan kedatangan KRl FKO-368 yang telah menyelesaikan misi perdamaian dunia selama 12 bulan dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Lebanon.

Menurut Danpuspenerbal, pemberian  Brevet Kehormatan Penerbangan TNI AL ini, merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit penerbang dan sebagai bentuk apresiasi bagi personel di luar Puspenerbal baik militer maupun sipil yang telah berjasa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi.

Penyematan Brevet Kehormatan ini, juga  sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada personel penerima brevet yang selama ini telah memberikan andil, baik pemikiran maupun gagasan, guna membangun dan mengembangkan kekuatan TNI AL, khususnya Penerbangan TNl AL. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kembali mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Wejangan itu Jokowi sampaikan mengingat gelaran Pemilu 2024 tinggal sepekan lagi. Jokowi mengingatkan agar mereka bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI/Polri termasuk BIN harus netral, dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2).

Tak hanya jajaran empat lembaga negara yang disebutkan, Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bekerja secara profesional.

Kedua lembaga itu disebut Jokowi harus bisa menjamin integritas Pemilu sehingga suara rakyat benar-benar berdaulat.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar ratusan juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dan memiliki hak suara untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari mendatang.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya," ujar Jokowi.

Kampanye Pemilu 2024 tinggal tersisa 3 hari lagi. Pada 10 Februari, KPU menetapkan masa tenang selama tiga hari.

Pada masa tenang semua peserta pemilu dilarang berkampanye atau melakukan aktivitas yang mengarahkan warga untuk mencoblos mereka. 

Pencoblosan digelar pada 14 Februari 2024. KPU memastikan proses distribusi logistik pemilu jelang pencoblosan berjalan dengan baik. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive