92 Polwan Polda Sulteng dilibatkan Pengamanan TPS

Sulteng - KABARPROGRESIF.COM Polisi Wanita (Polwan) Polda Sulteng turut mewarnai pelaksanaan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

Dari jumlah 3.893 personel pengamanan TPS yang dilibatkan oleh Polda Sulteng, diantaranya terdapat 92 Polwan yang diberikan kepercayaan untuk turut mengamankan TPS.

“Ini sebagai wujud kesetaraan gender, Polda Sulteng libatkan Polwan untuk turut melakukan pengamanan TPS,” kata Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari di Palu, Minggu (11/2/2024).

Kasubbid penmas juga menyebut, dari 3.893 personel pengamanan TPS, 92 diantaranya merupakan Polwan yang bertugas di Polda Sulteng dan Polres jajaran.

“Dipastikan Polwan yang mendapatkan tugas pengamanan TPS, mereka memahami dan menguasai apa yang menjadi tugas pokoknya apalagi sudah menerima pembekalan dari bapak Kapolda Sulteng,” ujar Kasubbid penmas.

Lanjut Ia juga mengatakan, dalam pelaksanaan tugas nantinya Polwan ini juga akan ditempatkan di TPS dengan kategori kurang rawan. Mereka akan bersinergi baik dengan TNI, linmas, KPPS, tokoh agam, tokoh masyarakat setempat.

“Kami yakin Polwan Polda Sulteng juga mampu memberikan andil untuk turut menciptakan Pemilu 2024 berlangsung lancar, aman dan kondusif,” pungkasnya

Read More

Bawaslu Imbau Satpol PP Tak Copot APK di Posko Pemenangan dan Kantor Partai

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar tidak mencopot alat peraga kampanye (APK), di posko kemenangan capres-cawapres maupun kantor partai politik. 

"Kami imbau ke Satpol PP, APK yang ada di posko pemenangan itu enggak boleh dicopot," tutur Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar Abdul Roup, Minggu (11/2/2024). 

"Begitu juga di kantor partai politik, itu juga tidak boleh ditertibkan," tambah dia. 

Menurut Roup, hal itu dikarenakan area rumah pemenangan maupun kantor partai politik adalah ruang pribadi. 

"Itu ruang privat mereka melakukan kegiatan di situ. Kecuali, baliho nya itu di luar area kantor, misal di seberangnya bukan di depan pagar kantor, itu baru kami tertibkan," jelas dia. 

"Sampai usai pemilu enggak masalah. Aktivitas mereka kan itu di situ," tambah Roup. 

Menurutnya, peran Bawaslu di sini untuk mendampingi Satpol PP dalam menertibkan APK. "Kami hanya pendampingan, kalau ada kendala kami arahkan," tutur Roup. 

Kata Roup, APK-APK ini akan dikumpulkan dan ditaruh di gudang penyimpanan oleh Satpol PP. 

"Dikumpulkan di gudang, dan itu kewenangan Pemerintah Kota," jelas dia. 

Adapun masa tenang Pemilu digelar mulai 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. 

Read More

Dandim 0732/Sleman bersama Forkopimda Lepas Logistik Pemilu 2024

Sleman - KABARPROGRESIF.COM Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Arm Danny Arianto Pardamean Girsang,S.Sos.,M.Han bersama Forkopimda Sleman menghadiri seremonial pelepasan pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk wilayah Kabupaten Sleman bertempat di KPU Sleman Jl. Merbabu No. 19 Beran Tridadi Sleman, Minggu (11/2/2024).

Seperti diketahui acara seremonial pelepasan pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung di depan Kantor KPU Sleman dilakukan secara simbolis yang ditandai dengan pengguntingan pita dan pengibaran bendera oleh Wakil Bupati Sleman dan Ketua KPU Kabupaten Sleman.

Nampak Hadir dalam kegiatan tersebut Danang Maharsa, S.E. (Wakil Bupati Sleman), Kombes Pol Yuswanto Ardi, S.H, S.I.K.,M.Si. (Kapolresta Sleman), Letkol Arm Danny Arianto Pardamean Girsang, S.Sos,M.Han. (Dandim 0732/Sleman), Indra Darmawan, S.Sos., M.Sc. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman), Dra. Shavitri Nurmala Dewi, M.A. (Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman), Ikhsan Waluyo, S.Sos., M.A.P. (Kabag Pemerintah Setda Kabupaten Sleman).

Read More

Polsek Ciamis Monitoring Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 dari PPK Kec. Ciamis ke PPS Desa Imbanagara

Ciamis - KABARPROGRESIF.COM Polres Ciamis melaksanakan moniroting dan pendistribusian logistik pemilu 2024 kotak suara beserta isinya dari gudang logistik PPK kec. Ciamis ke PPS desa Imbanagara.

Kegiatan itu bertempat di PPS Desa Imbanagara di aula kantor Desa Imbanagara, Kec. Ciamis Kab. Ciamis, Jawa Barat, Minggu (11/2/2024).

Pengamanan tersebut dilaksanakan oleh Aiptu Wahyu Hidayat bersama Sertu Roni Faturrahman.

Kapolres Ciamis AKBP Akmal, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan himbauan agar bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas menjelang pemilu 2024.

“Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka cipta kondisi situasi kamtibmas serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh petugas yang terlibat,” ungkapnya.

Selain itu, giat tersebut juga dilakukan untuk memastikan logistik pemilu 2024 aman sampai tempat tujuan antisapasi adanya gukamtibmas dan memeriksa jumlah logistik pemilu 2024 yang didistribusikan.

Dalam giat tersebut Polsek Ciamis Polres Ciamis menyampaikan himbauan agar para petugas jaga sikap netralis.

“Setiap anggota harus memperlihatkan sikap netralitas dan sadar kamera apabila ada hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Read More

Bawaslu Kabupaten Pasuruan Siapkan 72 Panwascam dan 365 Pengawas Tingkat Desa

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Untuk memiminalisir potensi kecurangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan menyiapkan 72 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ditambah 365 pengawas di tingkat desa, serta 4505 PTPS alias pengawas tempat pemungutan suara.

Dikutip dari lama resmi Pemkab Pasuruan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto  saat memimpin Apel siaga dan patroli pengawasan Pemilu 2024 di Halaman Bangkodir Bangil, Minggu (11/2/2024) meminta ribuan pengawas pemilu untuk menindak tegas segala pelanggaran alias kecurangan di masa tenang seperti sekarang. 

Bahkan jikalau perlu, petugas dapat menangkap pelaku yang terbukti dengan terang-terangan melanggarnya.

Menurutnya, semua petugas pengawas pemilu harus terus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaannya terhadap segala bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi di masa tenang. 

Seperti kampanye terselubung,  pembagian sembako, money politik (politik uang) dan bentuk pelanggaran lainnya. 

Untuk itu, ia meminta semua pengawas agar berani bertindak apabila melihat kecurangan ada di depan mata.

Arie juga mengajak seluruh warga untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Apabila melihat bukti pelanggaran, maka boleh dilaporkan melalui Panwascam atau pengawas di tingkat desa. Pencegahan penting agar tidak terjadi pelanggaran di setiap tahapan.

Read More

Jelang Pemilu, Unsur Kapal Perang TNI AL Dukung Distribusi Logistik di Maluku Barat Daya

Ambon - KABARPROGRESIF.COM Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tanggal 14 Februari 2024 mendatang, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Komando Armada III (Koarmada III) mengerahkan unsur Alutsistanya yaitu KRI Teluk Wondama-527 dalam membantu mendistribusikan logistik Pemilu ke pulau-pulau terdepan dan terpencil di wilayah Indonesia Timur, Papua dan Maluku, pekan ini. Salah satunya yaitu pendistribusian logistik dari Dermaga Tawiri Ambon ke wilayah Maluku Barat Daya.

Komandan KRI Teluk Wondama-527 Letkol Laut (P) Sriadi S.E., M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan atas perintah Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si. M.Tr.Opsla dalam rangka mendukung mendistribusikan logistik di 13 titik wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Lebih lanjut Komandan KRI menjelaskan dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut, personel yang turut serta onboard di KRI Teluk Wondama-527 antara lain personel dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Maluku Barat Daya, Kodim1511/ Pulau Moa, dan Polres Kab. Maluku Barat Daya (MBD).

Adapun rute pertama pendistribusian logistik dimulai dari wilayah Maluku Barat Daya yang dilaksanakan di perairan Pelabuhan Pulau Moa, kemudian ke Pulau Kisar. 

Selanjutnya logistik didistribusikan ke 11 (sebelas) lokasi lainnya.Namun tidak semua logistik dapat diturunkan langsung di dermaga setempat, dikarenakan tidak semua dermaga memadai untuk disandari kapal besar. 

Pendistribusian dibantu dengan perahu-perahu kecil atau Patkamla/Speed Boat milik Pos Angkatan Laut (Posal) dan aparat lainnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL siap mendukung pengiriman logistik Pemilu ke pulau-pulau terdepan dan terpencil yang sulit dilakukan pesawat udara atau lewat darat. 

Serta menekankan kepada seluruh prajurit Jalasena untuk menjaga netralitas TNI agar kegiatan Pemilu dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan rencana.

Read More

Kapolda Sumsel Pimpin Apel Pergeseran Personel PAM TPS Dan BKO Sat Brimob Polda Sumsel ke Polres Jajaran

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK memimpin apel Pergeseran Personel PAM TPS dan BKO Sat Brimob Polda Sumsel ke Polres Jajaran Polda Sumsel.

Kegiatan ini sendiri diselenggarakan di halaman depan Gedung Presisi Mapolda Sumsel yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Kemuning Palembang, Ahad 11 Februari 2024.

“Apel yang kita lakukan ini adalah bagian dari kegiatan persiapan kita dalam memberikan pengamanan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” ujar Kapolda Sumsel.

Dimana sebanyak 2.163 personel yang terdiri dari BKO Polda Sumsel 1.013 personel, BKO Brimob 649 personel dan prajurit TNI sebanyak 510 personel, yang terlibat dalam giat ini.

“Pada personel dan prajurit TNI ini akan kita sebar ke Polres dan Polrestabes jajaran Polda Sumsel, dalam upaya membantu pengamanan pelaksanaan Pemilu di TPS,” ujarnya.

Ia menuturkan, bahwa ini merupakan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada Polri-TNI untuk mengamankan pelaksanaan pemilu.

“Jadi ini tanggung jawab yang sangat besar, sehingga harus kita lakukan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” kata Jenderal bintang dua ini.

Tugas yang diemban oleh personel sangat berat, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengamankan TPS di wilayah hukum Polda Sumsel.

Baik itu tahap pemungutan hingga penghitungan suara. 

“Kita imbau kepada para personel dan prajurit TNI yang akan bertugas untuk menjaga kondisi kesehatan dan ketahanan fisik, dalam menghadapi tugas di lapangan. Khususnya beberapa TPS berada di daerah dengan kondisi medan yang berat,” ungkapnya.

Sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang, khususnya kedua hal tersebut dalam pengamanan di beberapa TPS di wilayah hukum Polda Sumsel.

Ia juga mengingatkan personel untuk selalu mengikuti pedoman yang telah disusun, antara lain mengenali wilayah tugas, pengamanan logistik pemilu, ikuti buku petunjuk pam TPS, serta melarang melakukan pencatatan atau dokumentasi perolehan suara.

Selain itu, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya melakukan koordinasi dan menjaga keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan pengamanan TPS juga menjadi prioritas utama.

“Komitmen netralitas Polri dalam pemilu harus dipegang teguh. Kita harus bekerja sama dengan TNI dan Linmas, menjaga ketertiban dan keamanan, serta tetap berkomunikasi dengan baik,” tegasnya.

Irjen Pol Wibowo menuturkan, bahwa para personel dan prajurit TNI ini akan diterjunkan pada Senin 12 Februari 2024 ke lokasi menjadi lokasi penempatan mereka.

“Besok Senin 12 Februari 2024 mereka akan berangkat hingga bertugas sampai 16 Februari 2024 mendatang,” tambah Kapolda Sumsel.

Sedangkan dalam pengamanan masa kampanye sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, jajaran Polda Sumsel telah melaksanakan dengan baik.

Dengan hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut.

“Kondisi ini dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh  personel kita dalam melaksanakan tugas pengamanan yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat Sumsel,” akunya.

Dalam tahapan pemungutan suara dan perhitungannya pada 14 Februari 2024, akan menentukan dan sangat berpotensi terjadi gangguan Keamanan dan Ketertuban Masyarakat (kamtibmas).

“Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas pengamanan ini sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan demokratis,” tandasnya.

Read More

Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Cianjur Terlambat, Ini Penyebabnya

Cianjur - KABARPROGRESIF.COM Distribusi logistik dari gudang KPU ke gudang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat mengalami keterlambatan hingga dua hari. Seharusnya logistik sudah dikirim sejak Kamis (8/2/2024), namun baru bisa dikirim dan tiba di gudang PPK setempat, Minggu (11/2/2024) malam. 

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Karangtengah Galih Ega Budiman mengatakan, keterlambatan berimbas pada jadwal pendistribusian logistik ke tingkat PPS. 

"Karenanya, hari ini diharapkan semua terdistribusikan ke setiap desa, mengingat besok harus sudah sampai ke masing-masing TPS," kata Galih kepada Kompas.com di gudang PPK, Minggu (11/2/2024). 

Selain menyoroti keterlambatan, pihaknya juga menyayangkan kondisi gudang penyimpanan logistik yang tidak dilengkapi kamera pemantau atau CCTV. 

"Kalau secara luasan dan kondisinya (gudang) sudah laik, ya, tinggal dilengkapi CCTV. Karena kan ada klausulnya juga soal itu. Karenanya, kita rekomendasikan di rakor untuk segera dilengkapi," ujar dia. 

Menurut Galih, keberadaan kamera pemantau sangat penting sebagai piranti pengamanan serta mendeteksi dan mencegah kecurangan. 

“Keberadaannya juga kan bisa mengurangi beban personel yang melakukan penjagaan,” ujar Galih. 

Faktor tenaga kerja Ketua PPK Karangtengah Jalaludin menyebutkan, keterlambatan distribusi logistik dari gudang KPU Cianjur ini disebabkan faktor kesiapan tenaga kerja yang disediakan pihak vendor. 

“Dari KPU sudah dijadwalkan tanggal 8 pemberangkatan dapil 2 dan 1 termasuk Karangtengah, berhubung dari pihak vendor itu yang menjadi terlambat akibat dari pekerjanya itu, mungkin capek, kelelahan. Karena itu, hari ini kita targetnya semua sudah bisa dikirim ke desa-desa," kata Jalal, Minggu. 

Sementara terkait ketidaktersediaan kamera pemantau di gudang logistik, Jalal akan mengupayakan hal tersebut dengan para pihak terkait. 

“Mudah-mudahan pada rekap suara di tingkat PPK, di sini sudah ada. Kita akan kordinasikan terkait CCTV ini untuk pleno nanti,” imbuhnya. 

Untuk diketahui, logistik untuk Pemilu 2024 tengah didistribusikan secara serentak ke tingkat desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Pendistribusian melibatkan petugas PPS (panitia pemungutan suara) desa dengan pengawalan aparat TNI/Polri, serta pengawasan dari pihak panwaslu (panitia pengawas pemilu) kecamatan. 

Read More

Apresiasi Pengungkapan Narkoba Terbesar, Kapolda Sumsel Rachmad Wibowo : Ini Prestasi Luar Biasa

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo memberikan apresiasinya kepada Tim Subdit II Ditnarkoba yang berhasil mengungkap kasus narkoba. 

Diketahui tim tersebut menangkap 3 pelaku HR (43 tahun), PJ (31 tahun dan istrinya PN, 28 tahun). Bersamanya turut diamankan 111.642 kilogram sabu dan 134.195 butir pil ekstasi.

Hal tersebut dijelaskan Kapolda Sumsel saat menggelar konferensi pers bersama Ka BNNP Sumsel, Kasatpol PP mewakili PJ Gubernur, Asintel Kajati Sumsel, Wakapolda, Asintel Korem, Ketua Yayasan Gugus Antisipasi Narkoba Sumsel dimapolda pada Minggu (10/2/2024).

Rachmad Wibowo mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat kepada Polri yang kemudian dilakukan penyelidikan dilapangan sehingga berhasil menangkap pelaku dan barang buktinya.

“Tim melakukan penyelidikan dilapangan, dan ternyata informasi tersebut benar. Sekitar pukul 10.30 WIB, tim  melihat dan membuntuti kendaraan R4 jenis Suzuki Ignis warna oranye BG 1690 BO yang biasa digunakan pelaku HR melintas di jalan Ratu Alamsyah Prawira Negara Palembang. 30 menit kemudian, mobil tersebut melintas dijalan Raya Palembang - Betung dan langsung dilakukan penyergapan,” papar Rachmad Wibowo.

“Kemudian dilakukan penggeledahan mobil dan ditemukan bungkusan warna coklat berisi pil warna coklat logo kepala singa, diduga Narkotika jenis ekstasi terbungkus plastik transparan diatas jok belakang mobil. Setelah dihitung, pil tersebut berjumlah 2500 (dua libu limaratus) butir,” lanjutnya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, tim dari Subdi II Ditnarkoba juga mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika oleh pelaku PJ di jalan Allamsyah Ratu Prawira Negara Kec. Ilir Barat 1 kota Palembang.

“Sekitar  jam 10.30 WIB, tim melihat kendaraan R4 yang dicurigai, jenis Brio merah BG 1718 AH melintas di jalan Ratu Alamsyah Prawira Negara dan dilakukan pembuntutan.

Sekitar 30 kemudian, terlihat mobil melintas di jalan tanjung Barangan Kec.Ilir Barat 1 dan langsung dilakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap pelaku PJ. Tim menemukan satu bungkusan warna biru diduga narkotika jenis ekstasi disimpan diatas jok belakang mobil berjumlah 4.963 butir,” urai Rachmad Wibowo.

Tidak berhenti sampai disitu, tim melakukan interogasi terhadap pelaku PJ yang mengaku bahwa masih menyimpan narkoba dirumahnya.

“Dirumah yang ditunjukkan ini ternyata tim tidak menemukan barang bukti, baru setelah dilakukan interogasi PJ dan istrinya (PJ), keduanya mengaku narkoba disimpan dirumahnya yang di Gandus. Tak membuang waktu, tim menuju rumah tersebut di Jalan Lettu Karim Karir Kecamatan Gandus Kota Palembang,” paparnya.

“Disaksikan ketua RT setempat, tim menggeledah rumah dan mencurigai sebuah lemari dan benar saja, ditemukan barang bukti 106 bungkus sabu kemasan teh Cina sebanyak 111.642 kg dan 26 bungkus plastik transparan berisikan 126.732 butir pil ekstasi seberat 22.182 gram,” terangnya.

“Saya mengucapkan selamat kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan maupun jajaran. Ini prestasi yang luar biasa. Sampai tanggal 11 Februari 2024 telah mengamankan 277 orang tersangka dengan barang bukti ganja sebanyak 102 kilo dan ada 2.000 batang pohon ganja yang di Empat Lawang. Untuk metafetamin atau sabu, sampai hari ini mencapai141,9 kilogram.

Sedangkan untuk ekstasi atau amfetamin, sebanyak 150.214 butir.

Read More

Kapuspen TNI Mewakili Panglima TNI Menghadiri Deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama Kemerdekaan Pers

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapuspen TNI Mewakili Panglima TNI Menghadiri Deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama Kemerdekaan Pers

(PuspenTNI). Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si dalam acara Deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama kemerdekaan Pers, bertempat Hall Dewan Pers Jl Kebun Sirih no 32- 34, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Acara Deklarasi Kemerdekaan  Pers  dengan  Capres dan Cawapres menghadirkan masing-masing yaitu Paselon 1 hadir Bapak Anis Baswedan,  Paslon 2 diwakilkan  Bapak Rosan Roeslani dan Paslon 3 diwakilkan Bapak Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan pers Ibu Ninik Rahayu  mengatakan  bahwa acara  ini dibuat  sebagai  komitmen dalam Demokrasi, dimana reformasi merupakan tonggak bagi negara Demokratis, salah satu implementasi reformasi bidang Pers adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Undang-Undang Pers ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia termasuk bagi kehidupan Pers," ucapnya. 

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers menyampaikan Demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan Pers, demokrasi akan tegak apabila Pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapunmanapun. 

"Kemerdekaan Pers adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara," tegasnya. 

Diakhir Acara masing-masing  Paslon 1, 2 dan 3 melaksanakan penandatanganan piagam dengan Ketua Dewan Pers Ibu Ninik Rahayu, disaksikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar dan Kadiv Humas Polri Irjen Polri Sandi Nugroho beserta para anggota Dewan Pers lainnya. 

Turut hadir dalam Acara tersebut diantaranya, Ketua Umum PDI Reno Esnir, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Ketua Umum IJTI Jerik Kurniawan, Ketua Umum AJI  Sasmito Madrim, Ketua Umum PWI, Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Ketua Umum AMSI Wahyu yatmika serta Anggota Dewan Pers lainnya.

Read More

Kapolsek Cikaum Kawal Pergeseran Logistik Pemilu dari PPK Menuju PPS Desa Mekarsari

Subang - KABARPROGRESIF.COM Kapolsek Cikaum lakukan giat pengawalan pergeseran logistik pemilu dari PPK Kecamatan Cikaum menuju ke PPS Desa Mekarsari, siang tadi, Minggu 11 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB.

Atas Arahan dan Petunjuk Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu, S.H, S.Ik, M.H., giat pengawalan pergeseran logistik pemilu tersebut dilaksanakan oleh Kapolsek Cikaum Akp Agus Sumartono, Aipda Budi Hermawan, Bhabinkamtibmas Desa Mekarsari Serda Yono Babinsa ds Mekarsari.

Adapun logistik yang telah didistribusikan ke PPS Desa Mekarsari kecamatan Cikaum diantaranya Kotak Suara PRESIDEN dan wakil PRESIDEN, Kotak Suara DPRD, Kab/Kota, Kotak Suara DPRD Provinsi, Kotak Suara DPR RI, dan kotak suara DPD RI.

Sementara didalam kotak suara sudah terdapat surat suara dan perlengkapan lainnya.

Secara keseluruhan kotak suara dalam keadaan baik dan tersegel.

Read More

Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, Satpol PP Surabaya bersama Bawaslu dan KPU Turunkan Seluruh APK

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (11/2) dini hari. 

Sebanyak 750 personel dikerahkan dalam giat operasi penertiban APK.

Operasi penertiban APK ini dilakukan di seluruh wilayah di Kota Surabaya karena sudah memasuki masa tenang Pemilu 2024. 

Sebelum melakukan operasi tersebut, Pemkot Surabaya bersama KPU dan Bawaslu Kota Surabaya terlebih dahulu melakukan Apel Pasukan Pengamanan (APP) di Halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (10/2) malam. 

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, dalam operasi penertiban APK, Satpol PP Surabaya menambah personel dalam melakukan giat tersebut. 

Para personel itu berasal dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

“Jadi untuk penertiban APK seperti baliho dan banner, kita lakukan plotting di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Kita juga mendapat bantuan personel dari jajaran OPD lainnya, tidak serta-merta kami sendiri, termasuk dengan (bantuan) kendaraan dump truk,” kata Fikser.

Sebelum melakukan operasi penertiban APK, sama halnya apel yang dilakukan di Halaman Balai Kota Surabaya bahwa sejak pukul 23.30 WIB, seluruh kecamatan di Kota Pahlawan terlebih dahulu menggelar Apel Pasukan Pengamanan (APP). 

Selanjutnya, operasi penertiban APK dilakukan mulai pukul 00.05 WIB. Karenanya, Fikser berharap operasi penertiban APK, bisa tuntas dilakukan di seluruh wilayah Kota Surabaya.

“Kita juga meminta bantuan di tingkat kelurahan, lalu juga ada PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan, Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan). Selanjutnya di tingkat kota ada Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Ada beberapa titik yang akan kita lakukan penertiban,” jelasnya.

Fikser melanjutkan, operasi penertiban APK yang dilakukan adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Nantinya, setelah dilakukan penertiban, APK akan diletakan di kecamatan, gudang Satpol PP di Jalan Tanjung Sari Kota Surabaya, serta di Kantor Bawaslu Kota Surabaya. 

“Karena tidak cukup jika dikumpulkan di satu tempat saja, maka kita bagi-bagi di beberapa tempat untuk disimpan. Kita selesaikan sampai Minggu pagi hari,” terangnya. 

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. 

Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada kegiatan kampanye maupun APK dalam bentuk apapun di masa tenang tersebut.

“Kami terlebih dahulu melakukan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Surabaya dalam mempersiapkan personel untuk penertiban tersebut,” kata Novli Thyssen sapaan akrabnya.  

Novli menegaskan bahwa seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kelurahan dan kecamatan, telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menertibkan APK di wilayah kerja masing-masing. 

“Kami juga menertibkan APK di ruas-ruas jalan raya. Kami akan memaksimalkan untuk diselesaikan hari (Minggu) ini juga. Sebab, sebagai pengawas Pemilu, kami harus memastikan bahwa tidak ada APK dan bentuk kampanye lainnya saat masa tenang,” tegasnya.

Karenanya, Bawaslu Kota Surabaya akan terus melakukan monitoring selama masa tenang hingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara. 

“Kami sudah mempersiapkan SDM pengawasan mulai jajaran Panwaslu Kecamatan, lalu pengawas PKD, ada juga PKD. Kita instruksikan untuk melaksanakan pengawasan khusus masa tenang sampai dengan menjelang pemungutan suara,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan bahwa tugas KPU sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk melakukan penertiban APK secara bersama-sama. 

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” pungkasnya.

Read More