KPK Cecar 2 Saksi soal Anggaran-Aliran Uang Korupsi APD COVID-19 Kemenkes

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa dua saksi terkait korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. 

Para saksi itu dicecar perihal besaran anggaran hingga aliran uang korupsi kasus tersebut.

Dua saksi ini mulai dari Budi Sylvana selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan periode Maret-September 2020 dan Pius Rahardjo selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020. 

Pius saat ini juga tercatat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Ali mengatakan kedua saksi diperiksa pada Rabu (7/2). Para saksi juga dicecar soal aliran uang korupsi APD Kemenkes.

"Termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," katanya.

Kasus korupsi APD terjadi saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, yakni pada 2020. 

Di masa sulit itu, APD menjadi barang yang sangat dibutuhkan bagi para tenaga medis.

KPK pun sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi APD tersebut. Tersangka dalam kasus ini lebih dari satu.

"KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11/2023).

Ali mengatakan nilai proyek kasus itu mencapai Rp 3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta set APD. Kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 625 miliar.

KPK juga telah mencegah 5 orang ke luar negeri terkait kasus tersebut. Informasi dari sumber detikcom, berikut nama-nama pihak yang dicegah KPK ke luar negeri terkait korupsi di Kemenkes:

Budi Sylvana (PNS)

Satrio Wibowo (Swasta)

Ahmad Taufik (Swasta)

A Isdar Yusuf (Advokat)

Harmensyah (PNS)

Tiga dari lima nama itu merupakan tersangka, yakni Budi Sylvana, Satrio Wibowo, dan Ahmad Taufik. Budi Sylvana diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes.

Read More

Polri Imbau Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri beserta jajaran Polda dan Polres telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan geografis dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 guna mengamankan Pemilu 2024.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan.

“Dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat melalui bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka harkamtibmas, serta bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti TNI, Pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Sandi menuturkan, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Polri diberikan tanggungjawab keamanan untuk mendukung terselenggaranya pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Dalam kesempatan ini, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

“Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Selain itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru.

“Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024,” ujarnya.

Terakhir, ia pun memastikan bahwa Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Read More

Anas Karno Minta Masyarakat Teliti Surat Suara Sebelum Masuk Bilik TPS

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Surabaya Anas Karno mengingatkan masyarakat, supaya meneliti surat suara yang diterima dari petugas KPPS, sebelum masuk bilik suara.

"Terutama untuk memastikan surat suara itu bersih, tidak dicoblos duluan sebelum ke bilik TPS. Supaya suara yang diberikan sah," ujarnya pada Senin (12/02/2024).

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengatakan, masyarakat juga diminta untuk mengamati surat suara. Untuk memastikan apakah surat suara itu sobek atau tidak. Kemudian ada tanda tangan ketua KPPS.

"Jangan terburu-buru. Kalau surat suara yang diterima rusak, segera kembalikan ke petugas KPPS, untuk diganti. Baru masuk ke bilik suara," imbuhnya.

Anas Karno menambahkan, saat berada di bilik suara, buka penuh surat suara, lalu coblos. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari bekas coblosan dobel. Karena itu tidak sah.

"Coblos gambar atau nomornya. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Jatim dan surat suara DPRD kota atau kabupaten. Ingat coblos dengan alat yang sudah disediakan di bilik suara," jelas legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut.

Anas Karno juga meminta para saksi di TPS supaya cermat saat proses pemungutan suara, sampai penghitungan suara.

"Cermati perolehan suara. Cermati pula surat suara sah atau tidak. Berapa surat suara yang terpakai. Berapa surat suara sah dan tidak sah. Berapa pula jumlah sisa surat suara. Semuanya harus dihitung dengan tepat dan tercatat. Lalu rekam datanya. Bisa lewat foto," pungkasnya.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Subairi mengatakan, pihaknya memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelumnya. 

"Tapi kalau itu memang rusak atau salah cetak mungkin udah digantikan. Jadi yg didistribusikan gak ada yang cacat," terangnya.

Subairi menambahkan penyelenggara Pemilu menyediakan surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah DPT di tiap TPS.

Read More

Eks Dirut Pertamina Didakwa Rugikan Negara 113 Juta Dollar AS di Kasus LNG

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan merugikan keuangan negara sebesar 113 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG). 

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, tindakan melawan hukum untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC ini dilakukan bersama dengan eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar 113,839,186.60 USD,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). 

Jaksa menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh Karen yakni memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. 

Menurut Jaksa, pengembangan kilang LNG ini hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. 

Selain itu, Karen juga meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. 

Sebab, terjadi over supply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kejadian ini lantas membuat Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. 

Atas tindakannya, Karen diduga telah memperkaya diri sendiri Rp 1.091.280.281,81 dan 104,016,65 USD. 

Selain itu, eks Dirut Pertamina ini diduga turut memperkaya Corpus Christi Liquedaction sebesar 113,839,186.60 dollar AS.  

Kerugian negara ini diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK) RI dan Instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Karen disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

Selama proses penyidikan ini KPK, telah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan eks Komisaris perusahaan negara tersebut, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Selain keduanya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan juga sudah diperiksa penyidik. 

Karen membantah pengadaan LNG itu merupakan aksi pribadi. 

Menurut dia, pengadaan tersebut merupakan aksi korporasi karena disetujui direksi secara kolektif kolegial. 

“Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)," kata Karen saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada 19 September 2023. 

Read More

Dirpamobvit Baharkam Polri Gelar Supervisi di Polda Kalbar, Tinjau Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka meninjau kesiapan terakhir pengamanan Pemilu 2024 menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, Polda Kalbar terima kunjungan Tim Baharkam Polri untuk Gelar Asistensi Dan Supervisi di Polda Kalbar yang bertempat di lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Jumat (09/02/24).

Brigjen Pol Suhendri menyampaikan arahan kepada jajaran Baharkam Polda Kalbar terkait Pemili 2024. Belau menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 merupakan agenda nasional yang sangat penting, dan tugas kita bersama untuk menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaannya hingga selesainya rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 ini,” tegas Brigjen Pol Suhendri.

Ia juga mengingatkan personel untuk selalu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kita disini bukan membawa nama Masing- masing satuan kerja tapi kita disini membawa nama Polri, Hindari pelanggaran sekecil apapun, dan jaga nama baik Polri,” pesannya.

Brigjen Pol Suhendri, S.H.,S.I.K selaku Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri mengapresiasi kesiapsiagaan personel dan almatsus yang ditampilkan dalam simulasi tersebut.

“Saya yakin dengan kesigapan dan profesionalisme personel Polri di Kalimantan Barat, Pemilu 2024 di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif, saya juga beterimakasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja keras dalam menyukseskan pengamanan dalam tahapan Pemilu 2024,” Tutup Dirpamobvit.

Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK., M.M saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa dalam gelar asistensi tersebut dihadiri langsung oleh Dirpmobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri, S.H., S.I.K., Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, PJ Gubernur Kalbar, serta Para Pejabat Utama Baharkam Polri dan Stake Holder terkait, dengan personil yang turut hadir dalam pelaksanaan peragaan dari Satker dibawah jaharan Baharkam Polri.

“Kegiatan yang dipimpin Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri tersebut meninjau langsung dan mengecek kesiapan personil dan almatsus yang digunakan dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung” Kata Kabidhumas

Selain peninjauan personil dan alut dan alsus, dalam asistensi ini juga menampilkan sebuah peragaan dimulai dari pelaksanaan patroli kota hingga patroli perintis presisi, serta tahapan dalmas dan raimas. Unit K-9 dan Pammat juga turut serta dalam peragaan tersebut yang menunjukkan keterampilan dan kesiapan dalam pengamanan tahapan Pemilu 2024.

Read More

Hari Pertama Masa Tenang, 35 Truk Satpol PP Surabaya Angkut APK yang Masih Terpasang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya terus menyisir seluruh wilayah guna menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dari hasil penyisiran yang dilakukan sejak Minggu (11/2) dini hari hingga Senin (12/2), Satpol PP Surabaya berhasil menertibkan dan mengangkut APK menggunakan 35 dump truk. 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, memasuki hari kedua masa tenang kampanye Pemilu 2024, Satpol PP  Surabaya masih terus melakukan penyisiran. 

Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut  merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.

“Hari pertama, tepatnya Minggu dini hari kami berhasil mengumpulkan sebanyak 3 truk besar berisi APK yang telah kami tertibkan. Kemudian, masing-masing 1 truk besar untuk per satu kecamatan, serta petugas kami yang bertugas di 31 kecamatan. Sehingga, kurang lebih 35 truk besar dikerahkan untuk mengangkut APK,” kata Yudhis, Senin (12/2).

APK yang telah ditertibkan selanjutnya akan disimpan di gudang Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjung Sari Surabaya. 

“APK tersebut kami simpan, kami merapikan juga, sementara ini kami simpan di gudang kami,” terangnya.

Ia menambahkan, beberapa APK yang masih terpasang, Satpol PP Surabaya akan lakukan penyisiran kembali serta melakukan penertiban. 

Menurutnya, APK yang belum ditertibkan itu, bukan unsur kesengajaan sehingga akan tetap dilakukan penertiban.

“Kami akan lakukan penyisiran kembali, petugas kami yang berada di kecamatan juga kami himbau untuk lakukan penyisiran ulang. Yang paling utama memang bendera atau baliho yang kiranya masih terpasang di kecamatan. Hari ini (Senin, 12/2/2024), kami sudah menertibkan APK di wilayah Jalan Raya Gubeng, Jalan Biliton, Jalan Tunjungan, Jalan Embong Malang, Jalan Jetis, hingga sekitaran area Alun-Alun Contong,” imbuhnya.

Di samping itu, Satpol PP Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) selama masa tenang pemilu yang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.

“Untuk masa tenang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Panwascam. Satpol PP hanya membantu, terlebih jika kami mendapat aduan dari masyarakat terkait APK yang mengganggu keindahan kota maupun pemasangan APK yang tidak pada tempatnya. Kami juga melakukan pemantauan secara masif sehingga kami juga melaporkan ke Panwascam untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Karenanya, Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban APK selama masa tenang Pemilu 2024 guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. 

“Sama seperti harapan bapak Walikota semoga di perhelatan Pemilu 2024  ini situasi aman terkendali,” pungkasnya.

Read More

KPK Sita Mustang GT350 H dan 7 Bidang Tanah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tujuh bidang tanah dan satu mobil antik merek Ford Mustang GT350 H dari eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono senilai puluhan miliar rupiah. 

Andhi merupakan tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Saat ini perkaranya tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, upaya paksa ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan TPPU. 

“Tim penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka Andhi Pramono kaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (12/2/2024). 

Menurut Ali, tanah Andhi tersebar di sejumlah lokasi, yakni satu bidang di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 2.241 meter persegi. 

Kemudian, satu bidang seluas 5.363 meter persegi di Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 318 meter persegi di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. 

Selain itu, satu bidang tanah beserta bangunan seluas 108 meter persegi di Desa Nagrak, Gunung Putri; dan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.015 meter persegi di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 415 meter persegi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan satu bidang tanah dan bangunan di Cempaka Putih seluas 98 meter persegi. 

Menurut Ali, penyitaan aset ini merupakan hasil penelusuran dan pelacakan oleh Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. 

“Penyitaan ini dalam upaya tercapainya asset recovery dari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara,” jelas Ali. 

Dalam perkara ini, Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 58,9 miliar terkait pengurusan kepabeanan ekspor dan impor. Uang itu diduga diterima ketika ia menjadi pegawai Bea dan Cukai. 

Read More

Gebyar Keselamatan 2024, Kakorlantas Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Keselamatan Berlalu Lintas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan didampingi Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Bakharuddin Muhammad Syah menghadiri Gebyar Keselamatan 2024 “Bersaudara di Jalan Sehati, Safety dan Presisi” di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (10/2/2024).

“Hari ini kita melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas melalui gebyar keselamatan, kita melaksanakan di Polda Jawa Timur,” ungkap Kakorlantas Polri.

Lebih lanjut, Kakorlantas mengungkapkan data kecelakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini juga meningkatnya fatalitas korban kecelakaan.

“Data kecelakaan kita ini setiap tahun ada peningkatan, terakhir di 2023 ini 152.000 lebih dalam setahun dan tingkat fatalitas korban yang meninggal dunia ini juga tinggi di seluruh Indonesia ini 27.689 itu yg menjadi korban kecelakaan lalu lintas”, terangnya.

Dengan digelar road show keselamatan berlalu lintas, pihaknya bersama stakeholder terkait melaksanakan kampanye Kamseltibcarlantas kepada komunitas Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS yang ada di Jawa Timur.

“Melalui acara ini kita ingin bersama sama masyarakat bersama sama komunitas dan seluruh stakeholder kemudian dari APM para produsen juga hadir Untuk bersama sama meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas di Indonesia ini,” Jelas Irjen Pol. Aan.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto mengatakan pada Gebyar Keselamatan di 2024 ini Polda Jatim juga mencanangkan program zero knalpot brong guna menekan angka kecelakaan di wilayah Jatim.

“Gebyar keselamatan di 2024 ini, kita juga mencanangkan program di jawa Timur 2024 zero knalpot brong, yang kedua para Kapolres sudah sepakat dan komitmen dengan kita untuk ambil upaya langkah-langkah menekan angka tingginya kecelakaan di Jawa Timur, ini nanti kita lihat kita evaluasi tiap bulan,” urai Irjen Imam.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyematan pin kepada Duta Pelopor Keselamatan di jalan, pembacaan ikrar pelopor keselamatan, coaching clinic keselamatan berkendara dan Demo safety riding.

Turut hadir, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Komarudin, Wadirlantas Polda Jawa Timur AKBP Lukman Cahyono,Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Tamrin Silalahi, dan Pejabat Utama Polda Jawa Timur.

Read More

Distribusi Logistik Pemilu Capai 100 Persen, Pemkot Surabaya Siap Sukseskan Pesta Demokrasi 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi 2024. 

Salah satunya adalah dengan menerjunkan sejumlah personel Satpol PP Surabaya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan kepolisian dalam pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu 2024. 

Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan, pendistribusian logistik Pemilu telah sesuai dengan perencanaan. 

Yakni, sejak tanggal 2 Februari 2024 hingga 11 Februari 2024, KPU telah mengirimkan logistik Pemilu di masing-masing kecamatan.

“Untuk kotak suara yang berisi surat suara dan segala hal kelengkapan pemungutan suara yang berada di dalam kotak tersebut, 100 persen sudah terdistribusi,” kata Nur Syamsi, Senin (12/2).

Ia melanjutkan bahwa tahapan Pemilu 2024 saat ini sedang memasuki masa tenang. 

Masa tenang digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. 

Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, sebelum masa tenang Pemilu saat ini, hingga menjelang hari pemungutan suara, Satpol PP Surabaya telah menerjunkan personel di masing-masing lokasi yang sudah ditentukan. 

Seperti, di gudang TPU menuju ke aula kecamatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.

“Kami ikut mengawal, dan menjaga di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya menerjunkan personel Satpol PP untuk membantu KPU dan kepolisian dalam pengamanan dan pendistribusian kotak suara dan surat suara dari gudang KPU ke aula kecamatan,” kata Fikser.

Nantinya, di setiap lokasi itu terdiri dari belasan hingga puluhan personel Satpol PP yang diterjunkan. 

Misalnya, di Kecamatan Tambaksari, Wonokromo dan Sawahan memiliki wilayah luas, maka personel yang diterjunkan tentu lebih banyak.

"Jumlah personel beda-beda, rata-rata ada tambah 20-30 personel sesuai dengan permintaan. Di kecamatan sudah ada, kita tambahi, kemudian ada beberapa titik pengamanan yang kita kurangi, kita tambahkan ke kecamatan, termasuk di gudang KPU," ungkap dia.

Di samping menerjunkan personel, Fikser menerangkan bahwa pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya telah memfasilitasi pemasangan CCTV di aula kecamatan guna mendukung pengamanan di tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan sementara logistik Pemilu.

“Kita juga sudah memasang CCTV di kecamatan-kecamatan untuk pengamanan kotak suara logistik pemilu,” pungkasnya.

Read More

Hari Pertama Masa Tenang, 35 Truk Satpol PP Surabaya Angkut APK yang Masih Terpasang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya terus menyisir seluruh wilayah guna menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dari hasil penyisiran yang dilakukan sejak Minggu (11/2) dini hari hingga Senin (12/2), Satpol PP Surabaya berhasil menertibkan dan mengangkut APK menggunakan 35 dump truk. 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, memasuki hari kedua masa tenang kampanye Pemilu 2024, Satpol PP  Surabaya masih terus melakukan penyisiran. 

Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut  merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.

“Hari pertama, tepatnya Minggu dini hari kami berhasil mengumpulkan sebanyak 3 truk besar berisi APK yang telah kami tertibkan. Kemudian, masing-masing 1 truk besar untuk per satu kecamatan, serta petugas kami yang bertugas di 31 kecamatan. Sehingga, kurang lebih 35 truk besar dikerahkan untuk mengangkut APK,” kata Yudhis, Senin (12/2).

APK yang telah ditertibkan selanjutnya akan disimpan di gudang Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjung Sari Surabaya. 

“APK tersebut kami simpan, kami merapikan juga, sementara ini kami simpan di gudang kami,” terangnya.

Ia menambahkan, beberapa APK yang masih terpasang, Satpol PP Surabaya akan lakukan penyisiran kembali serta melakukan penertiban. 

Menurutnya, APK yang belum ditertibkan itu, bukan unsur kesengajaan sehingga akan tetap dilakukan penertiban.

“Kami akan lakukan penyisiran kembali, petugas kami yang berada di kecamatan juga kami himbau untuk lakukan penyisiran ulang. Yang paling utama memang bendera atau baliho yang kiranya masih terpasang di kecamatan. Hari ini (Senin, 12/2/2024), kami sudah menertibkan APK di wilayah Jalan Raya Gubeng, Jalan Biliton, Jalan Tunjungan, Jalan Embong Malang, Jalan Jetis, hingga sekitaran area Alun-Alun Contong,” imbuhnya.

Di samping itu, Satpol PP Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) selama masa tenang pemilu yang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.

“Untuk masa tenang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Panwascam. Satpol PP hanya membantu, terlebih jika kami mendapat aduan dari masyarakat terkait APK yang mengganggu keindahan kota maupun pemasangan APK yang tidak pada tempatnya. Kami juga melakukan pemantauan secara masif sehingga kami juga melaporkan ke Panwascam untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Karenanya, Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban APK selama masa tenang Pemilu 2024 guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. 

“Sama seperti harapan bapak Walikota semoga di perhelatan Pemilu 2024  ini situasi aman terkendali,” pungkasnya.

Read More

Polri Bantah Info Hoax soal Ketidaknetralan Kapolri dan Perintah ke Dirbinmas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Demikian ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (11/2).

Sandi mengatakan hal itu menyikapi potongan video viral yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para kapolda.

Potongan video itu merekam pernyataan politikus PDIP Herny Yosodiningrat dalam sebuah forum diskusi yang mengatakan ada perintah kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda untuk mendukung pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. 

Mabes Polri pun menegaskan itu sebagai informasi hoaks.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi.

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. 

Dia melanjutkan, Polri menekankan bahwa sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh dan menjadi komitmen Korps Bhayangkara selama proses Pemilu 2024 berlangsung, baik pilpres, pileg, maupun kelak pilkada.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat," katanya.

Sebelumnya dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum, Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan kapolri.

Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Dua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. 

Tiga, diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, empat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu, lima, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Dalam video yang viral, Henry mengatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya, dan berharap Kapolri bisa meluruskan informasi yang beredar.

"Kalau memang ini hoaks saya minta kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," kata dia dalam rekaman itu.

"Jadi saya bisa saya pertanggungjawabkan karena ini saya memperoleh ini di banyak grup wa, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," imbuh pria yang juga dikenal sebagai advokat dan aktivis antinarkoba itu.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terbaru dari Henry lagi terkait sanggahan Mabes Polri tersebut.

Read More

Polsek Serengan Gelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu 2024

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Sektor Serengan menggelar apel siaga bagi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) serta komponen lainnya yang ada di kecamatan Serengan kota Surakarta. Apel siaga yang digelar di Halaman kecamatan Serengan kota Surakarta, pada Minggu (11/02/2024).

Apel siaga yang digelar untuk memastikan kesiapan para Linmas dan komponen lainnya dalam melaksanakan pengamanan dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.

Pelaksanaan apel tersebut, dihadiri oleh Kapolsek Serengan Kompol Widodo, SH, Muspika Serengan, Para Ketua PPK, Ketua Panwascam, personel Polsek, personil Koramil, Linmas Serengan dan Linmas Pam TPS.

Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Iwan Saktiadi, SIK.MH.MSi melalui Kapolsek Serengan Kompol Widodo, SH mengatakan dengan performance dan kehadiran anggota linmas hari ini, kita sudah siap melaksanakan dan menjamu pesta demokrasi yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.

“Saya berharap kepada bapak semua yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua saling bersinergi dengan penyelenggara pemilu di Kecamatan Serengan, kita harus bisa sukseskan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan,” ucapnya.

Pihaknya meminta agar seluruh anggota Linmas paham akan tupoksinya, karena mereka sebagai garda terdepan dalam keamanan di masyarakat selama pemilu. Selain itu juga Kapolsek  juga mengingatkan terkait dengan netralitas.

“Linmas harus menjunjung tinggi netralitas, sehingga Pemilu ini bisa berlangsung Luber, Jurdil dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Amanah dalam memimpin Indonesia,” katanya.

“Saya sangat berharap dukungannya dari anggota Linmas dan komponen penyelenggara pemilu lainnya, sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan kepada kita semuanya di sini.  Jadi saya harap di hari pelaksanaan nanti kita saling berkolaborasi, kita sukseskan pemilu ini, semua pasti bisa dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik,” pungkasnya.

Read More