Hari Pertama Masa Tenang, 35 Truk Satpol PP Surabaya Angkut APK yang Masih Terpasang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya terus menyisir seluruh wilayah guna menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dari hasil penyisiran yang dilakukan sejak Minggu (11/2) dini hari hingga Senin (12/2), Satpol PP Surabaya berhasil menertibkan dan mengangkut APK menggunakan 35 dump truk. 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, memasuki hari kedua masa tenang kampanye Pemilu 2024, Satpol PP  Surabaya masih terus melakukan penyisiran. 

Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut  merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.

“Hari pertama, tepatnya Minggu dini hari kami berhasil mengumpulkan sebanyak 3 truk besar berisi APK yang telah kami tertibkan. Kemudian, masing-masing 1 truk besar untuk per satu kecamatan, serta petugas kami yang bertugas di 31 kecamatan. Sehingga, kurang lebih 35 truk besar dikerahkan untuk mengangkut APK,” kata Yudhis, Senin (12/2).

APK yang telah ditertibkan selanjutnya akan disimpan di gudang Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjung Sari Surabaya. 

“APK tersebut kami simpan, kami merapikan juga, sementara ini kami simpan di gudang kami,” terangnya.

Ia menambahkan, beberapa APK yang masih terpasang, Satpol PP Surabaya akan lakukan penyisiran kembali serta melakukan penertiban. 

Menurutnya, APK yang belum ditertibkan itu, bukan unsur kesengajaan sehingga akan tetap dilakukan penertiban.

“Kami akan lakukan penyisiran kembali, petugas kami yang berada di kecamatan juga kami himbau untuk lakukan penyisiran ulang. Yang paling utama memang bendera atau baliho yang kiranya masih terpasang di kecamatan. Hari ini (Senin, 12/2/2024), kami sudah menertibkan APK di wilayah Jalan Raya Gubeng, Jalan Biliton, Jalan Tunjungan, Jalan Embong Malang, Jalan Jetis, hingga sekitaran area Alun-Alun Contong,” imbuhnya.

Di samping itu, Satpol PP Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) selama masa tenang pemilu yang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.

“Untuk masa tenang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Panwascam. Satpol PP hanya membantu, terlebih jika kami mendapat aduan dari masyarakat terkait APK yang mengganggu keindahan kota maupun pemasangan APK yang tidak pada tempatnya. Kami juga melakukan pemantauan secara masif sehingga kami juga melaporkan ke Panwascam untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Karenanya, Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban APK selama masa tenang Pemilu 2024 guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. 

“Sama seperti harapan bapak Walikota semoga di perhelatan Pemilu 2024  ini situasi aman terkendali,” pungkasnya.

Read More

KPK Sita Mustang GT350 H dan 7 Bidang Tanah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tujuh bidang tanah dan satu mobil antik merek Ford Mustang GT350 H dari eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono senilai puluhan miliar rupiah. 

Andhi merupakan tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Saat ini perkaranya tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, upaya paksa ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan TPPU. 

“Tim penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka Andhi Pramono kaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (12/2/2024). 

Menurut Ali, tanah Andhi tersebar di sejumlah lokasi, yakni satu bidang di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 2.241 meter persegi. 

Kemudian, satu bidang seluas 5.363 meter persegi di Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 318 meter persegi di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. 

Selain itu, satu bidang tanah beserta bangunan seluas 108 meter persegi di Desa Nagrak, Gunung Putri; dan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.015 meter persegi di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 415 meter persegi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan satu bidang tanah dan bangunan di Cempaka Putih seluas 98 meter persegi. 

Menurut Ali, penyitaan aset ini merupakan hasil penelusuran dan pelacakan oleh Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. 

“Penyitaan ini dalam upaya tercapainya asset recovery dari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara,” jelas Ali. 

Dalam perkara ini, Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 58,9 miliar terkait pengurusan kepabeanan ekspor dan impor. Uang itu diduga diterima ketika ia menjadi pegawai Bea dan Cukai. 

Read More

Gebyar Keselamatan 2024, Kakorlantas Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Keselamatan Berlalu Lintas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan didampingi Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Bakharuddin Muhammad Syah menghadiri Gebyar Keselamatan 2024 “Bersaudara di Jalan Sehati, Safety dan Presisi” di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (10/2/2024).

“Hari ini kita melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas melalui gebyar keselamatan, kita melaksanakan di Polda Jawa Timur,” ungkap Kakorlantas Polri.

Lebih lanjut, Kakorlantas mengungkapkan data kecelakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini juga meningkatnya fatalitas korban kecelakaan.

“Data kecelakaan kita ini setiap tahun ada peningkatan, terakhir di 2023 ini 152.000 lebih dalam setahun dan tingkat fatalitas korban yang meninggal dunia ini juga tinggi di seluruh Indonesia ini 27.689 itu yg menjadi korban kecelakaan lalu lintas”, terangnya.

Dengan digelar road show keselamatan berlalu lintas, pihaknya bersama stakeholder terkait melaksanakan kampanye Kamseltibcarlantas kepada komunitas Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS yang ada di Jawa Timur.

“Melalui acara ini kita ingin bersama sama masyarakat bersama sama komunitas dan seluruh stakeholder kemudian dari APM para produsen juga hadir Untuk bersama sama meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas di Indonesia ini,” Jelas Irjen Pol. Aan.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto mengatakan pada Gebyar Keselamatan di 2024 ini Polda Jatim juga mencanangkan program zero knalpot brong guna menekan angka kecelakaan di wilayah Jatim.

“Gebyar keselamatan di 2024 ini, kita juga mencanangkan program di jawa Timur 2024 zero knalpot brong, yang kedua para Kapolres sudah sepakat dan komitmen dengan kita untuk ambil upaya langkah-langkah menekan angka tingginya kecelakaan di Jawa Timur, ini nanti kita lihat kita evaluasi tiap bulan,” urai Irjen Imam.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyematan pin kepada Duta Pelopor Keselamatan di jalan, pembacaan ikrar pelopor keselamatan, coaching clinic keselamatan berkendara dan Demo safety riding.

Turut hadir, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Komarudin, Wadirlantas Polda Jawa Timur AKBP Lukman Cahyono,Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Tamrin Silalahi, dan Pejabat Utama Polda Jawa Timur.

Read More

Distribusi Logistik Pemilu Capai 100 Persen, Pemkot Surabaya Siap Sukseskan Pesta Demokrasi 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi 2024. 

Salah satunya adalah dengan menerjunkan sejumlah personel Satpol PP Surabaya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan kepolisian dalam pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu 2024. 

Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan, pendistribusian logistik Pemilu telah sesuai dengan perencanaan. 

Yakni, sejak tanggal 2 Februari 2024 hingga 11 Februari 2024, KPU telah mengirimkan logistik Pemilu di masing-masing kecamatan.

“Untuk kotak suara yang berisi surat suara dan segala hal kelengkapan pemungutan suara yang berada di dalam kotak tersebut, 100 persen sudah terdistribusi,” kata Nur Syamsi, Senin (12/2).

Ia melanjutkan bahwa tahapan Pemilu 2024 saat ini sedang memasuki masa tenang. 

Masa tenang digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. 

Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, sebelum masa tenang Pemilu saat ini, hingga menjelang hari pemungutan suara, Satpol PP Surabaya telah menerjunkan personel di masing-masing lokasi yang sudah ditentukan. 

Seperti, di gudang TPU menuju ke aula kecamatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.

“Kami ikut mengawal, dan menjaga di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya menerjunkan personel Satpol PP untuk membantu KPU dan kepolisian dalam pengamanan dan pendistribusian kotak suara dan surat suara dari gudang KPU ke aula kecamatan,” kata Fikser.

Nantinya, di setiap lokasi itu terdiri dari belasan hingga puluhan personel Satpol PP yang diterjunkan. 

Misalnya, di Kecamatan Tambaksari, Wonokromo dan Sawahan memiliki wilayah luas, maka personel yang diterjunkan tentu lebih banyak.

"Jumlah personel beda-beda, rata-rata ada tambah 20-30 personel sesuai dengan permintaan. Di kecamatan sudah ada, kita tambahi, kemudian ada beberapa titik pengamanan yang kita kurangi, kita tambahkan ke kecamatan, termasuk di gudang KPU," ungkap dia.

Di samping menerjunkan personel, Fikser menerangkan bahwa pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya telah memfasilitasi pemasangan CCTV di aula kecamatan guna mendukung pengamanan di tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan sementara logistik Pemilu.

“Kita juga sudah memasang CCTV di kecamatan-kecamatan untuk pengamanan kotak suara logistik pemilu,” pungkasnya.

Read More

Hari Pertama Masa Tenang, 35 Truk Satpol PP Surabaya Angkut APK yang Masih Terpasang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya terus menyisir seluruh wilayah guna menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dari hasil penyisiran yang dilakukan sejak Minggu (11/2) dini hari hingga Senin (12/2), Satpol PP Surabaya berhasil menertibkan dan mengangkut APK menggunakan 35 dump truk. 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, memasuki hari kedua masa tenang kampanye Pemilu 2024, Satpol PP  Surabaya masih terus melakukan penyisiran. 

Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut  merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.

“Hari pertama, tepatnya Minggu dini hari kami berhasil mengumpulkan sebanyak 3 truk besar berisi APK yang telah kami tertibkan. Kemudian, masing-masing 1 truk besar untuk per satu kecamatan, serta petugas kami yang bertugas di 31 kecamatan. Sehingga, kurang lebih 35 truk besar dikerahkan untuk mengangkut APK,” kata Yudhis, Senin (12/2).

APK yang telah ditertibkan selanjutnya akan disimpan di gudang Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjung Sari Surabaya. 

“APK tersebut kami simpan, kami merapikan juga, sementara ini kami simpan di gudang kami,” terangnya.

Ia menambahkan, beberapa APK yang masih terpasang, Satpol PP Surabaya akan lakukan penyisiran kembali serta melakukan penertiban. 

Menurutnya, APK yang belum ditertibkan itu, bukan unsur kesengajaan sehingga akan tetap dilakukan penertiban.

“Kami akan lakukan penyisiran kembali, petugas kami yang berada di kecamatan juga kami himbau untuk lakukan penyisiran ulang. Yang paling utama memang bendera atau baliho yang kiranya masih terpasang di kecamatan. Hari ini (Senin, 12/2/2024), kami sudah menertibkan APK di wilayah Jalan Raya Gubeng, Jalan Biliton, Jalan Tunjungan, Jalan Embong Malang, Jalan Jetis, hingga sekitaran area Alun-Alun Contong,” imbuhnya.

Di samping itu, Satpol PP Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) selama masa tenang pemilu yang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.

“Untuk masa tenang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Panwascam. Satpol PP hanya membantu, terlebih jika kami mendapat aduan dari masyarakat terkait APK yang mengganggu keindahan kota maupun pemasangan APK yang tidak pada tempatnya. Kami juga melakukan pemantauan secara masif sehingga kami juga melaporkan ke Panwascam untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Karenanya, Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban APK selama masa tenang Pemilu 2024 guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. 

“Sama seperti harapan bapak Walikota semoga di perhelatan Pemilu 2024  ini situasi aman terkendali,” pungkasnya.

Read More

Polri Bantah Info Hoax soal Ketidaknetralan Kapolri dan Perintah ke Dirbinmas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Demikian ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (11/2).

Sandi mengatakan hal itu menyikapi potongan video viral yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para kapolda.

Potongan video itu merekam pernyataan politikus PDIP Herny Yosodiningrat dalam sebuah forum diskusi yang mengatakan ada perintah kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda untuk mendukung pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. 

Mabes Polri pun menegaskan itu sebagai informasi hoaks.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi.

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. 

Dia melanjutkan, Polri menekankan bahwa sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh dan menjadi komitmen Korps Bhayangkara selama proses Pemilu 2024 berlangsung, baik pilpres, pileg, maupun kelak pilkada.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat," katanya.

Sebelumnya dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum, Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan kapolri.

Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Dua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. 

Tiga, diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, empat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu, lima, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Dalam video yang viral, Henry mengatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya, dan berharap Kapolri bisa meluruskan informasi yang beredar.

"Kalau memang ini hoaks saya minta kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," kata dia dalam rekaman itu.

"Jadi saya bisa saya pertanggungjawabkan karena ini saya memperoleh ini di banyak grup wa, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," imbuh pria yang juga dikenal sebagai advokat dan aktivis antinarkoba itu.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terbaru dari Henry lagi terkait sanggahan Mabes Polri tersebut.

Read More

Polsek Serengan Gelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu 2024

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Sektor Serengan menggelar apel siaga bagi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) serta komponen lainnya yang ada di kecamatan Serengan kota Surakarta. Apel siaga yang digelar di Halaman kecamatan Serengan kota Surakarta, pada Minggu (11/02/2024).

Apel siaga yang digelar untuk memastikan kesiapan para Linmas dan komponen lainnya dalam melaksanakan pengamanan dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.

Pelaksanaan apel tersebut, dihadiri oleh Kapolsek Serengan Kompol Widodo, SH, Muspika Serengan, Para Ketua PPK, Ketua Panwascam, personel Polsek, personil Koramil, Linmas Serengan dan Linmas Pam TPS.

Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Iwan Saktiadi, SIK.MH.MSi melalui Kapolsek Serengan Kompol Widodo, SH mengatakan dengan performance dan kehadiran anggota linmas hari ini, kita sudah siap melaksanakan dan menjamu pesta demokrasi yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.

“Saya berharap kepada bapak semua yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua saling bersinergi dengan penyelenggara pemilu di Kecamatan Serengan, kita harus bisa sukseskan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan,” ucapnya.

Pihaknya meminta agar seluruh anggota Linmas paham akan tupoksinya, karena mereka sebagai garda terdepan dalam keamanan di masyarakat selama pemilu. Selain itu juga Kapolsek  juga mengingatkan terkait dengan netralitas.

“Linmas harus menjunjung tinggi netralitas, sehingga Pemilu ini bisa berlangsung Luber, Jurdil dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Amanah dalam memimpin Indonesia,” katanya.

“Saya sangat berharap dukungannya dari anggota Linmas dan komponen penyelenggara pemilu lainnya, sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan kepada kita semuanya di sini.  Jadi saya harap di hari pelaksanaan nanti kita saling berkolaborasi, kita sukseskan pemilu ini, semua pasti bisa dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik,” pungkasnya.

Read More

Animo Masyarakat Surabaya Tinggi, 4 Hari Libur Pengurusan Adminduk Tembus 7.549 Layanan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Animo masyarakat Surabaya dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) pada saat hari libur mulai 8-11 Februari 2024, ternyata sangat tinggi. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat pelayanan selama 4 hari libur itu tembus 7.549 layanan.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, Dispendukcapil Surabaya bersama seluruh kecamatan dan kelurahan membuka pelayanan saat hari libur di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan serta di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

Pelayanan ini khusus untuk perekaman e-KTP bagi warga pemilih pemula dan juga untuk aktivasi IKD. 

Pelayanan ini dibuka pada tanggal 8, 9, 10, dan 11 mulai pukul 08.00-13.00 WIB. Selama 4 hari pelaksanaan, ternyata warga Surabaya banyak yang memanfaatkan pelayanan tambahan itu.

“Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan pada saat hari libur tanggal 8-11 Februari 2024, ternyata animo masyarakat sangat tinggi. Selama 4 hari pelayanan itu, pengurusan adminduk tembus 7.549 layanan, dengan rincian perekaman sebanyak 1.177 dan aktivasi IKD sebanyak 6.372 layanan,” kata Eddy Christijanto, Senin (12/2).

Menurut Eddy, karena animo masyarakat sangat tinggi, akhirnya Dispendukcapil Surabaya menambah waktu pelayanan kembali, yaitu pada hari ini, Senin (12/2) dan Selasa besok (13/2), pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, dan di seluruh kantor kecamatan serta di kantor kelurahan, pelayanan adminduk khusus perekaman dan aktivasi IKD ditambah sampai dengan pukul 20.00 WIB.

“Silahkan warga yang mau melakukan perekaman dan aktivasi IKD bisa melakukan pada malam hari di lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan, yaitu di MPP Siola, di kantor kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.

Selain menambah pelayanan di malam hari, Dispendukcapil Surabaya juga akan menambah pelayanan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang atau tepat di hari pemilu 2024. 

Pelayanan itu akan dibuka di MPP Siola, seluruh kantor kecamatan, seluruh kantor kelurahan, dan juga di halaman Balai Kota Surabaya, serta di Taman Bungkul.

“Kami harap dengan berbagai pelayanan tambahan ini, semua warga yang sudah masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2024 ini, bisa melakukan perekaman semuanya dan bisa mengaktivkan IKD semuanya, sehingga pada saat pencoblosan nanti lebih mudah,” kata dia.

Eddy juga menambahkan bahwa perekaman dan aktivasi IKD itu sangat penting karena pada saat akan mencoblos nanti, warga harus bisa menunjukkan KTP atau menunjukkan identitas kependudukannya, baik KTP digital maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Surabaya. 

“Makanya kami siapkan itu semuanya,” kata dia.

Oleh karena itu, Eddy memastikan sekarang ini tidak ada alasan lagi bagi warga Kota Surabaya untuk tidak mencoblos hanya karena tidak memiliki identitas kependudukan. 

“Yang jelas, kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini,” pungkasnya.

Read More

KPK Pastikan Laporan Dugaan Pungli ASN Boyolali Masih Berproses

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK membenarkan adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) ASN di Boyolali yang dinarasikan untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan PDIP. Laporan itu masih berproses.

"Informasi yang kami peroleh benar ada laporan dimaksud. Masih berproses di tim pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Sebelumnya, dugaan pungli itu beredar di media sosial, yang menampilkan foto dokumen yang menyebutkan bahwa laporan sudah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 20 November 2023. 

Tampak pula cap basah berwarna biru bertulisan 'Diterima di KPK 20 Nov 2023'. Namun di foto itu tak tampak pengaduan kasus apa dan di mana. 

Hanya dalam keterangan postingan itu disebutkan bahwa dugaan pungli di ASN Boyolali sudah dilaporkan ke KPK.

Perihal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani tidak mempermasalahkan adanya laporan itu. 

Wiwis menegaskan bahwa Pemkab Boyolali sudah secara tegas untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu. 

Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/2673/5.3/2023 tentang tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dan pegawai non-PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali.

"Terkait dengan apa yang dilaporkan oleh siapa pun, kita kan belum tahu terkait dengan kebenaran itu. Ya dipersilakan saja, monggo," kata Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/11/2023).

"SE itu menegaskan bagaimana kita memberikan satu komitmen untuk netralitas ASN sekaligus pengawasannya (dalam Pemilu 2024)," imbuhnya.

Read More

Dansatran Koarmada II Pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Komandan KRI Pulau Fani-731

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Khalimul Khakim, menerima penyerahan jabatan Komandan KRI Pulau Fani-731 dari Letkol laut (P) Mufianto Machfud, S.E., M.Tr.Hanla., CTMP., bertempat di Geladak Haluan KRI Pulau Fani-731 yang sedang bersandar di Dermaga Semampir lama Koarmada II. Ujung Surabaya. Senin (12/2).

Dalam amanatnya, Dansatran Koarmada II menyampaikan bahwa penyerahan jabatan komandan KRI merupakan tuntutan dan dinamika yang senantiasa terjadi karena terkait erat dengan aspek personel, situasi dan kebutuhan organisasi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

“Tanggung jawab suatu jabatan adalah amanah sekaligus kepercayaan dimana didalamnya mengandung konsekuensi yang tidak ringan, sehingga setiap jabatan dituntut untuk dapat menampilkan kinerja terbaik agar mampu membawa perubahan dalam organisasi yang dipimpin kea rah yang lebih baik,” ungkapnya.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Letkol laut (P) Mufianto Machfud, atas prestasi dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan, serta kerja sama yang baik selama membina kapal, sehingga semua tugas dan permasalahan yang dihadapi dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin dan percaya dengan berbekal ilmu dan pendidikan serta pengalaman penugasan yang telah saudara tempuh, saudara mampu menjalankan amanah jabatan baru sebagai Kasubdisopsdik Disdikal Mabesal dengan sebaik-baiknya dan semoga selalu diberikan kelancaran serta kesuksesan dalam setiap langkah yang ditempuh,” pungkasnya.

Read More

Mantapkan Sinergitas, Kapolres Malinau Pimpin Apel Gabungan TNI-POLRI Jelang Puncak Pemilu 2024

Malinau - KABARPROGRESIF.COM Jajaran TNI-POLRI di Kabupaten Malinau menggelar Apel Gabungan Sinergitas TNI-POLRI dalam rangka pengamanan tahap masa tenang, tahap pemungutan suara dan tahap perhitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kegiatan Apel Gabungan Sinergitas TNI-POLRI tersebut dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Malinau AKBP Heru Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Dandim 0910/Malinau LETKOL Inf Alisun, S.Sos., M.Han., bertempat di lapangan apel Mapolres Malinau, Minggu (11/02).

Sementara itu, peserta Apel tersebut diikuti oleh personel Polres Malinau, personel BKO dari Ditsamapta Polda Kaltara, Kodim 0910/Malinau, Batalyon 614/RJP, Satgas Pamtas RI-MLY Yonahanud 12/SBP, Brimob Kompi 4 Batalyon A Pelopor serta personel Subden POM AD Malinau.

Kapolres Malinau AKBP Heru Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., dalam penyampaianya mengatakan bahwa kegiatan Apel Gabungan Sinergitas TNI-POLRI ini dilaksanakan dalam rangka kesiapan pengamanan setiap tahapan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Malinau.

“Alhamdulilah pagi ini kita bisa berkumpul disini dalam kegiatan Apel Gabungan Sinergitas TNI-POLRI yang juga dalam rangka pengecekan terakhir kesiapan untuk mengamankan tahap puncak pelaksanaan Pemilu 2024, dimana pada tanggal 11, 12, 13 Februari 2024 ini telah memasuki masa tenang. Jadi, Apel ini sebagai wujud sinergitas TNI-POLRI terutama dalam menghadapi Pemilu 2024,” ujar Kapolres Malinau.

Ditambahkan Kapolres Malinau, selain difokuskan personel untuk melakukan pengamanan di TPS, dalam masa tenang ini Polres Malinau juga melakukan patroli gabungan bersama jajaran TNI di Kabupaten Malinau dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif selama puncak pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kegiatan ini komitmen kebersamaan TNI-POLRI di Kabupaten Malinau dalam mendukung, menyukseskan dan mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi. Jadi, kegiatan ini pada prinsipnya adalah komitmen dan wujud kehadiran TNI-POLRI bersatu untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Malinau. Dalam masa tenang ini, kita juga melaksanakan patroli gabungan TNI-POLRI, kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Semoga dengan pelaksanaan patroli gabungan nantinya kita bisa menujukan kehadiran kita di tengah masyarakat, kita hadir di masyarakat dalam rangka menciptakan situasi di wilayah Kabupaten Malinau yang kondusif dan semoga semua tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Malinau bisa berjalan aman dan lancar,” tutup Kapolres Malinau AKBP Heru Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.

Read More

Suasana Nyaman TPS, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir: Sangat Mempengaruhi Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menyongsong proses kegiatan Pemilihan Umum  2024, diperlukan kesiapan di bidang kesehatan agar hal-hal yang pernah terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak terulang kembali.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawta Kadir.

Ia sangat berharap peristiwa petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit saat bertugas, tidak terjadi lagi.

"Saya dengar memang sudah ada kerjasama dan koordinasi antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini, tetapi kita ingin melihat secara langsung implementasi dan kesiapan khususnya di Kota Surabaya ini," kata dr Akmarawta Kadir, Senin (12/2).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Dinkes Kota Surabaya diharapkan sudah haruss bisa memetakan penyebab banyaknya petugas KPPS yang sakit dan meninggal di tahun 2019 lalu. 

Akma berharap, Dinas Kesehatan Surabaya sudah mempersiapkan segala hal. 

"Termasuk kesiapan SDM, sarana dan prasarana kesehatan seperti oksigen, obat-obatan dan lain-lainnya.Tentunya juga sudah ada koordinasi dengan KPU kota Surabaya dalam masalah ini untuk mencegah terulangnya kasus tersebut," sambung politisi Golkar Dapil 5 Kota Surabaya ini. 

Menurut Akma, koordinasi ini harus betul-betul dilaksanakan dengan serius. Agar jangan sampai adalah petugas KPPU dan yang terlibat dalam pemilu di tahun 2024 ini menjadi kelelahan fisik maupun mentalnya hingga sampai menyebabkan hilangnya nyawa. 

"Di luar sana, saya mendengar memang sudah ada petugas kesehatan dan tim yang bergerak mobile di setiap kecamatan, kelurahan ke setiap RT dan RW, termasuk puskesmas juga standby penuh," urainya. 

Persiapan ini kata dr Akma, sangat baik, dan harus betul-betul di laksanakan, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak dinginkan bisa di tangani dengan cepat sesuai dengan produser penanganan kesehatan.

Ditegaskan olehnya, suasana nyaman di tempat pemungutan suara juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sehingga koordinasi antara KPU Kota Surabaya dan Dinkes Kota Surabaya ini tidak hanya pada kesiapan dari sisi kesehatan.

"Tetapi, juga kesiapan dari sisi kenyamanan di tempat TPS, sehingga faktor-faktor seperti kelelahan bisa dicegah. Antisipasi lainnya, hal-hal yang urgent juga harus disampaikan kepada petugas KPPS, jika ada tanda-tanda kesehatan yang mencurigakan," sambungnya. 

Apabila ada gejala-gejala kelelahan seperti tubuh menjadi lemah yang disertai sesak napas, daya tahan menurun, konsentrasi menjadi berkurang, berkurangnya nafsu makan, sering menguap dan mengantuk, dan gejala yang mengganggu lainnya harus segera lapor ke petugas kesehatan terdekat.

"Sehingga bisa dicek dan ditangani lebih awal. Karena apabila seseorang terjadi tanda-tanda kelelahan dan terus memaksakan diri untuk bekerja, hal ini bisa membahayakan jiwanya," pintanya.

dr Akma juga mengajak masyarakat Surabaya untuk berdoa bersama dan mengajak seluruh petugas KPPU dan seluruh yang terlibat did alam perhelatan besar diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran.

"Sesuai harapan kita semua, semoga Pemilu 2024 berjalan dengan baik, nyaman dan damai," pungkas dr Akma.

Read More