Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.

Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.

Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. 

Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.

“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/2/2024).

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya.

Read More

3 Tahun Kasus Stunting Turun Signifikan, Dinkes Surabaya Ungkap Pola Pencegahan dan Penanganannya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pencegahan dan penanganan stunting di Kota Surabaya dilakukan secara holistik mulai dari hulu ke hilir. 

Pola penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini pun berhasil menurunkan stunting secara signifikan menjadi 279 kasus hingga akhir tahun 2023.

Kepala Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Sri Lestari membeberkan pola penanganan yang telah dilakukan pemkot. 

Ia menyebut, jika penanganannya dilakukan mulai dari hulu ke hilir.

"Kita sudah mengintervensi stunting dari hulu ke hilir. Jadi dari remaja sudah kita intervensi, kita berikan TTD (Tablet Tambah Darah), salah satu intervensi mencegah stunting," kata Sri Lestari, Selasa (13/2).

Dengan pemberian intervensi TTD, maka ketika remaja itu menjadi calon pengantin (catin), gizinya sudah membaik. 

Bahkan, intervensi dan pendampingan yang dilakukan pemkot akan semakin masif ketika remaja tersebut menjadi calon pengantin.

"Jadi mulai remaja kita perbaiki (gizinya), kita berikan TTD. Kemudian lanjut saat menjadi calon pengantin, itu sudah betul-betul kita dampingi, kita berikan juga intervensi MMS (Multiple Micronutrient Supplement)," ujar dia.

Nah, untuk memastikan kesehatan setiap calon pengantin, Dinkes melalui Puskesmas juga melakukan pemeriksaan rutin kepada pasangan catin. 

Pemeriksaan tak hanya dilakukan dari segi kesehatan calon pengantin, tetapi juga status gizi KEK (Kekurangan Energi Kronis).

"Jadi, kita harapkan di catin selama 3 bulan sebelum dia menikah, itu betul-betul dipersiapkan kondisi tubuhnya sehat," ungkap Sri Lestari.

Intervensi yang diberikan pemkot dalam mencegah stunting, rupanya tak berhenti di sana. 

Namun, intervensi itu kemudian dilanjutkan ketika seorang perempuan memasuki masa kehamilan. 

Salah satunya melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil yang mengalami KEK.

"Sehingga pada saat dia mengandung, itu dalam keadaan sehat. Sehingga anaknya nanti jauh dari rawan stunting, kita harapkan seperti itu," sambungnya.

Menurut dia, seorang balita masuk kategori rawan stunting, sebenarnya sudah bisa dilihat sejak baru lahir. 

Ia menyebut, apabila berat badan balita kurang dari 2,5 kilogram atau tinggi kurang dari 48 sentimeter, maka balita itu masuk kategori berpotensi rawan stunting.

"Jadi dari sejak balita sudah bisa dilihat apakah dia akan menjadi stunting, rawan stunting atau tidak. Jadi kita memandangnya dari hulu, dari awal," paparnya.

Nah, ketika ditemukan kasus seperti ini, maka pemkot akan fokus terhadap perbaikan gizi balita tersebut melalui Pemberian Makanan Tambahan. 

Lebih dari itu, pemkot juga memberikan intervensi untuk kesiapan orang tuanya melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

Data Pemkot Surabaya mencatat, pada tahun 2021, prevalensi balita stunting di Kota Pahlawan mencapai 6.722 kasus. Jumlah tersebut, turun pada awal tahun 2023 menjadi 923 kasus. 

Sementara hingga akhir tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Pahlawan turun menjadi 279 kasus.

Pola pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara holistik oleh pemkot, membuat sejumlah wilayah kelurahan di Surabaya zero balita stunting. 

Seperti di antaranya, wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Lurah Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Novy Astiwie mengungkapkan, bahwa saat ini di wilayahnya sudah zero balita stunting. 

Pencegahan dan penanganan stunting pun telah dimasifkannya sejak tahun 2022.

"Tahun 2022 saat saya masuk menjadi Lurah Nginden, itu ada 13 kasus stunting. Kemudian turun di tahun kemarin (2023) tinggal 1 kasus, dan sekarang (2024) sudah zero kasus," kata Novy.

Read More

Batalyon Kesehatan 2 Marinir Gelar Apel Kesiapan PAM Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Lapangan Kobra Batalyon Kesehatan 2 Marinir Kesatrian Soetedi Senaputra Karangpilang Surabaya, Yonkes 2 Marinir laksanakan Apel Gelar Kesiapan PAM Pemilu 2024, Senin (12/02/2024).

Pasiops Yonkes 2 Marinir Mayor Laut (K) drg. Boby ardhi Susetyo, Sp. Pros menyampaikan amanat Danyonkes 2 Marinir bahwa Apel Gelar Kesiapan PAM Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk menegaskan komitmen tugas dan kesiapsiagaan prajurit, selama Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Menyikapi hal tersebut maka beliau tekankan kepada para prajurit agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi, agar setiap saat dapat dioperasionalkan guna mengantisipasi segala kemungkinan dan perkembangan situasi yang terjadi.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas di lapangan, Pasi Ops Yonkes 2 Marinir Mayor Laut (K) drg. Boby ardhi Susetyo, Sp. Pros juga mengingatkan agar para Prajurit menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait serta selalu memelihara jumlah kekuatan personel, yang siap digerakkan sehingga dapat menjaga keamanan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ini.

Read More

KPU Surabaya Target Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Sama dengan Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024, sama dengan nasional. Target nasional sebesar 75 persen.

"Target itu masuknya nasional. Karena Pemilu itukan nasional, beda dengan pilwali, itu kan lokal," ujar Komisioner KPU Surabaya Subairi saat media gathering bersama media pada Senin (12/02/2024).

Lebih lanjut Subairi mengatakan, partisipasi pemilih juga mencakup para pemilih pemula. Karenanya sosialisasi terhadap kelompok ini gencar dilakukan.

"Sejak tanggal 3 sampai hari ini bahkan besok, serentak di seluruh kecamatan kami pasti sosialisasi. Mulai dari sekolah, lampu merah, mall atau pusat perbelanjaan dan pasar. Bahkan kemarin teman-teman itu keliling di warkop," jelasnya.

Sosialisasi itu menggerakkan seluruh PPK dan PPS secara massal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu KPU Surabaya juga menjalin kerjasama dengan para pelaku UMKM dengan memberikan jajanan gratis atau diskon setelah mencoblos.

"Itu dalam rangka untuk menjadi penyemangat dari teman-teman pemilih untuk datang ke TPS," imbuh Subairi.

Menurut Subairi, yang bisa menjadi persoalan terhadap partisipasi pemilih nantinya, yaitu ketika turun hujan lebat.

"Yang sekarang kan mungkin belum kami jangkau adalah cuaca. Salah satu cara ya kita kemarin melakukan doa bersama, agar diberikan kelancaran. Jangan sampai terjadi hujan lebat seperti sebelumnya, menggenang dimana-mana seperti Asemrowo. itu menjadi beban pikiran kami," jelasnya.

Subairi menabahkan kemungkinan persoalan ini sudah sampaikan ke pemerintah kota saat rapat koordinasi.

"Itu sebenarnya gak jauh beda dengan Pilwali 2020. Itu juga di masa hujan bulan November, sama," pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Staf PUPR Malut, Cecar soal Pengondisian Proyek oleh Gubernur

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Saleh, terkait korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. 

Dia diperiksa terkait kongkalikong Abdul Gani dalam sejumlah proyek pengadaan di Dinas PUPR Pemprov Maluku Utara.

Muhammad Saleh diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/2). 

Penyidik KPK menggali dugaan pengondisian proyek di PUPR Maluku Utara atas perintah dari Abdul Gani Kasuba.

"Saksi hadir dan masih dikonfirmasi lebih lanjut kaitan beberapa proyek pengadaan di Dinas PUPR Pemprov yang dikondisikan para kontraktornya berdasarkan perintah tersangka AGK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

KPK sedianya memeriksa dua saksi lainnya pada Rabu (7/2). Namun, kedua saksi dari pihak swasta bernama Lucky Rajapati dan Sandi Blongkod absen dari panggilan pemeriksaan.

"Kedua saksi tidak hadir dan kembali dijadwal ulang," katanya.

KPK telah menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga telah menerima suap Rp 2,2 miliar terkait proyek infrastruktur di Malut.

"Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi AGK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12) lalu.

Duit itu diduga diserahkan secara tunai dan transfer. Uang dan kartu ATM dari rekening berisi duit suap itu dipegang oleh orang kepercayaan Gani, yakni RI.

Dia mengatakan Gani diduga mengatur siapa saja yang akan dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Malut. Pihak yang dimenangkan itu diduga merupakan kontraktor yang sepakat memberi setoran.

"AGK (Abdul Gani Kasuba) dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku Utara menentukan siapa saja dari dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek dimaksud," ucapnya.

Alexander mengatakan nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp 500 miliar, yang bersumber dari APBN. 

Gani juga diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

Gani juga diduga mendapat setoran dari ASN Malut untuk rekomendasi jabatan. Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:

1. Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba

2. Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin

3. Kadis PUPR Malut, Daud Ismail

4. Kepala BPPBJ Malut, Ridwan Arsan

5. Ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim

6. Pihak swasta, Stevi Thomas

7. Pihak swasta, Kristian Wuisan.

Read More

Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoax, Tegaskan Netral di Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi di media sosial. Masyarakat diminta jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoax yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, edukasi dan informatif termasuk tentang maraknya berita bohong atau hoax yang lagi marak di media sosial.

“Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copy dan paste. Setelah dicopas, konten di edit sedemikian rupa dan disisipi dengan ideologi hoaxers yang tentunya tanpa menyertakan link sumber,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Dalam kesempatan ini, ia pun membantah beberapa informasi yang menyatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024.

“Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang Undangan dan perkap,” ujarnya.

Saat ini, kata Trunoyudo, Polri fokus pada tanggungjawab pengamanan pemilu 2024 bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat.

“Polri terus berkomitmen menciptakan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat guna hingga tuntas serta terpilihnya pemimpin nasional yang baru,” katanya.

Read More

KPU Kota Surabaya: Penertiban APK jadi tanggungjawab peserta Pemilu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar acara Media Gathering di salah satu hotel di Surabaya, untuk menyampaikan beberapa info terkait kepemiliuan, yang salah satunya adalah giat penertiban APK di hari tenang.

Dalam sambutannya, Subairi Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM mengatakan bahwa pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di lapangan menjadi tanggungjawab peserta Pemilu.

“Tahapan Kampanye telah dilaksanakan selama 75 hari, maka saat memasuki masa tenang maka seluruh APK harus sudah dibersihkan oleh peserta Pemilu. Sesuai UU, posisi KPU hanya mengkoordinasikan, jadi tidak bertugas membersihkan,” ucap Subairi. Senin (12/02/2024).

Menurut Subairi yang memiliki latar belakang jurnalis ini, acara media gathering dengan insan jurnalis adalah hal yang sangat penting, karena itulah menjadi bagian dari tahapan Pemilu.

Dia menyampaikan bahwa acara media gathering menghadirkan Robian Arifin, SH, MH sebagai narasumber karena memiliki pengalaman sebagai anggota KPU Kota Surabaya pada periode 2009, bahkan sempat menduduki posisi sebagai Ketua pada periode 2014 - 2019.

“Kami mengundang bpk Robian Arifin, SH, MH sebagai narasumber, namun saat ini profesinya sebagai pengacara. Beliau ini memiliki pengalaman yang cukup soal kepemiluan, karena pernah menjadi anggota penyelenggara Pemilu yakni di KPU Kota Surabaya selama 2 peride,” jelasnya.

Dalam paparannya, Robian Arifin menyampaikan penjelasan terkait proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPPS dan seterusnya.

Menurut dia, meski sekarang telah mengenal tehnologi, namun data konvensional tetap penting karena menjadi bukti transparansi bagi penyelenggara Pemilu.

“Kalau ada yang ngomong bisa bertindak curang yakni mencuri dengan cara menggeser suara. Saya pastikan itu bohong. Itu lebih mengarah ke cara-cara penipuan. Karena semua itu tidak mungkin bisa dilakukan, apalagi di era digital saat ini,” Jelas Robian.

Read More

KPK Cecar 2 Saksi soal Anggaran-Aliran Uang Korupsi APD COVID-19 Kemenkes

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa dua saksi terkait korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. 

Para saksi itu dicecar perihal besaran anggaran hingga aliran uang korupsi kasus tersebut.

Dua saksi ini mulai dari Budi Sylvana selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan periode Maret-September 2020 dan Pius Rahardjo selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020. 

Pius saat ini juga tercatat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Ali mengatakan kedua saksi diperiksa pada Rabu (7/2). Para saksi juga dicecar soal aliran uang korupsi APD Kemenkes.

"Termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," katanya.

Kasus korupsi APD terjadi saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, yakni pada 2020. 

Di masa sulit itu, APD menjadi barang yang sangat dibutuhkan bagi para tenaga medis.

KPK pun sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi APD tersebut. Tersangka dalam kasus ini lebih dari satu.

"KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11/2023).

Ali mengatakan nilai proyek kasus itu mencapai Rp 3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta set APD. Kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 625 miliar.

KPK juga telah mencegah 5 orang ke luar negeri terkait kasus tersebut. Informasi dari sumber detikcom, berikut nama-nama pihak yang dicegah KPK ke luar negeri terkait korupsi di Kemenkes:

Budi Sylvana (PNS)

Satrio Wibowo (Swasta)

Ahmad Taufik (Swasta)

A Isdar Yusuf (Advokat)

Harmensyah (PNS)

Tiga dari lima nama itu merupakan tersangka, yakni Budi Sylvana, Satrio Wibowo, dan Ahmad Taufik. Budi Sylvana diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes.

Read More

Polri Imbau Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri beserta jajaran Polda dan Polres telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan geografis dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 guna mengamankan Pemilu 2024.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan.

“Dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat melalui bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka harkamtibmas, serta bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti TNI, Pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Sandi menuturkan, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Polri diberikan tanggungjawab keamanan untuk mendukung terselenggaranya pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Dalam kesempatan ini, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

“Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Selain itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru.

“Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024,” ujarnya.

Terakhir, ia pun memastikan bahwa Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Read More

Anas Karno Minta Masyarakat Teliti Surat Suara Sebelum Masuk Bilik TPS

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Surabaya Anas Karno mengingatkan masyarakat, supaya meneliti surat suara yang diterima dari petugas KPPS, sebelum masuk bilik suara.

"Terutama untuk memastikan surat suara itu bersih, tidak dicoblos duluan sebelum ke bilik TPS. Supaya suara yang diberikan sah," ujarnya pada Senin (12/02/2024).

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengatakan, masyarakat juga diminta untuk mengamati surat suara. Untuk memastikan apakah surat suara itu sobek atau tidak. Kemudian ada tanda tangan ketua KPPS.

"Jangan terburu-buru. Kalau surat suara yang diterima rusak, segera kembalikan ke petugas KPPS, untuk diganti. Baru masuk ke bilik suara," imbuhnya.

Anas Karno menambahkan, saat berada di bilik suara, buka penuh surat suara, lalu coblos. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari bekas coblosan dobel. Karena itu tidak sah.

"Coblos gambar atau nomornya. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Jatim dan surat suara DPRD kota atau kabupaten. Ingat coblos dengan alat yang sudah disediakan di bilik suara," jelas legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut.

Anas Karno juga meminta para saksi di TPS supaya cermat saat proses pemungutan suara, sampai penghitungan suara.

"Cermati perolehan suara. Cermati pula surat suara sah atau tidak. Berapa surat suara yang terpakai. Berapa surat suara sah dan tidak sah. Berapa pula jumlah sisa surat suara. Semuanya harus dihitung dengan tepat dan tercatat. Lalu rekam datanya. Bisa lewat foto," pungkasnya.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Subairi mengatakan, pihaknya memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelumnya. 

"Tapi kalau itu memang rusak atau salah cetak mungkin udah digantikan. Jadi yg didistribusikan gak ada yang cacat," terangnya.

Subairi menambahkan penyelenggara Pemilu menyediakan surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah DPT di tiap TPS.

Read More

Eks Dirut Pertamina Didakwa Rugikan Negara 113 Juta Dollar AS di Kasus LNG

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan merugikan keuangan negara sebesar 113 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG). 

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, tindakan melawan hukum untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC ini dilakukan bersama dengan eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar 113,839,186.60 USD,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). 

Jaksa menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh Karen yakni memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. 

Menurut Jaksa, pengembangan kilang LNG ini hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. 

Selain itu, Karen juga meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. 

Sebab, terjadi over supply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kejadian ini lantas membuat Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. 

Atas tindakannya, Karen diduga telah memperkaya diri sendiri Rp 1.091.280.281,81 dan 104,016,65 USD. 

Selain itu, eks Dirut Pertamina ini diduga turut memperkaya Corpus Christi Liquedaction sebesar 113,839,186.60 dollar AS.  

Kerugian negara ini diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK) RI dan Instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Karen disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

Selama proses penyidikan ini KPK, telah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan eks Komisaris perusahaan negara tersebut, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Selain keduanya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan juga sudah diperiksa penyidik. 

Karen membantah pengadaan LNG itu merupakan aksi pribadi. 

Menurut dia, pengadaan tersebut merupakan aksi korporasi karena disetujui direksi secara kolektif kolegial. 

“Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)," kata Karen saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada 19 September 2023. 

Read More

Dirpamobvit Baharkam Polri Gelar Supervisi di Polda Kalbar, Tinjau Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka meninjau kesiapan terakhir pengamanan Pemilu 2024 menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, Polda Kalbar terima kunjungan Tim Baharkam Polri untuk Gelar Asistensi Dan Supervisi di Polda Kalbar yang bertempat di lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Jumat (09/02/24).

Brigjen Pol Suhendri menyampaikan arahan kepada jajaran Baharkam Polda Kalbar terkait Pemili 2024. Belau menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 merupakan agenda nasional yang sangat penting, dan tugas kita bersama untuk menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaannya hingga selesainya rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 ini,” tegas Brigjen Pol Suhendri.

Ia juga mengingatkan personel untuk selalu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kita disini bukan membawa nama Masing- masing satuan kerja tapi kita disini membawa nama Polri, Hindari pelanggaran sekecil apapun, dan jaga nama baik Polri,” pesannya.

Brigjen Pol Suhendri, S.H.,S.I.K selaku Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri mengapresiasi kesiapsiagaan personel dan almatsus yang ditampilkan dalam simulasi tersebut.

“Saya yakin dengan kesigapan dan profesionalisme personel Polri di Kalimantan Barat, Pemilu 2024 di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif, saya juga beterimakasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja keras dalam menyukseskan pengamanan dalam tahapan Pemilu 2024,” Tutup Dirpamobvit.

Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK., M.M saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa dalam gelar asistensi tersebut dihadiri langsung oleh Dirpmobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri, S.H., S.I.K., Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, PJ Gubernur Kalbar, serta Para Pejabat Utama Baharkam Polri dan Stake Holder terkait, dengan personil yang turut hadir dalam pelaksanaan peragaan dari Satker dibawah jaharan Baharkam Polri.

“Kegiatan yang dipimpin Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri tersebut meninjau langsung dan mengecek kesiapan personil dan almatsus yang digunakan dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung” Kata Kabidhumas

Selain peninjauan personil dan alut dan alsus, dalam asistensi ini juga menampilkan sebuah peragaan dimulai dari pelaksanaan patroli kota hingga patroli perintis presisi, serta tahapan dalmas dan raimas. Unit K-9 dan Pammat juga turut serta dalam peragaan tersebut yang menunjukkan keterampilan dan kesiapan dalam pengamanan tahapan Pemilu 2024.

Read More