Dukung Kelancaran Pemilu 2024, Dinkes Surabaya Bekali Vitamin Nakes dan Petugas Lapangan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen penuh mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan lancar dan kondusif. 

Salah satu dukungan tersebut, diwujudkan pemkot dengan menyiagakan tenaga kesehatan (nakes) dan Puskesmas selama 24 jam.

Nah, untuk menjaga stamina nakes dan petugas lapangan agar tetap sehat dan bugar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya membekali mereka dengan vitamin. 

Vitamin tersebut akan didistribusikan oleh Puskesmas melalui kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina dalam rapat koordinasi jajaran pemkot terkait persiapan Pemilu 2024 yang digelar melalui virtual pada Selasa (13/2). 

Rapat koordinasi tersebut, diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot serta jajaran puskesmas, kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.

"Puskesmas akan membagikan vitamin untuk teman-teman petugas di lapangan. Vitamin itu sudah kita sediakan, insyaallah hari ini didistribusikan melalui kelurahan. Sebaiknya diminum malam ini, sehingga besok bisa fit dan bugar," kata Nanik Sukristina.

Selain itu, Nanik juga meminta seluruh kepala puskesmas untuk memastikan petugas Pemilu cukup istirahat sebelum hari H pencoblosan pada 14 Februari 2024. 

Pun demikian, mereka juga diimbau untuk menjaga stamina dan asupan makan, baik sebelum maupun pada saat pemungutan suara.

"Harapan kami teman-teman juga memastikan petugas-petugas ini sebelum dan pada saat Pemilu, cukup tidur dan cukup minum. Mungkin juga perlu disiapkan ketersediaan air minum di lokasi dan asupan makanan," ujarnya.

Sementara pada saat pemungutan suara, Nanik juga mengimbau seluruh puskesmas agar mengkoordinasikan kelurahan untuk melakukan peregangan kepada petugas Pemilu selama 3-5 menit setiap 2 jam. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi gejala nyeri dan pegal petugas di lapangan.

"Teman-teman puskesmas tolong koordinasi juga dengan teman-teman kelurahan, pada saat hari H untuk setiap 2 jam, agar melakukan peregangan, biar tidak terlalu tegang," pesan dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dinkes bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP Surabaya juga memaparkan beberapa pola penanganan apabila terjadi kondisi khusus di lapangan. 

Hal ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dinkes sudah menyiapkan puskesmas buka 24 jam. Kemudian juga ada tim di masing-masing puskesmas yang mobile bersama kecamatan dan kelurahan untuk memonitor Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Yayuk, panggilan lekatnya.

Bahkan, untuk mengantisipasi kondisi khusus saat pelaksanaan pemungutan suara, Yayuk menyebut, bahwa Dinkes sudah membuat hotline di masing-masing puskesmas. 

Hotline tersebut akan diintegrasikan dengan Command Center (CC) 112.

"Sesuai surat edaran dari Menteri Kesehatan, puskesmas akan buka selama 24 jam, mulai besok sampai tanggal 20 Februari 2024. Tapi untuk tim mobile, pada saat pemungutan suara," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Surabaya akan digelar di 8.167 TPS. Ribuan TPS itu lokasinya tersebar di 31 wilayah kecamatan Surabaya. 

Sementara untuk jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Surabaya ada sebanyak 57.169 orang.

Read More

Danyonbekpal 2 Mar Pastikan Divisi Jaga Lengkap Dan Tetap Siaga

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga di lingkungan Batalyon serta memastikan fungsi penjagaan yang sangat vital, Komandan Yonbekpal 2 Marinir Mayor Mar Moh. Jakfarrosi K., M.Tr. Opsla., menginstruksikan kepada Danton Bekhar Letda Mar Sukirno untuk memimpin dan memberikan pengarahan kepada petugas jaga saat apel timbang terima penjagaan yang dilaksanakan di Mako Yonbekpal 2 Marinir Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Selasa (13/02/2024).

Setiap harinya divisi jaga yang akan dan telah melaksanakan dinas jaga wajib melaksanakan timbang terima penjagaan, hal ini bertujuan untuk mengecek dan melaporkan situasi terkini terkait kesiapan personel dan material serta memastikan semua personel jaga berada dalam posisi siap siaga untuk melaksanakan perintah setiap saat.

Dalam instruksinya Danyonbekpal 2 Mar mengatakan, Pos Penjagaan adalah cerminan wujud kesiapsiagaan dan simbol kewibawaan Satuan. 

Selain sebagai tempat untuk kegiatan jaga, pos penjagaan juga berperan sebagai pusat informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Batalyon, oleh sebab itu penjagaan harus berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

Read More

Pengamanan Libur Panjang dan Operasi Mantap Brata Sukses

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso memimpin kegiatan apel pagi, yang betempat di lapangan NTMC Polri, Senin (12/2/2024).

Dalam amanatnya, Dirgakkum mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Korlantas Polri yang telah melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik yang melaksanakan kegiatan rutin maupun (KRYD) dan Operasi Kepolisian yang terlibat dalam operasi Mantap Brata sebagai Subditwal Pam Capres-Cawapres,” ujar Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso.

Brigjen Pol Raden Slamet menyebut, terkait dengan kegiatan KRYD, juga sudah mengamankan kegiatan pelaksanaan PAM libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek.

“Kemarin sudah kita backup kegiatan pelaksanaan PAM libur panjang, mulai hari Rabu sampai Minggu alhamdulillah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Terakhir, Dirgakkum mengajak kedepannya sepanjang tahun 2024 seluruh PJU Korlantas Polri dan Kasubdit untuk sosialisasikan kegiatan implementasi dari Commander Wish Kakorlantas Polri.

“Yang perlu kita ketahui dan pedomani di era digitalisasi itu hanya dua yang pertama adalah kejujuran atau kebenaran dan yang kedua adalah kecepatan, sehingga seluruh aplikasi yang bersifat digital basicnya adalah kejujuran atau kebenaran dan kecepatan,” tegasnya.

“Sehingga tidak boleh ada suatu aplikasi atau digital yang sifatnya mempersulit, karena tujuannya harus mempercepat, benar dan jujur sehingga informasi yanh masuk dapat diambil kebijakan oleh para pimpinan dengan baik,” tutup Dirgakkum Korlantas Polri.

Read More

Demi Keamanan dan Ketentraman Jelang Pemilu 2024, Pemkot Surabaya Imbau RHU Tutup Pukul 23.00 WIB

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada seluruh pelaku usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) di Kota Pahlawan agar menghentikan kegiatan usahanya pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 23.00 WIB. 

Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketentraman saat kegiatan persiapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 300/2929/436.8.6/2024 tentang Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya. 

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap SE tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan bahwa Pemkot Surabaya mendapatkan masukan dari jajaran Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya dalam rangka persiapan Pemilu 2024. 

Yakni, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pahlawan, dengan demikian kegiatan usaha terutama RHU diimbau untuk menghentikan kegiatan usahanya pada pukul 23.00 WIB.

“Imbauan tersebut adalah untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan pertimbangan sisi keamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi hanya untuk malam ini saja (13 Februari 2024) karena pada 14 Februari 2024 diharapkan semua masyarakat Surabaya ikut berperan aktif dalam pesta demokrasi 2024,” kata Yayuk sapaan akrabnya, Selasa (13/2).

Nantinya dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan, Pemkot Surabaya akan menerjunkan para personel Satpol PP Surabaya untuk berkeliling dan menyisir seluruh wilayah di Kota Pahlawan. 

“Termasuk dengan para camat dan 3 pilar di masing-masing kecamatan untuk melakukan monitoring,” ujar dia.

Sedangkan terkait sanksi yang diberikan jika kedapatan ada pelaku usaha RHU yang melanggar, Yayuk menjelaskan bahwa SE tersebut bersifat imbauan. 

Karenanya, akan diberikan sanksi administratif berupa teguran peringatan. 

Oleh sebab itu, seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik menjelang Pemilu 2024  diimbau untuk ditutup pada pukul 23.00 WIB.

“Kami berharap para pelaku usaha RHU bisa memahami dan menghentikan kegiatan usahanya sesuai dengan SE yang sudah disampaikan. Sebab, saat persiapan Pemilu, kami berharap tidak terjadi kondisi yang gawat di Surabaya,” jelasnya.

Di samping itu, guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, Yayuk menerangkan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forkopimda Kota Surabaya akan melakukan pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan pada 13 Februari 2024.

“Tujuannya adalah Forkompinda Kota Surabaya ingin memastikan bahwa pada 14 Februari 2024 saat pemungutan suara di Kota Surabaya siap dilaksanakan dalam kondisi aman dan kondusif,” pungkasnya.

Read More

Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Berhasil Tangkap Penyalahgunaan Senjata Api, Saat Sweeping Gabungan Di Wilayah Perbatasan RI-PNG

Marauke - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di jalan trans Merauke-Bovendigoel, Kampung Sota, Distrik Sota, telah dilaksanakan kegiatan sweeping gabungan Satgas Pamtas Yonif 726/Tml dengan CIQS Perbatasan dan berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api jenis mouser, 4 butir munisi tajam kal 5,56 dan 1 pucuk senapan angin kal 9 mm serta satwa yang dilindungi, Senin (13/02/2024).

Kegiatan sweeping gabungan bersama ini dikuti 45 orang yang melibatkan personel Satgas dan CIQS terkait diantaranya dari bea cukai, balai karantina, Polhut KSDA dan badan penindakan Keimigrasian.

Saat kegiatan sweeping berlangsung ditemukan masyarakat yang melintas menggunakan motor dengan membawa tas senjata dengan hasil buruannya. 

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata dalam isi tas berupa 1 pucuk senjata api jenis mauser, 4 butir munisi tajam kal 5,56 mm dan membawa kepala rusa yang telah dipotong.

Selain itu ditemukan juga masyarakat yang berburu membawa senapan angin kal 9 mm dengan anak buaya sebagai hasil buruannya. 

Secara aturan senapan angin diperbolehkan dimiliki/digunakan secara bebas tanpa surat ijin adalah yang berkaliber 4,5 mm.

Hasil penangkapan pelaku serta barang bukti berupa senjata api dan senapan angin, akhirnya oleh Dansatgas Yonif 726/Tml diserahkan kepada pihak Polri melalui Polsek Sota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 

Sedangkan satwa liar yang dilindungi serahkan kepada badan Karantina Hewan dan Tumbuhan Kab. Merauke.

Setelah itu berita acara penyerahan pelaku dan barang bukti hasil sweeping gabungan ditandangi dan disaksikan bersama dari unsur TNI, Polri dan Badan Karantina. 

Sweeping gabungan ini merupakan salah satu wujud sinergitas seluruh aparat keamanan, untuk menjaga kondusifitas di wilayah perbatasan RI-PNG menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Read More

Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.

Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.

Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. 

Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.

“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/2/2024).

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya.

Read More

3 Tahun Kasus Stunting Turun Signifikan, Dinkes Surabaya Ungkap Pola Pencegahan dan Penanganannya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pencegahan dan penanganan stunting di Kota Surabaya dilakukan secara holistik mulai dari hulu ke hilir. 

Pola penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini pun berhasil menurunkan stunting secara signifikan menjadi 279 kasus hingga akhir tahun 2023.

Kepala Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Sri Lestari membeberkan pola penanganan yang telah dilakukan pemkot. 

Ia menyebut, jika penanganannya dilakukan mulai dari hulu ke hilir.

"Kita sudah mengintervensi stunting dari hulu ke hilir. Jadi dari remaja sudah kita intervensi, kita berikan TTD (Tablet Tambah Darah), salah satu intervensi mencegah stunting," kata Sri Lestari, Selasa (13/2).

Dengan pemberian intervensi TTD, maka ketika remaja itu menjadi calon pengantin (catin), gizinya sudah membaik. 

Bahkan, intervensi dan pendampingan yang dilakukan pemkot akan semakin masif ketika remaja tersebut menjadi calon pengantin.

"Jadi mulai remaja kita perbaiki (gizinya), kita berikan TTD. Kemudian lanjut saat menjadi calon pengantin, itu sudah betul-betul kita dampingi, kita berikan juga intervensi MMS (Multiple Micronutrient Supplement)," ujar dia.

Nah, untuk memastikan kesehatan setiap calon pengantin, Dinkes melalui Puskesmas juga melakukan pemeriksaan rutin kepada pasangan catin. 

Pemeriksaan tak hanya dilakukan dari segi kesehatan calon pengantin, tetapi juga status gizi KEK (Kekurangan Energi Kronis).

"Jadi, kita harapkan di catin selama 3 bulan sebelum dia menikah, itu betul-betul dipersiapkan kondisi tubuhnya sehat," ungkap Sri Lestari.

Intervensi yang diberikan pemkot dalam mencegah stunting, rupanya tak berhenti di sana. 

Namun, intervensi itu kemudian dilanjutkan ketika seorang perempuan memasuki masa kehamilan. 

Salah satunya melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil yang mengalami KEK.

"Sehingga pada saat dia mengandung, itu dalam keadaan sehat. Sehingga anaknya nanti jauh dari rawan stunting, kita harapkan seperti itu," sambungnya.

Menurut dia, seorang balita masuk kategori rawan stunting, sebenarnya sudah bisa dilihat sejak baru lahir. 

Ia menyebut, apabila berat badan balita kurang dari 2,5 kilogram atau tinggi kurang dari 48 sentimeter, maka balita itu masuk kategori berpotensi rawan stunting.

"Jadi dari sejak balita sudah bisa dilihat apakah dia akan menjadi stunting, rawan stunting atau tidak. Jadi kita memandangnya dari hulu, dari awal," paparnya.

Nah, ketika ditemukan kasus seperti ini, maka pemkot akan fokus terhadap perbaikan gizi balita tersebut melalui Pemberian Makanan Tambahan. 

Lebih dari itu, pemkot juga memberikan intervensi untuk kesiapan orang tuanya melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

Data Pemkot Surabaya mencatat, pada tahun 2021, prevalensi balita stunting di Kota Pahlawan mencapai 6.722 kasus. Jumlah tersebut, turun pada awal tahun 2023 menjadi 923 kasus. 

Sementara hingga akhir tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Pahlawan turun menjadi 279 kasus.

Pola pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara holistik oleh pemkot, membuat sejumlah wilayah kelurahan di Surabaya zero balita stunting. 

Seperti di antaranya, wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Lurah Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Novy Astiwie mengungkapkan, bahwa saat ini di wilayahnya sudah zero balita stunting. 

Pencegahan dan penanganan stunting pun telah dimasifkannya sejak tahun 2022.

"Tahun 2022 saat saya masuk menjadi Lurah Nginden, itu ada 13 kasus stunting. Kemudian turun di tahun kemarin (2023) tinggal 1 kasus, dan sekarang (2024) sudah zero kasus," kata Novy.

Read More

Batalyon Kesehatan 2 Marinir Gelar Apel Kesiapan PAM Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Lapangan Kobra Batalyon Kesehatan 2 Marinir Kesatrian Soetedi Senaputra Karangpilang Surabaya, Yonkes 2 Marinir laksanakan Apel Gelar Kesiapan PAM Pemilu 2024, Senin (12/02/2024).

Pasiops Yonkes 2 Marinir Mayor Laut (K) drg. Boby ardhi Susetyo, Sp. Pros menyampaikan amanat Danyonkes 2 Marinir bahwa Apel Gelar Kesiapan PAM Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk menegaskan komitmen tugas dan kesiapsiagaan prajurit, selama Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Menyikapi hal tersebut maka beliau tekankan kepada para prajurit agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi, agar setiap saat dapat dioperasionalkan guna mengantisipasi segala kemungkinan dan perkembangan situasi yang terjadi.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas di lapangan, Pasi Ops Yonkes 2 Marinir Mayor Laut (K) drg. Boby ardhi Susetyo, Sp. Pros juga mengingatkan agar para Prajurit menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait serta selalu memelihara jumlah kekuatan personel, yang siap digerakkan sehingga dapat menjaga keamanan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ini.

Read More

KPU Surabaya Target Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Sama dengan Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024, sama dengan nasional. Target nasional sebesar 75 persen.

"Target itu masuknya nasional. Karena Pemilu itukan nasional, beda dengan pilwali, itu kan lokal," ujar Komisioner KPU Surabaya Subairi saat media gathering bersama media pada Senin (12/02/2024).

Lebih lanjut Subairi mengatakan, partisipasi pemilih juga mencakup para pemilih pemula. Karenanya sosialisasi terhadap kelompok ini gencar dilakukan.

"Sejak tanggal 3 sampai hari ini bahkan besok, serentak di seluruh kecamatan kami pasti sosialisasi. Mulai dari sekolah, lampu merah, mall atau pusat perbelanjaan dan pasar. Bahkan kemarin teman-teman itu keliling di warkop," jelasnya.

Sosialisasi itu menggerakkan seluruh PPK dan PPS secara massal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu KPU Surabaya juga menjalin kerjasama dengan para pelaku UMKM dengan memberikan jajanan gratis atau diskon setelah mencoblos.

"Itu dalam rangka untuk menjadi penyemangat dari teman-teman pemilih untuk datang ke TPS," imbuh Subairi.

Menurut Subairi, yang bisa menjadi persoalan terhadap partisipasi pemilih nantinya, yaitu ketika turun hujan lebat.

"Yang sekarang kan mungkin belum kami jangkau adalah cuaca. Salah satu cara ya kita kemarin melakukan doa bersama, agar diberikan kelancaran. Jangan sampai terjadi hujan lebat seperti sebelumnya, menggenang dimana-mana seperti Asemrowo. itu menjadi beban pikiran kami," jelasnya.

Subairi menabahkan kemungkinan persoalan ini sudah sampaikan ke pemerintah kota saat rapat koordinasi.

"Itu sebenarnya gak jauh beda dengan Pilwali 2020. Itu juga di masa hujan bulan November, sama," pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Staf PUPR Malut, Cecar soal Pengondisian Proyek oleh Gubernur

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Saleh, terkait korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. 

Dia diperiksa terkait kongkalikong Abdul Gani dalam sejumlah proyek pengadaan di Dinas PUPR Pemprov Maluku Utara.

Muhammad Saleh diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/2). 

Penyidik KPK menggali dugaan pengondisian proyek di PUPR Maluku Utara atas perintah dari Abdul Gani Kasuba.

"Saksi hadir dan masih dikonfirmasi lebih lanjut kaitan beberapa proyek pengadaan di Dinas PUPR Pemprov yang dikondisikan para kontraktornya berdasarkan perintah tersangka AGK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

KPK sedianya memeriksa dua saksi lainnya pada Rabu (7/2). Namun, kedua saksi dari pihak swasta bernama Lucky Rajapati dan Sandi Blongkod absen dari panggilan pemeriksaan.

"Kedua saksi tidak hadir dan kembali dijadwal ulang," katanya.

KPK telah menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga telah menerima suap Rp 2,2 miliar terkait proyek infrastruktur di Malut.

"Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi AGK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12) lalu.

Duit itu diduga diserahkan secara tunai dan transfer. Uang dan kartu ATM dari rekening berisi duit suap itu dipegang oleh orang kepercayaan Gani, yakni RI.

Dia mengatakan Gani diduga mengatur siapa saja yang akan dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Malut. Pihak yang dimenangkan itu diduga merupakan kontraktor yang sepakat memberi setoran.

"AGK (Abdul Gani Kasuba) dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku Utara menentukan siapa saja dari dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek dimaksud," ucapnya.

Alexander mengatakan nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp 500 miliar, yang bersumber dari APBN. 

Gani juga diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

Gani juga diduga mendapat setoran dari ASN Malut untuk rekomendasi jabatan. Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:

1. Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba

2. Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin

3. Kadis PUPR Malut, Daud Ismail

4. Kepala BPPBJ Malut, Ridwan Arsan

5. Ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim

6. Pihak swasta, Stevi Thomas

7. Pihak swasta, Kristian Wuisan.

Read More

Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoax, Tegaskan Netral di Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi di media sosial. Masyarakat diminta jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoax yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, edukasi dan informatif termasuk tentang maraknya berita bohong atau hoax yang lagi marak di media sosial.

“Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copy dan paste. Setelah dicopas, konten di edit sedemikian rupa dan disisipi dengan ideologi hoaxers yang tentunya tanpa menyertakan link sumber,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Dalam kesempatan ini, ia pun membantah beberapa informasi yang menyatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024.

“Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang Undangan dan perkap,” ujarnya.

Saat ini, kata Trunoyudo, Polri fokus pada tanggungjawab pengamanan pemilu 2024 bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat.

“Polri terus berkomitmen menciptakan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat guna hingga tuntas serta terpilihnya pemimpin nasional yang baru,” katanya.

Read More

KPU Kota Surabaya: Penertiban APK jadi tanggungjawab peserta Pemilu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar acara Media Gathering di salah satu hotel di Surabaya, untuk menyampaikan beberapa info terkait kepemiliuan, yang salah satunya adalah giat penertiban APK di hari tenang.

Dalam sambutannya, Subairi Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM mengatakan bahwa pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di lapangan menjadi tanggungjawab peserta Pemilu.

“Tahapan Kampanye telah dilaksanakan selama 75 hari, maka saat memasuki masa tenang maka seluruh APK harus sudah dibersihkan oleh peserta Pemilu. Sesuai UU, posisi KPU hanya mengkoordinasikan, jadi tidak bertugas membersihkan,” ucap Subairi. Senin (12/02/2024).

Menurut Subairi yang memiliki latar belakang jurnalis ini, acara media gathering dengan insan jurnalis adalah hal yang sangat penting, karena itulah menjadi bagian dari tahapan Pemilu.

Dia menyampaikan bahwa acara media gathering menghadirkan Robian Arifin, SH, MH sebagai narasumber karena memiliki pengalaman sebagai anggota KPU Kota Surabaya pada periode 2009, bahkan sempat menduduki posisi sebagai Ketua pada periode 2014 - 2019.

“Kami mengundang bpk Robian Arifin, SH, MH sebagai narasumber, namun saat ini profesinya sebagai pengacara. Beliau ini memiliki pengalaman yang cukup soal kepemiluan, karena pernah menjadi anggota penyelenggara Pemilu yakni di KPU Kota Surabaya selama 2 peride,” jelasnya.

Dalam paparannya, Robian Arifin menyampaikan penjelasan terkait proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPPS dan seterusnya.

Menurut dia, meski sekarang telah mengenal tehnologi, namun data konvensional tetap penting karena menjadi bukti transparansi bagi penyelenggara Pemilu.

“Kalau ada yang ngomong bisa bertindak curang yakni mencuri dengan cara menggeser suara. Saya pastikan itu bohong. Itu lebih mengarah ke cara-cara penipuan. Karena semua itu tidak mungkin bisa dilakukan, apalagi di era digital saat ini,” Jelas Robian.

Read More