Dewas Ungkap Biaya Selundup HP di Rutan KPK: Rp 10-20 Juta

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pengawas (Dewas) KPK melaksanakan sidang kasus pelanggaran etik terkait pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. 

Dalam persidangan itu, terungkap bahwa biaya dipungut mencapai Rp 20 juta.

"Biaya untuk memasukkan handphone pertama kali ke dalam rutan KPK sekitar Rp 10 juta-20 juta. Biaya bulanan untuk penggunaan handphone selama di dalam rutan KPK sekitar Rp 5 juta per bulan," kata anggota Dewas KPK, Harjono, dalam sidang vonis yang dibacakan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Adapun para tahanan mengumpulkan uang melalui 'Korting', yakni tahanan yang dituakan. Lalu uang itu diserahkan kepada perwakilan petugas yang disebut 'Lurah'.

"Selanjutnya diberikan kepada petugas rutan KPK yang ditunjuk sebagai lurah yang mempunyai tugas untuk mengambil uang bulanan dari korting atau orang kepercayaan/keluarga dan selanjutnya membagikannya kepada para terperiksa," kata dia.

'Lurah' tersebut kemudian membagikan uang kepada para petugas Rutan KPK secara bulanan. Praktik tersebut sudah terjadi sejak 2018 hingga 2023.

"Bahwa uang bulanan sejumlah sekitar Rp 60 juta-Rp 70 juta diambil oleh para 'lurah' dari korting atau orang kepercayaan/keluarga tahanan/korting secara tunai," tuturnya.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas Rutan KPK, dalam sidang etik kloter pertama dan 12 petugas lainnya di kloter kedua. 

Ke-24 orang itu dinilai terbukti melanggar etik karena menerima uang pungli dari para tahanan.

Adapun pungli yang terjadi diduga adalah penyelundupan handphone ke dalam rutan. Para petugas rutan diduga membiarkan para tahanan menggunakan handphone.

Selain itu, petugas rutan KPK memberikan fasilitas lain ke tahanan, yaitu berupa memasukkan barang atau makanan ke dalam rutan hingga memfasilitasi para tahanan untuk mengisi daya handphone dan powerbank.

Mereka menerima uang bulanan dari para tahanan. 

Uang dikumpulkan pihak yang disebut 'Lurah'. Praktik tersebut sudah terjadi sejak 2018 hingga 2023.

Read More

Kodim Lamongan Gelar Rakor Kesiapan Pembukaan TMMD 119

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 rencananya bakal digelar di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan. 

Namun sebelum dimulainya program itu, berbagai kesiapan mulai dilakukan oleh pihak Kodim bersama instansi terkait lainnya.

Hal itu dibahas oleh pihak Kodim melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur di yang berlangsung di Makodim 0812/Lamongan. Kamis (15/02/2024).

Dandim Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengatakan, berbagai sasaran fisik bakal digencarkan di lokasi TMMD Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Salah satu sasaran program fisik pada pelaksanaan TMMD itu, adalah rabat beton salah satu jalan penghubung Desa Brengkok menuju jalur pantura.

“Apabila jalan itu sudah dibangun, nantinya bisa memperlancar pendistribusian hasil pertanian milik warga,” ucap Dandim.

Selain pembangunan jalan, Dandim berujar program fisik itu nantinya juga berupa renovasi rumah milik beberapa warga di lokasi TMMD, hingga normalisasi waduk yang ada di Desa Brengkok.

“Sesuai tema yang diusung pada TMMD 119 ini, bahwa TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Letkol Wira.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Lamongan, M. Zamroni menambahkan jika pihaknya bakal memberikan dukungan penuh terkati pelaksanaan program TMMD 119 mendatang.

Bahkan, Zamroni berujar jika dirinya bakal melibatkan unsur terkait guna mendukung berbagai program pembangunan yang saat ini sudah direncanakan oleh pihak Kodim melalui program TMMD.

“Harapan kami, dengan adanya sinergitas ini bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat,” kata Zamroni.

Read More

Apresiasi Tinggi, Kapolri dan Panglima TNI Makan Siang Bersama Personel Pengamanan Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjukkan apresiasi mereka kepada personel gabungan TNI-Polri yang bertugas mengamankan Pemilu 2024. Hal ini ditunjukkan dengan makan siang bersama di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari Rabu (14/5).

“Saya bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan melaksanakan makan siang bersama dengan para personel pengamanan Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat,” kata Sigit dalam akun X (Twitter) resminya @listyosigitprabowo yang diunggah pada hari Kamis (15/2).

Selain itu, Sigit menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas seluruh personel TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Saya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel TNI-Polri yang telah melaksanakan pengamanan rangkaian Pemilu 2024.,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit juga berpesan untuk memperkuat sinergisitas TNI-Polri agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan menjaga situasi kondusif NKRI.

“Mari kita perkuat sinergisitas TNI-Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bangsa sehingga terpeliharanya situasi Kamtibmas aman kondusif serta dalam menjaga kedaulatan NKRI.” tutup Sigit.

Pada hari yang sama, Sigit bersama Panglima TNI memantau langsung situasi kamtibmas saat pencoblosan di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Hasilnya, seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara di seluruh Indonesia berjalan aman dan damai.

Apresiasi dan rasa terima kasih dari Kapolri dan Panglima TNI ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan profesionalisme personel TNI-Polri dalam mengamankan Pemilu 2024. Sinergitas dan dedikasi mereka menjadi kunci utama terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama proses pemungutan suara, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Read More

KPU Surabaya Jadwalkan PSU di 10 TPS Pada Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur menjadwalkan pelaksanaan rapat pleno, Kamis (15/2).

Rapat pleno tersebut bertujuan untuk menentukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami harus pleno dulu, diputuskan dalam bentuk surat putusan. Rencananya kami gelar hari ini," kata Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Kamis (15/2).

Syamsi menyebut pleno tersebut tak sekadar membahas soal jadwal PSU saja.

Namun juga terkait detail logistik pelaksanaan pemungutan suara.

"Tentu butuh proses, lama dan tidaknya tergantung kecepatan kami berkoordinasi dengan penyedia," ujarnya.

Menurut Syamsi, PSU akan dilaksanakan maksimal dalam kurun waktu 10 hari setelah pelaksanaan pencoblosan.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Regulasi itu menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.

Artinya, batas akhir pelaksanaan PSU jatuh pada Sabtu, 24 Februari 2024 mendatang.

"Sesuai ketentuan paling lambat 10 hari setelah pemungutan," paparnya.

Ketua KPU Kota Surabaya ini juga menyatakan proses rekapitulasi suara terus berjalan hingga awal Maret 2024.

"Iya sampai tanggal 2 Maret, rekapitulasi tetap berjalan, nanti sambil nunggu proses PSU," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, Jawa Timur mendapati ada 10 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilu 2024.

Potensi PSU muncul di delapan TPS di tiga kecamatan yang masuk daerah pemilihan (dapil) lima, yakni di Kecamatan Tandes, Dukuh Pakis, dan Asem Rowo.

Kemudian dapil empat di Kecamatan Gayungan ada dua TPS berpotensi PSU.

Berdasarkan data Bawaslu setempat tercatat ada empat TPS yang harus menggelar PSU keseluruhan, artinya melaksanakan pemilihan presiden-wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD tingkat kota.

TPS tersebut, yakni TPS 2 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, TPS 12 Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, TPS 2 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, dan TPS 21 Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan.

Sedangkan enam TPS lainnya hanya menggelar PSU untuk pemilihan legislatif tingkat kota, yakni TPS 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asemrowo, TPS 54 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, dan TPS 6 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes.

Selanjutnya, TPS 2 Kelurahan Dukung Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, dan TPS 15 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis.

Read More

Crazy Rich Budi Said Ajukan Praperadilan Lawan Kejagung terkait Penyitaan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Crazy rich Surabaya Budi Said ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia PT Antam. 

Budi Said pun melawan dengan mengajukan praperadilan.

Dilansir SIPP PN Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024), gugatan ini terdaftar Senin (12/2) dengan nomor perkara 27/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Budi menggugat sah atau tidaknya penyitaan dalam kasus ini.

Pemohon dalam gugatan ini Budi Said. Termohonnya Kejaksaan Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sidang pertama praperadilan Budi digelar pada Rabu (28/2) mendatang. Sidang akan digelar pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, pengacara Budi, Sudiman Sidabuke, menganggap ada banyak kejanggalan di kasus yang menjerat kliennya itu. 

Menurutnya, kliennya tidak salah dalam pembelian emas Antam.

Jumlahnya ada 73 transaksi emas kiloan, kemudian klien saya bayar Rp 530 juta per kilogram dan itu harga normal, kemudian diserahkan 12 hari kemudian setelah uang ditransfer ke rekening PT Antam," kata Sudiman.

Sudiman menilai keputusan penyidik Jampidsus Kejakgung meningkatkan status hukum terhadap Budi tidaklah sah. Lantas, ia mempertanyakan mengapa kliennya tetap dijadikan tersangka dan ditahan.

"Klien kami mengajukan perdata di PN Surabaya dan menang untuk 1.136 kilogram di PN Surabaya, di Pengadilan Tinggi kalah, tapi di tingkat kasasi menang lagi untuk 1.136 kilogram, setelah itu mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya, kemudian Antam mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kemenangan Budi Said tapi kalah, artinya kemenangan klien kami sekarang adalah berdasarkan putusan PK," katanya.

Budi Said disebut merekayasa transaksi jual-beli emas. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini bermula pada Maret-November 2018.

Budi bersama-sama dengan oknum pegawai PT Antam kongkalikong merekayasa transaksi jual-beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditentukan seolah-olah ada pemotongan harga.

"Sekira bulan Maret 2018 sampai dengan November 2018, diduga tersangka bersama sama dengan Saudara EA, Saudara AP, Saudara EK, dan Saudara MD beberapa di antaranya merupakan oknum pegawai Antam," kata Kuntadi saat jumpa pers di kantornya, Kamis (18/1).

Read More

Keberangkatan KRI SIM-367 Menuju Latma Milan 2024

Belawan - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Latihan Bersama Multilateral Naval Exercise Milan 2024, KRI Sultan Iskandar Muda-367 berangkat dari pangkalan aju Lantamal I Belawan pada hari Rabu, 14/02/2024 setelah melaksanakan bekal ulang (bekul) dan persiapan terakhir di dalam negeri, dalam misi Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral Milan (Satgas Latma Milan) 2024 TNI AL. 

Selama sandar di Lantamal I Belawan, Satgas Latma Milan 2024 TNI AL melaksanakan persiapan secara menyeluruh, diantaranya pembersihan dan perawatan kapal, pengisian BBM dan air tawar, olahraga bersama, latihan kesenian, briefing Harbour Phase, dan penyiapan stand/booth Indonesia dalam Milan Village.

Keberangkatan Satgas Latma Milan 2024 TNI AL ini dibantu tim merplug dan dilepas oleh pejabat Lantamal I Belawan. 

Komandan KRI Sultan Iskandar Muda-367 yang juga menjabat sebagai Dansatgas Latma Milan 2024 TNI AL Letkol Laut (P) Mochamad Fuad Hasan, S.E., MMDS., menyampaikan terima kasih kepada Lantamal I Belawan atas segala dukungan selama kapal melaksanakan persiapan akhir dan memimpin doa sebelum melanjutkan lintas laut menuju daerah latihan Milan 2024.

Multilateral Naval Exercise (MNE) Milan merupakan Latihan Bersama Multilateral yang dilaksanakan setiap dua tahun antara Indian Navy dengan negara-negara sahabat sejak tahun 1995, dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dan profesionalisme militer serta menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Operasi Laut melalui Latihan Multilateral yang berskala besar di laut.

Pada MNE Milan 2024 yang akan dilaksanakan di Visakhapatnam dan Teluk Benggala, India, TNI AL mengerahkan KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan Helikopter Panther HS-1303 untuk bergabung bersama 18 kapal perang asing dan 1 Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang berasal dari berbagai negara sahabat dengan total keterlibatan 47 Friendly Foreign Countries (FFC).  

Keterlibatan TNI AL dalam Latma Milan 2024 ini, sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit matra laut serta sebagai wujud peran diplomasi TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan laut dunia.

Read More

Koorsahli Kapolri Kunjungi Polres Cimahi, Tinjau Pemungutan Suara di TPS Bersama Wakapolda Jabar

Bandung - KABARPROGRESIF.COM Koorsahli Kapolri Irjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan didampingi Wakapolda Jawa Barat Brigjen. Pol. Bariza Sulfi, dan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Saeful melaksanakan patroli bersama di Kota Cimahi pada hari Rabu, 15 Februari 2024. 

Patroli ini bertujuan untuk memastikan proses pemungutan suara Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman.

Setibanya di Kota Cimahi, Sahli Kapolri, Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siliwangi segera mengunjungi TPS terdekat dan berdialog dengan petugas panitia serta warga di wilayah tersebut. 

Mereka memantau dengan cermat setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada, berinteraksi dengan petugas keamanan yang bertugas, serta mendengarkan laporan terkini mengenai situasi di lapangan.

“Pentingnya menjaga integritas Pemilu karena kita merupakan aparatur negara yang bersikap netral dan harus menjaga proses berjalanya pemilu yang aman dan kondusif dan tidak adanya segala bentuk gangguan ataupun kecurangan yang terjadi,” ujar Irjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan dalam keterangannya, Kamis (15/02).

Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siliwangi berbicara dengan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan mengamati secara langsung proses pemungutan suara. 

Mereka juga berdialog dengan warga yang tengah antre untuk memberikan suaranya. Kehadiran mereka memberikan rasa nyaman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu berjalan dengan transparan dan adil.

Selama patroli, Sahli Kapolri, Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siliwangi juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan tokoh masyarakat setempat, menjalin komunikasi yang baik, serta menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Pemilu.

Wakapolda Jawa Barat mengatakan bahwa proses pemungutan suara di Kota Cimahi berlangsung dengan lancar dan tertib.

“Alhamdulillah selama kegiatan pencoblosan ini aman dan kondusif tidak adanya kerusuhan yang terjadi,” ujar Wakapolda Jabar.

Patroli yang dilaksanakan oleh Wakapolda Jawa Barat bersama Kasdam III/Siliwangi ini bukan hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan fungsi negara yang demokratis, Netralitas dan bertanggung jawab.

Read More

Bawaslu Surabaya Temukan 10 TPS Berpotensi PSU Pada Pemilu 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menemukan 10 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024.

Potensi PSU terjadi di daerah pemilihan (dapil) lima, yakni di Kecamatan Tandes, Dukuh Pakis, dan Asem Rowo. 

Kemudian dapil empat di Kecamatan Gayungan.

"Dapil lima ada delapan TPS tersebar di tiga kecamatan, yakni Tandes, Dukuh Pakis, dan Asemrowo. Kemudian untuk dua TPS lain di Kecamatan Gayungan," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen, Kamis (15/2).

Novli menjelaskan berpotensinya 10 TPS untuk melaksanakan PSU dikarenakan permasalahan yang terjadi saat hari pemungutan suara.

Lebih lanjut, kata dia ada temuan surat suara untuk jenis DPRD Kota Surabaya dari dapil dua yang ditemukan di dapil lima.

Sedangkan di dapil empat atau di Kecamatan Gayungan di temukan permasalahan berupa pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilihan tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), namun tetap menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. 

"Ada beberapa TPS yang kami rekomendasikan PSU keseluruhan, tetapi ada juga yang hanya untuk pemilihan legislatif tingkat dua," ujarnya.

Berdasarkan data Bawaslu setempat tercatat ada empat TPS yang harus menggelar PSU keseluruhan.

Artinya melaksanakan pemilihan Presiden - Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD tingkat Kota.

TPS tersebut, yakni TPS 2 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, TPS 12 Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, TPS 2 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, dan TPS 21 Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan.

Sedangkan enam TPS lainnya hanya menggelar PSU untuk pemilihan legislatif tingkat kota, yakni TPS 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asemrowo, TPS 54 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, dan TPS 6 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes.

Selanjutnya, TPS 2 Kelurahan Dukung Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, dan TPS 15 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis.

Novli menyebut kini rekomendasi soal tahapan PSU untuk 10 TPS masih dilakukan penyususan dan nantinya dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

PSU, kata dia maksimal dilaksanalan 10 hari setelah masa pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024, hal itu sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jika dihitung maka paling lambat 24 Februari jatuh di hari sabtu. Tantangannya PSU adalah bagaimana kesiapan KPU mencetak surat suara dan jika dilaksanakan di hari kerja, maka tingkat pstitipasi masyarakat datang ke dikhawatirkan TPS rendah," pungkasnya.

Read More

Buron Kasus Penggelapan Ditangkap Jaksa Usai Nyoblos

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Buron kasus penggelapan yang 'menghilang' sejak 2021 ditangkap seusai pencoblosan pada 14 Februari 2024. 

Adalah Roland Yahya, yang sudah berstatus terpidana, yang ditangkap tim gabungan intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Kejari Tangsel) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Terpidana Roland Yahya ini, nah ini kan dalam masa pemilu, dia ditangkap setelah melakukan pencoblosan," kata Kajari Tangsel Silpia Rosalina dalam video yang diterima melalui Kasi Intel Kejari Tangsel Hasbullah, Kamis (15/2/2024).

Silpia mengatakan terpidana Roland Yahya sebelumnya masuk DPO sejak 2021. Selanjutnya, Roland Yahya akan dieksekusi oleh Kejari Tangsel untuk menjalani hukuman selama 1 tahun di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sesuai dengan putusan MA.

"Bahwa terpidana telah masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2021 dan saat ini terpidana telah kami amankan untuk selanjutnya akan dilakukan eksekusi oleh jaksa eksekutor Kejari Tangsel untuk menjalani hukuman di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang sebagaimana putusan," kata Silpia.

Penangkapan Roland Yahya dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 872 K/Pid/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang menyatakan terpidana Roland Yahya terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.

Putusan MA ini membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya, yang mana sebelumnya Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 2404/Pid.B/2020/PN Tng tertanggal 01 April 2021 menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi, bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Read More

Berbagai Aktivitas KRI SIM-367 Selama Linla Menuju India

India - KABARPROGRESIF.COM KRI Sultan Iskandar Muda-367 melaksanakan berbagai aktivitas selama perjalanan lintas laut dari Pangkalan Surabaya menuju Visakhapatnam, India, dalam rangka persiapan mengikuti Latihan Bersama Multilateral Naval Exercise (MNE) Milan 2024. 

Aktivitas yang dilaksanakan di antaranya yaitu latihan Gunnex, ADEX, CASEX, Pengendalian Helikopter, dan Peran Penyelamatan Kapal. 

Selain itu, selama linla juga dilaksanakan latihan kesenian tari Saman dan Jaranan yang akan ditampilkan oleh para prajurit KRI Sultan Iskandar Muda-367 pada saat penyelenggaraan Latma Milan 2024.

Berbagai aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangka mempertahankan kemampuan dan profesionalisme sebagai prajurit matra laut sekaligus dalam upaya mengemban misi diplomasi TNI AL di kancah dunia dengan menampilkan berbagai budaya dan kesenian Nusantara dalam suatu kegiatan yang bersifat global.

Latihan Multilateral Naval Exercise Milan 2024 yang akan berlangsung pada 19 s.d. 27 Februari di Visakhapatnam dan Teluk Benggala, India, akan diikuti oleh 47 Friendly Foreign Countries (FFC) dan terbagi dalam dua tahap, yakni tahap darat (Harbour Phase) selama 5 hari dan tahap manuver laut (Sea Phase) selama 4 hari. TNI AL berpartisipasi aktif dalam latihan ini dengan mengirimkan KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan Helikopter Panther HS-1303 di bawah pimpinan Dansatgas Latma Milan 2024 TNI AL, Letkol Laut (P) Mochamad Fuad Hasan, S.E., MMDS.

Keterlibatan TNI AL dalam Latma Milan merupakan salah satu program TNI AL dengan Indian Navy dalam rangka meningkatkan profesionalisme, mempererat hubungan kerja sama, dan secara eksternal memiliki tujuan untuk meningkatkan peran diplomasi TNI AL yang sesuai dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Read More

Polri Segera Susun Perpol Pembentukan Direktorat Baru di Bareskrim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri bakal segera menyusun peraturan kepolisian (perpol) tentang pembentukan direktorat baru di Bareskrim Polri. Penyusunan itu dilakukan menindaklanjuti peraturan presiden (perpres) yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perpol itu nantinya akan mengatur Direktorat yang akan menangani perkara pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bareskrim.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/2/2024).

"Perpol ini berisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Struktur Organisasi dan DSP yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan KemenPAN-RB yang melibatkan Kemenkeu terkait anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya," jelas Dedi.

Lebih lanjut, dia menuturkan, setelah perpol selesai, disusun akan diajukan oleh Divisi Hukum Polri ke Kemenkumham.

"Kemudian bersama Divkum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menandatangani peraturan presiden (perpres) baru. Perpres itu mengatur tambahan direktorat di Bareskrim Polri.

Dilihat detikcom, Selasa (13/2), perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi per 12 Februari 2024. Perpres itu bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. 

Perpres itu menambah satu direktorat di Bareskrim Polri dari yang sebelumnya 6 menjadi 7 direktorat.

"Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro," demikian bunyi di Pasal 20.

Adapun penambahan ini disebutkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi, dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Read More

Musim Penghujan, Pemkot Surabaya Rutin Lakukan Perantingan di Jalan Protokol dan Pemukiman

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya rutin melakukan perantingan pohon di musim penghujan. 

Perantingan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya pohon tumbang di saat terjadi angin kencang dan curah hujan tinggi. 

Dari awal 2024 hingga saat ini DLH Surabaya telah melakukan perantingan ribuan pohon. 

“Perantingan rutin dilakukan, minimal ada 20 pohon per hari,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, DLH Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi, Kamis (15/2).

Myrna menjelaskan, DLH Surabaya telah mengerahkan Tim Ranting di tujuh unit rayon dan satu unit Tim Taman Aktif yang tersebar di semua titik Kota Surabaya. 

Mulai dari wilayah Surabaya Barat, Selatan, Utara, Timur, hingga Pusat. 

Setiap harinya, petugas di masing-masing rayon melakukan perantingan pohon di jalan-jalan protokol. Seperti baru-baru ini, DLH Surabaya melakukan perantingan di Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), Jalan Ngagel Jaya Utara, Taman Bungkul, dan Taman Flora. 

“Karena memang sudah tinggi-tinggi ya posisi pohonnya, dan berbahaya,” jelas Myrna.

Myrna menyampaikan, perantingan pohon di Kota Surabaya tak hanya dilakukan di jalan-jalan protokol saja. 

Akan tetapi, juga dilakukan wilayah di jalan perkampungan dan pemukiman warga. 

Karena warga bisa mengajukan permohonan perantingan melalui aplikasi Wargaku atau e-Surat. 

Myrna mengungkapkan, sebenarnya perantingan pohon di jalan pemukiman, perkampungan, dan persil rumah warga bisa dilakukan secara mandiri. 

Sehingga, tidak harus menunggu petugas DLH untuk melakukan perantingan ketika ada pohon yang kondisinya memprihatinkan. 

“Kami mendorong untuk yang di pemukiman, perkampungan, atau persil rumah orang itu dilakukan secara mandiri. Bisa dengan kerja bakti, atau mencari orang untuk memotong itu silahkan, kalau di dalam persil bukan kewenangan kami, maka perorangan boleh melakukan perantingan sendiri,” ungkapnya. 

Dirinya mengingatkan, agar warga memiliki rasa saling peduli dan memperhatikan lingkungannya masing-masing. 

Jika ada pepohonan yang kondisinya sudah doyong (miring) atau membahayakan, bisa segera dilakukan perantingan secara swadaya melalui kerja bakti atau program Surabaya Bergerak. 

“Terutama untuk yang di kampung-kampung, yang memang ada beberapa alat yang tidak masuk. Nanti bisa bantu untuk angkutannya,” ujarnya.

Dirinya berpesan kepada warga untuk selektif sebelum mengajukan permohonan perantingan pohon kepada DLH Kota Surabaya. 

Sebab, ada beberapa pohon yang dilaporkan kepada DLH Surabaya tidak sesuai dengan prioritas perantingan. 

“Jadi, jangan hanya dicek tingginya saja, tapi juga dilihat apakah pohon itu kondisinya sudah doyong, atau sudah lapuk, itu yang dicek,” katanya. 

Per Januari 2024, DLH Surabaya telah melakukan perantingan sebanyak 3.884 pohon di Kota Surabaya. 

Sementara itu, sejak awal hingga pertengahan Februari 2024, DLH Surabaya telah melakukan perantingan sebanyak 1.489 pohon. 

Tak lupa, ia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika berkendara di musim hujan, kemudian terjadi angin kencang. 

Sebisa mungkin mencari tempat aman dan menghindari berteduh di bawah pohon besar. 

“Kalau terjadi angin kencang, jangan berteduh di bawah pohon. Karena kalau berteduh kemudian terjadi pohon tumbang hingga menimpa kendaraan, kami tidak menanggung risiko itu,” pungkasnya.

Read More