Antisipasi bencana Hidrometeorologi, BPBD Surabaya Tambah Pos Pantau di Perbatasan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya bakal menambah empat pos pantau baru di area perbatasan kota guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Kota Pahlawan. 

Sebab, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Timur untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan imbauan BMKG Juanda pada 12-15 Maret 2024 tersebut diprediksi intensitas hujan akan meningkat. 

Selanjutnya pada 16-18 Maret 2024 intensitas hujan mulai menurun.

“Meskipun kondisi cuaca ekstrim tetapi di Surabaya masih aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. BMKG juga menyarankan untuk menyiapkan seluruh Rumah Pompa dalam keadaan aktif,” kata Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, Kamis (14/3).

Karena itu, Hebi menerangkan bahwa pihaknya berencana menambah empat pos pantau baru di perbatasan Kota Surabaya. 

Di antaranya adalah Pos Pantau Karangpilang, Pos Pantau Lakarsantri, Pos Pantau Romokalisari, dan Pos Pantau Gunung Anyar.

“Pasti ada penambahan, yakni sebanyak 4 pos pantau, terutama yang di perbatasan Kota Surabaya. Sedangkan 18 pos pantau lainnya, terus aktif selama 24 jam,” terangnya.

Di samping itu, ia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim di Kota Pahlawan. Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dengan Nomor 300.2/2174/436.8.5/2024 sejak 31 Januari 2024 lalu.

“Saat berada di luar hindari berteduh di bawah pohon, reklame, bawah flyover dan kolong underpass yang berpotensi menyebabkan kemacetan saat terjadi cuaca ekstrim. Segera berteduh di dalam rumah atau tempat yang aman saat terjadi cuaca ekstrem,” ujar dia.

Hebi menambahkan, bagi masyarakat di wilayah pesisir yang tinggal dan beraktivitas di pesisir pantai agar selalu waspada, utamanya para nelayan agar memperhatikan cuaca dan berhati-hati terhadap gelombang tinggi sebelum melaut. 

Para nelayan diharapkan tidak memaksakan melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan cuaca buruk, serta para petani tambak di wilayah pesisir agar memperkuat tanggulnya.

“Masyarakat juga diminta untuk segera melapor pada kesempatan pertama apabila terjadi kejadian kedaruratan/bencana kepada Command Center 112. Serta, mengupdate informasi cuaca secara berkala apabila hendak bepergian melalui sosial media ataupun aplikasi BMKG https://juanda.jatim.bmkg.go.id/radar/,” imbuhnya.

BPBD Kota Surabaya pun terus mengaktifkan 7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau yang tersebar di Kota Pahlawan. 

Pertama, adalah Posko Terpadu Utara, di Jl Kasuari No 1 Surabaya. 

Kedua, Posko Terpadu Selatan di JI Dukuh Menanggal No 1 (Kantor Dinas Perhubungan). 

Dan ketiga, Posko Terpadu Barat, di Kantor Kecamatan Tandes.

Keempat adalah Posko Terpadu Timur berada di Park n Ride Arif Rahman Hakim. 

Kelima yakni, Posko Terpadu Pusat berada di Jl Sumatera No 71 Surabaya (Kantor PMI), keenam adalah Posko Terpadu Dukuh Pakis di Park and Ride Mayjend Sungkono, serta ketujuh adalah Posko Terpadu Kedung Cowek ada di Kantor Kecamatan Kenjeran.

“Selain 7 Posko Terpadu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan keberadaan 18 pos pantau. Dimana lokasi pos pantau ini juga tersebar di seluruh wilayah Kota Pahlawan,” jelasnya.

Ke-18 lokasi pos pantau ini terdiri dari Pos Pantau Sedap Malam, Pos Pantau Indrapura, Pos Pantau Tugu Pahlawan, Pos Pantau Genteng, Pos Pantau Tidar, Pos Pantau Bungkul, Pos Pantau Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pos Pantau GOR Pancasila, Pos Pantau Wiyung dan Pos Pantau Bambu Runcing.

“Kemudian, Pos Pantau Taman Pelangi, Pos Gudang Menur, Pos Pantau RSIA di Jalan Kenjeran, Pos Pantau UKM MERR,  Pos Pantai Panjang Jiwo, Pos Gudang Hitech Mall, Pos Pantau Taman Sejarah dan Pos Mako Jemursari,” pungkasnya.

Read More

Kenaikan Pajak Reklame Sesuai Arahan BPK, Wali Kota Eri Minta Tak Beratkan Pengusaha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa kenaikan pajak reklame tidak akan memberatkan para pengusaha. 

Kenaikan pajak reklame itu sebagaimana hasil audit dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kebijakan pajak reklame ini sudah diatur sebelumnya. Yakni, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dimana per tanggal 1 Januari 2024, nilainya naik sebesar 25 persen.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari BPK, reklame di jalan-jalan protokol dan jalan biasa, harus berbeda besaran pajaknya. 

Bahkan besaran pajak reklame itu harus berbeda secara signifikan.

"Saya sampaikan kepada teman-teman (pemkot), meskipun Perda itu sudah naik, maka ajaklah bicara semuanya (para pengusaha). Nanti ada perhitungan bersama, apa yang harus dilakukan," kata Wali Kota Eri, Kamis (14/3).

Menurut dia, banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan BPK terhadap kenaikan pajak reklame. 

Karenanya, ia meminta jajarannya untuk duduk bersama dengan para pengusaha mencari solusi terkait kenaikan pajak reklame.

"Karena kita ini pergerakan ekonominya tidak ditentukan oleh pemerintah kota sendiri, tapi bagaimana dengan pengusaha-pengusahanya, dengan investasi-investasinya, maka ajak bicara mereka (para pengusaha)," katanya.

Namun yang terpenting, Wali Kota Eri meminta agar kenaikan pajak reklame tidak memberatkan para pengusaha sehingga tetap bisa dijalankan. 

Sebab, tentu tidak mungkin pajak reklame itu tidak dinaikkan karena sudah menjadi arahan dari BPK.

"Makanya ayo diselesaikan sehingga semuanya bisa menerima. Jadi bukan karena alasan pemerintah dan DPRD Surabaya menaikkan, bukan. Tapi memang harus naik karena ada catatan-catatan yang harus kita jalankan bersama," tuturnya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri kembali meminta jajarannya untuk mengajak diskusi para pengusaha reklame tersebut. 

Ini diharapkan agar ada kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan ke dalam Perwali. 

"Jadi ajak ngobrol sama teman-teman (pengusaha), nanti kesepakatan apa kita tuangkan dalam Perwali," tuturnya. 

Sementara saat ditanya terkait adanya protes dari organisasi pengusaha soal kenaikan komponen dalam pajak reklame, Wali Kota Eri menegaskan supaya itu juga bisa didiskusikan bersama. 

Pasalnya, kenaikan pajak reklame ini sudah berdasarkan arahan BPK.

"Setelah kita meminta audit BPK terhadap reklame, maka ada muncul item-item (komponen) yang tidak dihitung. Maka item ini kita diskusikan agar kita bisa mempertanggungjawabkan bersama," katanya.

Wali Kota Eri menambahkan bahwa pihaknya tentu tidak ingin ekonomi Surabaya berhenti bergerak. 

Namun, bagaimana ekonomi ini tetap bergerak tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

"Karena saya tidak ingin ekonomi berhenti, tapi saja juga tidak ingin menyalahi aturan. Jadi silahkan kita diskusi sampai bertemu (solusi), minta arahan BPK, minta arahan JPN (Jaksa Pengacara Negara)," pungkasnya.

Read More

RPH Surabaya Siapkan 9 ton Daging Sapi selama Ramadhan dan Idul Fitri

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya (RPH Surya) menyiapkan sekitar 9 ton daging sapi untuk kebutuhan selama Ramadhan sampai hari Raya Idul Fitri 2024. 

Hal itu disampaikan Direktur Utama RPH Surya Fajar A. Isnugroho di Surabaya, Rabu (13/3).

Kebutuhan daging 9 ton itu disiapkan Rumah Daging RPH untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap kebutuhan daging sapi. 

Rinciannya 4 ton daging sapi disiapkan sampai akhir Maret dan 5 ton disiapkan untuk bulan April 2024.

Fajar Arifianto menjelaskan, dari laporan tim monitoring daging RPH harga daging sapi di Surabaya masih relatif stabil dengan harga Rp115 ribu - Rp120 ribu per kilogram untuk daging kelas 1. 

Sedangkan daging kelas 2 dijual Rp110 ribu - Rp115 ribu per kilogram. 

"Biasanya kenaikan harga sebesar Rp5 ribu - Rp10 ribu per kilogram terjadi pada sepekan sebelum lebaran dan itu lumrah," kata Dirut RPH Surabaya Fajar Arifianto, Rabu (13/3).

Pasokan sapi hidup sampai Idul Fitri dipastikan aman, sehingga diharapkan tidak sampai terjadi inflasi untuk daging sapi di Surabaya karena pasokan sapi sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga Surabaya selama Ramadhan sampai Idul Fitri. 

Setiap malam RPH memotong sapi rata-rata 178 ekor sapi dan biasanya pemotongan akan meningkat menjadi 300  ekor mendekati Hari Raya Idul Fitri. 

"Alhamdulillah sejak 2022, tidak pernah terjadi inflasi daging sapi di Surabaya meski permintaan meningkat saat ramadhan dan Idul Fitri," ungkapnya.

Fajar Arifianto mengatakan, selama Ramadhan RPH juga aktif turun ke masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah pada 23-34 Maret 2024 yang diadakan DKPP Kota Surabaya di Tugu Pahlawan Surabaya. 

Selain itu RPH juga menggelar Obral Daging Keliling di beberapa Pasar Tradisional di Surabaya mulai 3-6 April 2024. 

"Obral Daging Keliling digelar sepekan sebelum Idul Fitri di Pasar Tambahrejo, Pasar Genteng, Pasar Pucang dan Pasar Manukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan daging sapi berkualitas dengan harga ramah yang terjamin Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)," pungkasnya.

Read More

Pasar Murah Surabaya Berlanjut hingga Akhir Tahun, Wali Kota Eri Imbau Warga Tak Panik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada warga agar tidak panik terhadap stok kebutuhan bahan pokok. 

Sebab, pemkot terus berupaya menyediakan dan mendekatkan kebutuhan bahan pokok itu kepada warga melalui Pasar Murah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pasar Murah digelar sebagai strategi untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan bahan pokok. 

Selain melalui 244 titik Pasar Murah, warga juga bisa membeli bahan pokok dengan harga murah di Kios TPID.

"Jadi Pasar Murah ini kita lakukan terus sampai akhir tahun. Selama harga di pasar belum stabil, maka kita lakukan ini (Pasar Murah) terus," kata Wali Kota Eri, Rabu (14/3).

 

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Pasar Murah maupun Kios TPID, menyediakan beragam jenis kebutuhan pokok. 

Seperti di antaranya, beras medium dan premium, gula, telur hingga minyak. 

"Kita jaga seperti harga HET (Harga Eceran Tertinggi)," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Kios TPID ini tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh masyarakat. 

Sebab, pihaknya menyadari bahwa tidak semua warga rumahnya dekat dengan Kios TPID yang lokasinya berada di pasar-pasar tradisional.

 

"Makanya kami mengadakan Pasar Murah di 244 titik. Dimana satu titik itu mengcover beberapa RW, itu agar mendekatkan kepada masyarakat," jelasnya.

Wali Kota Eri berharap, keberadaan Kios TPID dan Pasar Murah di 244 titik, maka inflasi bisa terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

Dengan begitu diharapkan pula masyarakat memiliki keyakinan bahwa stok bahan pokok di Surabaya aman. 

"Jadi kita menjaga stabilitas harga dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menyatakan terus berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan terkait stok bahan pokok. 

Koordinasi dilakukan untuk memastikan stok maupun mencegah adanya penimbunan bahan pokok.

"Sehingga harapan kami, dengan begitu maka kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap pasar Surabaya. Alhamdulillah sampai hari ini kebutuhan masih terjaga," ungkap dia.

Tidak hanya itu, Wali Kota Eri menyebut bahwa pemkot juga menjalin kerjasama terkait penyediaan bahan pokok dengan distributor atau daerah penghasil. 

Makanya, harga bahan pokok yang dijual di Pasar Murah itu lebih terjangkau.

"Kita bergerak dengan daerah penghasil, seperti telur itu kita ambil langsung di Blitar. Kemudian cabe juga kita koordinasi dengan Nganjuk dan sekitarnya, seperti bawang merah juga sama," tuturnya.

Sementara itu, warga Rusunawa Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Luluk, mengapresiasi gelaran Pasar Murah yang diadakan Pemkot Surabaya. 

Ia mengaku membeli sejumlah bahan pokok seperti beras dan bawang merah di Pasar Murah.

"Sangat membantu warga, karena murah. Kalau di luar kan tidak boleh harga segini, selisihnya jauh. Semoga digelar terus sampai lebaran, biar membantu warga," pungkasnya.

Read More

Dishub Surabaya Gandeng Katar dan Paguyuban Cegah Jukir Tarik Retribusi di Atas Ketentuan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terus melakukan pembinaan kepada Juru Parkir (Jukir) agar tidak menarik retribusi di atas ketentuan. 

Bahkan pembinaan yang dilakukan dengan menggandeng Kepala Pelataran (Katar) dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS).

Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menyatakan akan terus berupaya mencegah adanya oknum jukir yang menarik retribusi di atas ketentuan. 

Salah satu upaya konkret itu diwujudkan dengan melakukan validasi dan perjanjian kerja dengan para jukir beberapa waktu lalu.

"Dimana mereka menandatangani kontrak, perjanjian kerja, di situ sudah kita sampaikan mana-mana kewajiban dia dan mana-mana yang tidak boleh dilanggar, termasuk adalah tarif," kata Tundjung saat konferensi pers di gedung eks Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (13/3).

Tundjung menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada sebanyak 1.370 titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan. 

Sedangkan jumlah jukir yang sudah tervalidasi Dishub Surabaya mencapai sekitar 924 orang.

"Secara berkala kami pun melakukan sosialisasi, meskipun ini belum sampai 1.000 (jukir). Tapi target kami adalah sekitar 3.000, baik itu jukir utama maupun jukir pembantu," ujarnya.

Menurut dia, pembinaan kepada jukir agar tidak menarik retribusi di atas ketentuan, tak hanya dilakukan oleh Dishub. 

Tetapi juga dengan melibatkan Katar dan Paguyuban Jukir Surabaya. 

"Paguyuban setiap dua minggu sekali melakukan pengajian, termasuk pembinaan terhadap para jukir mereka," tuturnya.

Nah, untuk memaksimalkan upaya dalam mencegah jukir menarik retribusi di atas ketentuan, Tundjung menegaskan bahwa Dishub juga mendirikan posko pengaduan. 

Posko pengaduan ini didirikan di sejumlah titik lokasi ramai parkir seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pasar Blauran hingga kawasan Wisata Religi Ampel.

"Tiga itu yang utama, di samping mobile. Kami harap masyarakat silahkan untuk mengikuti arahan dari petugas, jangan ikuti arahan dari joki liar," pesan dia.

Pihaknya menargetkan, posko pengaduan dapat didirikan segera dalam minggu ini. 

Nantinya, posko pengaduan tersebut akan melayani masyarakat hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. 

"Karena yang rawan itu biasanya menjelang lebaran," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri memastikan, pihaknya siap mendukung Dishub mensosialisasikan kepada anggota PJS agar tidak menarik retribusi parkir di atas ketentuan. 

"Pastinya kami sampaikan kepada seluruh anggota. Kebetulan selain kami ada grup WA (WhatsApp), juga ada pembinaan dua minggu sekali. Itu kita akan maksimalkan, bahwa jangan sampai narik tarif parkir melebihi ketentuan yang ada," kata Izul Fiqri.

Namun demikian, ia mengakui jika kendala yang terjadi di lapangan itu sifatnya bisa bervariasi. Sebab, terkadang jumlah pengguna parkir bisa melebihi kapasitas yang ada. 

"Ada memang titik-titik tertentu space parkirnya terbatas. Nah, pengguna ini lebih banyak dari space yang ada, sehingga transaksional terjadi di situ," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Gandeng Bappenas Sinkronkan Data Kemiskinan Surabaya tahun 2022-2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar sosialisasi registrasi sosial ekonomi (Regsosek), dan pelatihan aplikasi Sepakat (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu). 

Sosialisasi dan pelatihan tersebut, diikuti oleh 209 orang yang terdiri dari jajaran perangkat daerah (PD) di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Surabaya. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Sosialisasi Regsosek dan pelatihan aplikasi Sepakat kali ini, adalah untuk sinkronisasi data kemiskinan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. 

Data Regsosek tahun 2022 yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Bappenas itu, nantinya akan dicocokan dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya di tahun 2024. 

“Kita juga memiliki data update dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dari data tahun 2022, siapa saja yang masuk keluarga miskin, setelah itu kita berikan sentuhan apa, hingga dengan pendapatannya berapa, kita juga bisa melihat usia yang produktif berapa. Alhamdulillah, menu (aplikasi) kita hampir sama persis dengan yang ada di Bappenas,” kata Wali Kota Eri di Convention Hall Siola, Rabu (13/3).

Wali Kota Eri yakin, akan ada perbedaan signifikan ketika data Regsosek yang dimiliki oleh Bappenas disinkronkan dengan data aplikasi Si Keluarga Miskin (Si Gakin) yang dimiliki pemkot. 

Karena, sejauh ini pemkot telah memberikan berbagai intervensi untuk gamis, mulai dari lapangan pekerjaan hingga bantuan lainnya. 

“Data kemiskinan kan nggak bisa kalau nggak diupdate. Kalau yang ini tahun 2022, maka kan harus diupdate terus. Kan pasti berbeda dengan tahun 2024, harapan kami ketika ini disandingkan maka akan ada perubahan-perubahan,” ujarnya. 

Wali Kota Eri berharap, dengan adanya sinkronisasi data ini bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat. 

Dengan begitu, ia yakin dengan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai ke depannya. 

Ia menjelaskan, data kemiskinan di Surabaya terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data BPS tahun 2021 kemiskinan di Surabaya berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 ada di angka 4,72 persen. 

Angka tersebut terus mengalami penurunan, data dari BPS per Februari 2023 kemiskinan di Surabaya terus mengalami penurunan menjadi 4,65 persen. 

“Target miskin ekstremnya Nol, target kita di kemiskinan biasa di bawah 2 persen. Maksimal di angka 2 persen, namun kita belum tahu kurangnya berapa, tapi kan kita juga akan terus mengurangi lagi,” harapnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengatakan, sosialisasi Regsosek dan pelatihan aplikasi Sepakat ini adalah untuk mensinkronkan data keluarga miskin se-Surabaya. 

“Bukan hanya gakin, warga sejahtera dan prasejahtera pun terdata. Datanya sudah data semesta, yang kita data seluruh masyarakat Surabaya,” kata Irvan. 

Irvan memastikan, data kemiskinan tahun 2022 dengan 2024 berbeda. 

Karena selama ini Wali Kota Eri Cahyadi telah memberikan berbagai intervensi untuk keluarga miskin di Surabaya. 

“Ya pasti berkurang, karena Pak Wali sudah memberikan intervensi e-Peken, Padat Karya, Kampung Madani, hingga Kampung Pancasila. Dalam setahun terakhir kan intervensi yang diberikan oleh pemkot sudah cukup banyak,” katanya. 

Selain itu, survei yang dilakukan oleh BPS dan Pemkot Surabaya berbeda. Sebab, survey yang dilakukan oleh BPS jangkanya tahunan. 

Sedangkan pemkot terus melakukan update setiap bulan dengan mengerahkan perangkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD. 

“Karena memang BPS itu surveinya tahunan, anggarannya besar. Tapi kalau kita kan punya sendiri, bisa update tiap bulan,” pungkasnya.

Read More

Cegah Perang Sarung dan Tawuran saat Ramadan, Satpol PP Gencarkan Patroli Asuhan Rembulan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya semakin menggencarkan patroli Asuhan Rembulan guna mengantisipasi terjadinya perang sarung, tawuran antar remaja, maupun aktivitas yang mengganggu ketentraman yang kerap terjadi saat bulan Ramadan. 

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Surabaya menerjunkan seluruh personel Satpol PP Surabaya hingga di tingkat kecamatan, serta rutin melakukan koordinasi dengan jajaran TNI-Polri.

“Giat Asuhan Rembulan ini tidak hanya kami lakukan skala kota saja, namun juga melibatkan seluruh jajaran praja di kecamatan. Kami mengantisipasi jika ada indikasi aktivitas yang merugikan masyarakat,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, Rabu (13/3).

Fikser menjelaskan, dalam giat Asuhan Rembulan, menyisir seluruh wilayah se-Surabaya untuk memastikan keamanan, serta kenyamanan bagi warga Kota Pahlawan. 

“Kami lakukan pengawasan wilayah yang berpotensi terjadi kerawanan ketertiban umum, kami juga mengantisipasi kegiatan yang dilakukan anak-anak seperti perang sarung,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya. 

Terlebih mengingat adanya jam malam untuk anak-anak, yakni memastikan keberadaan mereka di rumah pada pukul 22.00 WIB.

"Untuk orang tua, saya harap untuk selalu mengawasi anaknya, paling tidak mengontrol keberadaannya. Kami juga minta kepedulian sesama warga, ketika melihat kerumunan anak-anak supaya diingatkan atau bisa menghubungi Command Center 112," ujar dia.

Ia menambahkan, meskipun beberapa kejadian perang sarung dilakukan hanya untuk konten, tindakan tersebut membahayakan dan tidak dapat dibenarkan. 

Karenanya, Fikser menegaskan, giat Asuhan Rembulan secara masif dilakukan pada malam hari selama Ramadhan dengan melibatkan semua pihak terkait.

"Jika melihat adanya kerumunan, bisa diinformasikan ke kami, nanti kami akan datang untuk membubarkan kerumunan tersebut. Karena kepedulian itu tidak hanya lewat Satpol PP, tapi dari orang terdekat mulai orang tua, keluarga, tetangga, warga," tegasnya.

Ia pun berpesan kepada para pelajar agar mematuhi peraturan yang diberikan oleh orang tua. Serta mematuhi nasihat para guru yang berada di sekolah. 

"Nasihat guru juga kepada anak-anak ini juga harus tersampaikan, supaya kegiatan Ramadhan ini bisa berjalan dengan khusyuk dan lancar. Jadi kami berharap kegiatan seperti perang sarung dan kegiatan negatif lainnya jangan sampai terjadi,” kata dia.

Nantinya, jika ada pelajar yang kedapatan terlibat perang sarung atau tawuran, akan dikenakan sanksi sosial. 

Selain akan dilakukan pembinaan, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan orang tua dan guru. 

"Kalau ada yang bawa senjata tajam (sajam) kita serahkan ke polisi. Karena dalam operasi rembulan ada polisi yang bersama kami. Sementara yang tidak kedapatan membawa sajam, akan kami bawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan pendataan. Termasuk juga memanggil orang tua dan gurunya," pungkasnya.

Read More

Stabilkan Harga dan Jaga Stok Bahan Pokok, Pemkot Surabaya Gelar Pasar Murah di 244 Titik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Pasar Murah serentak di 244 titik yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Surabaya, Selasa (12/3). 

Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa selain melalui Kios TPID, pemkot juga menggelar Pasar Murah di 244 titik untuk menjaga stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Pasar Murah ini digelar melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder.

"Jadi selain melalui Kios TPID, kami juga mengadakan Pasar Murah di 244 titik. Dimana 1 titik mengcover beberapa RW, itu agar mendekatkan kepada masyarakat. Harapan dengan Pasar Murah ini, maka insyaallah inflasi dan kebutuhan bahan pokok bisa terjaga," kata Wali Kota Eri saat membuka Pasar Murah di Rusunawa Penjaringan Sari.

Karenanya, Wali Kota Eri mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya kenaikan harga atau stok bahan pokok. 

Sebab, Pemkot Surabaya terus berupaya menstabilkan harga dan juga menjaga stok kebutuhan bahan pokok. 

"Sehingga saya berharap masyarakat jangan panik, dengan kenaikan harga atau jumlah stok barang, karena insyaallah kita akan melakukan itu," ujarnya.

Wali Kota Eri menyatakan akan terus melakukan evaluasi gelaran Pasar Murah di 244 titik. 

Evaluasi dilakukan terkait komoditas bahan pokok apa saja yang banyak dibutuhkan atau dibeli masyarakat.

"Sehingga kami bisa melakukan seminggu dua kali atau seminggu sekali. Kita akan lakukan ini terus sampai akhir tahun, jadi menjaga harga, stabilitas terjaga dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," tuturnya.

Ia menuturkan bahwa Pasar Murah ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Surabaya. 

Karenanya, ia meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) untuk bisa menggelar Pasar Murah hingga akhir tahun 2024. 

"Kita lakukan terus sampai akhir tahun. Jadi, selama harga pasar belum stabil, maka kita lakukan ini (Pasar Murah) terus," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan hasil kerjasama pemkot dengan para distributor, pabrikan dan kelompok tani.

"Kegiatan Pasar Murah serentak ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Surabaya dalam penanganan inflasi. Khususnya dari sisi pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat Surabaya," kata Dewi.

Dewi juga menjelaskan bahwa Pasar Murah serentak dilaksanakan di 244 titik yang tersebar di 31 wilayah Kecamatan Surabaya. 

Kegiatan Pasar Murah ditempatkan di Balai RW hingga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 

"Ini diharapkan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan Pasar Murah," tuturnya.

Menurut Dewi, terdapat berbagai bahan pokok yang disediakan dalam Pasar Murah. Di antaranya, Beras Premium sebanyak 204.500 Kilogram yang dijual dengan harga Rp67,500 per sak dengan kemasan 5 Kg. 

Lalu, Beras Medium sebanyak 50.000 Kilogram, yang dijual dengan harga Rp50.000 per sak dengan kemasan 5 Kg.

"Kemudian ada gula sebanyak 17.600 Kilogram yang dijual dengan harga Rp16.000 per Kg. Lalu, telur ayam sebanyak 10.000 Kg atau setara 16.000 pack, yang dijual dengan harga Rp19.000 per pack," papar Dewi.

Tidak hanya itu, di Pasar Murah juga tersedia bawang merah sebanyak 4,5 ton atau setara 9.900 pack, yang dijual dengan harga Rp10.000 per/Kg. 

Selain itu, Dewi menyebut, ada juga frozen food dan daging ayam yang didistribusikan langsung oleh distributor di 47 titik Pasar Murah. 

"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Read More

Anggotanya Diusulkan Wali Kota Eri Jadi PPPK, Begini Kata Kasatpol PP dan Kepala DPKP Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Usulan sebanyak 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mendapat apresiasi dari M. Fikser dan Laksita Rini Sevriani.

M. Fikser yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Surabaya, sedangkan Laksita Rini Sevriani sebagai Kepala DPKP Surabaya ini mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena sangat perhatian dengan nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Kota Surabaya.

"Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP," kata Fikser, Selasa (12/3). 

Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaga untuk pengusulan PPPK itu. 

Bahkan, Fikser memastikan sudah melakukan cek ulang data base yang sudah ada itu dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.

"Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini  khusus, kalau sebelumnya kan umum," katanya. 

Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. 

Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. 

"Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit," katanya. 

Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga mengaku bersyukur karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. 

Saat ini, anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an. 

"Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi bagi petugas Satpol PP Surabaya dan DPKP Surabaya yang sudah masuk ke dalam data base diusulkan untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan awal mula pengusulan itu. Beberapa waktu lalu sebenarnya disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi PPPK akan dikhususkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan juga Tenaga Pendidik atau guru. 

Namun, Wali Kota Eri menceritakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit ASN-nya, sehingga beliau memperjuangkan supaya teman-teman yang ada di Satpol PP dan DPKP bisa juga mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk bisa menjadi PPPK. 

"Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau damkar bisa dimasukkan di sana, sehingga usulan yang kemarin setelah disetujui oleh Menpan dan diperbolehkan kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di damkar yang sudah masuk database akan bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJtim, Senin (11/3).

Menurutnya, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. 

Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK. 

"Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah," pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Resmikan Sudut Baca di Balai RW, PJU, Rutilahu hingga Ruang Belajar Anak-anak Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Sudut Baca yang berada di seluruh Balai RW se Kota Pahlawan. 

Peresmian yang dipusatkan di Balai RW 7, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Selain Sudut Baca, di waktu yang sama juga diresmikan Penerangan Jalan Umum (PJU), Gedung Balai RW 5, 6 dan 7 Kelurahan Karah, serta penyerahan kunci kepada 20 orang penerima program Dandan Omah Rutilahu (Rutilahu).

Wali Kota Eri berharap, keberadaan Sudut Baca di Balai RW dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Khususnya kepada anak-anak Surabaya dalam mendukung penyediaan ruang belajar.

"Kalau Balai RW ada sudut bacanya, di situ ada anak-anak yang bisa mendongeng, anak-anak yang memiliki akhlak yang bagus, maka di situlah RW ada maknanya dalam sebuah kehidupan," kata Wali Kota Eri, Selasa (12/3).

Karena itu, Wali Kota Eri berharap warga Surabaya bisa terus bergerak dalam hal kebaikan. 

Pun demikian, warga juga diharapkannya dapat terus bergerak dengan jiwa-jiwa yang saling guyub rukun dan gotong royong.

"Karena kota ini bagus bukan karena pemerintahnya, tapi karena masyarakatnya yang bersatu padu dan Khoirunnas Anfa'uhum Linnas (Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain)," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa ketika ada PJU dan saluran yang terpasang, itu bukanlah karena wali kota atau camat dan lurah. 

Tetapi hal tersebut berkat perjuangan RT/RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK.

"Coba kalau RT/RW, LPMK, PKK dan KSH tidak berjuang, tidak memasukkan ke dalam berita acara (usulan), insyaallah itu tidak akan pernah berjalan," tuturnya.

Di waktu yang sama, Ketua RW 7 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, M Arifin mewakili warganya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri. 

Sebab, pada tahun 2023, di wilayahnya telah terbangun PJU, saluran air dan Dandan Omah Rutilahu.

"Sehingga lingkungan kami menjadi nyaman karena terang dan kering. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih karena Balai RW juga mendapat perbaikan, sehingga menjadi lebih nyaman untuk kegiatan pelayanan maupun lainnya," kata dia.

Bahkan, ia menyebut, yang terbaru Pemkot Surabaya juga menyediakan fasilitas Sudut Baca di seluruh Balai RW. 

Menurut dia, keberadaan Sudut Baca ini sangat bermanfaat dalam mendukung belajar anak-anak.

"Kami juga senang atas perhatian Bapak (Wali Kota Eri), karena warga kami yang awalnya tidak bekerja, akhirnya bisa memperoleh penghasilan karena bantuan permodalan melalui toko kelontong maupun sarana prasarana lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi menjelaskan bahwa Sudut Baca ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Balai RW bagi masyarakat. 

Sekaligus meningkatkan minat baca dan sarana belajar bagi anak-anak.

"Jumlah total Sudut Baca yang telah beroperasi di seluruh Balai RW se Surabaya ada 1.177. Setiap Sudut Baca itu dilengkapi dengan 25-50 buku," kata Mia Santi.

Menurut Mia, Sudut Baca ini sebenarnya sama dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Namun jumlah koleksi buku di Sudut Baca Balai RW masih belum sebanyak TBM. "Koleksi buku di Sudut Baca berasal dari sumbangan pegawai pemkot, perusahaan, penerbit dan yayasan," ujar dia.

Di samping itu, ia juga menerangkan bahwa Sudut Baca Balai RW bukan sekadar tempat untuk anak-anak membaca. Tetapi di sana juga tersedia beragam kegiatan literasi yang menarik. Seperti di antaranya program belajar mendongeng, menulis, parikan hingga event atau lomba terkait dengan literasi.

"Semoga semakin banyak masyarakat, terutama anak-anak yang berkunjung dan memanfaatkan Sudut Baca di Balai RW sebagai tempat yang menyenangkan," pungkasnya.

Read More

Pemkot Kembangkan Konsep Compact City di Kawasan Surabaya Barat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. 

Berbagai fasilitas seperti pelayanan kesehatan, administrasi pelayanan penduduk (adminduk), perpustakaan, hingga konseling, kini bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat hanya melalui kelurahan, kecamatan, Balai RW, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengatakan, kemudahan pelayanan tersebut adalah untuk mewujudkan Surabaya sebagai Compact City. 

Rencananya, konsep compact city ini akan diterapkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi di wilayah Surabaya barat. 

Irvan menjelaskan, compact city sendiri diadopsi dari program Wali Kota Eri Cahyadi, yakni Surabaya sebagai kota yang Humanis, Efektif dan Efisien, Berakhlak, Akuntabel, serta Transparan (Hebat). 

“Karena konsep kita adalah compact city, yakni memberikan kemudahan bagi warga ketika membutuhkan apapun. Mulai dari sembako, makanan, kuliner, fasilitas olahraga, taman, dan sebagainya itu mendekatkan, tanpa bertransportasi,” jelas Irvan, Selasa (12/3).

Ia mengatakan, kunci untuk menjadi kota yang efisien atau Surabaya Hebat adalah, apabila jarak dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu minimalis. 

Misalkan, ketika ada warga yang ingin menikmati fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman, atau fasilitas kesehatan puskesmas, itu hanya ditempuh dengan jarak singkat atau biaya yang minimal. 

“Jadi, rumah sakit di dekatkan, seperti halnya RSUD Surabaya Timur. Puskesmas diratakan (fasilitasnya), sekolah SD-SMP juga diratakan, fasilitas olahraga diratakan, seperti lapangan tenis, futsal, dan lain sebagainya,” katanya. 

Mewujudkan kawasan Surabaya barat menjadi compact city, tak cukup hanya dengan mendekatkan fasilitas-fasilitas layanan publik saja. 

Akan tetapi, pemkot juga berencana mendekatkan tempat sarana hiburan rakyat untuk warga Surabaya Barat.

Seperti halnya sarana wisata di Romokalisari Adventure Land, Kebun Raya Mangrove, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove. 

Tempat-tempat wisata tersebut sengaja diwujudkan bukan sekadar untuk menarik wisatawan, akan tetapi, juga sebagai tempat berputarnya perekonomian warga. 

Ia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan konsep compact city ini akan memanfaatkan lahan atau aset pemkot di setiap wilayah kecamatan. 

Selain itu, juga akan memanfaatkan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang telah diserahkan oleh pengembang. 

“Seperti pada case romokalisari adventure land, kebun raya mangrove, tahura pakal, itu ternyata mampu menggerakkan ekonomi, dan omzetnya mereka juga tinggi ternyata. Baik dari segi wisatanya, pengelolaannya, tempat parkirnya, pengelolaan wahananya, mereka (warga) memperoleh pekerjaan,” jelasnya. 

Dirinya menambahkan, wilayah Surabaya barat yang menjadi konsen Wali Kota Eri Cahyadi dalam mengembangkan compact city nanti adalah kawasan Jeruk, Bangkingan, Sumur Welut di Kecamatan Lakarsantri, Made di Kecamatan Sambikerep, dan Tengger Kandangan di Kecamatan Benowo. 

Rencananya, pengembangan tersebut akan dimulai pada Agustus 2024 mendatang. 

Pengembangan compact city ini, diharapkan dapat menjadi generator pertumbuhan wilayah dan memberikan efek berantai bagi sosial ekonomi warga di wilayah Surabaya barat, sehingga ke depannya dapat berkembang seiring dengan wilayah-wilayah lain di Surabaya.

“Nantinya, wisata di masing-masing wilayah itu akan dibuat secara tematik, tujuannya agar tidak bersaing,” pungkasnya.

Read More

Surabaya Makin Terang, 111 Titik PJU Baru Terealisasi di Kelurahan Baratajaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wilayah RW 08 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, kini makin terang. 

Sebab, usulan penambahan 51 titik PJU (Penerangan Jalan Umum) di RW 08, seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua RW 08 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Rimawan Suhariyadi mengatakan bahwa 51 usulan PJU di wilayahnya 100 persen sudah terealisasi. 

Karena itu, pihaknya mengapresiasi atas perhatian dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

"Terus terang saja, dari sisi keamanan sekarang lebih aman. Karena yang dulu mungkin ada orang yang suka duduk-duduk, mabuk-mabuk, sekarang karena sudah terang, otomatis dia sudah minggir," kata Rimawan, Selasa (12/3).

Bahkan, Rimawan menyebut, jika dulu di tempat gelap wilayah RW 08 digunakan anak-anak muda pacaran, kini sudah tidak lagi. 

Bagi dia, penambahan PJU sangat membantu sekali dalam mencegah kejahatan maupun kenakalan remaja.

"Jadi memang sangat membantu sekali. Artinya, dari segi kejahatan, yang dulu mungkin kadang ada motor yang ini (hilang), mungkin ada yang bilang dulu ada narkoba dan lain-lain, sekarang ini otomatis hampir tidak ada," ujarnya.

Tidak hanya itu, warga RW 8 Baratajaya kini juga tak lagi was-was saat akan berangkat ke masjid untuk menunaikan Salat Subuh jemaah. 

Sebab, jalan dari rumah warga menuju masjid sudah terang dengan adanya penambahan PJU baru.

"Sekarang ini warga waktu dengar adzan, ya sudah berangkat, karena (jalan) sudah terang sampai ke masjid," ungkap Rimawan.

Rimawan menyebut, bahwa usulan penambahan 51 titik PJU tersebut, disampaikannya pada tahun 2023. 

Dan di bulan Februari 2024, seluruh PJU di wilayahnya 100 persen sudah terpasang. 

"PJU terakhir dipasang bulan Februari kemarin, sudah selesai 51 titik," sebutnya.

Di waktu yang sama, Wali Kota Eri berharap kepada seluruh warga Surabaya, khususnya RW 08 Baratajaya, dapat terus menjaga kerukunan. 

Ia memastikan akan berupaya memenuhi setiap usulan warga seperti di antaranya penambahan PJU.

"Karena itu saya berharap warga di RW 08 ini bisa menjaga rasa kemanusiaan, saling membantu dan saling menguatkan," kata Wali Kota Eri.

Di sisi lain, ia juga meminta camat lurah dan perangkat daerah (PD) terkait untuk mengoptimalkan salah satu bangunan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Bratang Binangun. 

Ini sebagaimana usulan dari warga setempat yang meminta supaya bangunan di SWK itu dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Jadi nanti biar (ekonomi) bergerak, rumah itu dibangun, diapiki (diperbaiki), dijadikan butik. Yang bekerja di sana nanti bisa menjadi penjahitnya atau seperti apa," pintanya.

Sementara itu, Camat Gubeng Kota Surabaya Eko Kurniawan Purnomo menjelaskan, bahwa seluruh usulan PJU di wilayahnya sudah terealisasi 100 persen. 

Dengan jumlah total usulan di wilayah Kecamatan Gubeng mencapai 548 titik pada tahun 2023 dan 2024.

"Yang (sekitar) 200 (PJU) itu di tahun 2023, dan 319 (PJU) di tahun 2024. Kebetulan Kelurahan Baratajaya ini yang paling banyak, dari (total) 319, 111 (titik PJU) ada di Kelurahan Baratajaya," kata Eko.

Sedangkan terkait bangunan di SWK, Eko memastikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. 

Menurut dia, yang perlu disiapkan saat ini adalah SDM (Sumber Daya Manusia) dan sedikit perbaikan pada bangunan gedung.

"Mulai dari 2023 kita sudah berinisiasi, koordinasi dengan Dinas Koperasi. Mungkin nanti tinggal penyiapan SDM dan makeover sedikit bangunannya, karena pengampunya ada di Dinas Koperasi," tandasnya.

Read More