Cari Hampers untuk Kebutuhan Lebaran, Yuk Beli di Surabaya Kriya Gallery: Bisa Custom Pesanan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan opsi bagi masyarakat yang ingin berburu hampers (parsel) untuk kebutuhan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah / Tahun 2024. 

Masyarakat bisa membeli hampers di Surabaya Kriya Gallery (SKG) dengan nyaman dan harga terjangkau.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Farida Fitrianing Arum menyampaikan bahwa bagi warga yang membutuhkan hampers bisa membeli dengan harga terjangkau di SKG.

"Hampers kita ada yang paket Rp600 ribu, Rp500 ribu dan Rp400 ribu. Nah, di luar itu, kami menerima juga yang custom (pesanan). Misal budgetnya Rp200 ribu, kita bisa," kata Farida, Rabu (20/3).

Farida menjelaskan bahwa hampers yang tersedia di SKG, merupakan produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya. 

Pun demikian dengan wadah dari hampers sendiri juga merupakan produk dari UMKM.

"Untuk isi hampers sendiri paling banyak ada seperti kue-kue kering, keripik, cheese stick, almond crispy dan juga minuman. Jadi, silahkan bisa pesan humpers ke kami, budgetnya berapa, kita bisa sesuai dengan pesanan customer," ujar dia.

Selain itu, Farida juga mengungkapkan, bahwa saat ini ada sekitar 500 produk UMKM yang dipasarkan di SKG. 

Ratusan produk UMKM yang terdiri dari makanan dan minuman (mamin), fashion, aksesoris, hingga kerajinan (craft) itu telah melalui proses kurasi.

"Total sekitar 500 produk UMKM yang sudah terfasilitasi di SKG. Paling banyak ada di SKG MERR (Jalan Dr Ir H Soekarno No II Middle East Ring Road), kemudian di SKG Siola (Gedung Siola lantai 1, Jalan Tunjungan No 1 - 3)," jelasnya.

Masyarakat bisa mengunjungi SKG Siola mulai pukul 07.30-20.00 WIB, dan SKG MERR mulai pukul 07.30-19.00 WIB. 

Sementara pada hari Sabtu-Minggu, SKG Siola dan SKG MERR buka mulai pukul 08.00-21.00 WIB.

"Semua barang di SKG merupakan produknya UMKM Surabaya. Selain produk makanan dan minuman (mamin), di SKG juga tersedia non-mamin, seperti dompet, batik dan syal," paparnya.

Farida menambahkan bahwa SKG merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam memberdayakan UMKM. Berbagai produk UMKM yang tersedia di SKG itupun sudah terjamin kualitasnya.

"Jadi, bagi warga yang ingin mendapatkan hampers atau ingin tahu lebih banyak tentang produk UMKM Surabaya, bisa datang ke SKG, ada di Siola dan MERR," pungkasnya.

Read More

KRI Hasan Basri-382 Laksanakan Latihan Bersama Kapal Perancis

Lombok - KABARPROGRESIF.COM KRI Hasan Basri-382 sebagai unsur yang tergabung dalam Operasi Waspada Sakti-24 melaksanakan beberapa serial latihan dengan salah satu Kapal Perancis yaitu FNS Vendemiaire F374, bertempat di Perairan Selat Lombok, Indonesia, Rabu (20/3).

Adapun beberapa serial latihan yang dilaksanakan adalah Passing Exercise, Flaghoist dan Farewell Exercise. 

Latihan ini dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara kedua angkatan laut, menyamakan persepsi dalam prosedur dan melatih para prajurit khususnya dalam suatu latihan bersama.

Read More

Pengacara Kampung Desak MKMK Melarang Hakim MK Guntur Hamzah Ikut Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH kembali disoal. 

Ia dilaporkan kembali ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK yang kala itu diketuai Anwar Usman mengabulkan permohonan WNI bernama Almas Tsaqibbirru dari Surakarta, Jawa Tengah.

 

Dalam permohonannya, Almas memohon syarat pencalonan peserta Pilpres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Atas putusan itulah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi Cawapres dan menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Atas putusan MK itu, Anwar Usman dibawa ke persidangan MKMK. Dalam putusannya MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Terkait hal itu, Sunandiantoro, SH, MH kembali melaporkan Guntur Hamzah ke MKMK. Pengacara asal Banyuwangi yang dikenal sebagai pengacara kampung ini menduga Guntur Hamzah bersama-sama Anwar Usman meloloskan Gibran melalui putusan MK No. 90 tersebut. 

"Itu sebabnya, dalam pelaporan ini, kami juga meminta kepada MKMK disamping memeriksa pelanggaran etik juga minta agar terlapor dilarang terlibat mengadili Persidangan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," ungkap pengacara yang akrab disapa Sunan, Selasa (19/3)

"Saya kira ini konsekuensi logis. Kita tentu ingat bahwa terlapor memiliki rekam jejak merubah frasa pada Perkara No. 103/PUU-XX/2022. Jadi wajar jika kemudian terlapor juga diduga telah memanipulasi dan menyelundupkan hukum pada Putusan MK No. 90 yang kita ketahui bersama kemudian putusan tersebut telah menimbulkan kekacauan pada Pilpres 2024,” lanjutnya. 

Sunan menambahkan akibat Putusan MK No. 90 yang sarat akan kejanggalan tersebut, mengakibatkan kekacauan dan delegitimasi hasil Pilpres 2024.

“Putusan MK No. 90 yang sarat akan kejanggalan itu mengakibatkan hasil Pilpres 2024 mengalami delegitimasi, karena pendaftaran Gibran menurut aturan masih belum memenuhi syarat usia, dipertegas dengan adanya putusan DKPP yang menghukum Komisioner KPU melanggar etik/ melanggar hukum karena menerima pendaftaran Gibran," jelas Sunan.

"Maka, demi tegaknya konstitusi, etika penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta demi menyelamatkan demokrasi, Prof. Guntur Hamzah haruslah dilarang ikut serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK mendatang," pungkas Sunandiantoro.

Read More

Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan, Prajurit Koarmada II Ikuti Kauseri Agama

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Prajurit dan PNS Koarmada II mengikuti acara Kauseri Agama di empat tempat berbeda untuk prajurit yang beragama Islam, bertempat di Masjid Al Mahdi, agama Katolik di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, prajurit beragama Kristen Protestan di Gereja Galilea sedangkan prajurit beragama Hindu melaksanakan kauseri agama di Pura Jala Wira Dharma Koarmada II. Rabu (20/3).

Kauseri Agama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jajaran Koarmada II setiap hari Rabu. Acara siraman rohani kali ini disampaikan oleh penceramah Letkol Laut (KH) Ali Wardoyo dari Disbintal Koarmada II dengan isi ceramah tentang Fiqih dan tata cara mensucikan diri dari hadas besar dan tata cara berwudlu.

Sementara itu bagi prajurit yang beragama Katolik, kauseri agama dilaksanakan di Gereja Katolik Maria Ratu Damai dan beragama Kristen Protestan dilaksanakan di Gereja Galilea Pasiran, Ujung. Sementara bagi prajurit yang beragama Hindu kauseri agama dilaksanakan di Pura Jala Wira Dharma, yang dipimpin oleh Paroh hindu Lettu Laut (P) I Nyoman A Wijayanto.

Read More

Manyar Kartika VIII Langganan Banjir, Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemkot Prioritaskan Bangun Saluran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ada beberapa wilayah di Surabaya masih kerap menjadi langganan banjir. 

Salah satunya yakni di Jl. Manyar Kartika VIII.

Makanya atas kejadian tahunan itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk memberikan intervensi terhadap kampung RW 1, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo.

“Kita mendorong ada pembangunan saluran air di sana. Hal ini selaras dengan instruksi Pak Wali Kota agar tidak ada lagi kampung yang tergenang ketika musim hujan tiba,” ungkap Laila Mufidah, Selasa, (19/3).

Menurutnya, usulan pembangunan saluran bisa diajukan melalui 2 pintu. 

Yakni, menggunakan dana kelurahan (dakel) lewat musrenbang. 

Lalu melalui dana swakelola dari dinas terkait.

“Disesuaikan mana yang sesuai kebutuhan. Kalau bisa diintervensi melalui dana kelurahan, maka kita mendorong agar bisa diusulkan pada musrenbang tahun depan. Hal ini tentunya dengan melihat skala prioritas,” tandasnya.

Laila berharap, pada musim hujan nanti tidak ada lagi wilayah yang tergenang. 

Terlebih pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya masif melakukan pembangunan box culvert.

“Kalau ada wilayah yang masih dihantui genangan, maka pemkot harus hadir memberikan intervensi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat resah terhadap banjir yang melanda wilayah Manyar Kartika VIII.

Pasalnya ketika musim hujan tiba, wilayah tersebut dilanda banjir hingga selutut orang dewasa.

Tokoh masyarakat setempat H Khasanan menyampaikan, pihaknya telah mengajukan pembangunan saluran melalui musbangkel dan dinas terkait. 

Akan tetapi hingga sekarang belum disetujui.

“Bertahun-tahun ganti lurah, ganti camat, masih pancet ngene (banjir),” kata dia.

Menurut pria yang karib disapa Abah Khasanan ini, sejatinya terdapat saluran di jalan tersebut. 

Namun belum terkoneksi seutuhnya. Alhasil sebagian aliran air meluap hingga ke jalan. Terutama di wilayah RT 2 dan 3/ RW 1.

“Kalau sudah musim hujan, banjir bisa sampai selutut orang biasa. Bahkan surutnya bisa lama. Khususnya di wilayah RT 2 dan 3 yang memang belum ditunjang saluran,” pungkasnya. 

Read More

Tiga Jabatan Komandan KRI Jajaran Satkat Koarmada II Diserahterimakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Fleet House Koarmada II. Selasa (19/3) Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto memimpin sertijab tiga jabatan Komandan KRI Badik-623, KRI HIU-634 dan KRI Terapang-648.

Dalam pelaksanaan sertijab, Komandan KRI Badik-623 yang semula di jabat oleh Letkol (P) Alan Abner Korinus diserahterimakan kepada penggantinya Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati, S.T., M.Tr.Opsla., sedangkan komandan KRI HIU-634 dari Letkol Agung Susetio, B.Eng. diserahterimakan kepada Mayor Laut (P) Hotbinsar Hutabarat, CTMP, dan komandan KRI Terapang-648 dari Letkol Laut (P) Rayindra Asmara, M.Tr.Opsla., diserahterimakan kepada penggantinya Mayor Laut (P) Indarso, S.T., CTMP., CBEI., CACA., M.Tr.Opsla.

Dalam amanatnya, Dansatkat Koarmada II menyampaikan bahwa dinamisasi merupakan bagian dari berbagai macam organisasi khususnya TNI AL, proses ini membantu meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan Satkat dan lingkungan Koarmada II dengan menghadirkan angin segar, semangat baru, maupun pemikiran baru dalam berinovasi melalui kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan roda organisasi.

Lebih lanjut Dansatkat Koarmada II mengatakan tidak dipungkiri bahwa keberhasilan tugas di lingkup Satkat Koarmada II sangat tergantung kepada sinergitas antara kinerja staf dan unsur-unsur KRI, Dimana komandan KRI berperan penuh dalam kesiapan tempur atau operasi baik kesiapan material maupun personil.

“Tugas bagi unsur KRI Satuan Kapal Cepat dimasa mendatang semakin komplek sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sulit diprediksi, kondisi ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi, untuk itu setiap komandan KRI memiliki kejuangan tinggi sehingga setiap saat mampu hadir di laut guna menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta keutuhan perairan Nusantara,” ungkapnya.

“Saya yakin dengan kemampuan, kerja keras, pengetahuan, dedikasi, yang tinggi akan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan dalam segala bidang, sehingga mampu menyelesaikan tugas pokoknya, ” pungkasnya.

Read More

Dihadapan Dirjen PSP, Letkol Arm Wira Petakan Wilayah Rawan dan Sistem Irigasi

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Optimalisasi produksi pangan terus dilakukan oleh pihak Forkopimda Lamongan. 

Optimalisasi itu merupakan komitmen Forkopimda Lamongan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional di wilayahnya.

Namun, hal itu terhambat oleh beberapa faktor alam yang berdampak pada pertanian masyarakat, salah satunya ialah fenomena El Nino. Fenomena itu berdampak terhadap sektor pertanian di Lamongan.

Hal tersebut dikatakan oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan usai menyambut kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dirjen PSP Kementan, Ir. Ali Jamil di Desa Pringgoboyo dan Desa Turi, Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Selasa (19/03/2024).

“El Nino ini menimbulkan kekeringan, gangguan musim tanam, penurunan kualitas tanaman dan ketidakstabilan pasar,” ucap Dandim.

Tak hanya itu, Dandim juga melakukan pemetaan wilayah rawan hingga memaparkan sistem irigasi yang saat ini sedang dilakukan di seluruh sektor pertanian di Lamongan.

“Sebab, masyarakat belum bisa lepas dari bayang-bayang El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama petani,” kata Letkol Wira.

Selain menerima paparan dari Dandim Lamongan, Ir. Ali Jamil bersama Forkopimda juga melakukan peninjauan di beberapa lokasi. 

Peninjauan itu, dilakukan di lokasi program pompanisasi, hingga melakukan penanaman padi serentak di Desa Turi.

Sementara itu, Dirjen Ali Jamil mengungkapkan terdapat dua cara untuk meminimalisir dampak El Nino. 

Cara itu, nantinya bisa menstabilkan kembali produk pangan nasional di Kabupaten Lamongan.

“Pertama adalah melalui program pompanisasi. Program itu untuk mengaktifkan sawah tadah hujan agar bisa ditanami setiap saat. Kami sudah mengajukan anggaran pada bapak Presiden dengan program satu pompa untuk 10 hektar sawah tadah hujan,” ungkapnya.

Read More

Pemkot Surabaya Pecat Tenaga Kontrak Dispendukcapil Pelaku Pungli

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai outsourcing (OS) Dispendukcapil telah selesai.

Hal ini dikarenakan pelaku pungli yang merupakan pegawai kontrak tersebut secara resmi telah dipecat.

Apalagi sebelumnya berkas pungli tersebut sudah dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kepada Dispendukcapil Surabaya.

Pengembalian itu lantaran dalam pengusutannya tidak ditemukan keterlibatan pihak lain terutama ASN.

Sehingga kasus tersebut merupakan murni tindak pidana umum (Pidum) bukan tindak pidana khusus (Pidsus).

"Sudah selesai, OS dilereni, diberhentikan, kontraknya tidak terkait dengan Undang - undang ASN. Artinya kan kontraknya berkontrak dengan dinasnya sendiri," kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya, R. Rachmad Basari, Selasa (19/3).

Kendati demikian, kasus tersebut dapat dibuka kembali, bila pelapor yang merasa dirugikan dalam kasus pungli itu melaporkannya ke kepolisian.

 

"Kalau memang ada unsur pidananya, ada yang dirugikan, mengajukan aja kerugiannya," pungkas Basari. 

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak secara resmi menghentikan penyelidikan kasus Pungli yang dilakukan pegawai OS Pemkot Surabaya.

"Kasus dikembalikan ke Dispendukcapil Pemkot Surabaya, sekitar dua bulan lalu melalui surat," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Ananto Tri Sudibdo, Kamis (11/5/2023).

Menurut Ananto, pengembalian berkas tersebut kepada pelapor yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil (Dispendukcapil) lantaran kasus tersebut dianggap tidak adanya suatu tindakan melakukan tindak pidana korupsi melainkan hanya perkara pidana umum.

"Pada prinsipnya berdasarkan hasil pemeriksaan, maka berpendapat bila informasi yang dilaporkan tidak terindikasi korupsi tapi penipuan," jelas Ananto.

Selain pengembalian berkas laporan, lanjut Ananto, pihaknya juga memberikan saran dan pendapat kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

Saran tersebut agar supaya Pemkot Surabaya membuat aturan yang jelas bagi setiap OPD dalam rekrutmen tenaga kontrak atau Outsourcing.

"Kami rekomendasikan ke Pemkot Surabaya untuk membuat regulasi rekrutmen yang berlaku di seluruh OPD. Harusnya sama tolak ukurnya. PU bagaimana, dinas lainnya juga bagaimana," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut, menurut Ananto telah ditemukan adanya dua korban yang merasa dirugikan oleh oknum tenaga kontrak yang berdinas di Dispendukcapil Pemkot Surabaya tersebut.

Kedua korban tersebut mengaku dijanjikan pekerjaan dengan membayar puluhan juta rupiah.

"Ditipu Rp20 juta, korbannya 2 orang oleh tenaga Outsourcing Dispendukcapil Surabaya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). 

Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2/2023).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Prajurit Satkopaska Koarmada II Berikan Sembako Kepada Nelayan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati HUT Ke-62 Komando Pasukan Katak (Kopaska) pada tanggal 31 Maret 2024 mendatang, prajurit Satuan Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada II membagikan sembako kepada para nelayan, bertempat di Perairan Kenjeran, Surabaya. Selasa (19/3).

Dibawah komando Komandan Satkopaska (Dansatkopaska) Koarmada II Kolonel Laut (P) Sadarianto, S.T., M.Han., prajurit Satkopaska menerjunkan alutsistanya yakni satu Kal Guruh dan dua Sea Rider untuk membagikan sembako tersebut.

Melalui sambutannya, Dansatkopaska Koarmada II menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satkopaska Koarmada II sebagai prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut yang akan selalu menjaga dan mengayomi masyarakat.

Selain itu, disampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, agar seluruh prajurit Koarmada II membangun hubungan yang baik dan menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar.

Read More

Antisipasi Penduduk Fiktif Pasca Lebaran, Dispendukcapil Surabaya Gencarkan Pengawasan Bersama RT-RW

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penduduk pasca lebaran Idul Fitri 2024. 

Pengawasan penduduk tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya pendatang yang masuk ke Surabaya tanpa ada tujuan atau tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pemkot melalui Dispendukcapil Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pendatang yang masuk pasca lebaran nanti. 

Pengawasan tersebut, akan melibatkan camat, lurah, Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan. 

“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,” kata Eddy, Selasa (19/3).

Eddy menegaskan, jika setelah lebaran idul fitri mendatang ditemukan ada penduduk yang statusnya tidak jelas, maka Ketua RT dan Ketua RW wajib melaporkannya ke kecamatan dan kelurahan untuk dilakukan pendataan. 

“Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pendataan penduduk non permanen. Kalau misal di sini (Surabaya) mereka tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi beban, mereka harus kembali ke daerah asal,” tegas Eddy. 

Dirinya mengungkapkan, untuk tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Kota Surabaya itu tidak mudah. 

Sebab, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah dari luar kota tersebut. 

Selain harus ada tujuan yang jelas, penduduk itu juga harus tinggal di satu alamat domisili. 

“Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misal, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,” ungkapnya. 

Dirinya melanjutkan, jika nantinya saat kroscek penduduk tersebut tidak ada di lokasi, atau tidak tinggal di alamat sesuai dengan permohonan pindah, secara otomatis tidak akan disetujui. 

“Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,” lanjutnya. 

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu tidak ingin, pasca lebaran nanti ada penduduk yang pindah ke Surabaya namun statusnya fiktif, atau sekadar menumpang alamat. 

Apalagi, sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.

“Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,” pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Inspeksi Kesiapan Alutsista dan Prajurit Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3) Satkor Koarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3) Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II Semester 1 TA. 2024, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Selasa (19/3).

Dalam Apel Gelar Pasukan tersebut, Pangkoarmada II melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan alutsista dan prajurit yang terlibat, sehingga nantinya latihan dapat berjalan dengan sukses dan dapat mencapai hasil sesuai yang telah ditargetkan.

Latihan Glagaspur Tingkat III unsur-unsur Satkor Koarmada II merupakan salah satu bentuk pembinaan satuan, sekaligus wahana untuk melaksanakan uji coba guna mengukur kemampuan KRI dalam lingkup kerja sama taktis, untuk mewujudkan kesiapsiagaan operasional dan merupakan sarana pengujian doktrin operasi sesuai fungsi satuan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

Pangkoarmada II melalui amanatnya menyampaikan bahwa melalui latihan ini akan mengasah kemampuan prajurit dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi di medan pertempuran dan akan memperkuat sinergi antar unsur KRI yang terlibat.

Read More

Wakil Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Pemkot Perkuat Toleransi Antar Umat Beragama

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya A.H Thony mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memperkuat nilai toleransi antar umat dengan menyediakan ruang khusus, bagi setiap perayaan hari raya keagamaan.

“Saya merasa Pemkot sudah menghadirkan kesetaraan bagi setiap pemeluk agama dengan menggelar perayaan-perayaan, itu menunjukkan kesadaran toleransi yang tinggi,” ungkap AH. Thony, Senin (18/3).

Menurut AH. Thony salah satu implementasi toleransi itu adalah dengan menghadirkan ornamen atau dekorasi kota setiap jelang perayaan hari besar keagamaan, baik di balai kota maupun di sejumlah lokasi jalan-jalan utama di Kota Surabaya.

Kemudian terbaru adalah gelaran pawai ogoh-ogoh, saat peringatan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1946 yang digelar di kawasan Balai Kota Surabaya, pada Minggu (10/3) lalu. 

Ogoh-ogoh itu diarak dengan melalui sejumlah jalan, yakni Jalan Walikota Mustajab-Jalan Sedap Malam-Jalan Jimerto-Jalan Jaksa Agung Suprapto.

“Capaian ini saya rasa tidak sekadar kerja keras dari Pemkot, tetapi juga Forum Antar Umat Beragama (FKUB) yang sudah kerja keras,” ujarnya.

Thony optimistis penghargaan yang diberikan pemerintah kepada setiap pemeluk agama, bisa menjadi investasi bagi Kota Surabaya.

Sebab, gelaran itu diyakini A.H Thony mampu menghadirkan dampak berkesinambungan, baik itu pada aspek sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat. 

”Artinya sebagai pemerintah wajib mengayomi seluruh warganya,” ucap dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini berharap perayaan peringatan hari raya keagamaan bisa konsisten digelar oleh pemkot.

“Ini perlu diteruskan dan dievaluasi sehingga bisa lebih baik lagi untuk tahun-tahun selanjutnya,” kata A.H Thony.

Dia meyakini langkah pemerintah kota juga sejalan dengan keinginan seluruh warga Surabaya.

“Kerukunan antar umat merupakan tugas seluruh masyarakat, ini demi terciptanya stabilisasi kota dan  kerukunan antar umat, sehingga masyarakat madani bisa dicapai lebih cepat tercapai,” pungkasnya.

Read More