Rabu, 20 Maret 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Prajurit dan PNS Koarmada II mengikuti acara Kauseri Agama di empat tempat berbeda untuk prajurit yang beragama Islam, bertempat di Masjid Al Mahdi, agama Katolik di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, prajurit beragama Kristen Protestan di Gereja Galilea sedangkan prajurit beragama Hindu melaksanakan kauseri agama di Pura Jala Wira Dharma Koarmada II. Rabu (20/3).

Kauseri Agama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jajaran Koarmada II setiap hari Rabu. Acara siraman rohani kali ini disampaikan oleh penceramah Letkol Laut (KH) Ali Wardoyo dari Disbintal Koarmada II dengan isi ceramah tentang Fiqih dan tata cara mensucikan diri dari hadas besar dan tata cara berwudlu.

Sementara itu bagi prajurit yang beragama Katolik, kauseri agama dilaksanakan di Gereja Katolik Maria Ratu Damai dan beragama Kristen Protestan dilaksanakan di Gereja Galilea Pasiran, Ujung. Sementara bagi prajurit yang beragama Hindu kauseri agama dilaksanakan di Pura Jala Wira Dharma, yang dipimpin oleh Paroh hindu Lettu Laut (P) I Nyoman A Wijayanto.


Selasa, 19 Maret 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ada beberapa wilayah di Surabaya masih kerap menjadi langganan banjir. 

Salah satunya yakni di Jl. Manyar Kartika VIII.

Makanya atas kejadian tahunan itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk memberikan intervensi terhadap kampung RW 1, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo.

“Kita mendorong ada pembangunan saluran air di sana. Hal ini selaras dengan instruksi Pak Wali Kota agar tidak ada lagi kampung yang tergenang ketika musim hujan tiba,” ungkap Laila Mufidah, Selasa, (19/3).

Menurutnya, usulan pembangunan saluran bisa diajukan melalui 2 pintu. 

Yakni, menggunakan dana kelurahan (dakel) lewat musrenbang. 

Lalu melalui dana swakelola dari dinas terkait.

“Disesuaikan mana yang sesuai kebutuhan. Kalau bisa diintervensi melalui dana kelurahan, maka kita mendorong agar bisa diusulkan pada musrenbang tahun depan. Hal ini tentunya dengan melihat skala prioritas,” tandasnya.

Laila berharap, pada musim hujan nanti tidak ada lagi wilayah yang tergenang. 

Terlebih pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya masif melakukan pembangunan box culvert.

“Kalau ada wilayah yang masih dihantui genangan, maka pemkot harus hadir memberikan intervensi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat resah terhadap banjir yang melanda wilayah Manyar Kartika VIII.

Pasalnya ketika musim hujan tiba, wilayah tersebut dilanda banjir hingga selutut orang dewasa.

Tokoh masyarakat setempat H Khasanan menyampaikan, pihaknya telah mengajukan pembangunan saluran melalui musbangkel dan dinas terkait. 

Akan tetapi hingga sekarang belum disetujui.

“Bertahun-tahun ganti lurah, ganti camat, masih pancet ngene (banjir),” kata dia.

Menurut pria yang karib disapa Abah Khasanan ini, sejatinya terdapat saluran di jalan tersebut. 

Namun belum terkoneksi seutuhnya. Alhasil sebagian aliran air meluap hingga ke jalan. Terutama di wilayah RT 2 dan 3/ RW 1.

“Kalau sudah musim hujan, banjir bisa sampai selutut orang biasa. Bahkan surutnya bisa lama. Khususnya di wilayah RT 2 dan 3 yang memang belum ditunjang saluran,” pungkasnya. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Fleet House Koarmada II. Selasa (19/3) Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto memimpin sertijab tiga jabatan Komandan KRI Badik-623, KRI HIU-634 dan KRI Terapang-648.

Dalam pelaksanaan sertijab, Komandan KRI Badik-623 yang semula di jabat oleh Letkol (P) Alan Abner Korinus diserahterimakan kepada penggantinya Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati, S.T., M.Tr.Opsla., sedangkan komandan KRI HIU-634 dari Letkol Agung Susetio, B.Eng. diserahterimakan kepada Mayor Laut (P) Hotbinsar Hutabarat, CTMP, dan komandan KRI Terapang-648 dari Letkol Laut (P) Rayindra Asmara, M.Tr.Opsla., diserahterimakan kepada penggantinya Mayor Laut (P) Indarso, S.T., CTMP., CBEI., CACA., M.Tr.Opsla.

Dalam amanatnya, Dansatkat Koarmada II menyampaikan bahwa dinamisasi merupakan bagian dari berbagai macam organisasi khususnya TNI AL, proses ini membantu meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan Satkat dan lingkungan Koarmada II dengan menghadirkan angin segar, semangat baru, maupun pemikiran baru dalam berinovasi melalui kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan roda organisasi.

Lebih lanjut Dansatkat Koarmada II mengatakan tidak dipungkiri bahwa keberhasilan tugas di lingkup Satkat Koarmada II sangat tergantung kepada sinergitas antara kinerja staf dan unsur-unsur KRI, Dimana komandan KRI berperan penuh dalam kesiapan tempur atau operasi baik kesiapan material maupun personil.

“Tugas bagi unsur KRI Satuan Kapal Cepat dimasa mendatang semakin komplek sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sulit diprediksi, kondisi ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi, untuk itu setiap komandan KRI memiliki kejuangan tinggi sehingga setiap saat mampu hadir di laut guna menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta keutuhan perairan Nusantara,” ungkapnya.

“Saya yakin dengan kemampuan, kerja keras, pengetahuan, dedikasi, yang tinggi akan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan dalam segala bidang, sehingga mampu menyelesaikan tugas pokoknya, ” pungkasnya.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Optimalisasi produksi pangan terus dilakukan oleh pihak Forkopimda Lamongan. 

Optimalisasi itu merupakan komitmen Forkopimda Lamongan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional di wilayahnya.

Namun, hal itu terhambat oleh beberapa faktor alam yang berdampak pada pertanian masyarakat, salah satunya ialah fenomena El Nino. Fenomena itu berdampak terhadap sektor pertanian di Lamongan.

Hal tersebut dikatakan oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan usai menyambut kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dirjen PSP Kementan, Ir. Ali Jamil di Desa Pringgoboyo dan Desa Turi, Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Selasa (19/03/2024).

“El Nino ini menimbulkan kekeringan, gangguan musim tanam, penurunan kualitas tanaman dan ketidakstabilan pasar,” ucap Dandim.

Tak hanya itu, Dandim juga melakukan pemetaan wilayah rawan hingga memaparkan sistem irigasi yang saat ini sedang dilakukan di seluruh sektor pertanian di Lamongan.

“Sebab, masyarakat belum bisa lepas dari bayang-bayang El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama petani,” kata Letkol Wira.

Selain menerima paparan dari Dandim Lamongan, Ir. Ali Jamil bersama Forkopimda juga melakukan peninjauan di beberapa lokasi. 

Peninjauan itu, dilakukan di lokasi program pompanisasi, hingga melakukan penanaman padi serentak di Desa Turi.

Sementara itu, Dirjen Ali Jamil mengungkapkan terdapat dua cara untuk meminimalisir dampak El Nino. 

Cara itu, nantinya bisa menstabilkan kembali produk pangan nasional di Kabupaten Lamongan.

“Pertama adalah melalui program pompanisasi. Program itu untuk mengaktifkan sawah tadah hujan agar bisa ditanami setiap saat. Kami sudah mengajukan anggaran pada bapak Presiden dengan program satu pompa untuk 10 hektar sawah tadah hujan,” ungkapnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai outsourcing (OS) Dispendukcapil telah selesai.

Hal ini dikarenakan pelaku pungli yang merupakan pegawai kontrak tersebut secara resmi telah dipecat.

Apalagi sebelumnya berkas pungli tersebut sudah dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kepada Dispendukcapil Surabaya.

Pengembalian itu lantaran dalam pengusutannya tidak ditemukan keterlibatan pihak lain terutama ASN.

Sehingga kasus tersebut merupakan murni tindak pidana umum (Pidum) bukan tindak pidana khusus (Pidsus).

"Sudah selesai, OS dilereni, diberhentikan, kontraknya tidak terkait dengan Undang - undang ASN. Artinya kan kontraknya berkontrak dengan dinasnya sendiri," kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya, R. Rachmad Basari, Selasa (19/3).

Kendati demikian, kasus tersebut dapat dibuka kembali, bila pelapor yang merasa dirugikan dalam kasus pungli itu melaporkannya ke kepolisian.
 
"Kalau memang ada unsur pidananya, ada yang dirugikan, mengajukan aja kerugiannya," pungkas Basari. 

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak secara resmi menghentikan penyelidikan kasus Pungli yang dilakukan pegawai OS Pemkot Surabaya.

"Kasus dikembalikan ke Dispendukcapil Pemkot Surabaya, sekitar dua bulan lalu melalui surat," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Ananto Tri Sudibdo, Kamis (11/5/2023).

Menurut Ananto, pengembalian berkas tersebut kepada pelapor yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil (Dispendukcapil) lantaran kasus tersebut dianggap tidak adanya suatu tindakan melakukan tindak pidana korupsi melainkan hanya perkara pidana umum.

"Pada prinsipnya berdasarkan hasil pemeriksaan, maka berpendapat bila informasi yang dilaporkan tidak terindikasi korupsi tapi penipuan," jelas Ananto.

Selain pengembalian berkas laporan, lanjut Ananto, pihaknya juga memberikan saran dan pendapat kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

Saran tersebut agar supaya Pemkot Surabaya membuat aturan yang jelas bagi setiap OPD dalam rekrutmen tenaga kontrak atau Outsourcing.

"Kami rekomendasikan ke Pemkot Surabaya untuk membuat regulasi rekrutmen yang berlaku di seluruh OPD. Harusnya sama tolak ukurnya. PU bagaimana, dinas lainnya juga bagaimana," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut, menurut Ananto telah ditemukan adanya dua korban yang merasa dirugikan oleh oknum tenaga kontrak yang berdinas di Dispendukcapil Pemkot Surabaya tersebut.

Kedua korban tersebut mengaku dijanjikan pekerjaan dengan membayar puluhan juta rupiah.

"Ditipu Rp20 juta, korbannya 2 orang oleh tenaga Outsourcing Dispendukcapil Surabaya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). 

Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2/2023).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati HUT Ke-62 Komando Pasukan Katak (Kopaska) pada tanggal 31 Maret 2024 mendatang, prajurit Satuan Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada II membagikan sembako kepada para nelayan, bertempat di Perairan Kenjeran, Surabaya. Selasa (19/3).

Dibawah komando Komandan Satkopaska (Dansatkopaska) Koarmada II Kolonel Laut (P) Sadarianto, S.T., M.Han., prajurit Satkopaska menerjunkan alutsistanya yakni satu Kal Guruh dan dua Sea Rider untuk membagikan sembako tersebut.

Melalui sambutannya, Dansatkopaska Koarmada II menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satkopaska Koarmada II sebagai prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut yang akan selalu menjaga dan mengayomi masyarakat.

Selain itu, disampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, agar seluruh prajurit Koarmada II membangun hubungan yang baik dan menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penduduk pasca lebaran Idul Fitri 2024. 

Pengawasan penduduk tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya pendatang yang masuk ke Surabaya tanpa ada tujuan atau tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pemkot melalui Dispendukcapil Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pendatang yang masuk pasca lebaran nanti. 

Pengawasan tersebut, akan melibatkan camat, lurah, Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan. 

“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,” kata Eddy, Selasa (19/3).

Eddy menegaskan, jika setelah lebaran idul fitri mendatang ditemukan ada penduduk yang statusnya tidak jelas, maka Ketua RT dan Ketua RW wajib melaporkannya ke kecamatan dan kelurahan untuk dilakukan pendataan. 

“Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pendataan penduduk non permanen. Kalau misal di sini (Surabaya) mereka tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi beban, mereka harus kembali ke daerah asal,” tegas Eddy. 

Dirinya mengungkapkan, untuk tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Kota Surabaya itu tidak mudah. 

Sebab, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah dari luar kota tersebut. 

Selain harus ada tujuan yang jelas, penduduk itu juga harus tinggal di satu alamat domisili. 

“Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misal, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,” ungkapnya. 

Dirinya melanjutkan, jika nantinya saat kroscek penduduk tersebut tidak ada di lokasi, atau tidak tinggal di alamat sesuai dengan permohonan pindah, secara otomatis tidak akan disetujui. 

“Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,” lanjutnya. 

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu tidak ingin, pasca lebaran nanti ada penduduk yang pindah ke Surabaya namun statusnya fiktif, atau sekadar menumpang alamat. 

Apalagi, sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.

“Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3) Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II Semester 1 TA. 2024, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Selasa (19/3).

Dalam Apel Gelar Pasukan tersebut, Pangkoarmada II melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan alutsista dan prajurit yang terlibat, sehingga nantinya latihan dapat berjalan dengan sukses dan dapat mencapai hasil sesuai yang telah ditargetkan.

Latihan Glagaspur Tingkat III unsur-unsur Satkor Koarmada II merupakan salah satu bentuk pembinaan satuan, sekaligus wahana untuk melaksanakan uji coba guna mengukur kemampuan KRI dalam lingkup kerja sama taktis, untuk mewujudkan kesiapsiagaan operasional dan merupakan sarana pengujian doktrin operasi sesuai fungsi satuan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

Pangkoarmada II melalui amanatnya menyampaikan bahwa melalui latihan ini akan mengasah kemampuan prajurit dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi di medan pertempuran dan akan memperkuat sinergi antar unsur KRI yang terlibat.


Senin, 18 Maret 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya A.H Thony mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memperkuat nilai toleransi antar umat dengan menyediakan ruang khusus, bagi setiap perayaan hari raya keagamaan.

“Saya merasa Pemkot sudah menghadirkan kesetaraan bagi setiap pemeluk agama dengan menggelar perayaan-perayaan, itu menunjukkan kesadaran toleransi yang tinggi,” ungkap AH. Thony, Senin (18/3).

Menurut AH. Thony salah satu implementasi toleransi itu adalah dengan menghadirkan ornamen atau dekorasi kota setiap jelang perayaan hari besar keagamaan, baik di balai kota maupun di sejumlah lokasi jalan-jalan utama di Kota Surabaya.

Kemudian terbaru adalah gelaran pawai ogoh-ogoh, saat peringatan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1946 yang digelar di kawasan Balai Kota Surabaya, pada Minggu (10/3) lalu. 

Ogoh-ogoh itu diarak dengan melalui sejumlah jalan, yakni Jalan Walikota Mustajab-Jalan Sedap Malam-Jalan Jimerto-Jalan Jaksa Agung Suprapto.

“Capaian ini saya rasa tidak sekadar kerja keras dari Pemkot, tetapi juga Forum Antar Umat Beragama (FKUB) yang sudah kerja keras,” ujarnya.

Thony optimistis penghargaan yang diberikan pemerintah kepada setiap pemeluk agama, bisa menjadi investasi bagi Kota Surabaya.

Sebab, gelaran itu diyakini A.H Thony mampu menghadirkan dampak berkesinambungan, baik itu pada aspek sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat. 

”Artinya sebagai pemerintah wajib mengayomi seluruh warganya,” ucap dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini berharap perayaan peringatan hari raya keagamaan bisa konsisten digelar oleh pemkot.

“Ini perlu diteruskan dan dievaluasi sehingga bisa lebih baik lagi untuk tahun-tahun selanjutnya,” kata A.H Thony.

Dia meyakini langkah pemerintah kota juga sejalan dengan keinginan seluruh warga Surabaya.

“Kerukunan antar umat merupakan tugas seluruh masyarakat, ini demi terciptanya stabilisasi kota dan  kerukunan antar umat, sehingga masyarakat madani bisa dicapai lebih cepat tercapai,” pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani meresmikan Rumah Maggot dan Eco Enzim di Jl. Kebonsari Sekolahan II No 2, Jambangan, Surabaya, Senin (18/3). 

Rumah baru yang nilai pembangunannya mencapai Rp 394 juta itu merupakan bantuan dari BRI melalui program BRI Peduli “Yok Kita GAS-Bank Sampah”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada pihak BRI, khususnya BRI Cabang Surabaya Jemursari yang telah membantu warga Kota Surabaya dengan membuat Rumah Maggot dan Eco Enzim. 

Menurutnya, ini akan sangat membantu menggerakkan ekonomi warga Kota Surabaya, apalagi permintaan pasar 5 ton perhari. 

“Tapi ternyata kita hanya bisa menyediakan beberapa kilo dalam sehari, makanya Rumah Maggot dan Eco Enzim ini akan terus kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar 5 ton perhari,” tegas Wali Kota Eri.

Nantinya, ke depan maggot yang masih ada di lantai itu akan dibuatkan tingkat. 

Bahkan, Wali Kota Eri juga meminta jajarannya untuk membangunkan gedung baru di sisi barat Rumah Maggot dan Eco Enzim itu. 

Bangunan yang akan dibangun itu direncanakan 2-3 tingkat, sehingga diharapkan dengan adanya gedung baru itu bisa memenuhi kebutuhan pasar sebanyak 5 ton perhari. 

“Jadi, dalam satu area itu nanti akan ada maggot, eco enzim dan juga pertanian terpadu. Saya harap ini bisa diresmikan pada bulan Mei atau Juni mendatang,” katanya. 

Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa dengan budidaya maggot itu tidak hanya maggotnya yang bisa dijual, namun bisa pula menjadi pupuk kompos dan bisa juga bermanfaat menjadi eco enzim. 

Bahkan, eco enzim ini bisa menjadi pembersih udara, cuci piring, sabun, penjernih air dan sebagainya. 

“Makanya, yang eco enzim ini akan kita uji lab semuanya, kalau ini berhasil dan sudah keluar hasil labnya dan layak untuk digunakan, maka ini akan saya terapkan di semua wilayah Surabaya,” tegasnya. 

Di samping itu, dengan adanya maggot ini maka tentu akan bisa mengurangi jumlah sampah, termasuk jumlah sampah yang akan masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga dia berharap warga Surabaya bisa bersahabat dengan sampah. 

Pasalnya, sampah itu bisa menghasilkan uang dengan berbagai inovasi-inovasinya. 

“Jadi, Rumah Maggot dan Eco Enzim ini akan terus kita kembangkan, dan Kebonsari ini akan menjadi pioner untuk kita kembangkan lebih luas lagi di seluruh wilayah Surabaya,” tegasnya. 

Oleh karena itu, sekali lagi Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih kepada BRI dan semua pihak yang telah membantu berdirinya rumah tersebut. 

Menurutnya, semua menjadi satu dan menjadi kekuatan besar, sehingga hasilnya juga sangat luar bisa. 

“Yang terpenting lagi, hal-hal seperti inilah yang memang saya inginkan. Jadi, saya selama ini ingin tahu potensi besar di kelurahan atau kecamatan di seluruh Surabaya. Kalau sudah diketahui potensinya, maka tugas pemerintah kota untuk mensupportnya, sehingga polanya bukan top down, tapi benar-benar berasal dari keinginan warga dan kita support supaya berkembang dan menjadi besar,”ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang BRI Cabang Surabaya Jemursari Fenny Amalo mengaku sangat senang karena ternyata bantuan dari BRI itu bisa diterima dengan sangat antusias dan bahkan akan dikembangkan lagi. 

Menurutnya, untuk memenuhi permintaan pasar 50 ton perhari, dia memperkirakan masih perlu pengembangan sekitar 10-20 kali lipat dari yang sudah dibantu oleh BRI. 

“Jadi, yang dari BRI Peduli ini cuma stimulan ya, artinya buat masyarakat Kelurahan Kebonsari tapi ternyata disambut antusias oleh Pak Wali Kota dan akan dikembangkan lagi sampai memenuhi kebutuhan pasar 5 ton perhari dan itu luar biasa ya,” kata dia. 

Fenny juga menjelaskan alasan dipilihnya Kelurahan Kebonsari menjadi lokasi bantuan dari BRI Peduli. 

Pasalnya, ketika timnya melihat ke lokasi di Kelurahan Kebonsari, semangat masyarakatnya dan kemampuan masyarakatnya dalam pengelolaan sampah organik sangat luar biasa. 

“Karena semangat dan skill itulah akhirnya BRI Peduli diberikan kepada Kelurahan Kebonsari,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen terus mengupayakan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman (mamin), memiliki sertifikat halal. 

Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama banyak pihak untuk percepatan sertifikasi halal UMKM.

"Kita koordinasi juga dengan organisasi-organisasi yang mereka mengeluarkan sertifikat halal. Karena biar bisa tersentuh semua pedagang UMKM," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Dewi Soeriyawati, Senin (18/3).

Ia menjelaskan bahwa koordinasi ini digencarkan dengan berbagai pihak yang rutin melaksanakan sertifikasi halal. 

Seperti di antaranya perguruan tinggi, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) hingga organisasi pengusaha.

"Karena sertifikasi halal ini tidak seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), langsung cetak, gratis. Sertifikasi halal berbayar semuanya, Rp350 ribu dan Rp2,5 juta," ujar Dewi.

Meski demikian, Dewi menyebut bahwa Pemkot Surabaya setiap tahunnya juta menyediakan kuota penerbitan sertifikat halal untuk 100 UMKM. 

Kuota tersebut karena menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah kota.

"Karena anggaran kita setiap tahunnya memang terbatas. Jadi kita terus mencari yang mereka mengadakan untuk percepatan selain melalui anggaran dari kita sendiri," jelas Dewi.

Dewi mengungkapkan, saat ini jumlah UMKM mamin di Surabaya ada sebanyak 55.509. 

Sementara UMKM mamin yang tercatat sudah memiliki sertifikat halal berjumlah sekitar 998.

Nah, apabila dilihat dari persentase, maka sekitar 40 persen UMKM mamin di Surabaya yang sudah memiliki sertifikasi halal. 

"Kalau targetnya semuanya. Ini terus kita lakukan sertifikasi, kita lakukan koordinasi untuk percepatan," pungkasnya.

Sebagai diketahui, kewajiban melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Aturan itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menetapkan batas waktu akhir untuk memperoleh sertifikat halal sebelum tanggal 18 Oktober 2024.

Minggu, 17 Maret 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Asrilia Kurniati, istri Bambang Haryo Soekartono menggelar acara Ngobras (Ngobrol Bareng Asrilia) di Surabaya.

Kegiatan pertama kalinya ini dilakukan bersama Karang Taruna Surabaya, Minggu (17/3).

Dalam acara tersebut, Asrilia dan anak muda dari Karang Taruna, membicarakan soal Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 

Bahkan, banyak aspirasi yang keluar dari acara tersebut.

“Mereka banyak bertanya tentang bagaimana cara memasarkan produk UMKM yang dimiliki. Karena selamaa ini mereka takutnya akan mati sendiri, sebab tidak ada pelatihan dan bimbingan dari marketingnya,” kata Asrilia Kurniati yang juga menjabat sebagai Founder Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP).

Asrilia menyampaikan, lewat organisasi yang ia ikuti, yakni Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) dan IPIP, akan membantu UMKM di Surabaya.

Bantuan tersebut mulai dari bimbingan membuat produk dengan kualitas lebih baik, pengemasan, hingga pemasaran. Serta mendapatkan izin usaha.

“Marketingnya juga akan kita arahkan kemana, setiap event dari PPJI kita ikut sertakan mereka. Bagaimana juga mereka membuat sertifikat halal dan BPOM secara gratis. Insyaallah dengan ngobras, semua akan bisa menjadi satu dan bekerja sama agar UMKM menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menyebut, target Ngobras ini nantinya tak cuma membantu UMKM di Surabaya saja. Bahkan, hasil dari acara tersebut akan disampaikan kepada pemerintah.

“Targetnya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama adek-adek Kartar tadi, serta ibu-ibu yang jadi pelaku UMKM,” imbuh dia.

Tak hanya soal UMKM, Lia menyebut dirinya juga bakal membahas infrastruktur. Hal itu tentu berasal dari apa yang dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi nanti Ngobras bisa meluas, bukan hanya tingkat UMKM tapi juga istilahnya infrastruktur dan lain-lain. Maka kita akan sampaikan ke pemerintah. Kita menjadi wadah, kita menjadi jembatan,” pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive