KPK Gelar Webinar Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Aktor Pendidikan di Indonesia

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di satuan pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jejaring Pendidikan mengadakan webinar implementasi PAK dalam 3 batch pada tanggal 6-7 Maret, 13-14 Maret, dan 20-21 Maret 2024. Webinar ini diikuti oleh seluruh pengampu pendidikan di Indonesia.

“Sejak KPK didirikan pada tahun 2004, berbagai program dan kegiatan pendidikan antikorupsi diselenggarakan untuk membangun kesadaran, pemahaman, penanaman nilai-nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi.  Tujuannya untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri setiap individu agar terhindar dari perilaku koruptif yang menjadi cikal bakal dari tindak pidana korupsi,” jelas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, saat membuka kegiatan.

Wawan menambahkan, KPK menyadari bahwa penyelenggaraan PAK di seluruh Indonesia tak dapat berjalan sendiri. 

Perlu peran serta seluruh elemen masyarakat agar tujuan pendidikan antikorupsi dalam membentuk generasi antikorupsi dapat tercapai. 

“Dan Dinas Pendidikan, Kanwil, Kantor Kemenag, Guru Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas Sekolah/Madrasah menjadi bagian dari aktor kunci,” papar Wawan.

Sebanyak 3.000 peserta mengikuti webinar ini melalui platform Zoom, dan tidak kurang dari 90.000 peserta mengikuti melalui saluran resmi YouTube KPK RI. 

Peserta dibekali dengan materi terkait panduan strategi nasional PAK yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2023. 

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait karakter/profil pelajar Pancasila, perspektif PAK dalam Kurikulum Madrasah, materi tindak pidana korupsi, serta platform pemantauan dan evaluasi Jaga.id dan EMIS Kemenag.

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami, hadir untuk menjelaskan kaitan karakter profil pelajar Pancasila dengan karakter integritas. 

Dia juga memberikan contoh perilaku dari dimensi karakter integritas dan antikorupsi serta korelasinya dengan profil pelajar Pancasila.

Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Kementerian Agama, Dr. M. Sidik Sisdiyanto, turut hadir dalam sesi Madrasah untuk menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai akhlakul karimah/terpuji/moralitas di dunia pendidikan sebagai angka pengali. 

Ini termasuk nilai-nilai antikorupsi karena anak didik tak cukup memiliki kelebihan di sisi prestasi semata, namun juga di sisi moral.

“Menteri Agama pernah menyampaikan sesuatu yang ironi, katanya, jika saya disuruh memilih di antara peserta didik yang cerdas-tidak bermoral dengan yang bodoh-bermoral, saya akan memilih peserta didik yang bodoh-bermoral. Alasannya, moralitas akan menjaganya dari kemungkinan merusak orang lain,” tutur Sidik.

KPK berharap webinar ini dapat menjadi referensi bagi sekolah/madrasah di Indonesia untuk melakukan implementasi PAK dengan lebih spesifik, tepat, dan berdampak. 

Mulai dari proses perencanaan, implementasi, evaluasi, publikasi, hingga pelaporan di platform jaga.id ataupun EMIS Kemenag. Ini sejalan dengan upaya KPK dalam menciptakan generasi antikorupsi pada sektor pendidikan yang berintegritas.

Read More

Langgar SE Walikota, Satpol PP Surabaya Hentikan Tempat Biliard

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya rutin melakukan pengawasan terhadap tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Kota Pahlawan selama Bulan Suci Ramadan. 

Sebab, jika kedapatan RHU yang nekat beroperasi akan langsung dilakukan penindakan oleh Satpol PP Surabaya.

Salah satunya adalah melakukan razia pada salah satu kegiatan usaha, yakni tempat billiard yang kedapatan masih beroperasi, pada Rabu (20/3). 

Pelaksanaan razia ini menindaklanjuti adanya pengaduan kegiatan usaha yang melanggar aturan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.4/4839/436.8.6/2024 tentang Pelaksanaan Ibadah selama bulan suci Ramadhan.

Sub Koordinator Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas mengatakan, razia pada tempat billiar tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya aduan dari kecamatan setempat terkait RHU yang masih beroperasi.  

“Sebelumnya kami mendapat aduan dari kecamatan Wonocolo tentang adanya tempat billiard yang masih buka, kami konfirmasikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) terkait hal tersebut,” kata Agnis, Kamis (21/3).

Agnis menjelaskan, terkait izin beroperasi kegiatan tempat billiard, Satpol PP Surabaya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya terkait nama tempat billiard yang mendapatkan izin operasi selama bulan suci Ramadhan berlangsung.

“Setelah kami cek, ternyata tempat billiard ini tidak termasuk kedalam list tempat yang diperbolehkan beroperasi, sehingga kami berikan sanksi dengan tindak pidana ringan (tipiring) untuk diberhentikan beroperasi sementara selama bulan suci Ramadan, dan bisa beroperasi kembali setelah hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Ia menambahkan, terdapat sembilan tempat billiard yang mendapatkan izin tetap beroperasi hanya untuk keperluan kegiatan latihan olahraga biliar. 

Hal itu atas rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan ketentuan tidak menjual minuman beralkohol.

Oleh karena itu, Agnis menghimbau kepada masyarakat jika mendapati adanya RHU yang masih beroperasi saat bulan Ramadan, seperti panti pijat, klub malam, tempat billiard, maupun tempat hiburan lainnya bisa melaporkan kepada Satpol PP Surabaya.

“Harapannya masyarakat juga dapat menginfokan kepada kami jika menemui tempat RHU yang masih buka, nanti akan segera kami tindak lanjuti, serta untuk pelaku usaha RHU yang lain diharapkan dapat menaati surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk meminimalisir adanya pelanggaran,” pungkasnya.

Read More

Satkor Koarmada II Sukses Gelar Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3)

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Di bawah pimpinan Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II Kolonel Laut (P) Nurul Muchlis, beberapa KRI unsur Satkor Koarmada II sukses melaksanakan Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3) Satkor Koarmada II Semester 1 TA. 2024, yang digelar di Laut Jawa. Kamis (21/3).

Latihan Glagaspur Tingkat III (L-3) Satkor Koarmada II digelar mulai tanggal 19 s.d. 21 Maret 2024 dengan melibatkan beberapa KRI unsur Satkor Koarmada II antara lain KRI Raden Eddy Martadinata (REM)-331, KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332, KRI Ahmad Yani (AMY)-351, dan KRI Sultan Hasanuddin (SHN)-366.

Selain itu, beberapa alutsista TNI Angkatan laut juga terlibat dalam latihan ini antara lain dari Satuan Kapal Selam Koarmada II yakni KRI Alugoro-405 serta dari Puspenerbal yakni Kasah P-8306 dan Hely HS-1311.

Adapun beberapa serial latihan yang dilaksanakan meliputi COMM CHECK, LEAVING HARBOUR, ADEX 320, MISCEX 806 RASAP, GUNEX 603, GUNEX 611, DRILL PROSKOM CASEX, PUBEX, dan FLASHEX, CASEX A3, CASEX A5, PHOTOEX, EWX 221, SURFEX 426, DSOT, MISCEX 830 (NON MAN), NSIC, SERTA ENTERING HARBOUR.

Read More

Lancarkan Arus Mudik 2024, Korlantas Polri Kolaborasi Dengan Google Maps

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korps Lalu Lintas Indonesia dalam rangka mensukseskan arus mudik dan balik lebaran 2024 melakukam kolaborasi dengan Google Maps untuk menyiapkan informasi data jalan yang tepat dan cepat saat musim musik nanti.

Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri AKBP Renaldi menjelaskan kerja sama ini umempermudah pengendara menggunakan data map dalam memandu perjalanan mudik dan balik lebaran.

Dimana nantinya akan ada data berupa simbol-simbol pengalihan arus, buka tutup arus, contra flow, hingga sistem oneway secara situasional, di tampilan Google Maps yang bisa terpantau secara real time.

“Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rountable bersama dengan Google Indonesia, dimana nanti kita melaksanakan kegiatan pengamanan yang nanti adanya rekayasa arus lalu lintas kemudian adanya pengalihan arus dan itu juga akan terpampang jelas nanti di fitur-fitur yang ada di Google,” terang AKBP Renaldi.

Sementara itu, Strategic Partnerships Development Manager Google Maps Galuh rohmah mengungkapkan kerjasama ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik Dan masyarakat bisa mengetahui dan bisa melewati jalur itu dengan nyaman dan aman.

“Untuk Google Maps sendiri priotitas kami adalah membantu pemerintah dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan rekayasa lalu lintas yang diberikan untuk dapat di akses di Google Maps sehingga kami berusaha membantu masyarakat atau pemudik melakukan aktivitas mudik dengan nyaman, aman dan juga dengan lancar,” ucap Galuh Rohmah.

Diprediksi masyarakat saat mudik Lebaran 2024 akan mencapai 193 juta orang. Oleh karena itu dalam rangka pengamanan mudik Korlantas Polri akan melakukan operasi Ketupat 2024 mulai 4 – 16 April 2024.

Read More

Lantik 54 Pejabat Kelurahan-Kecamatan, Wali Kota Eri Ingin Jajarannya Berani Berinovasi untuk Masyarakat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar pelantikan pejabat, di lobby lantai 2 Balai Kota, Kamis (21/3). 

Pejabat pemkot yang dilantik pada hari ini, adalah untuk mengisi jabatan sebagai administrator dan pengawas di kelurahan dan kecamatan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelantikan kali ini tidak hanya untuk mengisi jabatan sebagai administrator dan pengawas, akan tetapi juga untuk mengisi kekosongan posisi jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan. 

“Jadi hari ini, saya sampaikan kepada teman-teman (OPD), pokoke kosong (jabatan) langsung diisi. Jadi perputaran ini ada yang memang dari mengisi yang kosong, ada yang berputar,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyebutkan, ada sekitar 54 pejabat yang hari ini dilantik. 

Dari puluhan pejabat tersebut, ada 6 orang yang mengisi posisi jabatan baru sebagai lurah. 

Keenam lurah tersebut diantaranya Anang Wahyudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, kini dilantik menjadi Lurah Bulak Kecamatan Bulak.

Selain itu, ada juga Rukayah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, kini mengemban tugas sebagai Lurah Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak. 

Juga ada Edy Yuliantantoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sawahan, kini menjadi Lurah Darmo, Kecamatan Wonokromo. 

Kemudian ada Sabta Eka Desi Wahyuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan, Tandes, kini menjadi Lurah Karangpoh, Kecamatan Tandes. 

Selanjutnya ada Distiani Dwi Astutik, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari kini menjabat sebagai Lurah Kebraon, Kecamatan Karang Pilang.

Selanjutnya ada Fendy Ardiani Pradhana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Asemrowo, kini menjabat sebagai Lurah Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal. 

“Nanti di bulan Mei akan ada lagi 10 lurah yang kosong. Berarti ada pelantikan lagi,” ujar Wali Kota Eri.

Dia menyebutkan, jangan sampai ada jabatan yang kosong di tingkat kelurahan dan kecamatan. 

Sebab, jika ada jabatan yang kosong, pelayanan di tingkat tersebut akan terhambat. 

“Karena di kelurahan dan kecamatan tidak boleh ada yang kosong. Karena langsung masyarakat, harus terisi,” sebutnya. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) Surabaya itu berpesan kepada jajarannya, pemindahan tugas jabatan di lingkungan kecamatan dan kelurahan ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk latihan sekaligus memahami karakter masyarakat. 

Selain itu, ia juga menyampaikan kepada jajarannya, agar tidak takut ataupun sungkan ketika sudah bekerja di tempat yang baru. 

“Ketika sudah bekerja di tempat manapun, tidak pernah merasa sungkan, tidak pernah merasa takut untuk menjalankan tugasnya. Maka jalankan tugas itu dengan keyakinan,” pesannya. 

Selain itu, ia juga meminta kepada para camat dan lurah, ketika nantinya ada jajarannya yang bekerja tidak sesuai standar yang ditentukan, maka bisa segera diberi arahan atau teguran. 

Apabila sudah ditegur, namun cara bekerjanya masih sama dengan sebelumnya, hal itu bisa dilaporkan langsung kepada wali kota.

“Kalau ada yang tidak mau bekerja, maka jangan biarkan itu terjadi. Kalau kepala dinas ada kepala bidangnya, kalau camat ada sekretaris camat, kepala bagian ada kepala sub bagiannya, kalau tidak mau bekerja jangan biar itu terjadi. Berarti apa? Buat surat kepada saya, untuk menghentikan dan mengganti orang, ingat jabatan ini milik gusti Allah,” tuturnya. 

Tidak hanya itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya itu juga meminta kepada jajarannya untuk terus berinovasi dalam bekerja. 

Dirinya tak ingin, mulai hari ini jajarannya hanya sekadar menunggu perintah ketika akan memulai suatu pekerjaan. 

“Sekarang waktu sudah berubah, ketika menerima jabatan itu adalah bagaimana kita memajukan kepentingan masyarakat maka buat lah inovasi, saya paling senang kalau ada orang berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bawah,” pungkasnya. 

Read More

Diskes Koarmada II Gelar Latfungkes 1 Dasar dan Profesi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL, Dinas Kesehatan Koarmada II menggelar Latihan Fungsional Kesehatan (Latfungkes) 1 Perorangan Dasar dan Profesi TA. 2024 selama empat hari dari tanggal 18 s.d. 21 Maret 2024, bertempat di Dinas Kesehatan (Diskes) Koarmada II, Ujung Surabaya.

Latfungkes I Perorangan Dasar dan Profesi TA. 2024 dipimpin langsung oleh Kadiskes Koarmada II Kolonel Laut (K) dr. Muhamad Solikhin, Sp. KFR., diwakili Kasubdismimkes Diskes Koarmada II Letkol Laut (K) Sri Pujiastuti, S.Tr. Kes., yang diikuti oleh 25 prajurit KRI non kesehatan yang berdinas di Koarmada II.

Kadiskes Koarmada II dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdisminkes Diskes Koarmada II menyampaikan Latihan Fungsional Kesehatan I Perorangan Dasar dan Profesi adalah latihan bagi personel Non Kesehatan/ABK KRI jajaran Koarmada II guna meningkatkan pengetahuan tentang ilmu kesehatan dan bisa bekerjasama dengan bakes KRI apabila terjadi urgensi kegawatdaruratan serta dapat membantu melaksanakan dukungan kesehatan apabila diperlukan pada operasi dan latihan dengan penekanan pada seleksi korban dan evakuasi medis.

Read More

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Minta PKL Jl. KH Mas Mansyur Berjulan Hingga Selesai Bulan Ramadhan

Surabaya - KABARPROGRESUF.COM Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Terutama di Jl. KH Mas Mansyur Surabaya yang akan direlokasi ke Serambi Ampel. 

Sayangnya penertiban iru mendapat perlawanan dari PKL.

Para PKL meminta dispensasi kepada Pemkot Surabaya agar relokasi ke Serambi Ampel diundur hingga selesainya Ramadhan.

Menanggapi keluhan PKL tersebut Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Lutfiyah mengusulkan agar para PKL Jl.KH Mas Mansyur ini dapat berjualan hingga selesai bulan Ramadhan.

“Keinginan mereka masih bisa mencari nafkah dengan berjualan di situ sampai Hari Raya,” kata Lutfiyah seusai rapat dengar pendapatan di Ruang Komisi B DPRD Surabaya, Rabu, (20/3).

Luthfiyah menyebut para pedagang yang mengajukan dispensasi merasa jika sentra kuliner Serambi Ampel yang dibangun Pemkot Surabaya belum siap keseluruhan.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar keluhan dari para pedagang bisa diakomodasi secara keseluruhan.

“Kami yang penting warga bisa mencari makan dan jangan sampai ditertibkan tetapi mereka tidak dapat tempat, ini juga Ramadhan kemudian lebaran,” ujarnya.

Selain itu, Luthfiyah meminta kepada para pedagang yang sudah aktif berjualan di Serambi Ampel bisa konsisten menjalankan usahanya.”Jangan keluar lagi ke jalan-jalan,” ucapnya.

Di tempat sama, Koordinator PKL KH Mas Mansyur bernama Achmad Fauzi menyatakan permintaan dispensasi yang dilayangkan para pedagang bukan bentuk penolakan upaya penataan kawasan Ampel oleh pemkot.

“Kami setuju dengan langkah pemerintah, kami tidak menolak. Cuma saya rasa tolong toleransinya apalagi ini Ramadhan,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, pedagang sudah berkomitmen siap masuk ke Serambi Ampel, setelah selesainya momen Ramadhan.

”Kami akan ramaikan Serambi Ampel, kami pindah ke sana,” ucap dia.

Sementara itu, Camat Semampir M Yunus menyebut sudah menampung saran dari Komisi B dan permintaan pedagang KH Mas Mansyur.

“Namanya masukan itu wajar, mana mungkin saya melarang, tetapi saya tidak bisa memutuskan karena bukan wewenang saya,” kata Yunus.

Read More

ASN Pemkot Surabaya Pelaku Pungli Twrima Sanki Tegas, Dipecat hingga Dinonjobkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Lama tak terdengar kasus pungutan liar (Pungli) peneriman pegawai outsourcing (OS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya terkuak.

Diam-diam Pemkot Surabaya telah mengambil langkah tegas terhadap oknum ASN yang tersebut.

Meski kasus yang diungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut dikabarkan masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

"Pungli (oknum) sudah diberhentikan dari PNS sudah lama," kata Kepala Inspektorat Surabaya R. Rachmad Basari, Rabu (20/3).

Tak hanya itu, menurut Basari, Pemkot Surabaya juga telah memberikan sanksi serupa terhadap oknum yang berdinas di Dinas Perhubungan (Dishub).

"PNS Dishub itu dipecat semua dari PNS," tegas Basari.

Sedangkan untuk kasus yang sempat viral di media sosial ketika dikunjungi Wakil Wali Kota Armuji di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri.

Basari menegaskan, bila oknum yang menjabat sebagai di Kelurahan tersebut telah dicopot dari jabatannya.

"Kalau Bangkingan, sudah di sanksi. Kalau gak salah bebas jabatan," pungkasnya.

Seperti diberitakan kasus ini mencuat ketika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serius membongkar kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum ASN kepada lima orang dan tiga diantaranya sudah transfer masing-masing Rp15 juta untuk menjadi outsourcing Pemkot Surabaya.

Tak hanya Inspektorat Surabaya yang sudah diterjunkan untuk memeriksa sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

Namun pengusutan pungli tersebut juga melibatkan Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal.

"Ada pungli terkait (ASN menjanjikan) tenaga kontrak, Insyaallah sudah kita masukkan di Kejaksaan Negeri Surabaya, karena masuk wilayahnya," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2/2023).

Ia menambahkan, dilibatkannya Kejari Surabaya untuk mengusut kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

Makanya ia berharap Kejari Surabaya secepatnya mengungkap kasus tersebut.

"Semoga nanti berprosesnya bisa cepat, sehingga nanti bisa menjadi wawasan orang pemkot supaya tidak lagi pungli," harapnya.

Menurut Wali Kota Eri, laporan ke Kejari Surabaya tersebut sudah dilakukan korban pungli dengan didampingi penasehat hukumnya.

Bahkan Wali Kota Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan orang nomor satu di Kejari Surabaya.

"Jadi pengacaranya sudah melapor. Kan sudah menghadap saya waktu itu, akhirnya beliau (korban) yang lapor bersama dengan pengacaranya. Tapi saya juga sudah kontak Pak Kajari terkait laporan itu," pungkasnya. 

Sementara Kejari Surabaya terus mendalami kasus Pungli penerimaan tenaga kontrak itu.

Tak hanya tiga orang yang menjadi korban pungli penerimaan tenaga kontrak yang diduga dilakukan oknum ASN Pemkot Surabaya.

Tetapi dalam pengusutan kasus tersebut ternyata jumlah korbannya makin bertambah.

"Ada tambahan satu orang lagi yang menjadi korban pungli dalam rekrutmen tenaga kontrak di Pemkot Surabaya," kata Kajari Surabaya Joko Budi Darmawan melalui Kasi Intel, Putu Arya Wibisana, Kamis (13/4/2023).

Menurut Putu, dari pemeriksaan satu saksi tersebut, hasilnya juga tak jauh beda dengan ketiga korban sebelumnya.

Untuk masuk menjadi tenaga kontrak di Pemkot Surabaya tidaklah gratis, tetapi korban yang satu ini juga harus membayar sejumlah uang.

"Sebelumnya dari tiga korban pungli penerima tenaga kontrak, kita sudah mengamankan sejumlah bukti transfer yang nilainya di total sebesar Rp39 juta, sekarang tambah satu korban menjadi Rp49 juta," jelas Putu.

Nah, dengan ditemukannya korban baru ini, maka kata Putu pengusutan kasus pungli penerimaan tenaga kontrak Pemkot Surabaya masih terus didalami. 

Ia juga berharap agar kepada masyarakat yang pernah menjadi korban pungli rekrutmen tenaga kontrak di Pemkot Surabaya untuk segera melaporkannya.

"Pengusutan ini masih terus kita kembangkan," pungkasnya.

Read More

Kakuwilkoarmada II Pimpin Sertijab Kepala Akun Mako Koarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kakuwilkoarmada II Kolonel Laut (S) Agus Cahyono, memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Akun Mako Koarmada II, yang di helat di Loby Gedung Keuangan Wilayah (Kuwil) Koarmada II. Rabu (20/3).

Dalam Sertijab tersebut, jabatan Kepala Akun Mako Koarmada II resmi diserahterimakan dari Letkol Laut (S) Danang Budi Prasetyo, M.T., M.Tr.Hanla., kepada Letkol Laut (S) Ilham Ganda Kusuma, S.T., M.Tr.Opsla.

Melalui sambutannya, Kakuwilkoarmada II menyampaikan bahwa pergantian jabatan berkaitan erat dengan proses pembinaan personel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan tentunya dengan tujuan, agar dari waktu ke waktu, kinerja dalam organisasi semakin membaik dan dapat menunjukkan eksistensi, serta performa organisasi yang sesuai dengan tugas, peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan.

Selanjutnya, Kakuwil Koarmada II mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama Kepala Akun Mako Koarmada II atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama menjabat serta tak lupa ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada pejabat baru Kepala Akun Mako Koarmada II.

Read More

Cari Hampers untuk Kebutuhan Lebaran, Yuk Beli di Surabaya Kriya Gallery: Bisa Custom Pesanan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan opsi bagi masyarakat yang ingin berburu hampers (parsel) untuk kebutuhan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah / Tahun 2024. 

Masyarakat bisa membeli hampers di Surabaya Kriya Gallery (SKG) dengan nyaman dan harga terjangkau.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Farida Fitrianing Arum menyampaikan bahwa bagi warga yang membutuhkan hampers bisa membeli dengan harga terjangkau di SKG.

"Hampers kita ada yang paket Rp600 ribu, Rp500 ribu dan Rp400 ribu. Nah, di luar itu, kami menerima juga yang custom (pesanan). Misal budgetnya Rp200 ribu, kita bisa," kata Farida, Rabu (20/3).

Farida menjelaskan bahwa hampers yang tersedia di SKG, merupakan produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya. 

Pun demikian dengan wadah dari hampers sendiri juga merupakan produk dari UMKM.

"Untuk isi hampers sendiri paling banyak ada seperti kue-kue kering, keripik, cheese stick, almond crispy dan juga minuman. Jadi, silahkan bisa pesan humpers ke kami, budgetnya berapa, kita bisa sesuai dengan pesanan customer," ujar dia.

Selain itu, Farida juga mengungkapkan, bahwa saat ini ada sekitar 500 produk UMKM yang dipasarkan di SKG. 

Ratusan produk UMKM yang terdiri dari makanan dan minuman (mamin), fashion, aksesoris, hingga kerajinan (craft) itu telah melalui proses kurasi.

"Total sekitar 500 produk UMKM yang sudah terfasilitasi di SKG. Paling banyak ada di SKG MERR (Jalan Dr Ir H Soekarno No II Middle East Ring Road), kemudian di SKG Siola (Gedung Siola lantai 1, Jalan Tunjungan No 1 - 3)," jelasnya.

Masyarakat bisa mengunjungi SKG Siola mulai pukul 07.30-20.00 WIB, dan SKG MERR mulai pukul 07.30-19.00 WIB. 

Sementara pada hari Sabtu-Minggu, SKG Siola dan SKG MERR buka mulai pukul 08.00-21.00 WIB.

"Semua barang di SKG merupakan produknya UMKM Surabaya. Selain produk makanan dan minuman (mamin), di SKG juga tersedia non-mamin, seperti dompet, batik dan syal," paparnya.

Farida menambahkan bahwa SKG merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam memberdayakan UMKM. Berbagai produk UMKM yang tersedia di SKG itupun sudah terjamin kualitasnya.

"Jadi, bagi warga yang ingin mendapatkan hampers atau ingin tahu lebih banyak tentang produk UMKM Surabaya, bisa datang ke SKG, ada di Siola dan MERR," pungkasnya.

Read More

KRI Hasan Basri-382 Laksanakan Latihan Bersama Kapal Perancis

Lombok - KABARPROGRESIF.COM KRI Hasan Basri-382 sebagai unsur yang tergabung dalam Operasi Waspada Sakti-24 melaksanakan beberapa serial latihan dengan salah satu Kapal Perancis yaitu FNS Vendemiaire F374, bertempat di Perairan Selat Lombok, Indonesia, Rabu (20/3).

Adapun beberapa serial latihan yang dilaksanakan adalah Passing Exercise, Flaghoist dan Farewell Exercise. 

Latihan ini dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara kedua angkatan laut, menyamakan persepsi dalam prosedur dan melatih para prajurit khususnya dalam suatu latihan bersama.

Read More

Pengacara Kampung Desak MKMK Melarang Hakim MK Guntur Hamzah Ikut Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH kembali disoal. 

Ia dilaporkan kembali ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK yang kala itu diketuai Anwar Usman mengabulkan permohonan WNI bernama Almas Tsaqibbirru dari Surakarta, Jawa Tengah.

 

Dalam permohonannya, Almas memohon syarat pencalonan peserta Pilpres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Atas putusan itulah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi Cawapres dan menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Atas putusan MK itu, Anwar Usman dibawa ke persidangan MKMK. Dalam putusannya MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Terkait hal itu, Sunandiantoro, SH, MH kembali melaporkan Guntur Hamzah ke MKMK. Pengacara asal Banyuwangi yang dikenal sebagai pengacara kampung ini menduga Guntur Hamzah bersama-sama Anwar Usman meloloskan Gibran melalui putusan MK No. 90 tersebut. 

"Itu sebabnya, dalam pelaporan ini, kami juga meminta kepada MKMK disamping memeriksa pelanggaran etik juga minta agar terlapor dilarang terlibat mengadili Persidangan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," ungkap pengacara yang akrab disapa Sunan, Selasa (19/3)

"Saya kira ini konsekuensi logis. Kita tentu ingat bahwa terlapor memiliki rekam jejak merubah frasa pada Perkara No. 103/PUU-XX/2022. Jadi wajar jika kemudian terlapor juga diduga telah memanipulasi dan menyelundupkan hukum pada Putusan MK No. 90 yang kita ketahui bersama kemudian putusan tersebut telah menimbulkan kekacauan pada Pilpres 2024,” lanjutnya. 

Sunan menambahkan akibat Putusan MK No. 90 yang sarat akan kejanggalan tersebut, mengakibatkan kekacauan dan delegitimasi hasil Pilpres 2024.

“Putusan MK No. 90 yang sarat akan kejanggalan itu mengakibatkan hasil Pilpres 2024 mengalami delegitimasi, karena pendaftaran Gibran menurut aturan masih belum memenuhi syarat usia, dipertegas dengan adanya putusan DKPP yang menghukum Komisioner KPU melanggar etik/ melanggar hukum karena menerima pendaftaran Gibran," jelas Sunan.

"Maka, demi tegaknya konstitusi, etika penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta demi menyelamatkan demokrasi, Prof. Guntur Hamzah haruslah dilarang ikut serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK mendatang," pungkas Sunandiantoro.

Read More