KSAU Fadjar Akan Pensiun, 4 Nama Ini Dinilai Patut Jadi Pengganti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas menilai, ada empat tokoh yang patut dipertimbangkan mengisi jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) selanjutnya. 

Adapun KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo akan memasuki usia pensiun pada 9 April 2024. Empat tokoh itu adalah Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsdya Andyawan Martono Putra, Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI Marsdya Samsul Rizal (AAU 1990), Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya Tedi Rizalihadi, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Marsdya M Tonny Harjono. 

Keempat sosok ini memiliki rekam pendidikan dan penugasan yang beragam,” ujar Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3/2024). 

“Jika merujuk kelengkapan pendidikan pengembangan, hanya Andyawan dan Samsul yang berkategori 'lengkap', telah mengikuti pendidikan Sesko TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas),” kata Anton. 

Anton berharap, latar belakang penugasan selayaknya juga patut dipertimbangkan dalam penunjukan KSAU. 

“Andyawan misalnya, cukup banyak memiliki penugasan di bidang perencanaan dan operasi. Sedangkan baik Samsul maupun Tedi memiliki jejak penugasan di lingkungan operasi, personel, dan pendidikan,” ujar Anton. 

Sementara itu, Tonny pernah bertugas cukup lama di lingkaran inti Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebagai Ajudan Presiden dan Sekretaris Militer Presiden. 

Anton juga mengatakan, usia pensiun merupakan pertimbangan krusial dalam menentukan KSAU selanjutnya.  

“Jika merujuk pada sisa usia pensiun, Andyawan memiliki sisa usia pensiun terpendek yaitu 1 tahun 1 bulan. Sedangkan sisa usia pensiun Samsul (2 tahun 11 bulan), Tedi (4 tahun 3 bulan) dan Tonny (5 tahun 7 bulan),” kata Anton. 

Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan organisasi akan dapat mempengaruhi jalannya regenerasi di tubuh TNI AU. 

Jika terlampau cepat, kurang dari enam bulan, jabatan KSAU akan dapat dianggap sebagai tempat transit saja mengingat sosok tersebut belum secara efektif menjalankan tugas. 

Akan tetapi, kata Anton, jika usia pensiun terlampau panjang, tentu berpotensi mengganggu berjalannya proses regenerasi TNI AU. 

Read More

Bawa Senpira Pria Ini Diamankan Petugas Dari Polsek RKT Prabumulih

Muara Enim - KABARPROGRESIF.COM Macan Polsek RKT pimpinan Kanit Reskrim Aipda M Agustino SH meringkus Widi Prabujaya, 21 tahun terjaring patroli membawa senpi rakitan, Sabtu (23/3).

Berhasil menjaring terduga pelaku kejahatan, yaitu Widi Prabujaya, 21 tahun, warga Desa Menanti Selatan, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim.

Ketika dilakukan pengeledahan guna pemeriksaan didapati senpira jenis pistol revolver bermata satu. Juga, disita 2 amunisi kaliber 5,56 MM warna kuning. Lalu, tas selempang hitam dan baju kaos warna abu-abu.

Ketika diintrogasi, tersangka Widi Prabujaya mengakui, aenpira dan amunisi adalah miliknya. Setelah itu, ia pun diamankan berikut barang bukti dilakukan Tim Macan Polsek RKT ke Polsek RKT guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih AKBP Endro Aribowo SIk dikonfirmasi melalui Kapolsek RKT Iptu Heffi Juliansyah SH membenarkan adanya ungkap kasus TP Pasal 1 ayat (1 ) Undang-Undang Darurat Nomor/1951 KUHP tentang Kepemilikan Senpira. “Tersangka, WP terancam 12 tahun penjara karena memiliki senpira,” aku Kapolsek RKT ini

Lanjutnya, proses hukumnya tengah berjalan. Tersangka dan barang bukti, telah diamankan di Polsek RKT. “Kita terus dalami kasus ini, senpira didapat pelaku dari mana,” tutupnya.

Read More

Pemkot Surabaya Buka Posko Pengaduan THR, Pekerja yang Tidak Dapat THR Bisa Lapor!

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya siap mengawal Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 kepada para pekerja. 

Makanya, Pemkot Surabaya membuka posko pengaduan THR mulai hari ini, Sabtu (23/3). 

Posko pengaduan THR itu berada di kantor Disperinaker Jalan Penjaringan Asri nomor 36 Surabaya.

Kepala Disperinaker Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan di posko itu ada dua pihak yang bisa melaporkan. 

Pertama, perusahaan yang sudah memberikan THR-nya. Kedua, para pekerja yang belum atau tidak mendapatkan THR.

“Perusahaan dan pekerja itu cukup lapor melalui link atau scan barcode yang sudah disiapkan di posko THR, atau bisa juga hubungi nomor hotline yang sudah kami siapkan, yaitu 0882-0006-67287,” kata Zaini, Sabtu (23/3).

Meski begitu, Zaini meminta para pekerja yang akan melaporkan itu harus menyertakan bukti status hubungan kerjanya dengan perusahaannya, karena apabila sudah tidak ada hubungan kerja atau putus kontrak, laporannya itu tidak bisa diproses lebih lanjut. 

Ia mencontohkan kasus tahun lalu yang mana ada laporan dan ternyata setelah ditelaah pekerja itu sudah putus kontrak.

“Jadi, tahun lalu Disperinaker Surabaya mendapatkan 32 pengaduan soal THR. 29 pengaduan selesai, dan tiga pengaduan lainnya tidak bisa diproses karena ternyata yang dua aduan kontraknya sudah habis, dan satu aduan sisanya ternyata perusahaannya berada di luar Surabaya, ya tidak bisa kalau seperti ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Disperinaker harus mengkonfirmasi untuk membuktikan bahwa pelapor itu masih punya hubungan kerja atau tidak dengan perusahaan yang dilaporkan itu. 

Hal ini juga untuk menghindari tuntutan balik dari perusahaan.

Zaini mengimbau kepada para pekerja di Surabaya untuk melaporkan kepada posko THR atau melalui hotline apabila belum mendapatkan THR sampai batas waktu yang sudah ditentukan. 

Pengaduan itu bisa dilakukan melalui perorangan maupun kelompok.

“Nah, setelah kami mendapatkan pengaduan itu, maka kami akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dengan mediasi itu, kami berharap ada titik temu antar kedua belah pihak itu,” katanya.

Di samping itu, Zaini juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk membayarkan THR-nya secara tepat waktu. Sebab, hal itu sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat. 

“Kami juga sudah sosialisasikan ini kepada para pengusaha dan pemberi kerja. Semoga tahun ini tidak terlalu banyak pengaduan soal THR itu, karena perekonomian sudah bangkit dan persoalan THR ini sudah kami sosialisasikan,” katanya.

Berkaca dari tahun lalu, pengaduan itu biasanya mulai masuk di awal hotline dibuka. 

Kemudian, pengaduan itu semakin banyak pada H-6 sampai H-4 lebaran. 

Padahal, batas maksimal pemberian THR itu seminggu sebelum Idul Fitri. 

Biasanya, pengaduan yang muncul H-7 itu disampaikan karena mereka tahu tanda-tanda perusahaannya tidak akan memberikan THR.

“Namun, saya sangat yakin dan percaya bahwa semua perusahaan yang ada di Kota Surabaya ini baik semuanya, sehingga THR akan diberikan tepat waktu,” pungkasnya.

Read More

Begini Modus Magang Palsu ke Jerman Tipu 33 Universitas Kata Bareskrim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri membeberkan modus Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang (ferien job) ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).

Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.

KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. 

Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman atau Ferien Job tersebut kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.

Dalam menjalankan aksinya, mereka mengklaim apabila program magang ke Jerman telah terdaftar dalam magang merdeka dari Kemdikbud Ristek. 

Selain itu, mereka juga menjanjikan apabila program magang dimaksud dapat dikonversikan setara dengan 20 SKS.

"PT SHB menjalin kerja sama dengan universitas yang dituangkan dalam MoU. Dalam MoU tersebut terdapat pernyataan yang menyampaikan bahwa ferien job masuk dalam program merdeka belajar kampus merdeka serta menjanjikan program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 SKS," tuturnya.

Padahal, Djuhandani mengatakan sedari awal PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program MBKM Kemendikbud Ristek ataupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketegakerjaan (Kemenaker).

Dengan demikian, perusahaan tersebut seharusnya tidak bisa bekerja untuk merekrut dan mengirim pekerja migran Indonesia untuk bekerja dan juga magang di luar negeri.

"Pada saat pendaftaran korban juga dibebankan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu ke rekening atas nama Cvgen dan juga membayar sebesar 150 euro untuk pembuatan LOA kepada PT SHB," jelasnya.

Djuhandani mengatakan mereka berdalih pembayaran harus dilakukan lantaran korban sudah diterima agency runtime di Jerman.

Setelah LOA terbit, para korban juga masih diwajibkan membayar uang senilai 200 euro ke PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) sebagai persyaratan pembuatan visa.

Kemudian, korban juga dibebankan menggunakan dana talangan sebesar Rp30 juta sampai Rp50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya.

Setibanya di Jerman, para korban langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman.

"Dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh para mahasiswa. Mengingat para mahasiswa sudah berada di Jerman, sehingga mau tidak mau menandatangani surat kontrak kerja dan working permit tersebut," jelasnya.

Dalam kasus ini, Djuhandhani mengatakan terdapat lima pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka diantaranya saat ini masih berada di Jerman.

Kelima tersangka itu merupakan perempuan bernisial ER alias EW (39), A alias AE (37), perempuan AJ (52), dan laki-laki inisial SS (65) dan MZ (60).

"Sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Divhubinter dan KBRI Jerman untuk penanganan terhadap 2 tersangka tersebut," jelasnya.

Atas perbuatan itu, para tersangka dikenakan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Kemudian Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

Read More

Pantai Dompak Jadi Lokasi Latihan Pasukan Khusus TNI AL

Tanjungpinang - KABARPROGRESIF.COM Tepi Pantai Perairan Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau menjadi tempat latihan puncak K-2 tahap I Tahun 2024 yang dilaksanakan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada I dengan materi pendaratan dan pengintaian pantai atau yang biasa disebut Over The Beach (OTB), Kamis (21/03).

Latihan yang digelar selama tiga hari dan diikuti oleh 30 personel ini, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan prajurit Satkopaska Koarmada I dalam materi peperangan laut khusus. 

Dalam latihan ini, diskenariokan terdapat sekelompok sipil bersenjata di daerah Dompak dan berhasil dilumpuhkan.

Perwira Staf Operasi Satkopaska Koarmada I, Mayor Laut (P) Gigis Windu menyampaikan bahwa, latihan yang dilaksanakan ini merupakan bagian integral dari upaya Satkopaska Koarmada I untuk terus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme prajurit.

"Dengan menggelar latihan rutin seperti ini, diharapkan prajurit Satkopaska Koarmada I akan semakin siap dan mampu menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan", ungkpnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali telah ,menginstruksikan kepada seluruh jajaran prajurit Jalasana, untuk terus mengasah naluri tempur, agar selalu siap dalam menghalau ancaman yang membahayakan kedaulatan negara. 

Read More

Mabes Polri Kirim Misi Kemanusiaan Ringankan Korban Banjir di Demak

Demak - KABARPROGRESIF.COM Guna meringankan beban masyarakat korban banjir di Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Polri mengirimkan tim dukungan psikososial dan trauma healing ke Jawa Tengah sebagai bagian dari misi kemanusiaan.

Tim dipimpin oleh As SDM Kapolri Irjen Prof. Dr. Dedy Prasetyo, M.Hum., M.Si.,MM, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Jateng, dan konselor dari Polres Demak.

Kegiatan yang bertajuk “Misi Kemanusiaan Polri Untuk Bencana Hydrometeorology di Wilayah Propinsi Jawa Tengah” dilaksanakan di Posko Pengungsian SDN 3 Ngaluran Kec. Karanganyar, Kab. Demak pada hari Sabtu, (23/3/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Humas Polri, Kapusdokkes Polri, beberapa pejabat Mabes Polri, Kapolda Jateng dan sejumlah PJU Polda Jateng.

Tim tersebut memberikan layanan kesehatan mental kepada warga yang terdampak banjir melalui berbagai metode yaitu : mengidentifikasi keluhan warga, membangun hubungan baik melalui interaksi, permainan sederhana untuk memperbaiki suasana, serta memberikan motivasi dan semangat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu korban banjir untuk tetap sehat dan mampu mengelola stres serta kecemasan yang mereka alami.

“Alhamdulillah berkat sinergitas TNI Polri, Pemda dan seluruh relawan, para pengungsi dapat ditangani dengan baik. Kita juga berikan trauma healing untuk anak-anak. Dapur umum juga berfungsi dengan baik,” ujar Irjen Dedy Prasetyo usai meninjau dan berinteraksi dengan para pengungsi di posko pengungsian.

Dirinya berharap, melalui sinergi dan kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak dalam upaya mitigasi bencana, banjir di Kab. Demak dapat segera tertangani.

Selain kegiatan Psikososial dan Trauma Healing, turut diberikan bantuan kepada para pengungsi berupa ribuan paket bahan kebutuhan pokok baik makanan dan minuman, pakaian serta obat-obatan.

Di kesempatan yang sama, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut bahwa wilayah yang terdampak banjir di Jateng kini tersisa 3 kabupaten yaitu Pati, Kudus, dan Demak.

“Di tiga kabupaten ini jumlah pengungsi 29 ribu yang tersebar di 31 titik pengungsian. Meski situasi banjir sudah berangsur pulih, tapi penanganan pasca bencana berupa recovery bagi para penduduk, perbaikan tempat tinggal dan sarana prasarana lainnya perlu dilakukan,” terang Kapolda.

Ditegaskan bahwa Polda Jateng bekerja sama dengan BNPB akan terus mengakselerasi upaya recovery tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan bencana banjir di Jawa Tengah.

Usai kegiatan, Kabidhumas Polda Jateng, Kombespol Satake Bayu, menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam memberikan bantuan psikologis kepada korban banjir merupakan wujud dari komitmen mereka dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh.

Dengan demikian, Polri tidak hanya fokus pada evakuasi dan logistik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental korban untuk membantu mereka pulih dari traumanya.

“Semoga bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” tandasnya.

Usai kegiatan, rombongan melanjutkan perjalanan mengecek perbaikan tanggul sungai di Tanggulangin, Kab. Demak.

Read More

Bupati Mojokerto Harap Pembangunan Infrastruktur 2024 Makin Cermat dan Tepat

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengharapkan dalam melaksanakan proses pembangunan infrastruktur tahun 2024 ini, harus cermat dan tepat. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Ikfina pada saat menghadiri sosialisasi pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto ini, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang infrastruktur.

"Perencanaan pembangunan ini harus cermat, karena kalau tidak cermat nanti bisa menimbulkan suatu masalah entah sebelum realisasinya atau sesudah realisasinya. Maka kuncinya untuk perencanaan yang tepat dan cermat adalah bagaimana kita bisa menjalankan proses pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Bupati Ikfina juga menegaskan, perencanaan pembangunan harus cermat dan tepat, karena pada tahun 2024 ini terdapat anggaran sedikitnya Rp340 miliar untuk pembangunan fisik di Kabupaten Mojokerto.

"Untuk tahun 2024, khusus untuk pembangunan fisik saja di catatan saya 340 miliar rupiah tidak hanya jalan, jembatan, SPAM, drainase, penanganan air limbah domestik, TPS 3R, irigasi dan juga pembangunan gedung dan hal tersebut belum PAPBD," ujarnya.

Selain itu, Bupati Ikfina juga menilai, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Bumi Majapahit tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga untuk menyelesaikan beberapa masalah ditengah masyarakat.

"Karena kita ini serius satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan yang kedua untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, misalnya terkait dengan saluran air maupun drainase," tuturnya.

Sehingga untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 ini, Bupati Mojokerto mengajak, para camat dan kepala desa agar ikut andil dalam proses pembangunan infrastruktur di bumi Majapahit.

"Saya minta tolong untuk Anda semuanya tetap terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Mojokerto, karena kita juga sudah berkomitmen untuk membangun Kabupaten Mojokerto. Kita upayakan untuk kebutuhan masyarakat Mojokerto dapat terpenuhi dengan baik khususnya infrastruktur jalan, jembatan, maupun saluran-saluran air terutama pembangunan di desa," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan, saat ini Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki 74 paket infrastruktur di bidang Bina Marga.

"Progresnya yaitu 37 paket sudah tanda tangan kontrak dan berproses di lapangan, 23 paket berproses lelang menggunakan e-katalog yang ditargetkan tanda tangan kontrak 22 April nanti, serta 12 paket proses e-katalog setelah hari raya Idulfitri," pungkasnya.

Read More

Tak Hanya ke Polres Jaksel, Connie Bakrie Juga Dilaporkan ke Polda Metro

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM  Pengamat militer Connie Rakahundini Bakrie dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya terkait polisi mempunyai akses terhadap Sirekap. 

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah sebuah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara Pemilu 2024 dari seluruh TPS.

Total ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya pada 20 Maret. Kedua laporan itu masing-masing terdaftar dengan nomor LP/B/1585/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024 dan LP/B/1586/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024

"Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024, telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya, dua orang pelapor yang mengaku masing2 dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD)," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Sabtu (23/3).

Dalam laporan tersebut, sambung Ade Safri, kedua pelapor membawa barang bukti berupa satu buah flash disk dan satu lembar kertas berisi tangkapan layar unggahan Instagram milik Connie.

"Tangkapan layar dari sebuah akun IG yang bernama @connierahakundinibakrie, yang memuat narasi mengutip pernyataan Jenderal Oegroseno-mantan Wakapolri, yang isinya 'Polres-Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres Polres'," ucap Ade Safri.

Ade Safri mengungkapkan saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Jadi di tahap penyelidikan ini, penyelidik akan mencari dan menemukan serta menentukan apakah ada peristiwa pidana yg terjadi atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Connie telah membuat klarifikasi terkait pernyataannya itu lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Connie menyebut mantan Wakapolri Komjen Oegroseno sempat memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber.

"Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa 'Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres2'," kata Connie dalam unggahannya.

Connie pun menyatakan dirinya telah salah memahami pernyataan yang disampaikan Oegroseno itu dan meminta maaf akan hal tersebut.

"Setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tersebut ternyata berasal dari staff beliau yang mengatakan bahwa 'Polres Polses itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka'," tuturnya.

"Itu sebabnya staff beliau mencoba mengakses ke Polres dan Polses, tetapi menurutnya mereka takut menjawab padahal staff tersebut hanya ingin tahu jumlah suara real dari Jendral Oegroseno. Karena itu, bersama ini saya klarifikasikan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan ucapan dari Jendral Oegroseno dan bukan tentang Sirekap tetapi tentang "aplikasi khusus yang digunakan Polres dan Polses" untuk real count, sebagaimana koreksi di atas," lanjutnya.

Connie sebelumnya juga dilaporkan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan buntut pernyataannya yang menyebut bahwa polisi mempunyai akses terhadap Sirekap.

Laporan dibuat oleh Ketua Aliansi Peduli Pemilu Jaksel, Ayyubi Kholid dan teregister dengan Nomor: LP/B/860/III/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

"Iya benar, kami menerima laporan polisi tentang tindak pidana ITE dengan terlapor saudari Connie Rahakundini," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

Read More

Danyonmarhanlan ll Pimpin Prajuritnya Ikuti Exit Briefing Pangkoarmada l Secara Virtual

Padang - KABARPROGRESIF.COM Prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan ll Padang mengikuti exit briefing Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) melalui video conference (Vicon) di Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal ll Padang Jl. Bukit Peti-Peti, Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/03/2024).

Exit briefing yang secara terpusat dilaksanakan di Mako Koarmada l tersebut dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Ahcmad Wibisono, S.E., CHMRP., dan diikuti seluruh pejabat jajaran Koarmada I.

Acara exit briefing merupakan kegiatan tradisi dari pimpinan saat mengakhiri masa jabatan serta menyampaikan kesan dan pesan, serta arahan kepada segenap prajuritnya selama masa kepemimpinannya.

Pada kesempatan tersebut, Laksamana Muda TNI Ahcmad Wibisono, S.E., CHMRP., menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada jajaran Koarmada I atas dedikasi dan loyalitas selama menjabat sebagai Pangkoarmada I. Selain itu, Pangkoarmada l juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan, dan mohon doa restu untuk memulai babak baru dalam kehidupan di masa purna tugasnya.

Read More

Satgas Pangan Polres Malang Cek Produk Kadaluwarsa di Sejumlah Pasar

Malang - KABARPROGRESIF.COM Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Malang bekerjasama dengan Kepala Pasar melakukan pengecekan bahan pokok di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (20/3/2024).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pengendalian stabilitas harga bahan pangan di pasaran, dalam mengantisipasi peredaran makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa.

Menurut Kasubsipenmas Sihumas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, selain pengecekan produk kadaluarsa, pihaknya juga memantau ketersediaan bahan pokok, fluktuasi harga, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pembeli.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok bahan pangan di wilayah Kabupaten Malang saat ini berada dalam keadaan aman dan cukup sampai dengan Hari Raya Idul Fitri.

“Dari pengecekan di Pasar Kepanjen diketahui stok bahan pangan pokok masih tercukupi hingga hari Raya Idul Fitri,” ujar Ipda Dicka di Polres Malang, Rabu (20/3).

Lebih lanjut, Ipda Dicka menambahkan bahwa hasil pengecekan di pasar tradisional dan pertokoan kawasan Kepanjen menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok terpenuhi dan berada dalam batas aman.

“Stok bahan pokok seperti beras, minyak, dan daging masih mencukupi,”ujarnya.

Dalam pemantauan di Pasar Kepanjen, tercatat bahwa beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan.

Harga beras premium turun dari Rp 15.000 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog turun Rp 500,- menjadi Rp 54.000 per lima kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada Daging Ayam Potong yang turun Rp. 5.000,- menjadi Rp. 36.000 per kilogram, dan Minyak Goreng yang turun Rp 1.000,- menjadi Rp 14.000,- per liter.

Harga cabai rawit turun drastis menjadi Rp 30.000,- per kilogram, sementara cabai merah besar juga turun menjadi Rp 35.000,- per kilogram.

Adapun harga gula pasir saat ini adalah Rp 17.000 per kilogram, sementara harga Daging Sapi tetap di Rp. 115.000,- per kilogram.

“Selain pengecekan ketersediaan bahan pokok, Satgas Pangan Polres Malang juga memantau masa kadaluwarsa makanan ringan dan kue sebagai upaya mengantisipasi gangguan kualitas ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Satgas Pangan Polres Malang berkomitmen untuk menjaga stabilitas stok bahan pokok di wilayah Kabupaten Malang, dengan memastikan tidak ada penyelewengan distribusi dan penimbunan bahan pokok.

Mereka juga akan terus berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten Malang untuk melakukan monitoring dan pengecekan harga, stok bahan pokok, serta antisipasi terhadap peredaran makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa.

Ipda Dicka menghimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, untuk tetap tenang terkait ketersediaan bahan pokok, serta agar melaporkan perilaku penimbunan bahan pokok kepada pihak berwajib apabila mengetahuinya.

“Hasil pengecekan di Pasar Kepanjen tidak ditemukan produk kedaluwarsa, namun demikian kita bersama satgas pangan akan terus melakukan monitoring secara berkala untuk menjamin produk yang layak konsumsi,” pungkasnya.

Read More

BPJS Kesehatan dan Pemkab Mojokerto Siap Implementasikan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto menggelar acara Konsolidasi dan Komitmen Implementasi Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) BPJS Kesehatan. 

Dalam kesempatan ini, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Bupati Ikfina mengatakan, perlunya akuntabilitas dan transparansi ASN pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yaitu untuk menjamin keakurasian data iuran serta ketepatan waktu perhitungan iuran JKN Pemerintah Daerah.

Sehingga, Ia mengajak para perangkat daerah Kabupaten Mojokerto untuk turut serta menggunakan aplikasi ARIP dari BPJS Kesehatan dalam pembayaran iurannya.

"Dalam konteks pembayaran iuran JKN ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bertekad untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu dan tertib administrasi serta memastikan akuntabilitas dan ketepatan data yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, semua pemegang anggaran harus memastikan keakuratan data iuran JKN yang dibayarkan dan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan," ujarnya.

Bupati Mojokerto mengharapkan, ke depan BPJS Kesehatan bisa meningkatkan sinergi dengan Pemkab Mojokerto serta memunculkan berbagai inovasi untuk meningkatkan BPJS Kesehatan. Karena Ia menilai pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dinilai perlu ditingkatkan lagi keefektifannya.

"Saya berharap BPJS Kesehatan dapat terus meningkatkan inovasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta seluruh stakeholder dalam ekosistem JKN untuk terus bersinergi dan berkolaborasi demi pelaksanaan program JKN yang lebih efektif lagi," jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dr. Indri melaporkan, ada beberapa capaian yang telah berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

"Adapun capaian-capaian yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan di antaranya adalah capaian cakupan UHC Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 98,51% pada Februari 2024," bebernya.

Selanjutnya, dr. Irina juga menjelaskan tingkat keaktifan peserta UHC kabupaten Mojokerto adalah sebesar 70,90%, angka tersebut diklaim oleh dr. Irina bisa tercapai dikarenakan sinergisitas antara BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan juga stakeholder lainnya.

Read More

1.047 Mahasiswa Korban Magang Palsu ke Jerman Sudah Dipulangkan ke RI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri memastikan 1.047 mahasiswa magang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Jerman sudah dipulangkan ke Indonesia.

Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan seluruh korban tersebut sudah berada di Indonesia sejak program magang non-prosedural itu rampung pada akhir tahun lalu.

"Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

Trunoyudo mengatakan saat ini pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan Atase Kepolisian Jerman guna mencari keberadaan kedua tersangka yang masih buron.

"Betul ada beberapa tersangka yang masih ada di sana. Penyidik secara simultan terus berkesinambungan melakukan proses penyidikan. Kita memiliki atase kepolisian di KBRI Jerman dan tentu ini secara proaktif bertukar informasi," tuturnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menyebut terdapat 1.047 mahasiswa yang menjadi korban TPPO dengan modus program magang (ferien job) ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan kasus itu berawal dari laporan KBRI Jerman tentang empat mahasiswa yang menjadi korban TPPO.

"Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3).

Total 1.047 mahasiswa yang menjadi korban diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja berbeda di Jerman. 

Sosialisasi 'magang' itu, kata dia dilakukan oleh PT CVGEN dan PT SHB.

Dalam menjalankan aksinya, PT SHB selaku perekrut menjalin kerja sama dengan kampus di Indonesia. 

Program magang itu juga diklaim termasuk dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

"Menyampaikan bahwa ferien job masuk ke dalam program merdeka belajar kampus merdeka serta menjanjikan program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 SKS," jelasnya.

Padahal, menurut Djuhandhani, PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program MBKM Kemendikbud dan tidak terdaftar sebagai perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sehingga perusahaan tersebut tidak dapat di gunakan untuk melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja dan juga magang di luar negeri," tuturnya.

Read More