TNI AL bersama BNN dalam menggagalkan Peredaran Sabu Sabu di Wilayah Kalimantan Tengah

Palangkaraya - KABARPROGRESIF.COM Pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.40 Wib Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin (Danlanal Banjarmasin) Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., M.A.P. mengikuti kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Narkotika yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotikan Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tangkasiang, Palangka, Palangkaraya.

Kegiatan ini merupakan Sinergitas dari Satgaspam Lanudal Juanda Surabaya, BNN Prov. Jatim, Lanal Banjarmasin dan BNN Prov. Kalteng, dalam rangka pengungkapan tersangka yang melakukan Pengedaran Narkoba jenis Sabu Sabu di Wilayah Kalimantan Tengah. Dengan Hasil Tangkapan Barang Bukti Sabu Sabu 86 gram, 1 Kendaraan motor, serta 2 Pelaku Tersangka.

Penangkapan tersangka pengedar Sabu-sabu ini di Wilayah Prov. Kalteng dilaksanakan oleh Tim dari BNN Prov. Kalteng dan Tim Intel Lanal Banjarmasin yang sudah berkoordinasi dengan pihak Lanudal Juanda Surabaya dan BNN Prov. Jatim. Dimana didapatkan Informasi adanya barang di duga Sabu Sabu melewati X-Ray Bandara Juanda Surabaya yang dibalut dengan cover Pengiriman Ekspedisi.

Dengan adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik antara TNI AL dan BNN, diharapkan dalam menjalankan tugas kedepannya mampu mencegah dan menggagalkan penyelundupan melalui jalur laut. Sehingga bisa mewujudkan Bangsa Indonesia yang bersih dari Narkoba.

Ditempat terpisah, Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa bangga atas kinerja Lanal Banjarmasin yang kembali berhasil melaksanakan tugas dalam menggagalkan peredaran sabu-sabu di wilayah Kalimantan.

Read More

Korlantas Polri Bentuk Satgas Urai Kemacetan untuk Mudik Lebaran 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiagakan Satuan Tugas (Satgas) Urai Kemacetan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran 2024.

“Satgas ini dibentuk untuk memaksimalkan kelancaran dan keselamatan pemudik,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan.

Sebanyak 500 kendaraan roda dua didistribusikan kepada sub satgas untuk membantu mengurai kemacetan di titik-titik rawan. Pembentukan satgas ini didasari oleh potensi tingginya volume kendaraan dan perkiraan 193,6 juta pemudik pada tahun ini.

“Jalur darat masih menjadi primadona bagi para pemudik, sehingga strategi khusus perlu diterapkan untuk melayani mereka,” jelas Aan.

Satgas Urai Kemacetan akan berfokus pada penyelesaian permasalahan di “trouble spot” yang sering mengakibatkan kemacetan, seperti pengemudi yang berhenti di bahu jalan atau gangguan lainnya.

Tim ini akan disebar di setiap Polda mulai dari Banten hingga Jawa Timur, dan akan berpatroli sesuai jam rawan macet.

“Tim juga akan bergerak cepat untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang dilaporkan melalui Command Center,” kata Aan.

Diharapkan dengan kesigapan Satgas Urai Kemacetan, arus mudik dan balik Lebaran 2024 dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh pemudik.

Read More

Pemprov Jatim Buka Posko Pelayanan THR Keagamaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Idul Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim), membuka Posko THR 53 titik yang tersebar di beberapa UPT di Kabupaten/kota dan 1 titik induk.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, menyampaikan Posko THR secara keseluruhan disiapkan 54 titik tersebut berdasarkan arahan dan imbauan dari Kementerian Tenaga Kerja RI yang meminta pihak pengusaha melakukan pembayaran maksimal H-7 sebelum lebaran.

"(Hari ini) Launching posko THR 2024 itu 53 titik melibatkan 38 Kabupaten/Kota. Jadi Kadis dari tenaga kerja di 38 Kabupaten kota kita libatkan sesuai dari surat Edaran dari Ibu Menteri (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) harus membentuk posko, ada personelnya dan nomor telfonnya sehingga kalau ada permasalahan mudah untuk komunikasi," kata Sigit, usai membuka posko induk pengaduan THR di Surabaya, Rabu, (27/3/2024).

Sigit juga mengungkapkan bahwa pembukaan layanan pengaduan ini sebagai bentuk  pengawasan Pemrov Jatim terhadap pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 ini. 

Hal ini karena sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh, baik itu pekerja/buruh dengan status pekerja tetap (PKWTT), maupun status pekerja kontrak (PKWT).

Hal tersebut juga sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan sudah berhak mendapatkan THR Keagamaan, dengan perhitungan besaran secara proporsional sesuai masa kerjanya, yaitu jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Sedangkan pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan ke atas mendapat THR sebesar satu bulan upah. 

"Kalau untuk pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, besaran THR-nya dihitung tersendiri," imbuhnya.

Sigit juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi pembayaran THR kepada pekerja akan diberi sanksi mulai dari administratif hingga pembekuan usaha tersebut.

"Bagi pengusaha yang tidak patuh membayar THR, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 79, bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," jelas Sigit.

Sigit juga menjelaskan bahwa tahun lalu terdapat 51 pengaduan secara keseluruhan yang masuk ke Disnakertrans Jatim, yaitu terdiri dari 12 konsultasi dan 39 pengaduan. 

Secara keseluruhan pengaduan paling banyak dari Surabaya, tepatnya 30 persen namun sudah terselesaikan semua.

"Tahun kemarin juga ada aduan di luar Jawa Timur. Itu masuk ke kita. Perusahaan yang tutup juga ada yang dilaporkan ke kita," sambung Sigit.

Sebagai informais, posko THR ini melayani mulai 22 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024. 

"Untuk pelayanan kami buka mulai pukul 8 sampai 15 setiap hari Senin hingga Kamis. Kalau Jumat buka jam 8 sampai 15.30 WIB," sambungnya.

Secara rinci posko THR juga dibuka di 14 UPT BLK Disnakertrans Jawa Timur antara lain Sumenep, Jember, Singosari, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo. 

Serta 38 (tiga puluh delapan) Kantor Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk posko Induk berada di kantor Disnakertrans Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya.

Menurut Sigit, bagi pekerja yang akan melakukan pengaduan bisa langsung datang ke posko terdekat atau melalui online chat WhatsApp (WA).

"Datang bisa, pakai identitas, kartu anggota Perusahaan atau KTP. Kemudian bisa juga lewat WA. Yang penting informasi jelas, alamatnya jelas, dan nomor Hp nya sehingga teman teman petugas dan pengawas atau tim yang gabungan bisa jelas," ungkapnya.

Adapun demikian, ada kelengkapan yang harus dipenuhi antara lain Identitas pengadu yakni pengisian nama lengkap, alamat lengkap sesuai KTP, alamat lengkap korespondensi, no HP aktif, alamat email aktif, kartu identitas pribadi (KTP), kartu identitas kerja.

Kedua Identitas perusahaan yang diadukan, nama lengkap perusahaan, alamat lengkap perusahaan, bidang kerja perusahaan, nomor telp/HP aktif perusahaan, alamat email perusahaan, nama contact person/HRD perusahaan dan no telp/HP.

Selanjutnya isi pengaduan, kronologi permasalahan yang diadukan, poin permasalahan yang diadukan. 

Terakhir perlu bukti-bukti pengaduan seperti  perjanjian kerja/SK pengangkatan kerja, slip gaji, Kartu BPJS, absensi, ID card kerja, dan bukti lain yang terkait.

Read More

Mayjen TNI Rafael dan Ketua Persit KCK PD/Brawijaya Safari Ramadhan di Korem Bhaskara Jaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersama Ketua Persit KCK PD/Brawijaya Ny. Lisa Rafael menggelar safari ramadhan di Makorem 084/BJ. Selasa (26/03/2024).

Kedatangan Pangdam dengan didampingi sang Istri, turut disambut oleh sejumlah Perwira dan Pengurus Persit di lingkungan Makorem 084/Bhaskara Jaya.

Pelaksanaan safari ramadhan tersebut, juga dihadiri oleh salah satu tokoh agama di Surabaya, adalah Drs KH. Hasanudin. 

Selain kultum, safari ramadhan tersebut juga diwarnai dengan acara buka puasa bersama, hingga pemberian santunan pada yatim piatu.

Ditemui usai safari ramadhan, Mayjen TNI Rafael berujar kegiatan yang dilakukan oleh dirinya tersebut, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sinergitas dan kekompakan antara pimpinan dan prajurit.

“Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk memperkuat tali silaturahmi,” kata Pangdam.

Pangdam berharap, kekompakan dan sinergitas yang selama ini sudah terwujud dengan baik, bisa terus terpelihara.

“Jika kekompakan ini sudah tercipta, maka semua tugas dan tantangan yang akan datang pasti terselesaikan dengan baik,” jelas Mayjen TNI Rafael.

Read More

Sukseskan Mudik-Balik Lebaran 2024, Kakorlantas Serahkan 500 Kendaraan Roda Dua Untuk Satgas Urai Kemacetan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol. Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda dua kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk tim urai kemacetan.

“Hari ini kita penyerahan sepeda motor sebagai dukungan Korlantas kepada beberapa Polda yang pada saat arus mudik sangat memerlukan dukungan operasional untuk kendaraan pengurai kemacetan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, di Lapangan Djayusman, Selasa (26/3).

Guna mengantisipasi kepadatan jalan saat musim mudik-balik lebaran, maka akan dibentuk tim urai kemacetan. 

Seperti diketahui 193,6 juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan mudik.

“Kita akan bentuk tim pengurai kemacetan, akan kita distribusikan 500 kendaraan roda dua untuk mendukung sub satgas urai macet sehingga bisa memaksimalkan, memperlancar, menjamin keselamatan masyarakat pada saat mudik,” tambahnya.

Menurutnya, strategi untuk melayani masyarakat sangat diperlukan mengingat jalur darat masih menjadi primadona bagi para pemudik.

“Melihat anev tahun lalu banyak sekali trouble spot yang mengakibatkan kemacetan maupun perlambatan terutama untuk para pengemudi yang berhenti di bahu jalan atau mendapat gangguan,” tegas Irjen Pol Aan.

“Tim ini akan menyelesaikan permasalahan itu nanti di setiap Polda mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur kita bentuk tim urai macet ini,” kata Kakorlantas.

Ia berharap, dengan dibentuknya tim urai kemacetan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas atau pengendara yang mendapati gangguan pada saat arus mudik-balik.

“Nanti cara bertindaknya melakukan patroli sesuai dengan jam rawannya, kemudian apabila dari Command Center ada laporan gangguan, titik macet, tim ini yang akan turun untuk mengurai kemacetan,” tutup Irjen Pol Aan.

Read More

PMI Gresik Dirikan Tenda Pengungsian untuk Masyarakat Terdampak Gempa di Bawean

Gresik - KABARPROGRESIF.COM Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik bersama Tim dari Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) dan Kodim setempat mendirikan 25 tenda pengungsian di Kecamatan Sangkapura yang akan menjadi tempat tinggal sementara masyarakat terdampak gempa di Pulau Bawean, Gresik Jawa Timur. 

Tenda- tenda tersebut didirikan di 5 desa, yaitu Desa Lebak, Desa Suawari, Dusun Suari, Desa Detatagung, dan Desa Padang.

“Kami mendirikan tenda berukuran 4x4 untuk menampung masyarakat yang sampai saat ini belum berani pulang ke rumah. Hingga Senin malam, gempa susulan masih terjadi di Pulau Bawean. Masyarakat sempat pulang ke rumah, namun sore kembali lagi ke pengungsian,” kata Bagian Pelayanan dan Bencana PMI Kabupaten Gresik, Ahmad Zubaidi Firdaus. 

PMI Kabupaten Gresik mencatat terdapat sebanyak 18.732 warga mengungsi terdiri dari 7.060 anak, 9.131 dewasa, dan 2.541 lainnya. Mereka tersebar di 2 kecamatan dan 30 desa di Pulau Bawean. 

Dari hasil asesmen PMI, para pengungsi saat ini membutuhkan bantuan makanan, minuman, selimut, dan alas seperti tikar atau matras serta obat-obatan.

Untuk menjawab kebutuhan ini, PMI Kabupaten Gresik akan memberangkatkan tim dan bantuan logistik dari Gresik ke Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean melalui jalur laut. 

Rencananya bantuan akan ditempatkan di Posko Besar di Sangkapura dan akan didistribusikan ke 13 desa di Kecamatan Tambak dan 17 desa di Kecamatan Sangkapura di bawah koordinasi BPBD.

“Barang-barang bantuan PMI sudah berada di Pelabuhan Paciran Lamongan untuk siap diberangkatkan ke Pulau Bawean. Saat ini kami tengah menunggu kapal. Direncanakan kami akan jalan pada Rabu malam besok,” jelas Kepala Markas PMI Kabupaten Gresik, Jauharotun Nazilah. 

Barang bantuan logistik yang diberangkatkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pampers dewasa untuk lansia, diapers untuk anak-anak, serta bantuan sembako, seperti minyak, beras, sarden, air mineral dan bantuan terpal, matras, selimut, dan tikar. 

Berbagai bantuan ini merupakan bagian dari bantuan yang dikirimkan PMI Pusat untuk mendukung respons bencana gempa di Pulau Bawean, yaitu selimut (300 unit), terpal (300 unit), sarung (300 unit), family kit (200 unit), hygiene kit (200 unit), dan jerigen (1.000 unit).

Read More

Kaskoarmada II Hadiri Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, menghadiri acara sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPH wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024, bertempat di Gedung PCA Koarmada II, Surabaya. Rabu (27/03).

Dalam sambutan Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Kaskoarmada II menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan hari ini pada hakekatnya merupakan sarana dan upaya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para prajurit di lingkungan Koarmada II, agar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan benar.

"Kegiatan sosialisasi pengisian surat pemberitahuan tahunan SPT pajak penghasilan PPH wajib pajak orang pribadi bukan merupakan hal baru di lingkungan Koarmada II, namun seiring dengan dinamika perkembangan organisasi dan kurangnya pemahaman tentang teknik pelaporan SPT tentunya pelaksanaan sosialisasi ini sangatlah penting, sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan penyegaran bagi prajurit Koarmada II dalam pengisian SPT pajak penghasilan melalui E-Filing," ujarnya.

Lebih lanjut Kaskoarmada II menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh prajurit mendapatkan penjelasan secara utuh dan komprehensif sehingga tercapai kesamaan dalam pemahaman, manfaatkan waktu yang baik ini untuk menanyakan berbagai hal terkait materi yang diberikan sehingga para prajurit mampu merealisasikan secara tepat dan benar berkaitan dengan teknis pengisian surat pemberitahuan tahunan SPT orang pribadi tahun pajak 2024.

Read More

Buron Kasus TPPO, 2 WNI di Jerman Diminta Kembali ke Indonesia

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus perdagangan orang (TPPO) berkedok program magang ferienjob ke Jerman. 

Kelima tersangka berinisial ER (39), A (37), SS (65), AJ (52), dan MZ (60).

ER dan A saat ini berada di Jerman, sedangkan tiga lainnya di Indonesia. Tiga tersangka di Indonesia tidak ditahan, tetapi diwajibkan lapor secara berkala.

“Tiga tersangka (di Indonesia) saat ini dalam proses penyidikan. Dengan berbagai pertimbangan, tiga orang tersebut tidak kami tahan dan kita wajib lapor sampai saat ini terus berjalan,” kata Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka di Jerman pada Rabu (27/3). 

Djuhandhani meminta mereka pulang dan memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Yang dua tersangka Jerman kita panggil yang kedua untuk hadir besok pagi, kemungkinan besar tidak hadir, dan nantinya kalau tidak hadir kita terbitkan DPO dan kami akan koordinasi dengan Hubinter,” jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPO dengan modus ferienjob ke Jerman. Para mahasiswa yang dijanjikan magang ternyata dipekerjakan secara ilegal dan dieksploitasi.

Kasus ini terungkap setelah KBRI Berlin menerima laporan dari empat mahasiswa yang mengikuti program ferienjob.

Read More

Pemkab Ponorogo Serahkan SK pada 751 PPPK

Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 751 Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pempkab Ponorogo resmi menerima surat keputusan (SK). 

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyerahkan SK itu dalam dua sesi. Kali pertama untuk  251 formasi PPPK formasi guru dan 371 tenaga kesehatan. 

Dua jam kemudian, giliran 129 PPPK tenaga teknis yang menerima SK.  

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andy Susetyo, mengungkapkan bahwa Ponorogo sejatinya mendapatkan sebanyak 912 formasi PPPK. 

Namun hingga tahap pemberkasan hanya 751 orang yang dinyatakan lengkap dan lulus. 

‘’Sedangkan 161 sisanya belum tercover,’’ kata Andi sembari menyayangkan belum terisinya 161 formasi ASN itu. Pihaknya berharap formasi sisa itu terisi dalam proses rekrutmen PPPK dan CPNS tahun ini. ‘’Eman-eman, termasuk enam formasi dokter spesialis yang sampai sekarang belum terisi,’’ jelas Andy, Rabu (27/3/2024). 

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, meminta ratusan PPPK yang mayoritas dari pegawai honorer  meningkatkan kinerja agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

‘’Statusnya sudah jelas  sekarang setelah menerima SK. Saya meminta PPPK mulai berpikir untuk meningkatkan etos kerja,'' kata Bupati Sugiri Sancoko.

Bupati Sugiri juga berpesan khusus kepada PPPK guru agar mendampingi anak didik dengan maksimal. 

Sebab, mereka yang berperan membentuk karakter pelajar sehingga tercapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

‘’Saya menitipkan anak-anak Ponorogo agar menjadi pribadi yang akhlakul karimah dan memiliki adab yang baik,’’  ungkapnya. 

Sebagai informasi, 751 PPPK yang menerima SK merupakan hasil rekrutmen tahun 2023. Mereka sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian kerja. 

Setelah menerima SK, ratusan PPPK itu selanjutnya mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) mulai 1 April 2024. 

Read More

KRI Marlin-877 Berhasil Evakuasi Kapal Pan Marine 8

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Di tengah-tengah melaksanakan tugas operasi, KRI Marlin-877 yang merupakan salah satu KRI dari Lantamal VI Makassar jajaran Koarmada II membantu evakuasi Kapal Pan Marine 8 yang sedang mengalami kebocoran di Bouy 12 Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Selasa (26/3).

KRI Marlin-877 mengetahui kejadian kebocoran dari Kapal Pan Marine 8 ketika mendapatkan panggilan Emergency dari Supply Boat Pan Marine 8. Mendapatkan panggilan tersebut, KRI Marlin-877 segera merespon dan menuju ke titik dimana Kapal Pan Marine 8.

Dalam pelaksanaan evakuasi terhadap Kapal Pan Marine 8, KRI Marlin-877 melaksanakan peran sekoci untuk mengirimkan pompa Alkon  supaya kebocoran dapat segera teratasi.

Saat ini penumpang dari Kapal Pan Marine 8 sudah berhasil dievakuasi menggunakan kapal nelayan.

Evakuasi tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo kepada seluruh prajurit jajaran Koarmada II agar selalu tanggap dan siap membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan maupun kecelakaan, terutama laka laut.

Read More

Polri Siapkan 5.784 Pos Pengamanan untuk Mudik Lebaran 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 5.784 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.

“Kurang lebih 5.784 pos yang akan disiapkan untuk memberi pelayanan, baik di jalan tol, rest area, arteri, dan jalur wisata,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Jakarta Selatan, Senin (25/3).

Sigit mengatakan dalam Operasi Ketupat tahun ini, 155.165 personel gabungan dikerahkan. 

Berdasarkan data, diprediksi terjadi peningkatan pemudik sebesar 56 persen dibandingkan tahun 2023.

“Untuk mudik kali ini, kami persiapkan strategi rekayasa lalu lintas, termasuk survei di jalur dari Banten dan Jatim untuk mengetahui titik mana yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Sigit menjelaskan dalam rapat tersebut, juga dibahas soal buffer zone, khususnya di wilayah penyeberangan Merak, untuk mengantisipasi kepadatan.

“Masyarakat mungkin harus menunggu beberapa jam untuk masuk Merak. Buffer zone menjadi evaluasi kami, baik di Merak, Ketapang-Gilimanuk, dan sebaliknya,” katanya.

Read More

Pemkab Mojokerto Terus Bangun Program Prioritas Infrastruktur dan Sosial Kemasyarakatan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus membangun berbagai program prioritas infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2021 hingga saat ini, Pemkab Mojokerto telah membangun jalan sepanjang 178 km dan menghabiskan dana sedikitnya Rp596,5 miliar.

"Dari tahun 2021 ada pelebaran luas jalan Temuireng-Gunungan itu menghabiskan dana 4 miliar, dilanjutkan 2022 pelebaran Temuireng-Gunungan menghabiskan 3,5 miliar, selanjutnya pelebaran standar Temuireng-Gunungan 1,6 miliar kalau Temuireng-Jetis 2,6 miliar. Jadi kita dahulukan memang pembangunan jalan, karena jalan ini yang dilewati orang-orang, kalau bekerja kalau mau kemana-mana jalan yang dilewati dan bisa dirasakan," jelas Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati. e

Selain infrastruktur secara fisik, ada pula sektor pelayanan publik digital yang telah dibangun pada jangka waktu Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2024, yaitu fiber optic dan juga bandwidth.

Tidak hanya infrastruktur tersebut, lanjutnya, Kabupaten Mojokerto juga melakukan infrastruktur digital. 

“Kita hubungkan satu wilayah dengan wilayah lain menggunakan fiber optic. Kita sudah membangun sebanyak 300 km dan ini menghabiskan dana 12,5 miliar. Kita juga mengeluarkan biaya untuk pengerjaan bandwidth dari tahun 2021-2024 dalam hal pelayanan publik sebesar 29 miliar, itu untuk memperluas konektivitas di wilayah Kabupaten Mojokerto," tambahnya.

Bupati Ikfina juga menjelaskan tentang pembangunan 15 Puskesmas dan 54 Pustu senilai Rp21,9 miliar, pembangunan 310 sekolah dengan nilai anggaran sebesar Rp172,3 miliar. 

Kemudian pembangunan RSUD dr Soekandar senilai Rp93 miliar dan alat kesehatan sedikitnya Rp75,3 miliar.

Hal-hal tersebut disampaikan Bupati Ikfina ketika melaksanakan safari Ramadan di Masjid Al Hidayah Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. 

Dalam kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim pada bulan Ramadan 1445 H ini, Bupati Ikfina mengajak masyarakat desa Candiharjo untuk berdialog. 

Selain itu, pada momen bahagia ini, Bupati Ikfina juga menyerahkan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk pembangunan dan pengembangan Masjid Al Hidayah Candiharjo.

Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kekompakan dan kerukunan masyarakat Candiharjo yang menurutnya patut dipertahankan dan diaplikasikan pada sektor lain seperti pemulihan ekonomi.

"Hal ini tentu bukan hanya bidang agama, bisa juga selalu rukun dan kompak bekerja sama dalam pemulihan ekonomi. Ini juga yang saya lakukan beserta rombongan, dalam rangka pemantauan harga kebutuhan pokok untuk pengendalian inflasi, serta memastikan bahwa stok barangnya mencukupi untuk kebutuhan menjelang lebaran," jelasnya.

Bupati Ikfina juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemkab Mojokerto, khususnya program pembangunan di desa Candiharjo sendiri.

"Saya berterima kasih kepada warga Candiharjo, karena semenjak saya memimpin, masyarakat Candiharjo sangat mendukung berbagai pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur umum maupun pembangunan lembaga keagamaan," ungkapnya. 

Read More