Bareskrim Ungkap Penyelundupan Sabu dan Ekstasi Libatkan Karyawan Maskapai Pesawat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri berhasil ungkap penyelundupan sabu dan ekstasi yang libatkan karyawan maskapai pesawat. 

Narkoba tersebut sebelumnya dibawa dari Bandara Kualamamu Medan, menuju Jakarta.

Wakil Direktur Tindak Pidana (Wadirtipid) Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Arie Ardian Rishadi, mengatakan setelah melakukan pemetaan polisi melakukan penangkapan di Terminal 2D Bandara Soekarno Hatta pada 22 Maret 2024 lalu.

“Dimana kita mendapat informasi bahwa ada kurir narkoba antar provinsi yang beberapa kali mengirim narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Medan menuju Jakarta,” ujar Kombes Arie di Aula Bareskrim Polri, Kamis (18/4/2024).

Dari hasil penangkapan tersebut, Bareskrim mengembangkan adanya keterlibatan dari dari 2 karyawan lavatory service salah satu maskapai penerbangan. 

Mereka berandil memasukkan barang haram tersebut dari luar lalu dimasukkan ke area bandara.

Setelah itu, kedua karyawan itu bertemu dengan terangka MR yang berangkat dari Medan Kualanamu. 

MR masuk ke bandara tanpa melalui jalur pemeriksaan barang.

“Sedangkan dua karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service,” bebernya.

Kombes Arie menyebut mereka mengadakan pertemuan di Bandara Kualanamu. 

Saat penumpang umum lainnya menggunakan bis, tersangka MR menggunaan kendaraan lavatory service bersama dua karyawan tersebut.

Di pertemuan itu, terjadi pertukaran tas. Kurir MR membawa tas kosong dan kedua karyawan membawa sabu dan ekstasi. 

Selanjutnya tersangka masuk ke dalam pesawat dan sampai di Bandara Soekarno Hatta.

“Selanjutnya di Soekarno Hatta kita melakukan penangkapan,” ujatnga.

Bareskrim menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini dengan inisial R, DA, RP, MZ, HF, dan SA. 

Sementara itu, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadao DPO PP, Y, dan E.

Karena kasus inu, tersangka terancam jerat pidana Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ncaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Read More

Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 20 pengembang di Kota Surabaya akhirnya diberikan sanksi administratif berupa pencantuman ke dalam daftar hitam atau black list oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Pasalnya, 20 pengembang itu belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Black list tersebut tertuang melalui Keputusan Wali Kota nomor 100.3.3/6828/436.7.4/2024.

“Sebelum dikenakan black list, pemkot sudah melakukan berbagai upaya kepada pengembang itu, mulai dari penagihan, teguran, dan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan perizinan, dan pengumuman di media massa,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Lilik Arijanto, Kamis (18/4).

Menurutnya, jenis sanksi administratif itu sudah diatur dalam Pasal 22 Perda nomor 7 tahun 2010 dan Pasal 21 Perwali nomor 131 tahun 2023. 

Dalam regulasi itu, terdapat saksi administratif kepada pengembang yang tidak menyediakan dan menyerahkan PSU. 

Jenis sanksi itu berupa peringatan tertulis, penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, denda administrasi sebesar Rp 50 juta, pengumuman kepada media massa, dan terakhir dimasukkan ke dalam daftar hitam atau black list.

“Nah, semua sanksi administratif itu sudah kami lakukan, dan terakhir ini kami black list. Sampai dengan hari ini ada sebanyak 20 pengembang yang kami black list,” jelasnya.

Lilik menegaskan bahwa 20 pengembang yang di-black list itu akan berkurang jika pengembang itu sudah punya etikad baik untuk menyerahkan PSU-nya. 

Artinya, ketika mereka sudah berusaha mengumpulkan persyaratan untuk penyerahan PSU-nya itu, maka bisa dicabut black listnya.

“Jadi, jumlah ini bisa naik turun karena kadang sudah ada pengembang yang mau menyerahkan PSU-nya. Apalagi kami terus melakukan pendekatan supaya mereka segera mematuhi kewajibannya dengan menyerahkan PSU-nya,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan di-black list ini, maka sebenarnya pemkot membatasi ruang gerak dan ruang kerja seseorang maupun perusahaan itu karena mereka dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga ruang gerak mereka terhadap bidang usahanya itu tidak akan mendapatkan pelayanan seperti biasanya. 

“Jadi, kalau masuk ke dalam black list, seluruh perizinan di Pemkot Surabaya tidak akan dilayani,” tegasnya.

Selain itu, ketika pengembang itu sudah di-black list, maka bisa dilanjutkan dengan proses penyerahan secara sepihak oleh pihak-pihak yang berhak memanfaatkan, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. 

Ia mencontohkan pengembang yang sudah tidak ada kabarnya atau bahkan sudah pailit, tentunya pengembang yang seperti ini akan kena black list, sehingga ketika sudah di-black list, maka masyarakat yang tinggal di perumahan itu bisa menyerahkan langsung kepada Pemkot Surabaya. 

“Banyak ternyata yang seperti ini, tiba-tiba ditinggal begitu saja sama pengembang,” ujarnya.

Lilik juga menjelaskan alasan kenapa Pemkot Surabaya sangat tegas dalam penertiban PSU ini. 

Pertama, karena memang persoalan PSU ini ada pengawasan langsung dari KPK melalui MCP KPK. 

Kedua, karena memang penyerahan PSU itu sangat penting, apabila tidak segera diserahkan kepada pemerintah, dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya menguntung kelompok tertentu dan ini sangat membahayakan dan merugikan negara.

“Makanya, penyerahan PSU itu diwajibkan oleh Pemkot Surabaya untuk segera diserahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi hal-hal yang merugikan negara dan merugikan Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Hingga saat ini, Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong para pengembang segera menyerahkan PSU-nya. 

Di Surabaya, saat ini ada sebanyak 132 pengembang dan ada sebanyak 255 perumahan. 

“Yang sudah menyerahkan PSU-nya ada sebanyak 230 perumahan sampai bulan Maret. Jadi, sisa 25 perumahan dan insyaallah akan tuntas tahun ini,” pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Sambut Kedatangan Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, menyambut kedatangan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (PTLDM) Laksamana Datuk Abdul Rahman Bin Ayob di Kota Surabaya, bertempat di Bandara Internasional Juanda. Kamis (18/4).

Kedatangan Laksamana Datuk Abdul Rahman Bin Ayob di Kota Surabaya ini, dalam rangka menghadiri acara Commemoration The Service And Sacrifice Of Crew KRI Nanggala-402 untuk memperingati tiga tahun pengorbanan ABK KRI Nanggala-402.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada II menyambut kedatangan Panglima TLDM dengan hangat penuh rasa persaudaraan, serta berharap dapat menjaga tali silaturahmi dan hubungan kerja sama antara negara Indonesia dengan negara Malaysia yang sudah terjalin dari dahulu hingga saat ini.

Read More

2 Ribu Bintara Ikuti Pendidikan Sekolah Perwira Angkatan Ke-53 di Setukpa Lemdiklat Polri

Sukabumi - KABARPROGRESIF.COM Upacara Pembukaan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) atau sekolah perwira Angkatan Ke-53 Gelombang I Tahun Anggaran 2024 pagi ini digelar di Lapang Soetadi Ronodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri. 

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dida Sembada, unsur Forkompimda Kota Sukabumi, dan diikuti oleh sekitar 2.067 calon perwira yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 4 bulan.

Dalam sambutannya, Kasetukpa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol. Mardiaz Kusin, membacakan amanat dari Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Purwadi Arianto, yang menyatakan bahwa pendidikan ini bertujuan untuk mengubah mental para bintara menjadi perwira yang tangguh, teruji, dan terampil dalam melayani masyarakat.

Brigjen Pol. Mardiaz Kusin menekankan bahwa para calon perwira harus mampu menjadi Polisi yang presisi di era yang semakin dinamis ini. 

Ia juga mengingatkan tentang peran penting Polri dalam mengawal demokratisasi di Indonesia dan menekankan pentingnya transformasi bagi para calon perwira.

“Tingkatkan ketakwaan, hindari persaingan tidak sehat, jaga integritas dan kompetensi pribadi,” pesan Brigjen Mardiaz Kusin kepada para calon perwira dalam Upacara Pembukaan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan Ke-53 Gelombang I Tahun Anggaran 2024 di Setukpa Lemdikpol, Sukabumi, Kamis (18/04).

Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun ini, sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri, peserta SIP dan alih golongan akan terus ditingkatkan.

“Sampai saat ini, memang masih banyak jabatan-jabatan yang semestinya dipegang oleh perwira namun masih diisi oleh bintara,” ujarnya.

Sekolah Inspektur Polisi tahun ini diharapkan oleh Kepala Setukpa untuk menghasilkan para perwira yang akan disebar ke Mabes Polri dan seluruh Polda saat penempatan.

“Polri ini dinamis dan ini merupakan kebijakan dari pimpinan Polri untuk selalu mengisi jabatan perwira,” pungkasnya.

Upacara Pembukaan Pendidikan SIP Angkatan Ke-53 Gelombang I Tahun Anggaran 2024 ini diakhiri dengan foto bersama para calon perwira.

Read More

Pajak Kendaraan Bermotor Siap Dongkrak PAD Kota Surabaya, Ditaksir Rp 1 Triliun Per Tahun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ditaksir penerimaan PAD dari opsen pajak ini bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati menjelaskan, bahwa mulai Januari 2025, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan mengalami perubahan signifikan.

"Jadi opsen pajak berlaku mulai Januari tahun 2025. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)," kata Febrina Kusumawati, Rabu (17/4).

Febri-sapaan lekatnya menerangkan, bahwa dalam UU KHPD dijelaskan jika pemerintah daerah akan diberikan kewenangan lebih untuk menambahkan pungutan tambahan atas kedua jenis pajak tersebut. 

Nah, jika saat ini pengelolaan PKB dan BBNKB ditangani pemerintah provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), maka mulai Januari tahun 2025, akan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi nanti pengelolaannya di kabupaten/kota, tapi masih dalam monitor pemerintah provinsi. Seperti dulu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kantor Pajak Pratama kemudian dipindahkelolakan ke kabupaten/kota," jelasnya.

Karenanya, Febri optimis, penerimaan dari opsen pajak tersebut ke depan akan semakin mendongkrak PAD Kota Surabaya. 

"Karena jika semakin banyak kendaraan berplat L Surabaya, maka semakin banyak PAD yang kita terima," ujar dia.

Pihaknya memperkirakan, pendapatan dari opsen pajak bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun. 

Jumlah ini tentu meningkat signifikan dari penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebelumnya yang berkisar Rp400 miliar.

"Kalau hitungan kasar, opsen pajak nanti menjadi kurang lebih Rp1 triliun. Kalau dulu kan masuk dana bagi hasil, sekitar Rp400 miliar. Kalau nanti menjadi sekitar Rp1 triliun, maka ada penambahan sekitar Rp600 miliar," katanya.

Di samping itu, Febri juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya. 

Saat ini, terdapat dua sumber terbesar PAD Surabaya, yakni Pajak Bumi dan serta (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Sumber PAD yang terbesar memang ada di PBB, setelah itu BPHTB. Jadi kalau nanti opsen pajak masuk, maka ketiga sumber itu yang terbesar," paparnya.

Menurut dia, upaya untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya saat ini sudah berjalan dengan baik. 

Namun, upaya untuk mendongkrak PAD tahun 2024 tidak lagi sekadar mencapai target tetapi juga realisasi percepatan.

"Langkah kita bukan lagi memenuhi target per bulan, tapi bagaimana berjalan cepat untuk bisa memungut pendapatan dari pajak," pungkasnya. 

Read More

Tim Kesehatan Satgas FPU 5 Minusca Berkontribusi dalam “Medical Campaign Day” di Bangui, Afrika Tengah

Bangui, Afrika Tengah - KABARPROGRESIF.COM Satuan Tugas (Satgas) Formed Police Unit (FPU) 5 Minusca, kontingen Polri yang tergabung dalam Misi Misi Multidimensi Terpadu Stabilisasi di Republik Afrika Tengah (MINUSCA), turut berpartisipasi dalam kegiatan “Medical Campaign Day” yang diselenggarakan oleh The Grace of CAR First Lady Bangui. 

Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Wanita Internasional dengan fokus pada skrining dan pengobatan kesehatan bagi 5.000 wanita di Bangui.

Tim Kesehatan Satgas FPU 5 Minusca, yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) Pusdokkes Mabes Polri diantaranya Iptu dr. Wahyu Aprianto dan Briptu Afif Yuliarti, A.Md. Kep, selain itu turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut diantaranya, Indonesia Engineering Company (Indo Eng Coy), Bhutan Special Forces, Bangladesh Army, Senegal FPU, dan Cameroon Army dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat lokal di Avenue Boganda Bangui.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 4 dan 5 April 2024, ini disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. 

Sekitar 750 warga datang untuk mengantri sejak pukul 07.00 hingga 17.00 waktu setempat, dengan pasien yang berkisar dari anak-anak hingga lansia.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap Kontingen Indonesia, terutama Polri, dapat memberikan dampak positif di kancah internasional dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi,” ujar Kasatgas FPU 5 Minusca, Kombes Pol Sofyan Arief, S.I.K.

Read More

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris JI di Sulteng

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang yang diduga terafiliasi sebagai anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Benar (ada penangkapan),” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar di Jakarta, Kamis (18/4) menanggapi penangkapan pada Selasa (16/4).

Saat ini penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para tersangka.

“Karena kepentingan penyelidikan dan penyidikan yang masih berlangsung. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif,” kata Aswin.

Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Dari tujuh orang yang ditangkap, empat orang merupakan warga Kota Palu, dua orang warga Kabupaten Sigi, dan satu orang warga Kabupaten Poso.

Beberapa barang bukti diamankan dari penggeledahan, termasuk laptop dan telepon genggam.

Penangkapan ini merupakan upaya kepolisian untuk menindaklanjuti perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebelumnya, Densus 88 juga menangkap beberapa terduga teroris JI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Read More

Kakorlantas Apresiasi Polantas Seluruh Indonesia Dengan Ciptakan Puisi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mempererat tali silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024, Korlantas Polri menggelar acara halal bihalal di lapangan NTMC Polri, pada Rabu (17/4/2024).

Dalam kesempatan tersebuat Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi kinerja Polantas Seluruh Indonesia dalam menangani operasi ketupat 2024 dengan mempersembahkan puisi karyanya.

“Terima kasih kepada seluruh insan Polantas yang ada di Korlantas maupun yang ada di seluruh Indonesia atas kerja keras sehingga arus mudik dan arus balik tahun 2024 ini Ini mendapat apresiasi dari masyarakat,” pungkasnya.

Kakorlantas menyampaikan, dalam suasana yang penuh kebersamaan merupakan wujud toleransi dan menghargai antar sesama.

“Di hari yang fitri ini kita buka ruang untuk saling memaafkan, terutama saya selaku Kakorlantas Polri tentu masih banyak hal yang kurang terutama tentang kesejahteraan pada seluruh insan Polantas yang ada di Korlantas maupun yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Polisi Lalu Lintas hadir sebagai penjaga kehidupan, dimana memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rutin, memberikan pelayanan masyarajat dan event internasional.

“Ini tanggung jawab kita bersama sebagai penjaga kehidupan, menjadi evaluasi kita bersama, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi dalam mengelola, melayani Kamseltibcarlantas,” tegas Irjen Pol Aan.

Kemampuan dan keterampilan seluruh personel dalam melayani masyarakat terutama seluruh insan Polantas yang sudah bekerja keras dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah dibangun.

“Kita bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang tetap bisa melayani masyarakat dan kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai insan Polantas penjaga kehidupan,” tambah Kakorlantas.

Read More

Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap Bareskrim Polri Diduga Terlibat Jaringan Narkoba

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) kembali mengungkap kasus peredaran narkoba. 

Kali ini, dua pegawai maskapai penerbangan swasta diringkus atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan narkotika.

“Benar, ada dua pegawai maskapai swasta yang kami amankan,” ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa, Rabu (17/4/2024).

Penangkapan kedua oknum tersebut dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka diduga berperan sebagai kurir yang menyelundupkan narkoba ke dalam kabin pesawat.

“Kurirnya kami tangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta,” jelas Mukti.

Lebih lanjut, Mukti menuturkan bahwa dalam operasi penangkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk narkotika jenis sabu dan ekstasi.

“Detail lengkapnya akan kami rilis besok, Kamis (18/4/2024), di Bareskrim Polri,” imbuhnya.

Penangkapan pegawai maskapai swasta ini menambah daftar panjang kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap Bareskrim Polri. 

Sebelumnya, pada awal April, Bareskrim juga menggagalkan penyeludupan 19 kilogram sabu dari Malaysia dan menangkap lima tersangka.

“Kasus ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba terus berusaha mencari celah untuk mengedarkan barang haramnya. Kami tidak akan lengah dan terus melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk peredaran narkoba,” tegas Mukti.

Read More

Terapkan Rekayasa Lalin One Way dan Contraflow, Petugas Kepolisian Sigap Dalam Mengatur Jalannya Arus Lalu Lintas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Memperlancar pergerakan arus lalu lintas kendaraan di jalan tol Kepolisian terutama Lalu Lintas menerapkan kebijakan Rekayasa Lalu Lintas berupa One Way dan Contraflow.

Kebijakan rekayasa lalu lintas juga mengedepankan aspek kepentingan bersama. Mulai dari mengurai kepadatan dan mempercepat tingginya volume kendaraan.

Salah satu pemudik dari Ngawi Jawa Timur menuju Jakarta Gunawan menyampaikan, One Way mempercepat arus lalu lintas menuju tujuan dengan lancar.

“Kalau buat saya pribadi manfaat One Way karena One Way posisinya kosong sepi jadi lancar alhamdulillah sampai tujuan kampung halaman juga enggak ada kendala sama sekali,” ujar Gunawan pemudik dari Ngawi menuju Jakarta.

Lebih lanjut Gunawan menjelaskan, terkait kecelakaan yang terjadi di KM 58 dan Bus Rosalia Indah. 

Dengan kondisi driver yang lelah dan muatan penumpang overload memang sangat membahayakan.

“Tanggapan saya kemarin yang di KM 58 mungkin kondisi drivernya ngantuk muatannya terlalu overload jadi membahayakan, sedangkan Bus Rosalia mungkin terlalu capek ngantuk jadi emang kesalahannya enggak istirahat dulu soalnya kalo ngantuk kan harusnya istirahat biar segar lagi lanjut perjalanan lagi,” ungkap Gunawan.

Gunawan juga mengungkapkan, dengan adanya petugas kepolisian yang sigap di jalan sangat membantu para masyarakat yang melakukan perjalanan.

“Petugas di lapangan kepolisian lebih sigap tahun ini lebih bagus jadi kalo ada apa-apa langsung sigap nyamperin ke titik TKP, ada mogok, kecelakaan dia langsung ke situ jadi lebih bagus lah kalo petugasnya bagus tahun ini,” tegasnya.

Senada dengan Gunawan, Fauzi Rizal yang menuju Bekasi dari Kuningan Jawa Barat mengatakan, rekayasa lalu lintas one way dapat menghindari kemacetan dan berjalan efektif dari jalur yang ditentukan.

“Dengan adanya jalur One Way memang arus mudik sangat terbantu, sehingga kemacetan kemacetan yang dulu sekarang mungkin sudah teratasi dengan adanya jalur One Way,” kata Fauzi Rizal yang menuju Bekasi dari Kuningan Jawa Barat.

“Sangat membantu efektif sampai jalur yang ditentukan kita masuk jalur lagi itu sangat efektif, positifnya adanya jalur One Way kepada saya sebagai pemudik, mudik sekarang lebih lancar dan nyaman,” tegasnya.

Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas Kepolisian yang sudah membantu arus mudik dan balik 2024.

“Saya ucapkan juga buat satuan Polri telah membantu arus mudik ini bahkan sampai di rest areapun mereka masih mengatur tempat parkirnya itu kami ucapkan terima kasih untuk Polri,” pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Ingatkan RT/RW Selektif Layani Permohonan Pengantar Pembuatan KTP

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengingatkan RT/RW harus selektif dalam melayani pembuatan pengantar pengurusan identitas kependudukan atau KTP untuk mencegah munculnya penduduk musiman, khususnya setelah libur Lebaran.

"Terpenting adalah bagaimana urbanisasi tidak menjadikan beban Surabaya bertambah, pemkot koordinasi dengan RT/RW supaya tak gampang memberikan pengantar penerbitan KTP baru," kata Toni, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (17/4).

Toni menyatakan setiap permohonan pengurusan KTP yang masuk, RT/RW harus melalukan verifikasi pada data pemohon, termasuk mengetahui tujuan kedatangan ke Surabaya. 

"Misalnya yang bersangkutan adalah pekerja dan tidak ada keluarga di sini, maka cukup menerbitkan pengantar domisili, jangan KTP permanen," ujarnya.

Ketepatan pendataan oleh RT/RW bisa mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Sebab, kata dia, warga Surabaya harus tetap diprioritaskan untuk menikmati seluruh fasilitas dan layanan yang bersumber dari APBD setempat.

"Kalau pendatang langsung dapat KTP permanen itu bisa menambah beban anggaran, tapi kami tidak menghalangi masyarakat yang mau mencari peruntungan di sini," ucapnya.

Sementara, soal tindakan pemulangan dari Pemkot Surabaya kepada pendatang yang tak punya kejelasan tujuan, seperti bekerja maupun menempuh pendidikan, disebutnya merupakan langkah yang tepat.

Namun, kata dia, upaya itu tak bisa hanya mengandalkan peran Pemkot Surabaya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus hadir membantu penanganan.

"Pemkot harus aktif koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur karena punya perangkat dan kapasitas yang lebih luas," kata dia.

Selain itu, Toni juga berharap pemprov bisa lebih melakukan pemerataan sektor industri di kabupaten maupun kota lain di Jawa Timur.

"Kalau sudah begitu, maka bukan hanya Surabaya yang menjadi tujuan para pendatang," ucapnya.

Read More

Kodim Lamongan Halal Bihalal

Lamongan - KABARPROGRESIF COM Momen Idul Fitri masih menyelimuti Makodim 0812/Lamongan. Itu terlihat ketika Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan menggelar halal bihalal bersama keluarga besar personil Kodim.

Nuansa kekeluargaan pun terlihat kental ketika halal bihalal itu berlangsung. Nuansa itu, seakan menambah sekaligus memperkuat tali silaturahmi antar personil Kodim.

“Halal bihalal ini diharapkan bisa memperkuat kekompakan yang sudah terjalin selama ini,” kata Dandim. Rabu (17/04/2024).

Letkol Wira berharap, adanya kekeluargaan yang sudah terjalin di Makodim Lamongan, bisa dijadikan motivasi bagi semua personil untuk selalu bersemangat dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang akan datang.

“Dengan kekompakan, semua tugas yang ada tentu bisa terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Read More