Jalasenastri Armada II Turut Hadir Dalam Peringatan HKG PKK

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, diwakili oleh Wakil Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Watty Isswarto, menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, bertempat di Ballroom Hotel Double Tree Surabaya. Jumat (19/4).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang dibuka langsung oleh Pejabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, A.KS., M.AP., didampingi Pj. Ketua Tim Penggerak Provinsi Jawa Timur Ibu Isye Adhy Karyono, A.KS., M.Si.

Adapun tema yang diangkat yakni "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Menuju Indonesia Maju".

Pejabat Gubernur Jawa Timur melalui sambutannya menyampaikan sesuai dengan tema yang diambil pada Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara satu sama lain untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Provinsi Jawa Timur, menuju Indonesia maju.

Read More

Unjuk Rasa di Monas, Polri Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama TNI dan stakeholder terkait (Satpol PP dan Dishub) hari ini menggelar pengamanan aksi unjuk rasa di sekitaran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran jalannya aksi dan keamanan masyarakat.

“Pada hari ini, 19 April 2024, sedang berlangsung pengamanan penyampaian pendapat di sekitaran Monas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan persnya di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Sebanyak 2.713 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Petugas gabungan tersebut terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, dan Dishub.

“Rekayasa lalu lintas dilakukan situasional tergantung kondisi di lapangan,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Beberapa ruas jalan di sekitar Monas akan ditutup dan dialihkan, antara lain:

TL. Harmoni yang mengarah ke Jl. Merdeka Barat ditutup dan dialihkan ke Jl. Kesehatan;

Jl. Perwira yang mengarah Jl. Merdeka Utara ditutup dan jalur dialirkan kearah Istiqlal dan lapangan Banteng;

TL. Thamrin ditutup dan dialihkan ke Jl. Kebun Sirih yang mengarah ke Senen dan Jl. Abdul Muis;

Masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas diimbau untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan.

Brigjen Pol. Trunoyudo juga mengingatkan kepada para peserta aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya dengan tertib dan damai.

“Siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi supaya semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Trunoyudo menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam momentum pasca Idul Fitri ini.

“Bapak Kapolri juga mekankan dalam momentum pasca Idul Fitri untuk mempererat persatuan di tengah perbedaan, serta saling menjaga kesatuan dan persatuan,” pungkasnya.

Read More

SERR Alternatif Tol Tengah Kota, Koneksikan Juanda dan Tanjung Perak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Trase proyek pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) dipastikan akan membentang mulai kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar.

"Itu akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Jum'at (19/4).

Irvan juga menyebut, jika trase atau jalur proyek SERR berbeda dengan JLLT.

SERR berada lebih luar dan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang.

"Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau," bebernya.

Menurut Irvan, SERR bisa menjadi alternatif pengganti Tol Tengah Kota.

Sebab, dari hasil kajian lalu lintas maupun land acquisition, pembangunan Tol Tengah Kota akan lebih banyak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas.

"Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas" bebernya.

Oleh sebabnya, Irvan menyebut bahwa Pemkot Surabaya mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alternatif pengganti Tol Tengah Kota.

Karena itu, pihaknya berharap, Tol Tengah Kota tidak dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tetapi diganti dengan SERR.

"Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ini.

Lebih dari itu, Irvan menilai, bahwa pembangunan proyek SERR ini akan meminimalisir biaya untuk pembebasan lahan.

Sebab, jalur proyek tersebut akan lebih banyak melintasi aset-aset milik Pemkot Surabaya.

"Jadi banyak melewati aset milik pemkot," ungkapnya.

Pihaknya berharap, keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya.

Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR).

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) ke pemerintah pusat. 

Pembangunan SERR itu bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini, usulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat masih dalam tahap untuk menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (19/4).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR rencananya akan dilakukan gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. 

Namun sebelum tahap itu dilakukan, maka ditentukan untuk jalur proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," pungkasnya.

Read More

Rajut Kebersamaan, Pangkoarmada II Berkeringat Bersama Prajurit dan PNS Koarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka merajut kebersamaan, Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, melaksanakan olahraga bersama dengan Prajurit dan PNS Koarmada II. Kegiatan olahraga tersebut dilaksanakan di Dermaga Madura Ujung Surabaya, Jum’at (19/4).

Olahraga bersama ini sebagai salah satu instruksi Pangkoarada II kepada prajurit Jalasena Koarmada II untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh.

Kegiatan olaharaga diawali dengan pengecekan nadi dan dilanjutkan dengan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88. Selanjutnya Pangkoarmada II beserta Pejabat Utama Koarmada II, para Asisten Pangkoarmada II, dan para Kasatker Koarmada II melaksanakan olahraga bersepeda santai, sedangkan untuk prajurit Jalasena Koarmada II melanjutkan dengan berlari dan jalan sehat mengelilingi Daerah Basis TNI Angkatan Laut (DBAL) Koarmada II.7

Pada kesempatan tersebut Pangkoarmada II mengatakan bahwa kegiatan olahraga bersama ini merupakan salah satu cara bagi pemimpin dalam merajut kebersamaan dan berkeringat bersama dengan prajurit Jalasena Koarmada II, memupuk soliditas dan membina prajurit dalam rangka pembinaan fisik tiap prajurit.

Read More

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut surat keterangan sakit Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor ganjil. 

Surat tersebut disampaikan tim kuasa hukum Gus Muhdlor sebagai alasan untuk tidak menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan sakit. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam surat keterangan sakit itu disebut Gus Muhdlor menjalani perawatan sejak 17 April sampai sembuh. 

Biasanya surat keterangan sakit sampai dua hari. 

“Dirawat sejak 17 April 2024 sampai dengan sembuh. Ini agak lain suratnya karena sembuhnya kapan kan kita enggak tahu, sakitnya juga enggak tahu,” ujar Ali saat ditemui di KPK, Jakarta, Kamis (19/4/2024). 

Adapun Gus Muhdlor disebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat. 

Ali mengatakan, KPK telah menganalisa surat keterangan sakit tersebut. Surat itu dinilai tidak cukup jelas. 

KPK lantas mengingatkan agar Gus Mudhlor dan dokter yang mengeluarkan surat keterangan sakit itu bersikap kooperatif.  

Ali mengingatkan, KPK pernah menangani perkara yang tersangkanya menggunakan alasan medis untuk mengganggu penyidikan. 

“Karena alasan kesehatan dan lain-lain ternyata kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan dipersoalkan secara hukum karena sengaja untuk menghalangi proses penyidikan,” ujar Ali. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Sidoarjo ini dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (25/4/2024). 

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap belasan orang termasuk sanak keluarga Gus Muhdlor. 

Namun, KPK tidak berhasil menangkap Gus Muhdlor. Selang beberapa waktu, lembaga itu bahkan diisukan bakal melepas Gus Muhdlor dari jerat hukum. 

KPK akhirnya menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka setelah menggelar ekspose dan mengumumkannya pada hari ini. 

Ali belum mengungkap detail perbuatan Gus Muhdlor berikut pasal yang disangkakan. 

Ia hanya menyebut Gus Muhdlor diduga menerima aliran dana korupsi. 

“Diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang,” tutur Ali. 

Read More

2.713 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Monas Hari Ini

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka melakukan pengamanan dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum, Polri bersama TNI, Satpol PP serta Dishub DKI Jakarta akan bersiaga dan memperlancar jalannya aksi kegiatan yang akan berlangsung siang ini di sekitaran Monas Jakarta Pusat, Jumat (19/04/2024).

“Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat, dan untuk melakukan pengaman tersebut kami mensiagkan 2.713 personel gabungan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Jumat (19/4/2024).

“Personel gabungan tersebut terdiri dari TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas,” sambungnya.

Dalam arahannya, Kapolres juga menyampaikan kepada seluruh personel agar selalu bertindak humanis dan persuasif.

“Saya berpesan kepada seluruh personel yang sedang melakukan pengaman pada hari ini, agar selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisiasi dan pelayanan serta humanis,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) ke pemerintah pusat. 

Pembangunan SERR itu bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini, usulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat masih dalam tahap untuk menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (29/4).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR rencananya akan dilakukan gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. 

Namun sebelum tahap itu dilakukan, maka ditentukan untuk jalur proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," pungkasnya.

Read More

Polda Sulut Kirim Personel dan Logistik Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Sitaro

Manado - KABARPROGRESIF.COM Polda Sulawesi Utara mengirimkan personel Polri dan logistik dalam rangka membantu penanganan dan evakuasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang terjadi pada Selasa (16/4/2024) malam.

Hal itu dikatakan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi saat melepas keberangkatan personel, di Dermaga Ditpolairud Polda Sulut, Kamis, (18/4/2024) siang.

“Hari ini Kamis, 18 April 2024, personel sudah diberangkatkan melalui Dermaga Polairud Polda Sulut dengan menggunakan 4 unit kapal KP Safe Boat milik Ditpolairud Polda Sulut,” ujar Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulut.

Personel yang diberangkatkan terdiri dari 17 personel Ditpolairud dan 10 personel medis Biddokkes Polda Sulut. Sedangkan personel Brimob sebanyak 30 orang diberangkatkan dengan menggunakan Kapal KRI Kakap 811 melalui Dermaga Satrol AL Samuel Languyu, Bitung.

Polda Sulut juga mengirimkan bantuan sembako, antara lain 1 ton beras, 30 dus mie instan, 50 baki telur dan 48 dus ikan kaleng.

“Personel Polda Sulut akan membantu personel Polres Kepulauan Sitaro, Pemda dan TNI setempat untuk melakukan evakuasi dan penanganan terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang,” lanjutnya.

Sebelumnya penanganan awal sudah dilakukan oleh Polres Kepulauan Sitaro bersama TNI dan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait lainnya.

Masyarakat di sekitar Gunung Ruang juga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.

“Masyarakat diminta tidak ada yang mendekat ke lokasi bencana. Personel supaya memberikan pertolongan yang terbaik kepada masyarakat yang mungkin masih ada di sekitar lokasi bencana. Polda Sulut bersama dengan pihak terkait akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kita dari Kepolisian siap membantu dan mengamankan proses evakuasi,” kata Wakapolda.

Read More

Pusat Keuangan Polri Gelar FGD Bahas Penetapan Hari Jadi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pusat Keuangan (Puskeu) Polri menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tatap Muka sekaligus virtual meeting bersama Bidkeu Polda Jajaran pada Kamis (18/4/2024) di Gedung Mandiri Club, Jalan Mataram No.33 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas penetapan Hari Jadi Pusat Keuangan Polri setiap tanggal 8 Desember. Acara dihadiri oleh Kapuskeu Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H, Sespuskeu Kombes Pol. Ane Kristina, S.A.P, Narasumber Sejarawan DR Ambar Wulan, Narasumber Pusjarah Polri AKBP Edi Purnawan, S.Pd. M.M, Pejabat Utama Puskeu Polri dan Kabid serta Kasubbid Puskeu Polda.

Dalam FGD ini, para peserta mendiskusikan berbagai hal terkait sejarah berdirinya Puskeu Polri, termasuk momen penting yang melatari penetapan tanggal 8 Desember sebagai Hari Jadi Puskeu Polri.

Diskusi berlangsung dengan antusias dan menghasilkan berbagai masukan berharga untuk penyempurnaan draft Hari Jadi Puskeu Polri.

Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama tentang penetapan Hari Jadi Puskeu Polri.

“Semoga FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama tentang penetapan Hari Jadi Puskeu Polri, sehingga menjadi tonggak sejarah baru bagi Puskeu Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Kegiatan FGD ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan dan foto bersama.

Read More

Puslitbang Polri Gelar Rakernis 2024: Perkuat Fungsi Litbang untuk Transformasi Ekonomi Nasional

Yogjakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri Brigjen Pol Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si., membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Puslitbang Polri tahun 2024  yang dilaksanakan di Ballroom The Rich Jogja Hotel, pada hari Rabu (17/04/2024).

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.  hadir sebagai tamu undangan, memberikan sambutan “terima kasih atas kepercayaan Puslitbang Polri melaksanakan Rakernis di Wilayah Polda DIY, Yogyakarta  merupakan kota pelajar,  harapan kedepan segala kebijakan yang diambil oleh puncuk pimpinan Polri berdasarkan riset”.

Dalam sambutannya, Kapuslitbang Polri menyampaikan bahwa Rakernis Puslitbang Polri yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun tentu memiliki target dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi litbang Polri ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

WhatsApp Image 2024 04 18 at 19.50.50Pemilihan tema Rakernis Puslitbang Polri tahun 2024 tentang “Penguatan Fungsi Litbang Polri Yang Presisi Dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Nasional”  merupakan jabaran kebijakan Presiden Joko Widodo dan Kapolri, yang ditindaklanjuti oleh Kapuslitbang Polri berkolaborasi dengan para pengembang fungsi litbang di lingkungan Polri agar tercipta penguatan fungsi Puslitbang Polri untuk mewujudkan produk yang unggul, memiliki daya saing dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

Rakenis Puslitbang Polri dilaksanakan dengan diskusi  panel yang menghadirkan beberapa narasumber baik internal maupun eksternal Polri seperti  Brigjen Pol Hery Santoso, S.I.K., M.H. ( Karoada Slog Polri), Brigjen Pol Agoes Soejadi  Soepraptono, S.I.K. (Karojianstra SSDM Polri), Brigjen Pol Dr. H. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H. (Karodalops Sops Polri),  Kombes Pol Trisno Riyanto, S.H., (Kabaglempus Rolemtala Srena Polri) dan Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si. (Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri) serta narasumber dari kalangan akademisi seperti Dr. Toto Pranoto (Dir. Kerma Universitas Indonesia) dan Dr. Iva Ariani (dosen Fak. Filsafat Universitas Gadjah Mada).

Rakernis Puslitbang Polri tahun 2024 diselenggarakan selama 2 hari (17 – 18 April 2024)  dihadiri oleh para PJU dan staf Puslitbang Polri serta mengikutsertakan para pejabat pengemban fungsi litbang di lingkungan Satker Mabes Polri, Karo Rena,  dan Kabag Strajemen Polda Jajaran serta Kabid Humas Polda jajaran.

Read More

Polri Buka Penerimaan Anggota Baru, Catat Tanggal dan Syarat Pendaftarannya!

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri membuka penerimaan Terpadu Tahun Anggaran (TA) 2024. Masyarakat bisa mengikuti seleksi pendaftaran Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama.

“Taruna Akpol dimulai pada 26 Maret 2024 hingga 19 April 2024, Bintara Polri dimulai pada 4 April 2024 hingga 25 April 2024, Tamtama Polri dimulai pada 4 April 2024 hingga 25 April 2024,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Kamis (18/4/2024).

Terkhusus pendaftaran Bintara Polri, kata Karopenmas, terdapat beberapa kategori yaitu Bintara PTU, Bintara Bakomsus Kehumasan atau TI, Bintara Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bintara Bakomsus Hukum dan Bintara Bakomsus Pariwisata.

Adapun para calon anggota Polri tingkat Bintara PTY akan menempuh pendidikan di SPN Polda untuk Bintara PTU. Kemudian di Sepolwan untuk Bintara PTU dan Bakomsus wanita dengan lama pendidikan 5 Bulan.

Untuk tempat pendidikan Tamtama Polri di Pusdik Sabhara Polri dan di SPN Polda dengan lama pendidikan 5 Bulan. Sementara Taruna Akpol dilaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah dengan lama pendidikan 4 tahun.

“Bagi masyarakat yang ingin mendaftar dapat melalui pendaftaran online di website penerimaan.polri.go.id, Polri menerapkan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis,” pungkas Karopenmas.

Adapun persyaratan beberapa kategori pada Bintara, antara lain:

A. Bintara PTU (Polisi Tugas Umum)

1) berijazah serendah-rendahnya:

a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);

b) SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;

c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan

d) Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau

e) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) umum:

1) Pria: 165 cm;

2) Wanita: 160 cm.

b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

1) Pria: 163 cm;

2) Wanita: 158 cm.

c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) Daerah Pesisir:

(a) Pria: 163 cm;

(b) Wanita: 158 cm.

(2) Daerah Pegunungan:

(a) Pria: 160 cm;

(b) Wanita: 155 cm

B. Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes):

1) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Kebidanan;

b) Keperawatan;

c) Farmasi;

d) Keperawatan Anastesiologi;

e) Kesehatan Gigi;

f) Radiologi;

g) Elektro Medik;

h) Analis Lab;

i) Pranata Radiologi;

j) Kesehatan Lingkungan;

k) Fisioterapi.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm.

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

C. Bintara Kompetensi Khusus Hukum:

1) berijazah serendah-rendahnya Program S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Hukum;

b) Hukum Internasional.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

D. Bintara Kompetensi Khusus Kehumasan/TI:

1) berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK, meliputi jurusan:

a) Desain Grafis;

b) Teknik Komputer dan Jaringan;

c) Elektro;

d) Rekayasa Perangkat Lunak;

e) Multimedia;

f) Teknik Audio dan Video;

g) Desain Komunikasi Visual;

h) Teknologi Informasi Jaringan.

2) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Sistem Informasi;

b) Teknologi Informasi;

c) Teknik Komputer dan Jaringan;

d) Desain Komunikasi Visual;

e) Ilmu Komunikasi (Jurnalistik/ Public Relations).

3) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

E. Bintara Kompetensi Khusus Pariwisata:

1) berijazah serendah-rendahnya: a) SMK/MAK Pariwisata (kecuali program keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan);

(1) Usaha Layanan Pariwisata;

(2) Ekowisata.

b) Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi:

(1) Pemandu Pariwisata (Tour Guiding);

(2) Ekowisata;

(3) Ekowisata Laut;

(4) Perjalanan dan Wisata (Tour and Travel);

c) Program D-IV / S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Pariwisata.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum:

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm.

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

Read More

Korbrimob Polri Gelar Apel Konsolidasi Antisipasi Kontijensi Jelang PHPU 2024

Depok - KABARPROGRESIF.COM Korbrimob Polri menggelar Apel Konsolidasi dalam rangka sidang putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Apel dilaksanakan di Lapangan Mako Brimob Kelapadua. Depok. Jawa Barat. Kamis (18/24).

Apel dipimpin oleh Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., selaku Kasatgas Tindak Ops Mantab Brata 2024 yang diikuti seluruh personel jajaran Korbrimob Polri yang terlibat Satgas OMB 2024.

Dalam kesempatan ini, Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi rencana sidang putusan PHPU.

“Terkait hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang direncanakan 22 April 2024, kita antisipasi adanya elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya yang pro dan kontra melalui aksi demo” Kata Brigjen Pol Waris.

Kemudian, “Setelah pembacaan hasil keputusan oleh MK, maka tiga hari kedepan KPU mempunyai kewajiban menggelar rapat pleno untuk menetapkan pemenang dari Pemilu ini,”Tambahnya.

“Kita siapkan selain Satgas Tindak OMB 2024 ada Satgas Wanteror Kapolri sebanyak 2000 personel, kemudian 1500 personel Satgas Aman Nusa 1 yang dipimpin Danmen IV Paspelopor,” Pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa 18 Mei 2024 mendatang akan ada kegiatan Word Water Forum di Bali. “Ini perlu kita antisipasi juga besar kemungkinan akan melibatkan personel dari Korbrimob khususnya dari rekan-rekan Pasukan Gegana dan TIK Korbrimob.

Read More