Kamis, 25 April 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dengan terselenggaranya latihan ini diharapkan Koarmada II dan TNI Angkatan Laut pada umumnya, dapat meningkatkan seluruh aspek kemampuan baik personel maupun material. Demikian amanat Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Koarmada II Kolonel Laut (H) Yopi Roberti Riry, S.H., M.H., yang dibacakan oleh Kasubdisdargakkum Letkol Laut (H/W) Anna Maria, S.H., mewakili Kadiskum Koarmada II saat menutup Latihan Pemberkasan Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Diskum Koarmada II. Kamis, (25/4).

Lebih lanjut, Kasubdisdargakkum Koarmada II mengatakan bahwa latihan pemberkasan tahun 2024 merupakan program latihan yang telah direncanakan oleh Koarmada II dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Operasi dan Hukum Koarmada II, dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut, berupa pemberkasan dan penyidikan kapal dalam mendukung setiap penugasan yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana tertentu di laut, dalam rangka mendukung tugas pokok Koarmada II.

“Saya berharap hasil latihan ini dapat diaplikasikan di lapangan dimanapun bertugas, serta dapat dievaluasi dan dijadikan masukan kepada pimpinan untuk kesempurnaan latihan maupun kesiapan operasi selanjutnya,” ungkapnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran akan pimpin Operasi Puri Agung 2024. Operasi Polri dalam rangka pengamanan kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, operasi ini bertujuan menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan WWF ke-10, termasuk keselamatan serta kenyamanan para kepala negara, menteri dan delegasi yang hadir. Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif guna terciptanya situasi kamtibmas yang aman.

“Operasi Puri Agung 2024 akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 17 sampai dengan 26 Mei 2024 yang dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku kepala operasi,” ujar Brigjen Trunoyudo di Mabes Polri, Kamis (25/4/2024) sore.

Karopenmas mengatakan, ada 10 satuan tugas (satgas) yang dibentuk dalam Operasi Puri Agung 2024. Yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgaspam Walrolakir, Satgaspam Tindak, Satgaspam Gakkum, Satgaspam Anti Teror, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgaswil Jatim, dan Satgaswil NTB.

Lebih lanjut, Karopenmad merinci, satgas tersebut terdiri dari personel Mabes Polri, Polda Bali, Polda Jatim, Polda NTB. Polri dibantu oleh stakeholder terkait.

“Polri melibatkan personel dari Mabes Polri, Satwil Polda Bali, Polda Jatim dan Polda NTB, serta bersinergi dengan Paspampres, TNI, BNPT, BSSN, BNPB, Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait,” terangnya.

Adapun jumlah personel polri yang dikerahkan yaitu sebanyak 5.791 personel. Dengan rincian Mabes Polri 2.485 personel, Polda Bali 2.706 personel, Polda Jatim 300 personel, Polda NTB 300 personel.

Karopenmas berharap pelaksanaan WWF diharapkan mampu menghasilkan dampak yang baik seperti saat pelaksanaan G-20 tahun lalu. Sehingga berdampak positif bagi indonesia.

“Mari kita dukung bersama dan sukseskan kegiatan WWF ke-10 ini dengan menjaga situasi kamtibmas Bali agar tetap aman dan kondusif,” katanya.



Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warga. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan pada tahun 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan.

“Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” terangnya.

Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro menjelaskan wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi ini adalah para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. 

Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp 2.810.000,00 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

Lebih lanjut Mas Pj menyampaikan agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto.

“Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag,” imbuhnya.

Agar tepat sasaran, Pemkot tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku perangkat daerah pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung dengan khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4) pagi. 

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya ini, mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," kata Mendagri Tito Karnavian dalam amanatnya.

Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. 

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. 

Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. 

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Eri ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani. 

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," kata Wali Kota Eri.

Bagi Wali Kota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. 

Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.


Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan bersama BPBD melakukan peninjauan di sepanjang Sungai Bengawan Solo.

Peninjauan itu, dilakukan untuk menentukan titik lokasi yang nantinya dijadikan sasaran pelaksanaan program pompanisasi.

Dihubungi terkait hal itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berujar pelaksanaan program pompanisasi sangat penting untuk segera dilakukan di wilayah teritorialnya.

Bukan tanpa sebab, program itu dinilai sangat efektif dalam mendongkrak ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Kami sudah berkomitmen untuk mendukung upaya pengoptimalan ketahanan pangan nasional, terutama di Lamongan,” kata Dandim. Kamis (25/04/2024).

Dengan menggunakan perahu karet, setiap kawasan yang ada di sekitar Sungai Bengawan Solo tak lepas dari peninjauan yang dilakukan oleh pihak Kodim bersama BPBD.

Sasaran peninjauan itu, ucap Letkol Wira, difokuskan pada luas wilayah persawahan yang nantinya dapat dihubungkan dengan Sungai Bengawan Solo.

“Untuk sementara ini, kita lakukan peninjauan di Desa Kebalan Pelang, Desa Besur dan Desa Titik. Ketiga Desa itu sangat dekat dengan Sungai Bengawan Solo,” ungkapnya.



Bengkulu - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menggeledah tiga kantor di jajaran Kementerian Perhubungan di Provinsi Bengkulu imbas dari tiga staf yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 23 Maret 2024.

Tiga kantor yang digeledah masing-masing adalah Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Bengkulu. 

Lalu, Kantor Perhubungan Bidang Keselamatan dan Sarana Uji KIR Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, serta Kantor UPPKB Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong. 

Penggeledahan ini dilakukan pada Rabu (24/4/2024) kemarin.

“Jadi yang di Lubuk Linggau itu, di Balai Uji KIR kami lakukan penggeledahan karena para tersangka yang kami OTT di UPPKB Curup ada melakukan pengurusan KIR,” Demikian kata Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti, Kamis (25/4/2024).

Fakta pada penggeledahan ini, terang Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti, pengurusan KIR kendaraan tidak sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.

Kendaraan yang masa berlaku KIR-nya sudah mati, harus hadir dan melewati serangkaian pemeriksaan, namun kenyataan tidak.

“Kendaraan tidak hadir, masuk di sistem, namun unit tidak hadir di Balai Uji KIR Lubuk Linggau,” sambung dia.

Sebelumnya, dari hasil OTT ini polisi telah menetapkan tiga tersangka, di mana salah satunya adalah PPNS Kementerian Perhubungan Darat, yang diduga menjadi koordinator. 

Dari tangan ketiganya disita uang sebesar Rp 3,6 juta.

Ketiganya adalah WH, HAP, dan FR. Untuk sementara, ketiganya masih menjalani pemeriksaan, guna penyelidikan lebih lanjut. Dengan Pasal 12 E juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dari hasil OTT ini, sebanyak tiga pegawai Kementerian Perhubungan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepolisian Daerah Bengkulu. Penangkapan dilakukan di jembatan timbang Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong pada Sabtu (23/3/2024).



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, menerima Courtesy Call (CC) atau kunjungan kerja dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksma TNI dr. Dwi Adang Iskandar, Sp.B., yang berlangsung di Ruang VIP Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Kamis (25/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kaskoarmada II mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kadiskesal beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung dan silaturahmi di Koarmada II, dan berharap sinergitas antar kedua kotama senantiasa harmonis.

Selanjutnya Kadiskesal beserta rombongan berkesempatan untuk berkunjung ke kantor Diskes Koarmada Il dan melaksanakan tour facility.

Kunjungan ini dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, sekaligus membangun komunikasi dan kerja sama antar instansi militer terutama di lingkungan TNI Angkatan Laut.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kadivhubinter Polri hadiri konferensi yang diikuti oleh 136 negara untuk mengatasi ancaman keamanan global yang mendesak, di Markas Besar INTERPOL, Lyon, Prancis, Selasa (23/4/2024).

Dalam rangka memperkuat jaringan global INTERPOL untuk memerangi ancaman kejahatan terorganisir transnasional Sekretariat Umum INTERPOL menggelar pertemuan kepada kepala NCB di 136 negara anggota Interpol.

Berdasarkan lima tindakan prioritas yang diuraikan dalam Deklarasi Wina, 321 pejabat polisi dari 136 negara yang menghadiri konferensi akan mengidentifikasi inisiatif untuk memperluas akses ke basis data global INTERPOL untuk mendorong pembagian data kriminal operasional yang lebih besar. 

Sejumlah 7 delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti, S.I.K., M.Si berserta Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Amur Chandra J.B., S.H., M.H dan jajaran Kabag di Divhubinter Polri turut ambil bagian dalam konferensi ini.

Selain diskusi panel selama sesi pleno, delegasi juga akan mengambil bagian dalam meja bundar untuk diskusi regional yang lebih terfokus pada ancaman termasuk penipuan keuangan cyber-enabled, eksploitasi seksual anak online dan terorisme.

“Kami memiliki 196 anggota yang kuat, dan kekuatan kami terletak pada komitmen berkelanjutan kami untuk berbagi intelijen dan kemitraan internasional serta menyediakan polisi dengan alat yang mereka butuhkan untuk memerangi kejahatan bersama-sama sangat penting. Saat kita melihat ke masa depan, NCB lebih penting dari sebelumnya, memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi organisasi yang paling kritis. ” tukas Presiden INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal Jürgen Stock juga menyoroti sejumlah sorotan operasional dari 12 bulan terakhir, termasuk Operasi Storm Makers II, yang menargetkan perdagangan manusia dan penyelundupan migran yang terkait dengan pusat penipuan dunia maya, dan Operasi Haechi IV melawan kejahatan keuangan online yang mengakibatkan penyitaan aset senilai USD 300 juta di 34 negara.

“Terorisme tetap global, mobile, sementara kejahatan terorganisir terus berkembang di seluruh benua dan di seluruh pasar,” kata Sekretaris Jenderal Stock.

“Itulah sebabnya kita harus terus mempersiapkan dan menanggapi ancaman kriminal tersebut secara terkoordinasi dan terarah di tingkat nasional, regional dan global melalui NCB kita, Setiap informasi, dibagikan atau ditahan, dapat berarti perbedaan antara penangkapan dan tragedi proporsi global.” tambah Stock

NCB adalah titik fokus negara untuk semua kegiatan INTERPOL, menghubungkan penegakan hukum nasional dengan negara lain, dan dengan markas Sekretariat Jenderal di Lyon, melalui jaringan komunikasi polisi global yang aman.

Dalam kesempatan ini juga delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri melakukan bilateral meeting dengan beberapa organisasi Internasional lainnya, untuk kepentingan penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di Indonesia.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyatakan bahwa kebutuhan peremajaan peralatan modern yang diharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di  perusahaan perusahaan yang besar. 

“Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita kombinasi atau dikolaborasi ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan BLK tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. 

Menurut perempuan asal Kediri, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. 

“Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” bunda Renny.

Bendahara DPD PDI-Perjuangan jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. 

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri,” bebernya.

Dengan demikian, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum serta peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan bahwa komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya untuk meningkatkan kualitas dari BLK. 

“Komisi E DPRD Jatim akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri,” pungkas politikus asal PKS.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BLK Kediri pada Senin 22 April - Rabu 24 April 2024 yang dipimpin oleh ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana dan sejumlah anggota komisi E DPRD Jatim lainnya. Langsung diterima Kepala UPT BPK Kediri, Wahyu Suryo.

Wahyu menyampaikan, para peserta pelatihan di BLK tersebut mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien karena sudah tak up date. 

Menurut Wahyu, beberapa peserta pelatihan kerap menyatakan bahwa mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. 

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” ungkapnya.

Wahyu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan kerja untuk bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja. 

Di sisi lain, BLK Kediri juga terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” jelasnya. 

Diakui Wahyu, peralatan atau mesin mesin di BLK Kediri belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. 

“Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. 

Namun, Wahyu berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya mulai membahas bentuk usaha PDAM Surya Sembada, lewat persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (24/04/2024).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan, proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai.

"Pansus perubahan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda mana yang digunakan tentu ada pilihan yang terbaik," terangnya.

Sementara itu Anas Karno sebagai Ketua Pansus mengatakan, bentuk usaha PDAM Surya Sembada nantinya juga diminta  mempertimbangkan Perseroda (Perseroan Daerah) selain Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Dalam rapat pembahasan selanjutnya kita akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan bentuk badan usaha yang pas untuk PDAM Surya Sembada," imbuhnya.

Karakteristik dan tujuan Perumda yang utama untuk pelayanan umum,namun tetep dapat memperoleh laba dari/atau keuntungan  (pasal 331 ayat 4 huruf C. UU no.23/2024.Jo.UU.no.9/2015. 

Sedangkan Perseroda yakni tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

"PDAM merupakan salah satu BUMD yang penting bagi Pemkot Surabaya. Sehingga jangan sampai lepas dari Pemkot kedua model itu nanti kita pertimbangkan. Kita berharap putusan yang diambil nantinya pas dan tepat," jelas Anas.

Dirut PDAM Surya Sembada Arief Whisnu Cahyono mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, bahwa bentuk perusahaan daerah itu ada 2. Yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 54 tahun 2017.

"Maka diberikan waktu 3 tahun untuk segera menyesuaikan. Karenanya kita juga harus segera melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya," jelasnya.

Menurut Arief Whisnu Cahyono kalau bentuk badan hukumnya Perumda lebih mudah. Kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah kota. Kalau Perseroda dimungkinkan ada pihak lain yang bisa memiliki saham. 

"Jadi secara filosofi nantinya tidak berubah jadi hanya perubahan nama saja," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Perseroda menjadi salah satu pilihan, karena PDAM dengan adanya perubahan ini, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dari segi pemenuhan infrastrukturnya. 

"Kalau ditanggung sendirikan berat jadi butuh peran serta masyarakat jadi dipertimbangkan perseroda untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan saham. Kalaupun Perseroda kepemilikan saham tetap ada di Pemkot sebanyak 61 persen. Atau pemilik saham mayoritas," terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya bersama DPRD dan para stakeholder terkait, akan terus mematangkan pembahasan. Supaya keputusan yang diambil nanti tepat.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive