Pejabat yang Terlibat Korupsi RSUD Wonosari Gunungkidul Akhirnya Dipecat

Yogyakarta - KABARPROGRESIF.COM Bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, Sunaryanta, memecat Sekretaris Dinas Kominfo Gunungkidul Nonaktif Aris Suryanto. Diketahui Aris Suryanto merupakan ASN yang terlibat kasus korupsi di RSUD Wonosari.  

Pemecatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 17/UP/Kep.D/04 tanggal 30 April 2024. Selain itu pemecatan Aris bisa dilakukan setelah putusan inkrah pengadilan.  

"Ada dua orang ASN yang saya tindak hari ini satu orang diberhentikan tidak dengan hormat, satu orang lagi kita tindak diturunkan pangkatnya selama tiga tahun," kata Sunaryanta ditemui di kantor Pemkab Gunungkidul, Selasa (30/4/2024). 

Dia mengatakan, keputusan merupakan pembelajaran kepada semuanya. Dia meminta ASN mengikuti aturan yang berlaku karena memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Kita diberikan kesejahteraan oleh negara kita harus mengikuti apa yang digariskan oleh negara apa itu undang-undang," kata dia. 

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar, menjelaskan Aris Suryanto terjerat kasus korupsi dalam pengelolaan jasa pelayanan medis di RSUD Wonosari Tahun Anggaran 2015. 

Kasus yang berasal dari uang pengembalian jasa dokter laboratorium pada tahun 2009 sampai 2012. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta tersebut, Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

Aris dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6rbulan dan denda sejumlah Rp300.000.000. 

Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 

Aris yang mengajukan Kasasi pun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). 

"Keputusan sudah inkrah. Keputusan sudah keluar, meskipun hukumannya sama. Karena berhubungan dengan jabatan tidak memandang berapa tahun, tetep kena hukuman PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Iskandar. 

"Keputusan berlaku mulai hari ini," kata dia. 

Sementara untuk kasus yang kedua, hukuman disiplin berat berupa penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada RS, Guru PPPK yang baru diangkat pada tahun 2022, karena bercerai tanpa memiliki surat keterangan untuk bercerai dari Bupati. 

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 

"Dengan penjatuhan hukuman disiplin berat dan pemberhentian tidak dengan hormat ini, diharapkan seluruh ASN agar semakin hati-hati dan bijak dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku," kata Iskandar. 

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Gunungkidul, Sendhy Pradana Putra menjelaskan, ada dua berkas perkara. 

Pertama dengan tersangka mantan Direktur RSUD Wonosari, Isti Indiyani. 

Lalu kedua, Aris Suryanto yang dulu menjabat sebagai Kepala Bidang Rekam Medik di RSUD Wonosari. 

Penanganan kasus Aris dimulai sejak April 2023 lalu, dan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Aris divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara. 

Aris mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan hukumannya menjadi 1,5 tahun dan denda Rp300 juta subsider dua bulan kurungan. 

Aris mengajukan kasasi, dan keputuasannya keluar ditolak pada 3 April 2024 lalu. 

"Pada 4 April kami lakukan eksekusi terhadap terpidana Aris Suryanto untuk menjalani hukuman. Dengan begini, maka kasus sudah dianggap memiliki kekuatan hukum yang tetap," kata dia.  

Read More

Mayjen TNI Rafael Granada Baay Dampingi Kunker Presiden Jokowi di Banyuwangi

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Mayjen TNI Rafael Granada Baay mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kunker yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu, bertujuan untuk menyerahkan sertifikat elektronik hasil program redistribusi tanah kepada ribuan masyarakat Banyuwangi di GOR Tawang Alun. Selasa (30/04/2024).

Selain didampingi Pangdam V/Brawijaya, kunjungan yang dilakukan oleh Presiden tersebut juga didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Forkopimda Jatim dan Forkopimda Banyuwangi.

Ditemui usai melakukan pendampingan kunjungan Presiden, Mayjen TNI Rafael mengungkapkan jika dirinya sangat mengapresiasi sinergitas dan kekompakan semua pihak dalam ikut serta mengawal berlangsungnya kunker Presiden Jokowi tersebut.

“Kunjungan Presiden di Banyuwangi ini, juga sebagai momentum dalam memperkuat sinergitas,” kata pangdam.

Bukan hanya itu, Pangdam mengungkapkan selama berlangsungnya kunjungan itu, pihak TNI, Polri serta unsur pengamanan lainnya telah bersinergi dengan menempatkan seluruh personil di beberapa titik rute kunjungan.

“Kunker Presiden di Banyuwangi berjalan dengan tertib. Itu semua tak lepas dari peran semua pihak,” bebernya.

Read More

Jelang Peringatan Hari Buruh, Wali Kota Eri Ingin SPSI Jaga Keamanan dan Kenyamanan di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar halal bihalal bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di Graha Sawunggaling, Selasa (30/4). 

Dalam halal bihalal kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengundang sebanyak 20 organisasi serikat pekerja di Surabaya. 

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh serikat pekerja yang hadir. 

Menurut dia, KSPSI memiliki visi dan misi yang sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu mensejahterakan masyarakat. 

“Semoga di hari yang penuh berkah ini, Kota Surabaya dan KSPSI bisa membawa Surabaya menjadi kota yang lebih berkah lagi. Karena SPSI memberikan contoh, yang dipikirkan serikat pekerja ini adalah kesejahteraan dari anggotanya, seperti pemerintah kota yang memikirkan kesejahteraan warganya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri ingin, KSPSI dan Pemkot Surabaya bisa terus menjalin sinergi ke depannya. 

Menurut dia, apabila kolaborasi itu terus terjalin, maka akan memberikan dampak baik terhadap perekonomian warga dan investasi di Surabaya. 

Karena, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk daerah. 

Dengan adanya peraturan ini, maka secara otomatis semakin banyak warga yang terserap ke dalam industri di Surabaya. 

“(Industri) yang di Surabaya ini, rata-rata 50 persen orang Surabaya dan 50 persen bukan orang Surabaya. Akan tetapi saya ingin, menambah untuk orang Surabaya, tapi ada beberapa persyaratan dan komitmen agar semakin banyak lagi warga yang bekerja di industri Kota Surabaya,” jelasnya. 

Tidak lupa ia meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini, agar terus menjalin silaturahmi dan menjembatani untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di Kota Surabaya. 

Ia berharap, di peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024 nanti, SPSI dapat menjaga keamanan dan kenyamanan di Kota Surabaya. 

“Saya matur nuwun (terima kasih) karena SPSI Surabaya selalu menjaga kondusifitas di Kota Surabaya dan selalu ada bersinergi, sehingga industri yang ada di kota ini terus berjalan,” harapnya. 

Di samping itu, Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini memaparkan, di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian tersebut sudah ditetapkan bahwa perusahaan di Surabaya wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal. 

Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, yakni setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) wajib memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk daerah. 

“Selain itu, juga disebutkan di dalam Pasal 58 ayat (1) huruf r, yaitu setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan wajib memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan atau penduduk daerah,” paparnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPC KSPSI Surabaya, Hamdani berharap, Pemkot Surabaya dengan SPSI Surabaya bisa terus menjalin hubungan baik ke depannya. 

Hamdani ingin, pemkot dan SPSI dapat bersama-sama menciptakan investasi yang sejuk di Kota Surabaya. 

“Tentunya, kami juga akan memberikan perbaikan dan kritikan terhadap pemerintah yang berhubungan dengan buruh. Yang pertama jangan memudahkan terjadinya PHK, yang kedua tolak upah murah, dan yang ketiga kita ingin di Indonesia ini ada kesejahteraan dari kota ke desa, dan pemerataan untuk pengusaha,” pungkasnya. 

Read More

Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas AMIN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN resmi dibubarkan. 

Seluruh ketua umum partai pengusung Anies-Muhaimin hadir kecuali Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Anies pun merespons ketidakhadiran Surya Paloh dalam acara pembubaran Timnas AMIN hari ini. 

Dia mengatakan kedatangan Surya Paloh telah diwakili oleh Sekjen NasDem Hermawi Taslim.

"Kan datang Pak Sekjen, dating Pak Jan Darmadi, diwakilkan," kata Anies kepada wartawan di kediamannya, Selasa (30/4/2024). 

Dalam acara ini, hadir Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum PKB yang juga cawapres, Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Kapten Timnas AMIN M Syaugi Alaydrus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. 

Dia mengaku bangga dapat dipercaya memimpin tim pemenangan Anies-Cak Imin.

"Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, memanage sekian besar orang dari berbagai karakter, dari partai, dari akademisi, intelektual, dari santri, dari tni polri, ini memberikan wawasan tersendiri buat saya sehingga saya merasa bangga menjadi bagian dari ini," ungkap Syaugi.

Anies Baswedan selaku capres nomor urut 1 di Pilpres 2024 mengumumkan langsung pembubaran ini. 

Anies Baswedan dan Timnas AMIN sebelumnya menggelar silaturahmi di kediamannya.

"Kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh kapten dalam sebuah timnas kampanye ini, Timnas AMIN, yang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja timses yang sudah berlangsung sejak bulan November," ujar Anies Baswedan.

"Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita, kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul untuk kita umumkan kepada publik bahwa Timnas AMIN telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja sama dengan sekeras-kerasnya," imbuhnya.

Read More

Anggota Koramil Kedungpring Turun Tangan Tangani Tanggul Jebol

Lamongan- KABARPROGRESIF.COM Tanggul jebol terjadi di Desa Gunungrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selasa (30/04/2024).

Jebolnya tanggul itu, mengakibatkan puluhan hektar lahan persawahan terancam gagal panen.

Jebolnya tanggul tersebut pun, langsung menjadi perhatian pihak Koramil Kedungpring dengan mengerahkan puluhan personilnya.

Danramil Kedungpring, Kapten Cba Sahuri menjelaskan jika saat ini personilnya telah melakukan langkah penanggulangan berupa pembuatan tanggul sementara yang terbuat dari anyaman bambu.

“Pembuatan tanggul sementara itu untuk mencegah luapan air,” ucap Kapten Sahuri.

Selain melibatkan personil dari Koramil Kedungpring, Kapten Sahuri berujar penanggulangan tanggul jebol itu turut melibatkan pihak Kepolisian hingga BPBD setempat.

“Petugas gabungan juga melakukan langkah penanggulangan dengan menumpuk ratusan karung berisi air di lokasi tanggul jebol,” pungkasnya.

Read More

Kasus Stunting di Surabaya Tinggal 1,6 persen

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan keseriusannya dalam upaya pengentasan stunting di Kota Pahlawan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 1,6 persen. 

Padahal, di tahun 2021 masih tercatat sebanyak 28,9 persen dan menurun signifikan di akhir tahun 2022 menjadi 4,8 persen. 

Pemkot pun semakin optimis di tahun 2024, angka kasus stunting terus menurun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur karena angka stunting di Kota Pahlawan semakin menurun drastis. 

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Surabaya atas keikutsertaanya berjibaku dalam upaya menurunkan kasus stunting. 

Seperti bergerak bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), Bunda Paud, PKK, kader lingkungan, serta kelompok pengajian. 

“Termasuk Walikota adalah KSH, dengan pergerakkan itu stunting bisa turun menjadi 1,6 persen. Saya berharap dengan digerebek bareng bersama warga Surabaya, stunting bisa terus turun. Dengan model ini, maka saya yakin bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah secara lebih drastis lagi,” kata Wali Kota Eri, Selasa (30/4).

Karenanya, Wali Kota Eri meyakini Kota Pahlawan akan segera zero stunting. Sedangkan pada level 1,6 persen saat ini, 95 persen diantaranya adalah balita yang memiliki penyakit bawaan. 

Selain mereka memiliki penyakit bawaan, ternyata mereka ini bukan asli Surabaya, namun sudah masuk ke Surabaya dan sudah ber-KTP Surabaya, sehingga harus diberikan intervensi juga. 

Untuk menyelesaikan anak stunting yang tersisa itu, pemkot akan menyembuhkan penyakitnya dulu atau minimal dieliminir dampak-dampaknya. 

Setelah itu, baru bisa bergerak menuju berat badannya dan tinggi badannya bisa dinaikkan.

“Jadi kita akan berusaha untuk menyembuhkan penyakit bawaan, kalau sudah penyakit bawaan maka untuk sembuh dari stunting agak sulit, kita akan berkonsentrasi ke sana. Seperti hidrosefalus, jantung, atau yang memang sudah bawaan sejak kecil yang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita jaga kesehatannya,” tegasnya.

Di samping itu, inovasi pemkot bersama warga Surabaya dalam upaya mengentaskan stunting, pengangguran, dan kemiskinan semakin diperkuat melalui pembentukan Kampung Madani. 

Wali Kota Eri bersama elemen kelurahan akan terus terjun ke masyarakat untuk menggugah kepedulian antar warga dengan membentuk Kampung Madani.

“Kita akan mengurangi kemiskinan dengan cara yang mampu membantu yang tidak mampu. Saya berharap setiap RW, maka yang mampu bisa bergerak membantu yang tidak mampu. Tapi di RW yang mampu semua, dia bisa membantu RW yang lainnya,” pungkasnya.

Read More

Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin Resmi Dibubarkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) secara resmi dibubarkan usai kalah di Pilpres 2024, Selasa (30/4).

Hal ini diumumkan langsung oleh Anies dan Muhaimin dalam acara halalbihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kediaman pribadi Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (30/4).

"Hari ini jadi fase penutupan dari kerja kampanye, kerja timses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan ke publik dan diakhiri juga disampaikan ke publik," kata Anies.

Anies mengatakan Timnas AMIN sudah bekerja secara terhormat. 

Ia dan yang terlibat pun merasa bangga dengan kinerja Timnas AMIN dalam Pilpres 2024.

"Timnas AMIN sudah bekerja sehormat-hormatnya, sekeras-kerasnya dan bekerja semulia-mulianya. Dan kita akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medan dan jalurnya masing-masing," kata dia.

Di tempat yang sama Cak Imin juga mengatakan Timnas AMIN secara sistem sudah dapat diakhiri.

"Alhamdulillah kita hadiri penutupan kerja Timnas AMIN. Sebagai sistem sudah kita akhiri. Dan kita rasakan spirit kebersamaan perubahan di berbagai level dan ruang juang masing-masing," kata Cak Imin.

Susunan Timnas AMIN untuk Pilpres 2024 telah diumumkan oleh Anies Baswedan di Jalan Diponegoro Nomor 10 Menteng pada Selasa 14 November 2024. Posisi captain pada struktur ini diisi oleh Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus.

Posisi captain didampingi oleh 12 co-captain, sekretaris jenderal, bendahara dan tim hukum nasional. Timnas AMIN diisi oleh perwakilan Koalisi Perubahan yang diisi oleh PKS, NasDem dan PKB.

Meski begitu, pasangan Anies-Imin mengalami kekalahan di Pilpres 2024. KPU telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih lewat Pilpres 2024.

Read More

KDJA II Halal Bihalal Bersama Pengurus dan Anggota Daerah Jalasenastri Armada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjaga serta mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin, Jalasenastri Koarmada II menyelenggarakan acara Halal Bihalal untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H, bertempat di Gedung R4 Denmako Koarmada II (Kantor Jalasenastri Armada II). Selasa (30/4).

Dalam kesempatan ini, Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, menghadiri acara Halal Bi Halal bersama seluruh Pengurus beserta Anggota Daerah Jalasenastri Armada II.

Melalui sambutannya, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II menyampaikan bahwa inti dari Halal Bihalal adalah saling memaafkan antar sesama karena kesalahan sesama manusia, Tuhan dapat mengampuninya jika antar sesama manusia sudah saling memaafkan.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini marilah kita saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi, sehingga hubungan kita tetap harmonis dan semakin berkah,” ungkap Ny. Dian.

Di akhir sambutannya, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II berpesan agar seluruh Pengurus Berserta  Anggota Daerah Jalasenastri Armada II menikmati acara ini dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan dengan harapan  masa depan yang lebih baik.

Read More

Jalur Zonasi PPDB SDN-SMPN Surabaya Diperketat, Dispendik Gandeng Dispendukcapil Filter Penduduk Dadakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengantisipasi Calon Peserta Didik Baru (CPDB), yang baru pindah alamat dan Kartu Keluarga (KK) Kota Pahlawan untuk mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD Negeri maupun SMP Negeri. 

Antisipasi dilakukan untuk mencegah adanya CPDB KK Surabaya belum 1 tahun yang ingin mendaftar PPDB melalui Jalur Zonasi.

Aturan dan syarat PPDB 2024 sebelumnya telah tercantum dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.

Artinya PPDB 2024 ini menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun sebelumnya, dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

"Antisipasinya kita PPDB pakai data mulai tahun kemarin, kita pakai data Dispendukcapil, data anak nanti searchingnya NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Selasa (30/4).

Menurut Yusuf, koordinasi dengan Dispendukcapil Surabaya dilakukan agar data CPDB akurat. 

NIK CPDB juga akan dicocokkan dengan data Dispendukcapil untuk menentukan wilayah sekolahnya.

"NIK di-searching nanti keluar pilihan sekolah wilayahnya masing-masing. Tapi di situ kita beri batasan, anak punya harapan misal 4-5 sekolah, nanti pilihnya sesuai kebutuhan dia, bisa pilih dua (sekolah)," jelas Masruh.

Untuk itu, Yusuf menegaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk memastikan data CPDB akurat. 

Dari NIK tersebut, Dispendukcapil akan mengetahui, di mana alamat tinggal CPDB termasuk sebelumnya sekolah di mana.

"Jadi kita kerjasama dengan teman-teman Dispendukcapil. Makanya pendaftaran searchingnya NIK, baru nanti muncul data anak ini sekolah (sebelumnya) mana, kelahiran tahun berapa, alamatnya mana, baru muncul pilihan (sekolah)," tambah Yusuf.

Ia mencontohkan, misalnya untuk PPDB SMP Negeri bagi CPDB di wilayah Surabaya Timur. Ketika NIK CPDB itu diinput dalam laman pendaftaran PPDB, maka akan muncul sejumlah pilihan sekolah sesuai zonasi wilayah tersebut. "Misalnya di wilayah timur, ada SMPN 30, SMPN 52 dan SMPN 19, nanti pilih sekolah yang mana," bebernya.

Sosialisasi kepada CPDB dan wali murid terkait jadwal maupun tata cara pendaftaran PPDB mulai dilakukan Dispendik Surabaya melalui laman resmi. Informasi mengenai tersebut, dapat diakses di website resmi PPDB di alamat https://ppdb.surabaya.go.id.

Di tempat terpisah, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto menerangkan, pihaknya melakukan filter dan selektif terhadap permohonan pindah penduduk. 

Utamanya yang disinyalir untuk digunakan PPDB SDN maupun SMPN Surabaya.

"Terhadap permohonan penduduk pindah masuk Kota Surabaya itu kita lakukan filter dan seleksi betul. Jadi kadang ada yang pindah anaknya sendiri tanpa orang tua, dengan alasan ke rumah nenek atau budenya, itu banyak kita tolak karena alasannya tidak benar," kata Eddy Christijanto.

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan jika banyak pula warga yang mengajukan pindah alamat ke wilayah kecamatan lain yang masih dalam satu KK Kota Surabaya. 

Misalnya, sebelumnya KK warga tersebut tinggal di Kecamatan Tandes, kemudian mengajukan pindah ke Kecamatan Genteng.

"Itu kita cek di lokasi, apakah yang bersangkutan pindah di situ. Karena kan kita cek di rumahnya, ternyata memang hanya namanya saja, orangnya tidak ada di situ. Kadang (rumah) bukan saudara, teman atau kadang kantor, itu juga tidak kita setujui, kita lakukan seleksinya di situ," jelas dia.

Eddy mengakui sejak bulan Januari 2024, pihaknya banyak menerima pengajuan pindah masuk KK ke Kota Surabaya. 

Pengajuan pindah KK itu tentu saja harus melalui selektif, dan tidak serta merta langsung disetujui.

"Jadi pengajuan pindah itu kita selektif betul. Karena banyak pengajuan pindah masuk ke Kota Surabaya, mulai bulan Januari 2024," pungkasnya.

Read More

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng akan datang menyerahkan diri jika memang memiliki iktikad baik. 

Eltinus merupakan terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika yang sempat divonis lepas oleh pengadilan tingkat pertama. 

Namun, putusan itu dianulir Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, putusan Kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan demikian, putusan itu bisa langsung dieksekusi. 

“Teknisnya biasa saja. Pertama kita menghormati mereka. Kalau dia punya iktikad baik, dia datang (ke KPK),” kata Tanak saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa (30/4/2024). 

Tanak mengatakan, jika Eltinus tidak memiliki niat baik maka KPK akan memanggilnya secara patut agar datang ke Jakarta. 

Namun, jika panggilan itu tetap diabaikan maka Jaksa KPK bisa melakukan tangkap paksa. 

“Apa boleh buat, kita panggil dengan upaya paksa. Saya kira begitu saja, sederhana saja,” tutur Tanak.

Sebelumnya, MA menyatakan telah mengirimkan petikan putusan kasasi yang diajukan Jaksa KPK terkait putusan bebas Eltinus Omaleng pada Senin (29/4/2024). 

Putusan itu menyatakan Eltinus terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

Dengan demikian, MA menganulir atau membuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang melepas Eltinus dari jerat hukum tidak berlaku. 

Karena putusan MA, Eltinus dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara. 

Read More

Babinsa Kodim 1514/Morotai Terima Penghargaan dari BKKBN Pemprov Maluku Utara

Ternate - KABARPROGRESIF.COM Babinsa Kodim 1514/Morotai menerima penghargaan dari Kepala BKKBN RI atas Partisipasi dan Dedikasi dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 di Kota Ternate.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dengan Tema Optimalisasi bonus Demografi dan peningkatan SDM menuju Indonesia emas., Selasa (30/4/2024).

Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala BKKBN Maluku Utara kepada Kopda Gilman Babinsa Desa Cucumare Kec. Moratai Selatan Barat. Didampingi Kapten Arm Deni mewakili Dandim 1514/Morotai dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku Utara Taun 2024 yang berlangsung di Hotel Bela kota Ternate.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari BKKBN Maluku Utara terhadap kinerja Kodim 1514/Morotai atas Partisipasi dan Dedikasi dalam menyukseskan pelaksanaan percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 di Kabupaten Morotai Prov. Maluku Utara. 

BKKBN juga menilai bahwa Kodim Morotai selain menyukseskan percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara juga ikut berperan aktif dan saling bergotong royong membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kekerdilan pada anak (stunting) serta pendampingan dalam kegiatan Pelayanan KB, Posyandu ibu hamil dan bayi balita, Posyandu remaja serta pos UKK di Morotai.

Sementara itu, Dandim 1514/Morotai, menyampaikan bangga dengan prestasi yang dicapai. 

Letkol Arh Masykur Akmal  mengharapkan, penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit sejajaran untuk lebih meningkatkan lagi dalam mendukung pemerintah khususnya dalam kegiatan pendampingan pelayanan KB serta program mencegah anak Stunting.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kementerian dalam negeri RI, Kepala BKKBN Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara, Kepada BPKP, Danrem 152/Baabulah, Kasrem 152/ Babullah, Polda Maluku Utara, Danlanud, Danlanal Ternate, Bupati Ternate, Kadis kesehatan Maluku Utara, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Maluku Utara, Kadinkes Maluku Utara.

Read More

Setelah RT-RW, 28 Ribu Kader Surabaya Hebat Dicover BPJS Ketenagakerjaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Setelah RT-RW se Kota Surabaya, kini sebanyak 28 ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) juga dicover BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Secara simbolis, BPJS Ketenagakerjaan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada sejumlah perwakilan KSH di Balai Kota Surabaya, Senin (29/4).

Wali Kota Eri memastikan bahwa semua KSH yang ada di Surabaya diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurutnya, Kader Surabaya Hebat itu ada Bunda PAUD, ada Kader PKK, ada kader lingkungan, kader Bu Mantik, Kader Posyandu dan kader lainnya.

“Jadi, siapapun yang telah berjuang untuk Kota Surabaya dan nampak hasilnya serta mereka benar-benar mau turun ke lapangan, maka kita akan berikan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Wali Kota Eri seusai acara.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. 

Kalau BPJS Kesehatan, semua warga Kota Surabaya sudah tercover semuanya, sehingga kalau mau berobat cukup menunjukkan KTP-nya. 

Nah, kalau yang BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan kepada orang yang mau turun ke lapangan, mau turun langsung ke bawah.

“Jadi, RT-RW kan sudah kami cover, nanti pengurus lainnya juga akan kita cover kalau dia benar-benar turun ke lapangan, sehingga sama-sama lah. Kalau di dalam satu RW itu ternyata sudah tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah, maka semua orang yang bergerak untuk mengatasi itu semuanya, akan kita berikan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sengaja diberikan kepada seluruh KSH sebagai apresiasi dan dedikasi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya kepada para KSH semua untuk terus berjuang demi warga Kota Surabaya. 

Sebab, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sejatinya adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada pergerakan dari warga Kota Surabaya, seperti KSH ini.

“Jadi, jenengan (Anda) ini adalah kekuatan yang luar biasa. Terus membangun untuk Kota Surabaya, jangan pernah terpecah belah hanya untuk kepentingan duniawi karena dunia dan Kota Surabaya ini ada di tangannya Kader Surabaya Hebat. Semoga BPJS Ketenagakerjaan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Eri atas kepedulian dan upaya-upaya untuk terus mensejahterakan para pekerja di Kota Surabaya, termasuk para KSH. 

Sebelumnya, ia mengaku ketemu Wali Kota Eri untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi para Ketua RT dan Ketua RW.

“Hari ini ketemu lagi dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Kader Surabaya Hebat yang jumlahnya 28 ribu. Ini luar biasa. Jadi, Pemkot Surabaya terus berupaya mensejahterakan warga Surabaya, salah satunya masyarakat pekerja yaitu KSH,” kata Hadi Purnomo.

Pada tahun lalu, Pemkot Surabaya membayarkan sekitar Rp 7 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan tenaga non ASN dan Ketua RT serta Ketua RW. 

Kali ini, ditambah lagi dengan KSH yang nantinya mereka akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“KSH itu jumlahnya 28 ribu dan sudah ditanggung selama setahun, dan setiap bulan iurannya Rp 5.400. Jadi, tinggal dikalikan itu totalnya berapa, dan itu yang ditanggung pemkot. Ini sungguh luar biasa kepedulian Pak Eri dan jajaran Pemkot Surabaya,” pungkasnya.

Read More