Pemkot Surabaya Siapkan Semua Aspek Hingga Raih Terbaik di Jatim dan Penilaian Integritas Tertinggi Nasional dari KPK

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku prestasi terbaik yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidaklah mudah.

Prestasi dengan mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari KPK RI itu lantaran karena ikut serta mendorong percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

KPK melalui direktorat pencegahan dalam mengukur capaian kinerja program pencegahan korupsi di semua Pemerintah Daerah, menggunakan alat ukur melalui program MCP. 

Di dalam MCP terdiri dari delapan area indikator, yaitu Perancangan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. 

“Semua aspek tersebut telah diterapkan untuk memastikan semua prosedur, pelayanan, dan tindakan dari aparatur kami telah sesuai dengan ketentuan,” jelas Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari, Sabtu (11/5).

Basari mengungkapkan, berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Surabaya telah dilakukan. 

Salah satu bentuk pencegahannya yakni dengan mengoptimalkan dan memperbaiki sistem layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) SIOLA, kemudian menambah mal pelayanan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), dan rencananya juga akan ada di beberapa titik lainnya. 

Selain itu, pemkot telah melaksanakan pelayanan di Balai RW dalam rangka mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengoptimalan dan perbaikan sistem pelayanan itu telah dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, pada awal tahun 2024 lalu. 

Saat itu, Wali Kota Eri ingin sistem pelayanan perizinan hingga administrasi kependudukan (adminduk) dapat diurus menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya. 

“Tujuannya adalah, untuk mempermudah masyarakat dan memangkas rantai birokrasi pelayanan di Kota Surabaya,” kata Basari. 

Basari melanjutkan, Pemkot Surabaya dalam rangka pencegahan korupsi, telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf a disebutkan, ‘melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi’. 

“Seperti telah dibangun sistem pelayanan secara online dan kanal-kanal pengaduan,” lanjut Basari.

Selain melakukan perbaikan pelayanan di lingkungan Pemkot Surabaya, ia menyebutkan, juga mengundang stakeholder-stakeholder dalam berbagai acara sosialisasi pencegahan korupsi dengan mengundang narasumber dari KPK.

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman antikorupsi, mulai dari dinas sampai kelurahan, media dan juga melibatkan DPRD, tokoh masyarakat, RT, RW dan LPMK. 

“Dan ini semua dilakukan bahwa pencegahan korupsi harus ada komitmen bersama dari pemerintah maupun masyarakat” sebutnya. 

Ia menambahkan, jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi, Pemkot Surabaya akan melakukan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. 

Dan apabila hal tersebut menjadi ranah Aparat Penegakan Hukum (APH), maka akan diproses sesuai ketentuan. 

“Maka dari itu, saya berharap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya saat ini dalam mempermudah pelayanan dan transparansi dapat berjalan baik, maka itu kami harap kepada masyarakat untuk ikut serta mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot untuk menuju pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.

Read More

Dispendukcapil Surabaya Paparkan Jenin Pengurusan adminduk Rampung 1x24 Jam Serta Lebih dari Sehari

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengaku sudah mempersiapkan arahan dari Wali Kota Eri terkait pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

Terutama adminduk apa saja yang selesai dalam 1x24 dan pelayanan adminduk apa saja yang tidak bisa selesai dalam 1x24 jam. 

Dispendukcapil Kota Surabaya merinci layanan adminduk yang selesai 1x24 jam diantaranya layanan cetak KTP elektronik dan KTP OA (Orang Asing), kecuali terjadi keterlambatan blangko KTP elektronik, KTP baru yang memerlukan verifikasi Dirjen Dukcapil, permohonan cetak kurang dari 6 bulan akan dilayani setelah 6 bulan dari cetak terakhir, perekaman KTP elektronik pada usia 16 tahun akan dicetak setelah pemohon berusia 17 tahun, perubahan foto dan atau tanda tangan pada KTP.

“Selanjutnya, cetak biodata penduduk, perubahan biodata pada kartu keluarga, cetak ulang KK (Kartu Keluarga), pemutakhiran KK merah (Kartu Keluarga Lama), cetak KIA (Kartu Identitas Anak), SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia), pindah datang, dan pindah dalam kota,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto, Sabtu (11/5).

Lalu, buka blokir, SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), KK OA (Orang Asing), SKPTI (Surat Keterangan Penduduk Tanpa Identitas), pendataan penduduk non permanen, akta kelahiran baru dan tanpa keabsahan, surat keterangan lahir mati, dan akta kematian. 

“Kemudian, kutipan akta pencatatan sipil tanpa keabsahan, pelaporan peristiwa penting yang terjadi di luar negeri, pencatatan perjanjian kawin yang tidak bersamaan dengan pencatatan perkawinan, pencatatan perubahan kewarganegaraan, dan anak berkewarganegaraan ganda,” ujarnya.

Sedangkan pelayanan adminduk yang tidak bisa selesai dalam waktu 1x24 adalah permohonan masuk di luar hari kerja dan/atau jam kerja, cetak KTP elektronik dan KTP OA (Orang Asing) karena terjadi keterbatasan blanko KTP elektronik, karena KTP baru yang memerlukan verifikasi Dirjen Dukcapil, dan permohonan cetak kurang dari 6 bulan akan dilayani setelah 6 bulan dari cetak terakhir, lalu perekaman KTP elektronik pada usia 16 tahun akan dicetak setelah pemohon berusia 17 tahun, dan perubahan foto dan atau tanda tangan KTP.

“Selain itu, yang tidak bisa selesai 1x24 jam adalah keabsahan dan legalisir akta pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian). Dalam kondisi ini, harus menunggu jawaban konfirmasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah lain selaku penerbit dokumen pencatatan sipil,” jelasnya.

Di samping itu, yang tidak bisa selesai 1x24 jam adalah akta perkawinan karena harus dilaksanakan pencatatan secara daring. Kemudian, akta perceraian, akta pengesahan anak, dan akta pengakuan anak karena harus tanda tangan pemohon dan saksi pada dokumen register. 

“Jadi, memang ada pelayanan adminduk yang bisa selesai 1x24 jam dan ada pula yang tidak bisa selesai 1x24 jam. Kita berharap warga memahami kondisi-kondisi ini, terutama yang tidak bisa selsai dalam 1x24 jam,” pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Nilai Ngantornya Wali Kota Eri di Kelurahan Harus Bisa Beri Solutif Secara Menyeluruh

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang kembali ngantor di kelurahan mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Wakil rakyat yang berkantor di jalan Yos Sudarso ini menilai bahwa upaya Wali Kota Eri tersebut harus bisa memberi solutif menyeluruh atas permasalahan warga kota Surabaya.

“Langkah pak Wali Kota ini sudah bagus namun, harus bisa memberikan kontribusi solutif yang menyeluruh atas permasalah warga di Surabaya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, Sabtu (11/5).

Reni menilai harusnya, upaya solutif yang ditunjukkan wali kota Eri saat hari pertama ngantor di kelurahan tidak bersifat kasuistik. 

Sehingga, ketika warga di lain kelurahan yang mengadukan masalah yang sama bisa mendapat solusi.

“Artinya tidak kasuistik tetapi kebijakannya bisa dirasakan dan menyelesaikan secara keseluruhan. Sehingga, solusi yang disampaikan harus juga bisa diterapkan diseluruh kelurahan di Surabaya. Sehingga permasalahan yang sama dihadapi warga di kelurahan lain juga bisa mendapatkan solusi,” jelasnya.

Reni juga berharap, ngantornya Wali Kota Eri ke Kelurahan ini bisa menjadi upaya dalam melakukan Transformational leadership kepada pejabat di lapangan.

“Karena pemimpin yang baik itu bisa dekat kepada rakyat. Nah, dengan langkah seperti itu menjadi anteseden bagi lurah atau camat untuk bisa semakin dekat turun ke masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat,” harapnya.

Di samping itu, Reni melanjutkan bahwa, kehadiran pak wali kota di kelurahan juga harus bisa memastikan data kemiskinan dan berikut penanganannya.

“Jadi, Pak Wali bisa dengan langsung memastikan data kemiskinan di Surabaya sehingga bisa secara real mengetahui data tersebut dari bawah dan berikut penanganannya," paparnya.

Reni juga mengapresiasi langkah pak wali yang secara terprogram untuk turun ke kelurahan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya lihat pak Wali konsisten dengan langkah ini, mulai dari awal menjabat juga pernah ngantor di kelurahan.  Kemudian, menggelar sambat warga. Jadi ini benar-benar terprogram dan tidak spontanitas karena menjelang pilkada,” pungkasnya.

Read More

Puluhan Ribu Jemaah Padati Balai Kota, Gus Iqdam Doakan Surabaya Makin Rukun dan Berkah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Puluhan ribu masyarakat atau jemaah dari berbagai daerah tumplek blek memadati halaman Balai Kota Surabaya pada Jumat (10/5) malam. 

Jemaah yang mayoritas memakai busana muslim warna putih tersebut, tampak antusias mengikuti pengajian akbar KH Agus Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.

Para jemaah itu tidak hanya meluber hingga pintu sisi selatan, timur dan barat Taman Surya Balai Kota Surabaya. 

Namun mereka juga menyebar di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Sedap Malam, Jalan Walikota Mustajab hingga Jalan Yos Sudarso atau depan DPRD Surabaya.

Di sejumlah lokasi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyiapkan LED Videotron. 

Sebanyak 18 LED disiapkan pemkot untuk memudahkan jemaah mengikuti pengajian Gus Iqdam.

Pengajian akbar dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731 tersebut, didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Rangkaian acara pengajian bersama da'i muda asal Kabupaten Blitar dimulai pukul 19.00 WIB.

Kegiatan diawali dengan sholawatan, penampilan hadrah dari Surabaya, Pusat Sabilu Taubah Blitar hingga pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sementara Gus Iqdam menyampaikan tausiyah agama sekitar pukul 21.20 WIB.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hadir bersama Wakil Wali Kota Armuji. Keduanya terlihat duduk mendampingi Gus Iqdam untuk menyampaikan tausiyah agama di atas panggung.

"Alhamdulillah untuk menyambut Hari Jadi Kota Surabaya, malam ini kita bisa menambah aqidah kita dan menjadikan akhlak kita akhlaqul karimah dengan menghadiri acara pengajian yang dipimpin oleh Gus Iqdam," kata Wali Kota Eri dalam sambutannya.

Di momen HJKS ke-731, Wali Kota Eri berharap masyarakat Surabaya tetap guyub dan rukun. 

Juga saling tolong menolong dan menghormati satu dengan yang lainnya.

"Karena Surabaya dibangun bukan karena kekuasaan, Surabaya dibangun bukan karena jabatan. Tetapi Surabaya dibangun karena rasa terima kasih sesama manusia sebagai bukti syukur kita kepada Allah SWT," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan raya yang terdampak kemacetan di sekitar Balai Kota Surabaya. 

Terutama bagi jemaah dari luar daerah yang datang terlambat karena dampak kemacetan tersebut.

"Semoga dengan acara ini, dengan pengajian ini, mohon doanya Surabaya tetap menjadi kota yang berkah. Sehingga Surabaya menjadi kota yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur," tuturnya.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Gus Iqdam saat mengawali tausiyah agama. Ia turut mendoakan Surabaya menjadi kota yang berkah serta warganya makin guyub rukun, tentram dan makmur.

"Ini pertama kali saya ngaji dengan arek-arek Suroboyo di Surabaya dan pertama kali saya ngaji di nuansa taman-taman yang enak dengan suasana yang enak," kata Gus Iqdam.

Di Hari Jadi Kota Surabaya ini, Gus Iqdam berharap kepada masyarakat, khususnya warga Kota Pahlawan untuk lebih banyak bersyukur. 

Sebab, Surabaya bisa berkembang pesat sampai sekarang ini berkat nikmat dari Allah SWT.

"Saya sebagai orang Blitar saja sangat bangga dengan Surabaya. Bahkan salah satu kota yang paling sering mendapatkan penghargaan. Karena itu yang harus kita lakukan untuk memperingati hari jadi yaitu bersyukur," pesannya.

Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, jemaah yang hadir di pengajian Gus Iqdam tembus sekitar 27.247 orang. 

Mereka tidak hanya berasal dari Surabaya tetapi juga luar daerah. 

"Sudah tembus sekitar 27 ribu orang, sejak siang sudah banyak yang datang. Tetapi mereka ploting tempat sudah dari pagi," kata Fikser di sela acara pengajian.

Puluhan ribu jemaah ini tersebar tidak hanya di panggung utama halaman Balai Kota Surabaya. 

Namun juga menyebar di beberapa ruas jalan sekitar Balai Kota Surabaya. 

"Sebaran jemaah hingga Jalan Yos Sudarso Surabaya," pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Berharap Pelestarian Aksara Jawa Dilaksanakan Masif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPRD Kota Surabaya berharap upaya pelestarian aksara Jawa terus dilaksanakan secara masif sehingga masyarakat internasional bisa lebih mengetahui beragam kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H Thony dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Senin, mengatakan memperbanyak kegiatan pertukaran budaya bisa menjadi jalur yang bisa ditempuh, seperti Kelas Menulis Aksara Jawa oleh Puri Aksara Rajapatni, di Museum Pendidikan setempat.

"Akulturasi kebudayaan ini memang menjadi bagian dari kegiatan positif, tujuan untuk saling mengenalkan dan memperkaya budaya masing-masing," kata A.H Thony, Senin (6/5).

Melalui kegiatan semacam itu, kata dia, aksara Jawa bisa lebih luas dikenal karena peserta tak hanya dari dalam negeri namun masyarakat internasional yang menetap di Kota Surabaya, baik itu para pekerja maupun mahasiswa pertukaran pelajar antarnegara.

Karena itu, A.H Thony menyatakan keberadaan masyarakat internasional di Kota Surabaya harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk memasifkan pengenalan aksara Jawa sebagai warisan kebudayaan bangsa Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini pun optimistis jika antar masyarakat internasional saling mengenal perbedaan budaya yang dimiliki masing-masing negara, maka toleransi bisa semakin tertanam. 

Dampaknya adalah hubungan antar bangsa di dunia menjadi lebih kuat dan solid. 

"Ini kolaborasi harmoni mengenal lebih dekat budaya masing-masing. Perekat budaya lewat aksara Jawa," ucap dia.

Tak hanya itu, A.H Thony juga menyatakan bahwa melalui agenda pertukaran budaya masyarakat dalam negeri bisa membuka dan meningkatkan wawasan soal kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa lain.

"Kita juga harus belajar budaya orang Jepang yang memiliki ketekunan, istiqomah, totalitas. Huruf kanji, hiragana, dan kemudian juga ada katakana dikenalkan oleh Jepang. Sedangkan Jawa mengenalkan aksaranya," pungkasnya.

Read More

KPK Nilai Pencegahan Korupsi di Pemkot Surabaya Terbaik di Jatim dan Penilaian Integritas Tertinggi Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih prestasi terbaik di kancah regional dan nasional. 

Kali ini, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, karena ikut serta mendorong percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

KPK RI melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, melakukan penilaian tersebut menggunakan indikator monitoring center for prevention (MCP). 

Dengan menggunakan indikator MCP, KPK RI dapat memetakan titik rawan korupsi dan mengidentifikasi titik mana saja yang perlu ditingkatkan pengawasannya, agar tidak terjadi praktik korupsi. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian nilai MCP 97 persen yang diraih oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023. 

Dirinya menjelaskan, penilaian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jawa Timur. 

“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor tujuh se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor tujuh di Indonesia, dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” kata Wali Kota Eri, Rabu (1/5).

Berdasarkan penilaian dari KPK, nilai rata-rata capaian MCP nasional sebesar 75 persen, sedangkan nilai rata-rata capaian MCP di tingkat Provinsi Jatim adalah sebesar 92 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa, nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Wali Kota Eri juga menyebutkan, penilaian ini sebagai wujud bahwa kinerja jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya sangat luar biasa. 

Semakin baiknya penilaian MCP di tahun ini, ia meminta kepada jajarannya di lingkungan pemkot untuk terus berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi dan melayani secara transparan. 

“Ini menunjukkan bahwa kinerja teman-teman luar biasa, bagaimana kita semakin komitmen memberantas korupsi dan transparansi,” sebutnya. 

Wali Kota Eri menerangkan, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. 

Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 persen (warna hijau) terjaga. 

“SPI kita juga di angka 79, di atasnya nasional dan di atasnya Provinsi Jatim. Kita akan terus berbenah diri, karena sejatinya pemkot dan wali kota adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terang Wali Kota Eri. 

Bukan itu saja, Wali Kota Eri mengungkapkan, dirinya juga terus mendorong jajarannya di lingkungan pemkot untuk menerapkan Zona Integritas (ZI) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada pelayanan. 

Tujuannya adalah, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang akhirnya nanti menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kita terus jalan, ada beberapa dinas yang memang kita dorong untuk WBK dan WBBM, karena di rumah sakit itu sudah kita dapat, tapi nanti yang lainnya saya minta untuk ke arah itu. Karena itulah semakin menunjukkan komitmen pemkot kepada masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan bebas korupsi dan secara transparansi,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Manfaatkan Aset, Bangun Wisata Rakyat di 8 Lokasi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini sedang memanfaatkan sejumlah asetnya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. 

Oleh sebab itu, pemkot sedang membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, di antaranaya berada di kawasan Sememi, Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Kandangan, Nambangan, dan Ampel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa berdasarkan kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, salah satunya adalah pemanfaatan aset yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Surabaya.

“Karena aset pemkot banyak, apalagi setelah ada penyerahan PSU atau fasum/fasos oleh pengembang, aset kita ini menjadi banyak. Pada pemanfaatan aset yang ada, khususnya di Surabaya Barat bersama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), kami telah memetakan aset untuk difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi sekaligus mewujudkan Surabaya Compact City,” kata Irvan, Rabu (1/5).

Irvan menerangkan, kawasan Surabaya yang memiliki fasum dan fasos berdekatan, memudahkan warga untuk saling berinteraksi dengan sesama warga sekitar. 

Apalagi kawasan tersebut memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti adanya sekolah, sentra wisata kuliner (SWK), tempat olahraga, maupun taman. 

Karenanya, Pemkot Surabaya juga berupaya mempermudah dan mendekatkan warga pada kebutuhan wisata dengan membangun Wisata Rakyat.

“Pemkot berencana memanfaatkan aset-aset di Surabaya Barat, antara lain di Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Sememi, dan Kandangan difungsikan untuk menjadi Wisata Rakyat dengan tematik yang masing-masing berbeda. Ada yang tematik kampung Asia, Rustic, maupun wisata air. Tergantung kondisi aset yang ada di situ,” terangnya.

Nantinya, apabila di Wisata Rakyat berdekatan atau terdapat danau maka akan diprioritaskan pada wisata air dengan menyediakan wahana air. 

Tentunya akan ditambah fasilitas penunjang, yakni taman, akses parkir, toilet, dan mushola. 

Wisata Rakyat itu, juga akan dikelola oleh warga setempat dengan didampingi oleh Pemkot Surabaya.

“Sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan akan wisata tapi juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dengan mengelola aset-aset itu. Seperti untuk pengolahan wahana, parkir, maupun fasilitas pendukung lainnya untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar dia.

Saat ini, Pemkot Surabaya tengah melakukan sejumlah persiapan. 

Mulai dari pematangan lahan, pengerukan, pemasangan box culvert untuk aksesibilitas, hingga pemasangan paving untuk area parkir. 

Pemkot pun menargetkan di akhir bulan Mei 2024, Wisata Rakyat telah selesai dan dapat segera diresmikan oleh Wali Kota Eri.

“Ini bertahap, pengelolaan juga perlu proses, diharapkan itu semua akhir Mei sudah trial (dicoba) dan diresmikan. Jadi masyarakat bisa menikmati wisata, tidak perlu jauh-jauh, bisa mengunjungi Wisata Rakyat,” terang dia.

Irvan menambahkan, meski saat ini pengembangan aset pada sektor pariwisata berada di wilayah Surabaya Barat dan Utara sebagai lokasi Wisata Rakyat, akan tetapi  tidak menutup kemungkinan bahwa Pemkot Surabaya juga akan membangun Wisata Rakyat di semua wilayah di Kota Pahlawan. 

“Idealnya semua wilayah, selama itu ada aset pemkot yang belum termanfaatkan maka akan kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, maupun sebagai wisata,” pungkasnya.

Read More

Wonorejo Surabaya Masuk 5 Besar Nasional Lomba Keluarga Tangguh Bencana!

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM RW 2 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, menorehkan prestasi gemilang dengan masuk 5 besar nasional dalam Lomba Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB). 

Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif warga dalam program Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengungkapkan rasa syukur atas capaian luar biasa ini. 

"Alhamdulillah, PKK Wonorejo berhasil masuk 5 besar dalam lomba tanggap bencana kebakaran. Ini merupakan hasil inovasi program Madagaskar," kata Bunda Rini, Rabu (1/5).

Nah, untuk tahap selanjutnya dalam lomba ini adalah presentasi program keluarga tanggap bencana di hadapan tim juri nasional. 

"Besok saya akan ke Jakarta untuk presentasi. Mohon doanya," ujarnya.

Bunda Rini menegaskan bahwa masuk 5 besar nasional sudah merupakan pencapaian yang membanggakan. 

Namun, baginya, manfaat program Madagaskar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana jauh lebih penting.

"Harapan utama kami adalah adanya perubahan dari masyarakat Wonorejo dalam menghadapi bahaya kebakaran. Ibu-ibu di sana telah dilatih dengan baik untuk menangani situasi darurat," urainya.

Kehadiran program Madagaskar terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kesigapan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. 

Salah satu contohnya adalah saat terjadi kebakaran kompor di rumah warga. 

Api berhasil dipadamkan dengan cepat di tiga menit pertama sebelum membesar.

"Ibu rumah tangga tersebut sigap mengambil karung basah dan memadamkan api dengan tenang dalam tiga menit pertama. Saat pemadam kebakaran datang, api sudah padam," ungkap dia.

Karena itu, Bunda Rini optimis bahwa program Madagaskar tak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana. 

Tetapi juga menumbuhkan keberanian para ibu rumah tangga dalam menghadapi situasi kritis.

"Kesigapan dan keberanian ini kemudian ditularkan kepada karang taruna dan warga lainnya. Hasilnya, mereka mampu mengatasi kebakaran dalam tiga menit pertama, sehingga api tidak membesar," paparnya.

Untuk itu, Bunda Rini mengapresiasi kerjasama seluruh warga Kelurahan Wonorejo yang telah mengantarkan RW 2 ke 5 besar lomba tanggap bencana di tingkat nasional. 

"Kompaknya warga dan dukungan penuh mereka menjadi kunci utama keberhasilan ini. Mohon doanya semoga Wonorejo bisa meraih juara," pungkasnya.

Di sisi lain, Bunda Rini juga berharap, semua kelurahan di Surabaya dapat memperkuat mitigasi bencana. Baik itu terkait bencana kebakaran maupun gempa bumi. 

"Kita harus selalu waspada dan siap sedia menghadapi berbagai bencana. Saya harap semua kelurahan memiliki mitigasi yang kuat," pungkasnya.

Read More

Jadi Pilot Project Nasional, Warga Wonorejo Surabaya Lebih Tanggap Terhadap Mitigasi Bencana Kebakaran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Program Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) yang terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, rupanya berhasil menekan terjadinya kebakaran di lingkungan rumah tangga. 

Seperti salah satunya di wilayah RW 2, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Bahkan, tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya mitigasi bencana, membuat RW 2 Wonorejo Surabaya ditetapkan sebagai 5 besar pilot project nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB).

Ketua RW 2, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Muhammad Ilyas Dwi Darmanto mengungkapkan, awalnya program Madagaskar kurang mendapat perhatian dari warga. 

Namun pada akhirnya, mereka menyadari jika program ini sangat penting dalam mencegah terjadinya kebakaran.

"Pengurus RT yang awal-awal mungkin, (Program Madagaskar) itu untuk apa? Tapi setelah diedukasi dinas-dinas terkait, bahwa memang hal ini sangat bermanfaat bagi warga," kata Ilyas di Balai RW 2 Kelurahan Wonorejo, Rungkut Surabaya, Rabu (1/5).

Ilyas menyebut jika edukasi dan pelatihan program Madagaskar yang digalakkan pemkot di wilayahnya, tak hanya menyasar orang tua maupun kader PKK. 

Namun juga menyasar di kalangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga para remaja. 

"Insyaallah warga di RW 2 sudah mendapat manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung," ungkap Ilyas.

Menurut dia, hingga saat ini edukasi maupun pelatihan tanggap bencana di wilayahnya masih intens digalakkan oleh Pemkot Surabaya. 

Bahkan, ilmu tanggap bencana yang sudah didapat oleh kader PKK, juga ditularkan kepada warga di sekitarnya.

"Dari PKK mendatangi setiap rumah untuk memberikan edukasi kilat yang mereka dapatkan dari pelatihan-pelatihan. Jadi bila ada terjadi kebakaran di rumah, itu apa yang harus dilakukan (warga)," sebutnya.

Karena itu, Ilyas mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas perhatian terhadap keselamatan warga. 

Baginya, selama ini pemkot tidak pernah bosan memikirkan keselamatan warga terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap tanggap bencana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang tidak bosan-bosan dan selalu memikirkan kebutuhan warganya. Utamanya bagi keselamatan warga yang ada di Surabaya dan khususnya kami di RW 2 Kelurahan Wonorejo," tuturnya.

Di tempat yang sama, warga RT 6, RW 2, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya, Sri Harini mengakui, bahwa Pemkot Surabaya intens memberikan simulasi dan pelatihan tanggap bencana di wilayahnya. 

"Jadi semua warga RW 2 itu sudah pernah mengikuti simulasi pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana alam," kata Sri Harini.

Sri Harini yang juga aktif sebagai Kader PKK itu menilai banyak manfaat yang dapat dirasakan warga dalam program Madagaskar. 

Seperti di antaranya, warga menjadi lebih care dan tanggap terhadap mitigasi bencana.

"Akhirnya saling mengingatkan. Misal kalau ke luar rumah, jangan lupa dimatikan kompornya, jangan lupa setrika dicabut dan sebagainya. Hal-hal kecil yang seperti itu bagi kami sangat bagus sekali, karena dengan begitu warga menjadi tanggap akan bahaya kebakaran," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Sri Harini juga menyebut jika warga di wilayahnya kini menjadi lebih sigap akan terjadinya potensi bencana kebakaran. 

Warga di sana pun tidak cepat panik ketika muncul potensi akan terjadinya kebakaran.

"Jadi tidak cepat panik kalau kita menghadapi api di dapur atau lupa menghangatkan makanan timbul api. Itu membuat kita tidak panik, karena sudah tahu cara mengatasinya," ujarnya.

Sementara itu, Lurah Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya, Ari Handini menjelaskan, bahwa wilayahnya menjadi salah satu pilot project GKSTTB tingkat nasional. 

Selama ini banyak kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana.

"Adapun kegiatan itu mulai dari simulasi, sosialisasi hingga pelatihan terhadap mitigasi bencana, baik kebakaran maupun bencana lain seperti gempa bumi," kata Ari Handini.

Lebih dari itu, Ari menyebut, di setiap RT/RW di wilayahnya, kini telah dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). 

Ini sebagai langkah awal untuk mencegah api membesar di tiga menit pertama saat terjadi peristiwa kebakaran. 

"Di wilayah kita juga dilengkapi tanda-tanda titik kumpul, jalur evakuasi di masing-masing RW, serta ada juga bantuan CSR berupa kotak P3K untuk mendukung sarana dan prasarana," terangnya.

Ari mengakui, selama ini pihaknya intens melakukan sosialisasi tanggap bencana kebakaran kepada warga secara door to door. Kegiatan sosialisasi itu juga dibantu kader PKK di wilayah setempat. 

"Di situ peran kader PKK sangat penting, karena kader PKK ini sebagai ujung tombak di masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya program Madagaskar, peristiwa kebakaran di wilayahnya terus menurun. 

Bahkan, di tiga menit pertama ketika terjadi kebakaran, api sudah bisa dipadamkan warga sebelum petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) tiba di lokasi.

"Jadi dampak dari pelatihan yang sudah dilakukan itu respon masyarakat lebih cepat, yaitu tiga menit pertama terhadap kebakaran. Karena response time dari Dinas Pemadam tujuh menit. Jadi sebelum Dinas Pemadam datang, api sudah dapat dipadamkan," pungkas dia.

Read More

Rini Indriyani Eri Cahyadi Launching 3 Buku Sekaligus, Perlindungan dari Kekerasan hingga Belajar Mitigasi Bencana

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya yang sekaligus Bunda PAUD dan Bunda Literasi serta Ketua Forum Puspa Srikandi Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi kembali melaunching buku yang digelar di Graha Unesa Surabaya, Selasa (30/4). 

Jika sebelumnya hanya meluncurkan sebuah buku berjudul “Fafa Belajar Menabung”, kali ini meluncurkan 3 buku sekaligus tentang perlindungan dari kekerasan hingga belajar tentang mitigasi bencana.

Tiga buku yang baru diluncurkan itu adalah “Stop Aku Tidak Suka” yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan, kemudian buku berjudul “Belajar Tentang Kebakaran dan Cuaca Ekstrim”, lalu “Banjir dan Gempa” yang berkaitan dengan mitigasi bencana. 

Peluncuran buku itu dihadiri oleh perwakilan dari Kemendikbuk dan juga Kementerian PPA. 

Hadir pula sekitar 4.347 bunda PAUD se-Surabaya.

Pada kesempatan itu, Rini Indriyani bersyukur karena tiga bukunya sudah bisa terbit dan sudah bisa disebarkan kepada anak-anak Surabaya. 

Menurutnya, buku “Stop Aku Tidak Suka” ini dicetak dengan bantuan CSR dari pihak swasta dan akan dibagikan secara gratis kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD dan SD di Kota Surabaya.

“Pemberian buku ini sebagai hadiah Hari Jadi Kota Surabaya sekaligus wujud komitmen dan kepedulian penulis terhadap pentingnya literasi dalam pendidikan anak usia dini dan perlindungan anak di Kota Surabaya,” kata Rini.

Ia menjelaskan bahwa buku ini disusun dengan bantuan tim penyusun yang terdiri dari psikolog klinis dan psikologi agama. 

Hal ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai edukasi dalam buku ini, khususnya terkait dengan perlindungan anak.

Melalui metode mendongeng yang menyenangkan, buku ini akan memberikan pemahaman kepada anak-anak usia dini tentang perlindungan anak atas bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan berani berkata tidak dan meminta pertolongan kepada orang dewasa jika mereka merasakan ketidaknyamanannya atas perlakuan orang lain.

“Jadi, melalui buku ini kita ajarkan sejak dini bagaimana menjaga diri. Kalau sudah diajarkan sejak dini, maka mereka akan berani menolak dan berkata tidak ketika disentuh barang-barang atau badannya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meluncurkan buku mitigasi bencana untuk jenjang PAUD. 

Bagi dia, ini sangat penting bagi anak-anak usia dini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan mitigasi bencana.

Ia menjelaskan bahwa buku ini dikemas dengan ilustrasi yang menarik dan dilengkapi dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak-anak, terutama untuk mempraktekkan pengetahuan mereka tentang mitigasi bencana. 

“Diharapkan dengan adanya buku ini anak-anak usia dini dapat lebih siap menghadapi bencana alam,” tegasnya.

Rini juga bersyukur karena ternyata tiga buku yang baru diluncurkan itu diapresiasi oleh Kemendikbud dan juga Kementerian PPA. 

Pasalnya, tiga buku pembelajaran itu selaras dengan program pemerintah pusat yang terus berusaha menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. 

“Makanya, di Surabaya kita ingin ajarkan pencegahan kekerasan itu sejak dini karena itu butuh pembiasaan sejak anak-anak,” katanya.

Ia juga menceritakan sempat bertemu dengan seorang anak yang tidak mau disentuh olehnya. 

Padahal, sudah diberi tahu bahwa yang berada di sampingnya itu adalah istri Wali Kota Surabaya, tapi anak itu tetap saja tidak mau disentuh. 

Setelah ditanyakan, ternyata anak itu memang diajarkan oleh ibundanya tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dikenal meskipun sesama perempuan.

“Artinya, di sini ibundanya berhasil mendidik dan mengajarkan anak ini, bahwa tidak boleh disentuh oleh siapapun yang tidak dikenalnya, walaupun itu perempuan sekalipun. Nah, ini sangat luar biasa,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap melalui tiga buku ini, anak-anak Surabaya bisa melindungi dirinya sendiri dari kekerasan dan bisa siap apabila terjadi bencana alam. 

“Saya yakin anak-anak Surabaya bisa menjadi anak-anak hebat ke depannya,” pungkasnya.

Read More

KPK Geledah Ruang Kerja Sekjen DPR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK melakukan penggeledahan di gedung Sekretariat Jenderal DPR terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. 

Salah satu yang digeledah adalah ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar.

"Benar, ada giat tersebut dalam rangka pengumpulan bukti," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (30/4/2024).

Hal itu disampaikan Ali saat ditanya apakah ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar. 

Namun Ali belum menjelaskan apakah penggeledahan masih berlangsung atau sudah selesai.

Dia juga belum menjelaskan apa saja yang ditemukan penyidik KPK dari penggeledahan itu.

Sebelumnya, KPK menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan barang untuk rumah jabatan DPR ke tingkat penyidikan. 

KPK menyatakan lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut.

"Lebih dari dua orang tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Senin (26/2).

Namun KPK belum mengungkap identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan korupsi itu terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada 2020. 

Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut.

"Antara lain dugaan pelaksanaan dilakukan secara formalitas. Padahal melanggar beberapa ketentuan PBJ," jelas Ali.

Read More

15 ASN Pemkab Sidoarjo Diperiksa KPK soal Korupsi Insentif Pegawai

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM 15 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperiksa Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Seluruh saksi ini hadir dan dikonfirmasi, antara lain, dugaan besaran potongan uang insentif dari tiap ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang kemudian dikumpulkan melalui tersangka SW untuk kepentingan tersangka AS (Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo) dan Bupati Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/4).

Para saksi tersebut menjalani pemeriksaan pada hari Senin (29/4) di Polda Jawa Timur. Sebanyak 15 ASN tersebut, yakni Ayu Wiranti, Nurul Hisbiyah, Bambang Edy Subagiyo, Mochamad Ichsan, Ruslim Dono Putro, Agus Wahyuni, Akhmad Syamsul Huda, Jazilatul Munawaroh, Fakhruddin Ahmad Busuda, M. Andi Rusdiansyah, Supriyanto, Dyah Lestariningsih, Sudibyo, Sumanto, dan Harum Nuroitah.

KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada hari Jumat (23/2) menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo lantas menerbitkan surat keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS lalu memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan Bupati.

Besaran potongan antara 10 persen dan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan kepada SW supaya teknis penyerahan uang secara tunai yang dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif kepada Bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. 

Penyidik KPK juga masih mendalami aliran dana terkait dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Penyidikan perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya KPK pada hari Selasa (16/4) mengumumkan telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More