Selasa, 04 Juni 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana Dominika Jone, menjadi sorotan publik. 

Ini terkait pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi 48 pegawai rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di NTT.

Advokat Edesman Andreti Siregar menyebut pembatalan SK yang dilakukan Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone terindikasi mall administrasi dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

Karena itu, Edesman Andreti Siregar mempertanyakan kelayakan Marciana Dominika Jone sebagai Kakanwil Kemenkumham.

Sedang SK yang menjadi polemik itu adalah SK Nomor: W22-5429.KP.04.01 Tahun 2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumham NTT tertanggal Selasa 28 Mei 2024.

Kemudian, pada Rabu 29 Mei 2024 surat keputusan tersebut dicabut melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Nomor W22.KP.04.01-5492 tertanggal 29 Mei 2024

"Ini (kasus pembatalan SK mutasi) bukan SK-nya yang keliru, tapi Kakanwilnya yang salah," tandas advokat yang akrab disapa Joe Siregar di Surabaya, Senin (3/6).

Ia berpendapat sangat tidak masuk akal jika pejabat negara sekelas Kakanwil membuat keputusan yang salah dalam mutasi ASN di wilayah kerjanya. 

Menurutnya, sebelum diterbitkan SK tentunya ada pengajuan dari bawahan atau stafnya.

Dari usulan atau pengajuan mutasi itu, lanjut Siregar, ada penilaian dan pembahasan terhadap nama-nama yang akan diberikan SK. 

Setelah benar-benar fix, seorang kepala kantor institusi pemerintahan ini baru menerbitkan SK mutasi atau promosi.

"Apa dalam pembuatan SK itu tidak pembahasan lebih dulu? Anehnya, saat sembilan pegawai rutan demo melakukan protes, Kakanwil tiba-tiba saja melakukan pembatalan SK," ungkap Siregar.

Terkait alasan kekeliruan teknis dalam penerbitan SK yang diungkapkan Kakanwi Kemenkumham NTT, Siregal menegaskan hal itu hanya cari-cari alasan.

"Kakanwil hanya cari-cari alasan  karena tidak mau disalahkan. Ini Kakanwilnya yang tidak benar, bukan SK-nya," sambung Siregar menegaskan lagi.

Ia juga menyesalkan kejadian ini. Sebab, menurutnya, dengan pembatalan SK mutasi tersebut, sama halnya Kakanwil Kemenkumham mempermainkan nasib orang banyak. 

Terlebih lagi mereka ini pegawai kecil.

"Mereka ini korban, mempermainkan nasib orang," sebut Siregar.

Secara hukum, lanjut dia, para korban pembatalan SK itu bisa melaporkan ke Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, ke Inspektorat untuk diproses internal Kemenkumham.

"Laporkan ke Inspektorat, jangan-jangan Kakanwil ini gak layak. Dia yang tanda tangan SK, dia yang salah," terang Siregar.

Meski nantinya diproses di Inspektorat, namun menurut Siregar, sanksinya adalah turun jabatan jika keputusannya itu salah. 

"Sanksinya turun jabatan lho. Pertanyaanya, apa dia (Marciana Dominika Jone) layak jadi Kakanwil?," tanya Siregar.

Sebelumnya Marciana membantah SK pembatalan mutasi pegawai itu sebagai buntut dari protes sembilan pegawai Rutan Kupang pada Kamis 30 Mei 2024. 

Menurut Marciana, pencabutan SK itu ada kekeliruan teknis sebagaimana tercantum pada landasan sosiologis dalam huruf b konsiderans menimbang SK Pencabutan.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memimpin secara langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APEKSI Tahun 2024, di Kota Balikpapan, Selasa (4/6). 

Rakernas XVII APEKSI kali ini, juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta wali kota di seluruh Indonesia. 

Dalam Rakernas XVII APEKSI kali ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan penting kepada seluruh wali kota yang hadir. 

Pesan yang disampaikan adalah, soal perencanaan kota yang harus dirancang secara detail. 

Tujuannya, adalah untuk mengantisipasi adanya lonjakan pertumbuhan penduduk di perkotaan pada tahun 2045.

“Karena 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan, 70 persen. Kalau dunia, di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden RI ke-7 yang akrab disapa Jokowi itu menerangkan, jika hal itu tidak diantisipasi maka beban di sebuah kota akan menjadi semakin berat. 

Oleh sebab itu, ia ingin, setiap kota di seluruh Indonesia harus memiliki perencanaan secara mendetail. 

Jokowi tak ingin, pertumbuhan penduduk itu nantinya justru akan menjadi bencana bagi negara. 

Karena, semakin banyak penduduk yang berpindah dari desa ke kota, secara tidak langsung bakal meningkatkan angka pengangguran.

“Sekarang banyak terjadi di negara Eropa maupun Amerika Serikat, (menjadi) kota-kota yang mencekam. Karena penganggurannya banyak, homeless-nya (tunawisma) banyak, dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia,” ujar Jokowi. 

Oleh karena itu, ia berharap semua kota di seluruh Indonesia nantinya dapat menjadi kota yang liveable (dapat ditinggali), nyaman dihuni, dan loveable (dicintai masyarakatnya). 

“Sehingga ketika orang berkunjung ke sana (sebuah kota) kembali berkunjung dan orang yang tinggal di situ sangat mencintai kotanya, karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya,” tutur Jokowi. 

Selain itu, Jokowi mengingatkan, soal kemacetan di perkotaan. Maka dari itu, ia ingin, setiap kota menyiapkan sarana dan prasarana transportasi massal sejak dini. 

Jika hal itu tidak disiapkan dengan perencanaan yang baik, maka 10 atau 20 tahun ke depan kemacetan akan semakin banyak terjadi di perkotaan. 

Bukan itu saja, orang nomor satu di Indonesia itu juga berpesan kepada seluruh wali kota yang hadir untuk merencanakan sebuah kota yang ramah, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Baik itu untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas, pesepeda, anak dan perempuan, serta lingkungan. 

“Artinya apa? Kota ini harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan, ada trotoar (pakai) paving block semuanya, mestinya sekarang ini menggunakan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau,” sebut Jokowi. 

Di samping itu, Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa dirinya sependapat dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini. 

Menurutnya, setiap kota memiliki kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai Ketua APEKSI, Eri Cahyadi ingin menyatukan semua kelebihan sistem aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing kota untuk membangun negara ini lebih baik lagi ke depannya.

“Sehingga nanti akan dilihat oleh perwakilan dari wali kota yang ada di Indonesia untuk disempurnakan menjadi satu kekuatan besar. Setelah itu kami berikan, kami sampaikan, dan mohon arahan serta bimbingan kepada Bapak Presiden dan Menteri, bagaimana aplikasi ini bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia,” kata Ketua APEKSI Eri Cahyadi.

Jika seluruh sistem aplikasi dan kelebihan dari masing-masing kota itu disatukan, Wali Kota Eri berharap tidak akan ada lagi kota di Indonesia yang tertinggal. 

Maka dari itu, ia ingin, masing-masing kelebihan di setiap kota itu nantinya bisa disinergikan dengan kebijakan presiden dan pemerintah pusat, untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Wali Kota Eri menambahkan, dalam Rakernas XVII APEKSI juga mendukung adanya konsep kota ramah, nyaman, dan aman bagi masyarakat. 

Ia menyebutkan, sejauh ini sudah ada kota-kota yang telah menjalankan konsep tersebut, diantaranya Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Semarang. 

“Ada beberapa kota yang sudah menjadi kota yang ramah anak berulang kali, itu kita jadikan satu bagaimana kiat-kiatnya. Sehingga kita membuat sistem satu, kita sesuaikan dengan masing-masing wilayahnya, apakah ini kepulauan atau kota, itu semua kita jadikan satu di dalam APEKSI,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Spekulasi beredar di masyarakat bahwa Kaesang Pangarep beralih maju ke Pilkada Surabaya setelah dilarang ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) maju dalam Pilgub DKI Jakarta.

Sinyal itu menguat dengan beredarnya baliho dukungan untuk Kaesang Pangarep di sejumlah titik strategis Kota Pahlawan. 

Yang menarik, dalam baliho tersebut, Kaesang dipasangkan dengan pengusaha asal Surabaya, Hendy Setiono, sebagai calon Wakil Wali Kota Surabaya. 

Baliho itu pun mencantumkan nama Relawan Santri Prabowo (Santri PRO) sebagai pihak yang mendukung pasangan ini.
 
Baliho tersebut juga menyertakan pesan "Wayahe Sing Enom Tampil" atau "Waktunya yang Muda yang Tampil" dalam bahasa Jawa. 

Hal itu menunjukkan bahwa pasangan Kaesang-Hendy dinilai cocok karena berasal dari figur muda dan dianggap dapat mewakili aspirasi serta semangat generasi muda.
 
Meski belum diketahui secara pasti siapa yang berinisiatif memasang baliho tersebut, namun kemunculannya sudah cukup untuk menimbulkan spekulasi dan diskusi di kalangan masyarakat. 

Hendy Setiono sendiri memang dikenal sebagai pengusaha yang cukup populer di Surabaya dan telah lama disebut-sebut berpeluang maju sebagai calon wakil wali kota (cawawali).
 
Suwarno, warga asal Gayungsari Surabaya, mengaku penasaran dengan munculnya baliho Kaesang-Hendy di Kota Surabaya. 

Dia hanya berharap pemimpin dari kalangan anak muda yang berjiwa kreatif dan pengusaha sanggup memajukan Kota Surabaya ke depan.

"Saya tadi melihat beberapa baliho Mas Kaesang, anaknya Pak Jokowi, berpasangan dengan Mas Hendy Setiono bertebaran di beberapa titik di Kota Surabaya. Tidak tahu itu baliho apa. Namun, kalau itu untuk maju wali kota dan wakil wali kota saya rasa sangat bagus karena dua anak muda mau membangun kota yang mayoritas diisi oleh pengusaha dan pebisnis, tapi masih banyak pengangguran,” kata Suwarno, Selasa (4/6).

“Harapannya jika ada dua anak muda yang basic-nya pengusaha mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk anak muda Surabaya ke depan," imbuh pria yang disapa Warno tersebut.

Dalam sebuah survei yang digagas oleh Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI), elektabilitas Hendy Setiono terbilang cukup kompetitif sebagai calon Wakil Wali Kota Surabaya 2024. 

Direktur ARCI Baihaki Sirajt menyebut bahwa Hendy memiliki peluang besar dalam kontestasi Pilkada Surabaya 2024.
 
"Hendy cukup kompetitif. Dalam temuan kami, elektabilitas Hendy di angka 13,1 persen untuk cawawali," tutur Baihaki Sirajt.
 
Kemunculan baliho yang menampilkan pasangan Kaesang Pangarep dan Hendy Setiono itu tentu menambah dinamika politik di Surabaya menjelang pilkada. 

Masyarakat dan pengamat politik kini menunggu langkah selanjutnya dari kedua tokoh ini serta konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai keseriusan pencalonan mereka.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan pengecekan di lapak-lapak pedagang hewan kurban, yang ada di Jalan Ir. H. Soekarno atau Merr Kota Surabaya, Senin (3/6). 

Pengecekan ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1445 Hijriyah, yakni memastikan persyaratan kesehatan hewan kurban, dan memiliki izin resmi. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Suharti mengatakan bahwa selama satu pekan, pihaknya menerima banyak permohonan terkait dengan izin pengajuan atau rekomendasi hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah untuk dijual di Kota Pahlawan.

“Mulai hari ini (Senin, 3/6/2024) kami menerjunkan tim dokter dari DKPP Surabaya sekitar 25 orang beserta teman-teman mahasiswa,” kata Antiek.

Antiek menjelaskan, nantinya ada ratusan dokter hewan yang akan melakukan pengecekan di lapak-lapak hewan kurban se-Surabaya. 

Karenanya, sebanyak 110 hingga 120 dokter hewan itu akan segera diterjunkan. 

Mereka adalah dokter hewan dari DKPP Kota Surabaya, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Wijaya Kusuma (UWK), dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Kota Surabaya.

“Kami ingin memastikan dari permohonan yang masuk, lapak-lapak di sini sudah memenuhi ketentuan, ada izinnya dan ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),” jelasnya.

Melalui pengecekan hewan kurban ini, DKPP Kota Surabaya ingin memastikan kondisi hewan kurban yang dijual oleh para pedagang dalam keadaan sehat. 

Minimal telah mendapatkan 1 kali vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). 

“Selanjutnya, kami akan memberikan surat keterangan terkait hewan yang ada di sini dalam keadaan sehat dan sudah dilakukan pemeriksaan,” imbuhnya.

Antiek menegaskan, jika kedapatan lapak yang tidak memiliki SKKH maka DKPP Kota Surabaya akan memberikan edukasi terkait proses pengajuan hewan ternak. 

Apabila tidak kunjung melakukan proses pengajuan, serta tidak memiliki SKKH, maka pedagang hewan kurban tidak dapat membuka lapaknya di Kota Pahlawan. 

“Jika, pedagang tidak melakukan proses (pengajuan) maka kita edukasi. Tahap berikutnya, kami berkolaborasi dengan Satpol PP, baik Satpol PP perwilayah atau Satpol PP Kota Surabaya karena ini menyangkut keamanan hewan kurban bagi masyarakat yang akan membeli,” tegasnya.

Oleh sebab itu, para pedagang hewan kurban wajib mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. 

Di tahun 2024, pengajuan izin hewan ternak berbeda dengan sebelumnya. 

Para pedagang harus melakukan pengajuan izin lalu lintas hewan ternak melalui aplikasi iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) untuk mengetahui asal-usul hewan tersebut.

“Setelah pengajuan disetujui, selanjutnya pemohon mengajukan izin lapak hewan kurban kepada camat di wilayah setempat untuk memastikan lokasi  yang diperbolehkan sebagai lapak dagang hewan kurban. Kemudian petugas DKPP Surabaya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban tersebut,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) diawali dengan Gala Dinner yang diadakan di halaman Balai Kota Balikpapan, Senin (3/6) malam. 

Acara Gala Dinner yang dihadiri wali kota dari seluruh Indonesia ini dimeriahkan berbagai pertunjukan seni dan budaya.

Dalam sambutannya, Ketua APEKSI yang sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan dan jajarannya atas kesiapan dan keramahannya dalam menyambut para delegasi.

"Acara yang dilakukan di halaman Balai Kota Balikpapan ini betul-betul sangat luar biasa, terima kasih atas sambutannya," kata Wali Kota Eri, Selasa (4/6).

Menurut dia, pelaksanaan Rakernas XVII Tahun 2024 APEKSI di Kota Balikpapan ini sangat istimewa. 

Sebab, Rakernas yang ke-17 ini sekaligus bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 APEKSI.

"Kami sampaikan juga Rakernas ini sangat spesial betul, karena bagaimana Ulang Tahun ke-24 APEKSI kita lakukan bersamaan di Kota Balikpapan," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran APEKSI sebagai jembatan antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan berbagai program pembangunan.

"APEKSI inilah yang menjadi jembatan antara seluruh kota dengan Mendagri, yang insyaallah akan memberikan berkah dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya di seluruh kota di Indonesia," tuturnya.

Ia menyadari bahwa seluruh kota di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing. 

Bagi dia, jika kelebihan itu dapat dikolaborasikan menjadi satu kekuatan, maka APEKSI bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk pembangunan Indonesia.

"Jika kelebihan itu dijadikan satu kekuatan besar, tidak ada yang lebih baik di antara kota kita, tapi saling melengkapi, maka kita bisa memberikan yang terbaik dari APEKSI untuk negeri Indonesia tercinta," tegasnya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya kolaborasi antar kota untuk mengatasi berbagai tantangan bersama. 

Karenanya, melalui Rakernas APEKSI, ia mengajak para wali kota untuk saling berbagi pengalaman dan solusi terbaik dalam membangun kota yang maju dan sejahtera.

"Karena tidak ada istilah di APEKSI ini ada kota yang tertinggal. Tidak ada di APEKSI ini istilah kota yang paling maju. Karena buat saya, yang paling maju adalah ketika kita bisa berintegrasi dan bersinergi antar kota, maka itulah kemajuan untuk negara tercinta Indonesia," kata dia.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri berharap, perhelatan Rakernas ke-17 Apeksi di Kota Balikpapan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang konkret untuk berbagai permasalahan yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia.

"Semoga pada waktu Rakernas, kita bisa memberikan usulan dan sumbangsih yang terbaik bagi APEKSI, untuk kita berikan kepada Indonesia," harapnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali kota bersama para delegasi yang hadir dalam Rakernas APEKSI yang digelar di Kota Balikpapan. 

"Semoga Rakernas yang kita lakukan di Kota Balikpapan ini memberikan berkah bagi kita semuanya," tandasnya.

Sebagai diketahui, Rakernas XVII APEKSI diselenggarakan pada tanggal 1-6 Juni 2024 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Selain agenda utama Sidang Rakernas, pertemuan wali kota dari seluruh Indonesia ini juga diisi dengan berbagai rangkaian acara.

Sejumlah rangkaian acara itu di antaranya adalah Youth City Changers, Indonesia City Expo & Forum Bisnis, Gala Dinner & Peringatan HUT ke-24 APEKSI, Karnaval Budaya Nusantara, Festival Seni Budaya Nusantara hingga Sarasehan Istri Wali Kota.

Sementara para peserta Rakernas XVII APEKSI terdiri dari wali kota/wakil wali kota, Ketua TP-PKK/ Dekranasda, para pendamping Perangkat Daerah (PD) pemerintah kota hingga para pemuda kota dari seluruh Indonesia.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan sekitar 1100 aset idle (aset tidur) untuk segera dilakukan sertifikasi di tahun 2024. 

Rencananya, aset idle tersebut akan digunakan sebagai tempat destinasi wisata baru hingga Padat Karya. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, ada banyak aset milik pemkot yang selama ini tidak terpakai, sehingga tidak berdampak baik untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya. 

Ia mencontohkan, ada beberapa aset idle milik pemkot yang saat ini sedang dilakukan proses pembangunan. 

Diantaranya, ada di Jambangan, yang saat ini digunakan sebagai wisata Kolam Renang dan Bozem, kemudian di Nambangan juga akan dijadikan sarana Wisata Rakyat, serta lahan di kawasan Sememi dan Made yang juga akan dijadikan sarana Wisata Rakyat.

“Jadi kita tata lagi lah, banyak tempat. Karena kan semuanya ini adalah aset pemerintah yang selama ini tidak terpakai, aset pemerintah yang terbengkalai ini lah yang saya manfaatkan kembali untuk masyarakat,” kata Wali Kota Eri, Senin (3/6).

Dengan adanya sarana wisata itu, maka masyarakat yang ada di wilayah Surabaya Selatan, Timur, Barat, dan Utara, tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke tempat wisata di wilayah lainnya. 

Setelah semua sarana wisata itu diwujudkan, maka perputaran roda perekonomian di masing-masing wilayah tersebut akan semakin baik ke depannya. 

“Kalau tempat itu sudah menjadi seperti ini (sarana wisata) nanti orang-orang, UMKM itu bisa banyak yang berjualan di sini. Jadi menggerakkan lagi ekonominya,” ujarnya. 

Wali Kota Eri menerangkan, dalam waktu dekat pemkot juga sedang menggarap wisata Kota Lama. 

Selain itu, juga ada aset milik pemkot lain yang digunakan sebagai tempat Padat Karya, Gedung Serba Guna, dan lapangan bulu tangkis. 

Letak aset tersebut berada di kawasan Klakahrejo, Kecamatan Benowo. 

“Insyaallah, semoga di Juni 2024 juga sudah bisa selesai semuanya. Kemarin kita sudah mengecek di sana juga,” terangnya. 

Di samping itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati sebelumnya mengatakan, Pemkot Surabaya menargetkan kurang lebih ada 1100 aset yang segera dilakukan proses sertifikasi di tahun 2024. 

Ia menjelaskan, sertifikasi aset tersebut, saat ini sedang dalam proses pengecekan tahap awal, mulai dari administrasi hingga yuridisnya.

“Artinya begini, 1100 itu masih kita usahakan ya, jadi di situ kan memang proses sertifikasi harus clear and clear. Jadi kita nanti masih dalam proses tahap awal, kita lihat apakah secara administrasi, yuridis, dan dokumennya itu clear, baru kita lakukan proses selanjutnya,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya menjadi salah satu jujugan pedagang hewan kurban dari luar daerah saat menyambut Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah. 

Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memastikan setiap hewan kurban yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki izin resmi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa pedagang hewan kurban wajib mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Membuka lapak (hewan kurban) ada aturannya, sesuai dengan aturan Kementerian Pertanian dan provinsi. Kita juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Surabaya," ujar Antiek Sugiharti, Senin (3/6).

Antiek menjelaskan bahwa proses  pengajuan izin hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah, berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Tahun ini, pengajuan izin lalu lintas hewan ternak melalui aplikasi iSIKHNAS (sistem informasi kesehatan hewan nasional) untuk mengetahui asal usul hewan tersebut.

"Jadi dia pedagang hewan mengajukan proses izin. Nah, izin itu melalui aplikasi iSIKHNAS, nanti di situ akan diketahui, ditanya, dia mendatangkan hewan ternak dari kota mana," jelas Antiek.

Tidak hanya itu, Antiek menyebut bahwa ternak yang didatangkan dari luar daerah, juga harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani medik veteriner atau dokter hewan berwenang. 

"Untuk (hewan ternak) boleh ke luar daerah itu harus divaksin 1 kali minimal, ada ear tagnya," kata Antiek.

Setelah pengajuan lalu lintas hewan ternak disetujui, selanjutnya pemohon wajib mengajukan rekomendasi ke DKPP Surabaya. 

Untuk bisa mendapatkan rekomendasi tersebut, pemohon harus mendapatkan izin dari lurah/camat maupun pemilik lahan, terkait titik lokasi penjualan hewan kurban.

"Selanjutnya petugas DKPP Surabaya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban tersebut," ujar Antiek.

Data DKPP Kota Surabaya mencatat, per Senin 3 Juni 2024, ada 103 pedagang yang mengajukan rekomendasi buka lapak hewan kurban di Surabaya. 

Dari 103 pemohon itu, terdiri dari 67 pedagang sapi dan 36 pedagang kambing.

"Sudah disetujui ada 49 orang, terdiri dari 32 pedagang sapi dan 17 pedagang kambing. Sedangkan yang menunggu verifikasi, ada 54 orang yang terdiri dari 35 pedagang sapi dan 19 pedagang kambing," paparnya.

Sementara untuk total hewan ternak yang diajukan rekomendasi oleh 103 pedagang itu, berjumlah 702 ekor. 

Dengan rincian, 317 ekor sapi dan 385 ekor kambing. 

"Dari total 702 ekor hewan ternak itu, ada 297 ekor sapi dan 205 ekor kambing yang telah disetujui. Sedangkan yang belum disetujui, ada 20 ekor sapi dan 180 ekor kambing," bebernya.

Antiek mengimbau kepada masyarakat yang ingin membeli hewan kurban di lapak pedagang untuk memastikan kondisinya sehat dan dilengkapi SKKH. 

"Prediksi awal bulan Juni 2024 atau H-14 lebaran, pedagang hewan kurban mulai ramai," imbuh Antiek.

Ia menambahkan, sebelumnya DKPP Surabaya juga mengadakan sosialisasi kepada takmir masjid dan masyarakat yang berencana menyembelih hewan kurban sendiri. 

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan prosedur penyembelihan hewan kurban yang halal. 

"Karena sudah ada aturannya dan prosedur penyembelihannya harus dengan juru sembelih halal (Juleha)," pungkasnya.

Senin, 03 Juni 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menerima pembayaran denda dari terpidana kasus korupsi pemberian kredit dari Bank Jatim kepada PT Semesta Eltrindo Pura.

"Iya benar, pada 21 Mei 2024 lalu, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melakukan eksekusi pidana denda tindak pidana korupsi atas nama Bram Kusnohardjo (BK) selaku Komisaris PT Semesta Eltrindo Pura sebesar Rp50 juta," kata Kajari Tanjung Perak, Ricky Setiawan Anas melalui Kasi Pidsus, Ananto Tri Sudibyo, Senin (3/6).

Pembayaran pidana denda sebesar Rp50 juta tersebut menurut Ananto telah berkekuatan hukum tetap atau incraht.

Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 137/Pid.Sus TPK/2023/PN.Sby tanggal 17 April 2024 atas nama terdakwa Bram Kusnohardjo.

"Pembayaran denda diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya Ira Jismaya," jelas Ananto.

Nah, setelah pembayaran denda diterima maka kata Ananto langsung disetorkan ke kas negara.

"Kita setorkan uang tersebut ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820240521511024, NTB : 240521818367, NTPN : IFC573CIFK7JRG3G," pungkas Ananto.

Seperti diketahui kasus ini berawal saat PT Semesta Eltrindo Pura mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan panel listrik di Kalimantan Barat dari PT Wijaya Karya (WIKA) pada 2011. 

Kemudian pada 2012 PT Semesta Eltrindro Pura mengajukan permohonan kredit modal kerja ke Bank Jatim. 

Atas pengajuan kredit tersebut, Bank Jatim memberikan kredit sebesar Rp 20 miliar dengan jangka waktu 10 bulan.

Setelah proyek selesai dan PT WIKA telah melakukan pembayaran atas proyek pekerjaan tersebut.

Namun ternyata PT Semesta Eltrindo Pura tidak melakukan pembayaran kreditnya kepada Bank Jatim sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp7,5 miliar.

Atas perbuatanya itu HK dan BK disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H Thony optimistis revitalisasi kawasan eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS) bisa mengoptimalkan pergerakan dunia kesenian di wilayah setempat.

"Kalau dibuat taman bermain itu sama saja menduplikasi yang sudah ada, sedangkan seni dan budaya di Surabaya meredup setelah tutupnya THR-TRS," kata A.H Thony di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (3/6).

Thony menyatakan melihat pada sejarah kawasan tersebut dulunya acap kali digelar beragam pentas kesenian, mulai tingkat sekolah hingga profesional. 

Di lokasi itu juga berdiri Gedung Srimulat.

Oleh karena itu, langkah menghidupkan kembali THR-TRS disebutnya memberikan angin segar bagi dunia kesenian di Kota Surabaya.

"THR-TRS itu harus dipertahankan sebagai pusat kajian dan pengembangan budaya Surabaya," ujarnya.

Sebab dengan langkah itu, Kota Surabaya disebutnya memiliki banyak kelebihan, yakni kreativitas konsep pelaksanaan pertunjukan seni lebih kaya dan berjalannya regenerasi tokoh kesenian.

Apalagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga siap membangun lokasi konser di eks lahan THR-TRS. 

Dampak terbesarnya adalah perekonomian masyarakat bergerak karena terbukanya kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Potensi bisa digali dari fasilitas tersebut, mulai dari pelaksanaan pentas dan sekaligus dikembangkan bakatnya. Masyarakat bisa mencari penghasilan," ucapnya.

Sementara itu, Thony memandang konsep yang dirancang oleh pemkot pada proses revitalisasi THR-TRS menjadi ruang publik multifungsi berpotensi menarik banyak investor.

"Bukan sekadar area publik tetapi area bisnis. Di sana juga ada kolam renang yang bisa jadi wahana wisata," kata dia.

Dia pun berharap Pemkot Surabaya nantinya tak sekadar menyerahkan sepenuhnya urusan pengelolaan THR-TRS kepada unit pelayanan teknis daerah (UPTD), namun memberikan ruang inovasi bagi investor yang menanamkan modalnya.

"Dimasukkan ke UPTD yang tugasnya sebagai fasilitator, untuk urusan olahraga renang maupun konser sudah ada ahlinya sendiri-sendiri," pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPD PSI Kota Surabaya mengaku sebanyak 5 orang telah mengambil formulir pendaftaran bacawali-bacawawali di pilkada Surabaya 2024.

"Komunikasi sudah banyak, yang ambil formulir sekitar 5 orang, belum ada yang mengembalikan," kata Plt Ketua DPD PSI Kota Surabaya Shobikin, Senin (3/6).

Kelima orang tersebut menurut Shobikin memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Sayangnya Shobikin enggan menjelaskan kelima orang tersebut.

"Ada profesional, ada politisi juga. Jadi belum berani memyampaikan karena belum ijin. Nanti malah gak enak," jelasnya.

Disinggung apakah masih menjalin komunikasi dengan partai Gerindra? Shobikin tak menampiknya.

Tetapi soal memilih cawali-cawawali, DPD PSi Surabaya memiliki cara maupun mekanisme yang berbeda dengan Gerindra.

"Masih terus komunikasi intens, mereka kan punya mekanisme beda dengan kita. Kita kan terbuka. Buka pendaftaran menjaring putra-putri terbaik untuk membangun Surabaya. Dan Gerindra kayaknya tidak melakukan itu, mungkin punya mekasime internal sendiri," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Survei ARCI, elektabilitas Hendy Setiono cukup kompetitif sebagai calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya 2024. 

Hendy Setiono merupakan pendiri & CEO Grup Baba Rafi Enterprise.

Bukan hanya merupakan seorang pengusaha sukses.

Tetapi Hendy Setiono juga telah aktif berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk sebagai Koordinator Fanta Berbagi TKN Prabowo-Gibran di masa Pemilu 2024 lalu.

"Hendy cukup kompetitif, dalam temuan kami, elektabilitas Hendy di angka 13,1 persen untuk cawawali," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (3/6).

Nah, dengan tingginya elektabilitas itu, menurut Baihaki, Hendy bisa jadi cawawali mendampingi Eri Cahyadi atau Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024.

Otomatis kehadiran Hendy ini menjadi lawan berat Armuji.

"Bisa dengan Eri Cahyadi, bisa dengan Bayu Airlangga. Karena dengan Eri komposisi birokrat-pengusaha, dengan Bayu komposisi politikus-pengusaha," pungkasnya.

Dalam survei ARCI untuk calon wali kota (Cawali) Kota Surabaya, petahana Eri Cahyadi masih teratas di angka 37,8%. 

Disusul kader Gerindra Ahmad Dhani 15,7%, dan kader Golkar Bayu Airlangga di angka 14,6%.

Kemudian ada nama eks Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan di angka 8,4%. 

Lalu ada nama pengusaha muda yang juga CEO Baba Rafi, Hendy Setiono di angka 5,2%.

Sementara dalam simulasi calon wakil wali kota Surabaya, Armuji di angka 35,8%, Bayu Airlangga di angka 25,5%, Hendy Setiono 13,1%, Wakil Ketua Gerindra Jatim Hadi Dediansyah 8,7%, dan Arif Fathoni 3,2%.

Seperti diberitakan Sekjen BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Ketua Umum REPNAS (Relawan Pengusaha Muda Nasional) Indonesia Maju, Anggawira dengan penuh keyakinan mendukung Hendy Setiono untuk maju sebagai calon Walikota Surabaya.

Sebagai seorang pengusaha yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis, Anggawira mengungkapkan pandangannya bahwa sebuah kepemimpinan yang bersumber dari latar belakang bisnis dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah, terutama bagi kota metropolitan seperti Surabaya.

"Sangat mendukung sekali jika mas Hendy bisa maju sebagai calon Walikota Surabaya. Saya tahu betul track record mas Hendy sebagai pengusaha dan juga kontribusinya baik di HIPMI maupun di REPNAS. Mas Hendy akan menjadi sosok yang ideal bagi Surabaya," kata Anggawira, Senin (3/6)

Dalam pandangan Anggawira, Hendy Setiono, pendiri & CEO Grup Baba Rafi Enterprise, bukan hanya merupakan seorang pengusaha sukses.

Tetapi juga telah aktif berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk sebagai Koordinator Fanta Berbagi TKN Prabowo-Gibran di masa Pemilu 2024 lalu.

"Mas Hendy juga merupakan pengusaha asli Surabaya, jadi saya yakin beliau adalah sosok yang ideal karena sudah sangat paham betul apa yang dibutuhkan oleh kota Surabaya," tambah Anggawira.

Sosok yang cocok untuk bergandengan dengan Mas Hendy adalah Mas Kaesang yang juga merupakan sosok muda sukses di dunia bisnis.

"Saya rasa Mas Kaesang cocok untuk bergandengan dengan Mas Hendy di Pilwali Kota Surabaya, keduanya sama-sama sosok muda sukses di dunia bisnis, sesuai dengan Kota Surabaya yang telah banyak melahirkan pembisnis besar dan sukses," pungkasnya.

Dengan kontribusi dan latar belakang yang dimiliki, Hendy Setiono dinilai oleh Anggawira sebagai kriteria yang ideal untuk memimpin Surabaya ke arah yang lebih baik. 

Dukungan ini tidak hanya menjadi sorotan di kalangan pengusaha dan aktivis, tetapi juga menggugah selera pembaca yang mengharapkan pemimpin yang berkualitas dan berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani menghadiri penutupan Surabaya Shopping Festival (SSF) 2024, di Atrium Galaxy Mal, Minggu (2/6).

Dalam penutupan SSF 2024, Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua Dekranasda Surabaya, Rini Indriyani berkesempatan untuk mengambil secara langsung kupon undian pemenang Rp50 juta dan Rp25 juta secara langsung. 

Wali Kota Eri menyambut baik hadirnya SSF 2024 di peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731. 

Dia mengatakan, SSF 2024 adalah yang paling spesial, karena waktu penyelenggaraannya diperpanjang, sejak 5 Maret hingga 31 Mei 2024. 

“Sehingga menyambut ulang tahun Surabaya ini semuanya diberikan diskon, jadi semua pada datang ke Surabaya. Karena dalam kegiatan ini ada 8 asosiasi dan 17 mal yang ada di Kota Surabaya ikut meramaikan SSF, sehingga membuat gebyar HJKS ini berbeda,” kata Wali Kota Eri.

Menariknya, lanjut Wali Kota Eri, hasil transaksi dari adanya kegiatan SSF 2024 di peringatan HJKS ke-731 kali ini mencapai, Rp2 triliun lebih. 

“Di HJKS ke-731 ini memecahkan rekor ya, di atas Rp2 triliun lebih, dan ini sangat luar biasa karena diadakan dari Maret sampai 31 Mei,” ujar Wali Kota Eri. 

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi ini berkomitmen, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus menjaga suasana ketertiban, nyaman, dan keamanan kota, agar semakin banyak lagi orang yang datang berkunjung ke Surabaya. 

Menurutnya, komitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sebuah kota juga membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemkot, stakeholder, dan seluruh lapisan masyarakatnya. 

Cak Eri berharap, event SSF yang digelar oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. 

Dia juga berterima kasih kepada Ketua Penyelenggara SSF 2024, Neil Storey yang telah sukses menggelar SSF di tahun ini.

“Insyaallah, target kita di tahun juga bisa di atas Rp2 triliun lebih. Kalau bisa melebihi dari tahun ini, karena kita memecahkan rekor hari ini,” pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive