Selasa, 11 Juni 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menonaktifkan sebanyak puluhan ribu KK guna menertibkan administrasi kependudukan.

"Pada prinsipnya saya menyetujui langkah dari Dispendukcapil yang menonaktifkan KK," kata Josiah, Selasa (11/6).

Josiah menyatakan langkah penonaktifan KK tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga lebih bertanggung jawab terhadap kepemilikan administrasi kependudukan. 

Data dari Dispendukcapil Surabaya menyebut terdapat 61.750 KK bisa terblokir, lantaran sudah keluar dari alamat semula namun tak melaporkan kepada pihak RT/RW.

Selain itu, di dalam satu persil tidak boleh diisi lebih dari 3 KK. Sedangkan dari pengecekan Dispendukcapil ditemukan bahwa ada satu rumah yang bisa diisi lebih dari tiga KK.

"Langkah ini karena juga untuk mendisiplinkan data kependudukan," ucapnya.

Anggota DPRD Kota Surabaya ini pun mengingatkan bagi warga ber-KK Surabaya namun hendak keluar atau pindah ke wilayah lain agar tidak lupa mengurus dokumennya.

"Kalau pindah memang secara aturan harus pindah, idealnya alamat domisili dengan identitas harusnya sama," ucapnya.

"Pemkot harus menekan para pemangku kepentingan agar memberikan izin para pengontrak supaya bisa meminjamkan alamat untuk para pengontrak. Kalau rusun sudah bisa meminta ijin ke DPRKPP," lanjutnya.

Kendati demikian, Josiah mengingatkan agar Dispendukcapil berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan saat menonaktifkan atau melakukan pemblokiran KK.

"Banyak warga yang tidak bisa pindah alamat dikarenakan bukan kemauannya, seperti yang kontrak atau kos tetapi pemilik tempat tinggal tidak mengizinkan alamatnya dipakai atau domisili. Banyak sekali kasus seperti ini," pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Monumen Tugu Pahlawan, di Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai arsip sejarah dalam Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahun 2024. 

Penetapan tersebut, dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Nasional (HKN) ke-53, di Samarinda, Kalimantan Timur, (29/5/2024) lalu.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, Pemkot Surabaya dalam Rakornas ANRI tersebut, dalam rakornas tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus. 

Penghargaan itu diantaranya, Penetapan Arsip Pembangunan Tugu Pahlawan dalam Register Memori Kolektif Bangsa (MKB) 2024, dan penilaian tata kelola kearsipan kategori AA “Sangat Memuaskan” dari ANRI, berdasarkan hasil nilai pengawasan kearsipan tahun 2023.

“Setiap tahun ada penilaian mengenai pengawasan kearsipan, pengawasan kearsipan itu adalah pengelolaan arsip sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan ANRI. Nah, Kota Surabaya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan,” kata Mia, Selasa (11/6).

Selain itu, lanjut Mia, Pemkot Surabaya juga mendapatkan piagam penghargaan penetapan Tugu Pahlawan sebagai arsip sejarah MKB tahun 2024. 

Berdasarkan penilaian ANRI, Tugu Pahlawan layak ditetapkan sebagai salah satu arsip sejarah yang teregister di MKB 2024. 

Selama ini, Mia menyebutkan, Pemkot Surabaya memiliki banyak arsip terkait monumen Tugu Pahlawan. 

Mulai dari arsip blueprint, arsip foto pembangunannya, hingga arsip foto peresmian monumen Tugu Pahlawan, dan sebagainya. 

“Penilaian dari ANRI, Tugu Pahlawan itu memang layak mendapatkan penghargaan MKB, artinya teregistrasi sebagai MKB. Karena untuk diregistrasikan ke MKB, yang diutamakan arsipnya, bukan peristiwanya, tapi kelengkapan arsipnya,” sebutnya. 

Mia menjelaskan, piagam penghargaan tersebut, diserahkan secara langsung oleh Anggota Dewan Pakar Komite MKB, Adrianus L.G Waworontu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, dalam Rakernas ANRI 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Ia menerangkan, diraihnya dua penghargaan itu merupakan bagian dari wujud partisipasi Pemkot Surabaya dalam mendukung program kearsipan nasional. 

“Tiga program tersebut diantaranya adalah, pengelolaan kearsipan, digitalisasi, dan registrasi MKB. Jadi MKB ini adalah salah satu upaya dalam rangka untuk melestarikan arsip kita menjadi arsip nasional, kalau sudah teregister sebagai arsip nasional maka akan mudah diakses oleh siapa saja dan bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya. 

Di samping itu Dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (UNAIR), Kukuh Yudha Karnanta mengatakan, ada pelajaran menarik dari ditetapkannya arsip pembangunan Tugu Pahlawan masuk ke dalam registrasi MKB ANRI. 

Secara umum, masyarakat mengetahui soal Tugu Pahlawan sebagai penanda peristiwa heroik pertempuran 10 November 1945. 

Akan tetapi, masih banyak orang yang belum tahu soal cerita di balik pembangunan monumen ikonik yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya tersebut. 

“Fakta pembangunan Tugu Pahlawan ternyata tak kalah heroik dan nekat, boleh jadi hal tersebut belum banyak diketahui publik. Hal itulah salah satu yang melatarbelakangi Dispusip Surabaya mengajukan arsip pembangunan Tugu Pahlawan sebagai MKB,” kata Kukuh. 

Kukuh menjelaskan beberapa aksi heroik apa saja yang terjadi dalam proses pembangunan Tugu Pahlawan pada saat itu. 

Diantaranya adalah mepetnya dana pembangunan Tugu Pahlawan hingga akhirnya bisa dibangun dan diresmikan 10 November 1952. 

“Kenekatan itu terbaca jelas, hingga 2 Agustus 1952, tiga bulan sebelum tenggat peresmian, baru terkumpul Rp 160 ribu dari total Rp 323.100 dana yang dibutuhkan. Berbagai upaya penghimpunan dana terus dilakukan, bahkan Wali Kota Moestajab memperoleh dana via penyelenggaraan undian kupon berhadiah rumah, juga mendapatkan sumbangan swadaya dari lembaga maupun perorangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada dua hal yang dapat dimaknai dalam pembangunan Tugu Pahlawan. 

Yang pertama, Tugu Pahlawan tidak hanya sebagai pengingat pertempuran 10 November 1945. 

Akan tetapi, juga dimaknai sebagai penguat semangat militansi gotong royong, serta keberanian bangsa Indonesia kala itu. 

“Seperti semangat Tugu Pahlawan yang masih dalam pikiran hingga konkret berdiri tegak menjulang, kini telah ditetapkan sebagai ingatan bersama bangsa Indonesia,” kata Kukuh. 

Yang kedua, ia berharap Pemkot Surabaya melalui Dispusip Surabaya semakin menyadari akan pentingnya keterbukaan arsip. 

Karena menurutnya sebuah arsip itu penting bagi pembelajaran dan membuka inspirasi masyarakat. 

“Sudah tak zaman memang, arsip hanya disimpan seakan rahasia gelap masa lalu yang riskan diungkap. Sebagaimana konsep living archives, arsip harus terbuka sebagai inspirasi bagi penciptaan karya-karya seni budaya, sesuai dengan selera dan semangat zamannya,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya memperkenalkan maskot untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Maskot dengan rupa buaya itu diberi nama "Si Mbois".

"Si Mbois" merupakan karya Dedy Ranggameda yang terpilih sebagai pemenang lomba pembuatan maskot Pilkada Surabaya 2024.

"Maskot Pilkada Surabaya memiliki akronim 'Siap Memilih dan Berdemokrasi Untuk Surabaya' (Si Mbois), nama itu merupakan doa bersama agar seluruh pelaksanaan tahapan berjalan lancar dan sukses," kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi, Selasa (11/6).

Subairi menjelaskan terpilihnya "Si Mbois" sebagai maskot pesta demokrasi tingkat kota karena dinilai mampu merepresentasikan makna Kota Surabaya.

"Karakter buaya ini menjadi ikon Kota Surabaya dan menampilkan sisi sosial masyarakatnya yang semangat, ramah, dan bijaksana," ujarnya.

Selain itu, maskot tersebut memiliki tampilan yang mengombinasikan antara unsur gaya busana anak muda di era modern dan tradisional.

"Kalau bahasa Suroboyoan-nya ini mbois (keren), pakai kacamata dan baju lengan panjang yang menampilkan sisi kasual, kemudian memakai jari semanggi serta udeng khas Surabaya," tuturnya.

Kreator "Si Mbois" juga mencantumkan unsur informatif pelaksanaan pilkada berupa surat suara yang lengkap dengan tanggal pelaksanaan, paku untuk mencoblos, tanda tinta di jari tangan kanan, dan logo lembaga KPU.

Selain mengenalkan maskot, KPU Kota Surabaya juga mengenalkan media sosialisasi pilkada lainnya, yakni berupa mars berjudul "Berani Memilih untuk Surabaya", ciptaan Agus Wahyudi, dan jingle "Dulur Suroboyo Monggo Nyoblos", karya Andre Natalis Putranto.

Sementara itu, salah seorang juri Wahyu Kokkang menjelaskan bahwa penetapan maskot itu melalui tahapan seleksi ketat dan memperhatikan pada sisi keaslian setiap karya yang didaftarkan.

"Peserta awalnya puluhan, terus dikerucutkan menjadi 15 karya dan dipilih 6 karya terbaik untuk ditentukan pemenangnya," paparnya.

Dia menjelaskan verifikasi menjadi hal krusial, sebab mencegah adanya peserta yang meniru karya lain menggunakan aplikasi kecerdasan buatan.

"Sebab beberapa kali saya menjadi juri dan adanya AI ini membuat banyak karya tidak original masuk. Kalau di ajang dari KPU Surabaya tidak ada yang terindikasi," katanya.

Kemudian, dia menyebut bahwa "Si Mbois" ini juga memenuhi unsur cetak. Artinya detail yang ada bisa dengan mudah dijadikan alat sosialisasi dalam bentuk boneka maupun gantungan kunci.

"Ketika maskot sangat detail itu malah salah, maka tidak bisa dibuat cenderamata yang berukuran kecil, karena terlalu sulit dicetak," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan percepatan revitalisasi Eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS). 

Karenanya, ia juga meminta agar sayembara desain Eks THR-TRS dilakukan percepatan.

"Saya minta sayembara di bulan Juni ini sudah dibuka. Karena hasilnya (sayembara) sudah akan saya lakukan di bulan Juli," kata Wali Kota Eri, Selasa (11/6).

Wali Kota Eri menjelaskan, revitalisasi tahap awal, akan difokuskan pada lahan Eks TRS seluas 1,7 hektar, dengan anggaran sekitar Rp3-4 miliar. 

Area ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka untuk konser, slalom, dan event lainnya.

"Jadi 1,7 hektar yang di depan itu akan kita fokuskan dulu. Nanti dengan sayembara, setelah itu baru kita kerjakan. Insyaallah di bulan Juli atau awal Agustus selesai," jelasnya.

Di kesempatan berbeda, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya, Iman Krestian menjelaskan bahwa percepatan sayembara desain dilakukan atas instruksi Wali Kota Eri.

"Rencana dibuka awal Juli 2024, tapi Pak Wali Kota minta ada percepatan. Jadi kemungkinan Juni ini sudah mulai launching untuk sayembara desainnya," kata Iman.

Menurut dia, peserta sayembara akan diberikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan desain. 

Pihaknya berharap, pemenang sayembara sudah terpilih pada akhir Juli 2024. 

"Jadi sekitar akhir Juli 2024 seleksi pemenang. Harapannya pada waktu hari kemerdekaan sudah ada desain yang dihasilkan," ujarnya.

Selain itu, Iman juga menjelaskan progres revitalisasi Eks THR-TRS. Saat ini, pihaknya fokus melakukan pembersihan dan normalisasi pada gedung bangunan kolam renang. 

Meski struktur bangunan masih kuat, namun dari segi utilitas maupun kelistrikan sudah tidak layak. 

"Struktur bangunan masih aman, tapi secara arsitektural, utilitas, kelistrikan, sudah hancur semua. Jadi fungsi kita kembalikan nol dulu," bebernya.

Di samping normalisasi bangunan gedung kolam renang, pihaknya juga akan melakukan pembongkaran pada eks Gedung Srimulat. 

Pembongkaran itu dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah rapuh.

"Nanti akan ada gedung baru. Karena posisinya gedung itu (Eks Gedung Srimulat) susah untuk dioptimalkan lagi. Karena zaman dulu dan sekarang untuk performance dan macam-macam kebutuhannya beda. Jadi kita bikinkan gedung pertunjukan baru," papar dia.

Menurut dia, gedung baru tersebut akan difungsikan sebagai tempat pertunjukan indoor dengan standar modern. 

Sedangkan untuk kapasitasnya, direncanakan bisa menampung sekitar 5.000 orang.

"Pembangunan gedung indoor kemungkinan tahun depan, karena anggaran tahun ini tidak disiapkan atau mungkin kalau ada investor yang masuk. Yang jelas kita biarkan (rata), kosong dulu," ungkap dia.

Selain gedung pertunjukkan baru, pihaknya juga menyiapkan dua area plaza terbuka. Area plaza ini akan dilapisi aspal untuk fungsionalitas yang lebih maksimal. 

Seperti digunakan untuk pameran otomotif, slalom, konser, dan event lainnya.

"Ada beberapa masukan dari komunitas minta diaspal. Jadi finishing-nya aspal, bisa dipakai buat pameran otomotif, slalom, konser dan event macam-macam yang lebih fungsional. Karena ada usulan kalau paving, khawatir ada konser rock, diambil paving-nya," kata dia.

Sementara terkait dengan fasilitas parkir, Iman menyatakan bahwa nantinya Pemkot Surabaya akan memanfaatkan Gedung HiTech Mall. 

"Penataan parkir kita manfaatkan Gedung HiTech Mall," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menggelontorkan Rp138 miliar untuk program Beasiswa Pemuda Tangguh. 

Program ini menjadi bagian dari program Satu Rumah Satu Sarjana yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang masuk dalam kategori keluarga miskin.

Pengamat dan pemerhati pendidikan anak dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dengan gerakan dan program Satu Rumah Satu Sarjana.

“Ini menandakan keseriusan pemkot untuk membantu peningkatan kualitas SDM masyarakat Kota Surabaya. Utamanya mereka yang berada dalam kategori keluarga kurang mampu," kata Isa Ansori, Selasa (11/6).

Menurut Isa, langkah pemkot ini harus menjadi gerakan bersama masyarakat, terutama para stakeholder di dunia industri dan usaha. 

Sebab, kata dia, merekalah yang kelak menikmati peningkatan kualitas SDM tersebut. 

"Gerakan gotong royong bersama, mewujudkan program tersebut adalah wujud kolaborasi dan sinergisitas yang merupakan karakter masyarakat Surabaya," tegas Isa.

Isa berpendapat bahwa pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, merupakan upaya memotong mata rantai kemiskinan. 

Makanya, ia mendukung penuh program Satu Rumah Satu Sarjana yang digagas Wali Kota Eri. 

"Surabaya telah menunjukkan teladannya. Kini, giliran kita untuk menyebarkan semangat humanisme dan membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera," imbuhnya.

Selain itu, Isa juga menilai jika program Satu Rumah Satu Sarjana lebih dari sekadar bantuan finansial. 

Program ini adalah wujud nyata investasi masa depan bangsa. 

"Dengan menaruh perhatian pada pendidikan generasi muda, Surabaya menanam benih-benih kemajuan yang akan membawa perubahan positif bagi kota ini," katanya.

Data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbuporapar) Kota Surabaya mencatat, sampai tahun ini tak kurang dari 10.000 pemohon yang mengajukan program beasiswa pemuda tangguh. 

Sementara ini, pemerintah kota telah mengintervensi 3.100 mahasiswa dan akan menjadi 3.500 di akhir tahun 2024. 

"Tentu dibutuhkan lagi effort agar semua anak dan generasi muda Surabaya terlayani dan terfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas SDM nya," jelas Isa.

Tantangan untuk maju bagi generasi muda atau Gen Z, telah disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi pada acara kelas inspirasi yang diadakan di Graha Unesa, Surabaya, Sabtu 4 Juni 2024. 

Dalam kesempatan itu, ia mendorong Gen Z di Kota Pahlawan untuk berani bermimpi dan gigih meraihnya meski menghadapi berbagai tantangan. 

“Raihlah sebuah mimpi, Gen Z jangan mager atau malas. Gen Z tidak boleh menunggu, tapi bagaimana punya mimpi dan mengejar mimpi," ujar Wali Kota Eri.

Bagi dia, generasi muda itu harus memiliki mental petarung dan tidak boleh menyerah. 

Sebab, mental petarung dan pantang menyerah, adalah kunci dalam meraih kesuksesan. 

"Ketika mencoba mewujudkan mimpi dan gagal, jangan berhenti. Teruslah berusaha sampai meraih keberhasilan," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tidak ingin sekedar menjadi penggembira dalam pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2024.

Partai Golkar Kota Surabaya terus melakukan konsolidasi dalam rangka memanaskan mesin politiknya agar mampu berperan aktif dalam mengantarkan pasangan calon yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar agar dapat memenangkan hati masyarakat pada 27 November 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni saat menggelar konsolidasi dengan seluruh Ketua Pimpinan Kelurahan dan Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se kota Surabaya senin malam.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, sesuai dengan perintah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M Sarmudji, bahwa Golkar dalam menyongsong pemilukada serentak tahun 2024 ingin menjadi bagian dari pemenang, karena dengan mengusung paslon yang akan memenangkan hati masyarakat, maka Golkar bisa mengartikulasikan perjuangan dan doktrin karya kekaryaan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pak Sarmudji menekankan, bahwa penentuan rekomendasi pasangan calon harus berbasis rasionalitas, ditunjang dengan mesin Partai yang efektif, untuk itu pasca silaturrahim Bu Khofifah dan Mas Emil ke kantor Golkar Jawa Timur, malam ini kami langsung konsolidasi dengan seluruh mesin partai Golkar di Surabaya untuk mengambil inisiatif mensosialisasikan lebih awal figur Bu KIP dan Mas Emil ke masyarakat Surabaya," kata Toni sapaan Arif Fathoni, Senin (10/6).

Toni menambahkan, pihaknya juga menginstruksikan kepada segenap Ketua Pimpinan Kelurahan dan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se kota Surabaya untuk berkolaborasi aktif dengan relawan Prabowo Gibran dan relawan KIP Emil yang ada di wilayah masing-masing, agar memiliki frekuensi dan gerak pemenangan yang sinergis, sehingga kerja-kerja politik menyenangkan hati masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

“Golkar Surabaya ingin menjadi bagian aktif dalam upaya memenangkan pasangan calon Bu Khofifah dan Mas Emil di Surabaya agar keberlanjutan kemaslahatan warga Jawa Timur dapat tercipta, kebijakan Bu Khofifah dan Mas Emil selama ini di Jawa Timur sudah berjalan dengan baik, kita tidak ingin masyarakat Jawa Timur diberikan alternatif pemimpin yang hanya sekedar coba-coba atau otak atik gatuk kepentingan syahwat politik pihak tertentu,” paparnya.

Ketika disinggung mengenai Pilwali Kota Surabaya, pria yang akrab disapa Toni ini mengatakan, pihaknya masih menunggu rajutan koalisi yang saat ini sedang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar.

“Kami yakin Keputusan terbaik akan segera diberikan untuk masyarakat Surabaya, namun dirinya berharap paslon yang akan diusung di Surabaya bisa terkoneksi secara personal dengan Bu KIP dan Mas Emil, agar ada kemudahan dalam gerak pemenangan di kota Surabaya, karena pelaksanaan pemilukada berlangsung secara serentak, ” tegasnya.

Masih menurut Toni, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggelar konsolidasi dengan Partai yang telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Khofifah-Emil di kota Surabaya, agar dapat merumuskan desain strategi taktis pemenangan di kota Surabaya.

“Dulu dalam pemilukada tahun 2018, bu KIP dan Mas Emil menang di kota Surabaya, mudah-mudahan atas seijin Allah dan masyarakat Surabaya, kami bisa menjadi bagian yang akan mengulang kemenangan itu,” pungkasnya.

Senin, 10 Juni 2024


Brunai - KABARPROGRESIF.COM Dalam perjalanannya menuju ke Guam, kapal perang TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini KRI Raden Eddy Martadinata-331 melaksanakan latihan bersama dengan 2 kapal perang Brunei Darussalam, yakni KDB Darussalam-06, dan KDB Darulaman-08 yang dilaksanakan di Laut Filipina hingga Laut Mariana selama dua hari, yang dimulai pada tanggal 9 s.d. 10 Juni 2024.

Kedua negara ini berkolaborasi pada Southeast Asia Group Sail (SAG) dimana kapal perang tersebut melaksanakan pelayaran bersama menuju ke Guam dalam rangka Latma Rim Of Pacific 2024 (Rimpac 2024).

Sepanjang pelayarannya, KRI REM-331, KDB Darussalam-06, dan KDB Darulaman-08 melaksanakan beberapa serial latihan diantaranya Flaghoist (komunikasi menggunakan isyarat bendera), Screenex (pembentukan formasi tabir di laut) dan Sailpast yang merupakan bentuk penghormatan kepada kapal lain.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kemampuan prajuritnya pada saat pelaksanaan Latma Rimpac 2024 di Hawaii dapat berjalan dengan sukses dan lancar. 

Rencananya, KRI REM-331 akan tiba di Guam pada 11 Juni 2024 untuk melaksanakan kegiatan harbour phase, serta bekal ulang untuk kebutuhan logistik kapal perang sebelum menuju ke Hawaii, Amerika Serikat.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Pusat mulai memberlakukan kebijakan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. 

Kebijakan ini dilakukan agar pengguna LPG 3 Kg tepat sasaran.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan dukungannya. 

Ia menegaskan bahwa subsidi LPG 3 Kg harus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Saya sepakat, semua subsidi itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wong sugih, ojok jaluk subsidi (Orang kaya jangan minta subsidi)," kata Wali Kota Eri, Senin (10/6).

Karena itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa masyarakat yang mampu hendaknya membeli LPG 12 Kg. 

Artinya, bukan memanfaatkan subsidi LPG 3 Kg, yang diperuntukkan bagi rakyat miskin. 

"Kalau yang mampu, belilah LPG 12 kilogram, tapi yang tidak mampu, belilah 3 kilogram. Tapi kan kadang kita ini, yang mampu memiliki usaha, pakai yang 3 Kg," ujarnya.

Wali Kota Eri pun mengimbau masyarakat agar sadar akan kemampuan dan saling membantu. 

Baginya, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat mampu membantu yang tidak mampu. 

"Kalau yang mampu, bantulah yang tidak mampu. Jangan sampai bantuan pemerintah untuk orang miskin tidak tepat sasaran," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Untuk memastikan kebijakan LPG 3 Kg di Surabaya berjalan, Wali Kota Eri menegaskan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penjualan.

"Kita lakukan (pengawasan) nanti. Semua penjual LPG nanti harus membuat laporan untuk siapa saja yang beli 3 Kg. Karena kalau untuk kepentingan umat, ya kita mesti tegak lurus," tegas dia.

Wali Kota Eri pun menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk menegakkan kebijakan pembelian LPG 3 Kg demi kepentingan rakyat. 

"Kami dari pemerintah punya prinsip jangan sampai bantuan kami tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Ia menyadari bahwa kebijakan dari pemerintah pusat ini mungkin akan menuai kritik dari sebagian pihak. 

Namun apabila kebijakan ini tidak diterapkan dengan tegas, maka yang berdampak adalah masyarakat miskin.

"Tapi kadang kalau ditertibkan, kita (pemerintah) dibilang tidak pro rakyat. Rakyat yang mana? Yang miskin kan kasihan. Kalian yang mampu (kaya) jangan nemen-nemen (terlalu), belilah 12 kg," pungkasnya. 


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Pangkoarmada II, Kolonel Laut (P) Ardian Budi Darma, M.Tr.Hanla., secara resmi membuka acara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Operator Radar Elektronic Support Measure (RESM) TA.2024, bertempat di ruang kelas Diskomlek Koarmada II. Senin (10/6).

Dalam sambutannya, Askomlek Pangkoarmada II menyebutkan ada tiga hal yang diharapkan dalam latihan (RESM) ini yakni meningkatkan kemampuan personel dalam pengetahuan sebagai Operator Radar Elektronic Support Measure (RESM), meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dalam pemeliharaan tingkat Maintenance serta Operator Radar Elektronic Support Measure (RESM) yang handal dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel sebagai teknisi untuk mengatasi Trouble Shoting tingkat ringan Pesawat Radar Elektronic Support Measure (RESM).

“Saya mengajak kepada seluruh peserta latihan untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk mempelajari dan memahami semua apa yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kompetensi personel pengawak peralatan pernika Pesawat Radar Elektronic Support Measure (RESM), sehingga setelah selesai mengikuti latihan ini diharapkan para peserta dapat memahami peralatan dengan baik serta dapat mengaplikasikannya di lapangan,” ungkapnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Hari Raya Iduladha 1445 H, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Surabaya, memastikan kesiapannya dalam melayani penyediaan hewan kurban. 

Hal ini sebagaimana komitmen PD RPH Surabaya dalam menyediakan hewan kurban yang aman, sehat, dan bebas dari penyakit.

Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho memastikan bahwa setiap hewan kurban yang masuk RPH, bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Disease (LSD). 

Selain itu, hewan kurban itu juga dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

"Jadi sejak di peternakan sudah dipantau, lalu datang ke sini (RPH) ada SOP memastikan asal usul hewan dan dibuktikan SKKH. Ditimbang, diperiksa dokter hewan, diberikan perawatan, vitamin dan makanan oleh tim RPH. Karena motto kami memastikan hewan kurban aman, sehat dan terawat," kata Fajar Arifianto, Senin (10/6).

Fajar mengungkapkan, hingga saat ini, RPH Surabaya telah menerima hampir 50 ekor sapi kurban, dengan jenis sapi Madura yang paling diminati. 

Harga sapi di RPH Surabaya bervariasi, mulai dari Rp18 juta hingga Rp85 juta per ekor.

"Kami menyediakan sapi mulai harga Rp 18-85 juta. Dari 50 ekor sapi, yang sudah terbeli hampir 40 ekor sapi (ukuran) besar sampai kecil," tuturnya.

Pihaknya optimis, penjualan hewan kurban pada Iduladha 2024 bisa meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya. 

Fajar mencatat, penjualan sapi kurban pada Iduladha 2023, mencapai sekitar 70 ekor. 

Namun jumlah tersebut tidak termasuk dengan jasa potong hewan kurban di RPH yang mencapai 132 ekor sapi pada Iduladha 2023.

"Jadi sapi yang dipotong itu bisa beli di sini (RPH) maupun dari luar. Mudah-mudahan tahun ini (penjualan) bisa meningkat menjadi 100, kalaupun tidak hampir seperti yang lalu," harapnya.

Optimisme ini didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya, kepercayaan masyarakat atau pelanggan terhadap kualitas hewan kurban di RPH Surabaya. 

Juga, adanya imbauan pemerintah agar melakukan pemotongan hewan kurban di RPH resmi untuk mengantisipasi penyakit.

"Tahun ini kami optimis ada peningkatan, karena ada pembeli atau pelanggan puas dengan (pelayanan) kami, plus pembeli baru yang akan beli di tahun ini. Itu ditargetkan (penjualan) naik 20 persen dari tahun lalu," ujar dia.

Di samping itu, Fajar juga menjelaskan, RPH Surabaya menerapkan beberapa langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan kurban. 

Salah satunya mewajibkan setiap sapi yang masuk ke RPH, harus dilengkapi dengan SKKH dari daerah asal.

“Tanpa SKKH kami tidak akan terima sapinya. Ada SKKH, kemudian diperiksa oleh dokter hewan, tapi kalau untuk kurban rata-rata sehat. Karena kami juga menyediakan penjualan hewan kurban, maka kami juga minta rekomendasi surat izin ke camat dan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)," jelas dia.

Di samping menyediakan hewan kurban yang sehat, PD RPH Surabaya juga melayani jasa potong, kemas hingga pengiriman dengan biaya Rp2,5 juta per ekor. 

Layanan ini dilengkapi 20 tim yang terdiri dari tim penyembelihan dengan empat Juleha (Juru Sembelih Halal) dan tim tenaga pengemas yang melibatkan masyarakat sekitar PD RPH.

"Satu tim pengemasan itu ada 10 orang, biasanya ada 10 tim, jadi 100 orang. Kemudian untuk tenaga pemotongan juga sama ada 10 tim, terdiri dari 8 orang per tim," pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Komando Latihan (Dankolat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Rizky Prayudi, membuka Briefing Awal Pelatihan Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) Cawak Kapal Patroli Cepat (PC) 40 M KRI Butana-878 dan KRI Selar-879 TA. 2024, bertempat di Gedung Pulau Gundul Kolat Koarmada II. Senin (10/6).

Pelatihan akan dilaksanakan selama dua minggu dari tanggal 10 Juni s.d. 25 Juni 2024 yang diikuti oleh 72 personel Cawak Kapal PC 40 M KRI Butana-878 dan KRI Selar-879.

Adapun tujuan diselenggarakannya pelatihan tersebut untuk membentuk profesionalisme dan kesiapsiagaan personel Cawak PC 40 M KRI Butana-878 dan KRI Selar-879, dalam mengawaki dan mengoperasikan, serta menjaga kesiapan kapal sesuai fungsi asasi KRI.

Dankolat Koarmada II menyampaikan bahwa pembekalan yang akan diberikan selama pelaksanaan pelatihan meliputi Refreshing terhadap illmu dasar tiap-tiap personel/ABK, serta dasar-dasar dinas dalam di kapal dan pengetahuan awal tentang KRI Butana-878 dan KRI Selar-879.

“Gunakan kesempatan ini untuk mengingat kembali ilmu yang telah saudara miliki dan serap sebanyak mungkin informasi tentang karakteristik dari KRI Butana-878 dan KRI Selar-879, serta berbagi pengalaman yang berkaitan dengan dinas dalam di kapal,” jelas Dankolat Koarmada II.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. 

Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti temuan banyaknya rumah yang dihuni puluhan Kartu Keluarga (KK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. 

Karenanya pemkot mengambil kebijakan satu persil tanah maksimal 3 diisi Kartu Keluarga (KK).

"Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah," kata Wali Kota Eri, Senin (10/6).

Wali Kota Eri pun mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3x4 meter yang menampung 3 KK berisi 12 jiwa. 

Dimana rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur.

"Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3x4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia," ujarnya.

Untuk itu, pemkot membatasi satu persil rumah maksimal diisi 3 KK. Hal ini dilakukan untuk memastikan intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. 

"Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan," jelasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. 

"Kalau sekarang 1 rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot yang bayarin. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?" tanya dia.

Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pemkot mengambil langkah tegas dengan mendobrak sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK. 

"Ini yang saya lakukan untuk orang Surabaya. Kalau ternyata dia mau masuk KK (Surabaya), dia harus bikin surat pernyataan tidak menerima bantuan," tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya karena bertujuan ingin mendapatkan bantuan sosial. 

"Misalkan aku yang nikah, aku ikut rumah orang tua. Setelah itu aku pecah KK. Lho kalau pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, pemkot mengontrol untuk pemberian bantuan itu gimana," ujarnya.

Menurut dia, pecah KK hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan, akan membuat pendataan menjadi tidak akurat. 

Di samping itu juga hal ini akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

"Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat," jelasnya.

Oleh sebabnya, ia menegaskan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah.

"Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (1 KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya gimana, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam 1 bulan," katanya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah. 

"Tapi kalau pecah KK dalam satu rumah, tak kasih syarat, jangan minta bantuan. Alhamdulilah tidak ada yang mau. Ternyata pecah KK untuk minta bantuan tambah kacau," sebutnya.

Ia memastikan bahwa pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. 

"Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu ketabrak sama yang baru-baru masuk," pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive