Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Senin, 12 Agustus 2024

Partai Gelora Yakin Airlangga Mundur dari Ketum Golkar Tak Pengaruhi Soliditas KIM


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketum Partai Gelora Anis Matta meyakini mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar tak mempengaruhi soliditas di Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Dia mengatakan KIM solid jelang Pilkada 2024.

"Oh saya kira itu masalah internal Golkar, ya. Kita nggak ikut-ikut. Dan saya kira tidak akan mempengaruhi soliditas dalam KIM, ya. Kalau KIM-nya tetap solid, insyaallah," kata Anis Matta kepada wartawan di Media Center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Seperti diketahui, Airlangga menyatakan mundur dari posisi Ketum Golkar per Sabtu (10/8) malam. 

Airlangga menyebut pengunduran diri ini demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar," ujar Airlangga.

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," imbuh dia.

Ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto. 

Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga buka suara terkait caketum Golkar yang mencuat usai Airlangga Hartarto mundur. Dia awalnya menyebut ada tiga nama yang sejauh ini muncul di internal Golkar.

"Nama-nama yang beredar itu ada Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Bahlil," kata Andi Sinulingga, Minggu (11/8).

Selain ketiga nama itu, Andi menyebut Waketum Golkar Bidang Kepartaian Kahar Muzakir mulai mencuat. 

Namun, dia mengatakan dukungan para kader Golkar tidak deras ke arah yang bersangkutan.

"Ada nama (Kahar Muzakir) itu muncul, tapi arus derasnya tidak ke beliau," kata Andi.

Tingkatkan Partisipasi Pemilih KPU Jatim Sosialisasi Pilkada 2024 ke Pesantren


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 November mendatang, yaitu dengan sosialisasi dan juga bekerjasama dengan berbagai stakeholder diantaranya pesantren untuk melaksanakan pendidikan pemilih ke berbagai segmen masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

Menurutnya target, tidak hanya pada aspek kuantitas pemilih hadir mencapai diatas 77.5 persen, tapi juga menekankan aspek kualitas pelaksanaan pilkada. 

"Kami berharap bisa melampaui target diatas 80 persen," terangnya. 

Menurutnya, KPU Jatim tidak bisa bergerak sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan masyarakat untuk melaksanakan pendidikan pemilih ke berbagai segmen.

"Bekerjasama dengan berbagai pihak stakeholder masyarakat untuk melaksanakan pendidikan pemilih ke berbagai segmen masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan partisipasi dalam Pilgub dapat semakin meningkat, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas pelaksanaan Pilkada,"katanya. 

Rozaq mengatakan, ada 3 aspek sosialisasi yakni proses penyampaian informasi, pendidikan pemilih terkait pemahaman materi yang dimaksud serta partisipasi yaitu terkait peran dan keterlibatan masyarakat. 

Dia menyebutkan, baru-baru ini melaksanakan sosialisasi di pesantren di Madura. 

"Santri dan kalangan muda adalah salah satu segmen penting yang kami sasar. Data dari Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 40 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan pemilih muda. Data ini menjadi dasar kami untuk menyisir pemilih muda, khususnya di pesantren, agar mereka mendapatkan pemahaman terkait pendidikan pemilih," terangnya. 

Menurutnya, pesantren memiliki peran yang penting dalam konteks bermasyarakat.  Rozaq mengatakan tokoh pesantren atau tokoh yang kerap memberikan pengajian ini bisa menjadi corong KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

"Pesantren sebagai lembaga yang strategis, dengan pendekatan keagamaan bisa menyukseskan pilkada. Karena kultur di Madura adalah masyarakatnya tunduk dan patuh kepada kiai. Dengan cara ini kami merangkul tokoh-tokoh untuk meningkatkan partisipasi pemilih," jelasnya.

Untuk pesantren, lanjut Rozaq, saat pemilihan ada yang meminta Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. 

Namun ada juga yang memulangkan santrinya untuk ikut nyoblos di kampung halaman masing-masing. 

"Total TPS LokasI Khusus di Jatim ada 134," pungkasnya.

Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembangunan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Tol MBZ tahun 2016-2017.

Tersangka itu berinisial DP selaku kuasa KSO PT Waskita Aset. Ia menjalani pemeriksaan pada Selasa (6/8) ini bersama dua saksi lainnya.

"Dari tiga saksi itu salah satu di antaranya DP selaku kuasa KSO PT Waskita Aset oleh penyidik dipandang telah ada alat bukti yang cukup, sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi dalam konferensi pers di Jakarta.

Selanjutnya, DP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, sudah ada empat orang terdakwa yang dijatuhi vonis hukuman.

Para terdakwa disebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp510 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)joPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam proses persidangan berjalan, terungkap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Acset Indonusa Tbk (Acset) (KSO Waskita-Acset) dijadikan prioritas pemenang lelang pembangunantol MBZ.

Yudhi Mahyudin selaku Ketua Panitia Lelang PT JJC tidak mempunyai sertifikat keahlian panitia ketua lelang.

Dansatban Koarmada II Pimpin Sertijab Komandan KRI Soputan-923 dan Komandan KRI Arung Samudera


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Serah Terima jabatan Komandan KRI merupakan wujud kepercayaan dan penghormatan dari pemimpin TNI AL yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan, serta memantapkan manajemen organisasi di lingkungan Koarmada II yang dinamis, agar tercipta suasana dan semangat baru.

Demikan amanat Komandan Satuan Kapal Bantu (Dansatban) Koarmada II Kolonel Laut (P) Agus Joko S., S.T., M.Tr.Hanla., saat memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan KRI Soputan-923 dan Komandan KRI Arung Samudera, bertempat di Geladak Buritan KRI Soputan-923 yang sandar di Dermaga B Koarmada II Ujung Surabaya. Senin (12/8).

Adapun Komandan KRI Soputan-923 Mayor Laut (P) Roti King Dini, S.T., diserahterimakan kepada penggantinya Mayor Laut (P) Hasan Mubarok, sedangkan Komandan KRI Arung Samudera Mayor Laut (P) Hasan Mubarok diserahterimakan ke penggantinya Kapten Laut (P) Faisal Ashab, S.S.T.Han., S.T.

Lebih lanjut, Dansatban Koarmada II mengatakan pembinaan personel juga merupakan bagian dalam menyelaraskan antara Tour Of Duty dan Tour Of Area yang diharpkan mampu memberikan tambahan pengalaman bagi kepemimpinan dengan berbagai improvisasi dan inovasi, serta daya kreativitas, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai tujuan dan sasaran organisasi.

“Tugas Komandan unsur KRI di Satban Koarmada II dimasa mendatang cukup berat dan semakin komplek sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sulit diprediksi, untuk itu setiap Komandan KRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina kesiapsiagaan dan kemampuan alutsista, serta personel profesional yang memiliki kejuangan tinggi, sehingga setiap saat mampu hadir di laut guna menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta keutuhan perairan NKRI,” pungkasnya.

Prabowo-Gibran Diundang ke Sidang Tahunan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM MPR/DPR/DPD RI akan menggelar sidang tahunan serta mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus. 

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan ornamen sidang kali ini akan lebih meriah karena merupakan tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para anggota DPR/DPD menjabat.

"Hari ini memantapkan proses mekanisme pengamanan kawasan parlemen dengan seluruh stakeholder keamanan yang ada, termasuk Paspampres," kata Indra di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

"Ya ini kan tahun terakhir periode jabatan presiden maupun DPR dan DPD. Jadi tentu memang mulai dari ornamennya kelihatan nanti akan sedikit berbeda akan sedikit lebih kelihatan meriah, akan dibuat lebih meriah tampilan ornamen-ornamennya," imbuhnya.

Indra mengatakan kompleks parlemen akan dijaga ketat sejak 15 Agustus. Dia menyebutkan pengamanan itu melibatkan personel TNI/Polri.

"Dan dari sisi pengamanan tentu belajar dari situasi geopolitik yang ada, kami mohon maaf mohon izin pada saat mulai tanggal 15, khususnya tanggal 16, keamanan itu akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak nyaman karena kami tidak akan ngambil risiko akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan, baik dari unsur TNI/Polri maupun Paspampres," katanya.

Indra mengatakan sidang tahunan tersebut mengundang presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. 

Namun dia masih mengonfirmasi kehadiran para tamu kehormatan itu.

"Ya prinsipnya tentu capres-cawapres itu adalah tamu-tamu kehormatan selain Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini. Capres dan cawapres terpilih juga prinsipnya kami undang tapi kami masih harus mengonfirmasi kembali kehadiran mereka ya," kata dia.

Dukung Layanan QRIS di Trans Jatim, Bank Jatim Terima Apresiasi dari Dinas Perhubungan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus bersinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. 

Salah satu bentuk dukungan bankjatim, yaitu memfasilitasi kemudahan pembayaran transportasi Bus Trans Jatim.

Berkat pelayanan prima yang diberikan oleh bankjatim ini, perseroan berhasil mendapatkan apresiasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur atas kerja sama penyelenggaraan layanan pembayaran nontunai melalui QRIS pada sistem E-Ticketing Trans Jatim.

Bertempat di Alun-Alun Lamongan, piagam tersebut diserahkan oleh Kepala Dishub Jatim Dr. Nyono dan diterima oleh Direktur Kepatuhan bankjatim, Umi Rodiyah, dalam acara Peresmian Operasional bus Trans Jatim Koridor IV (Gresik - Lamongan) dan Trans Jatim Luxury. 

Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Umi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov atas apresiasi yang telah diberikan kepada bankjatim ini. 

“Kami memang telah bekerja sama dengan Dishub Jatim untuk memberikan dukungan alat pembayaran secara nontunai, yaitu QRIS bankjatim. Praktis, tinggal buka mobile banking dan scan barcode QRIS. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi bus Trans Jatim sudah tidak perlu repot lagi,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Umi menjelaskan, bankjatim akan terus mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur demi kemudahan masyarakat. 

”Hal ini juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, sehingga bisa memudahkan penumpang maupun operator bus,” ucapnya.

Menurut Umi, sistem pembayaran nontunai sudah menjadi kebutuhan demi memudahkan masyarakat dalam pembayaran dan selain itu juga dapat langsung masuk rekening secara realtime. Dengan demikian lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.

”Kami tak henti-hentinya akan terus mengembangkan pembayaran digital demi mendukung percepatan digitalisasi. Semoga lewat kegiatan ini bank jatim dapat terus menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemprov Jawa Timur serta semua produk dan layanannya dapat bermanfaat bagi semua nasabah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Adhy Karyono memaparkan, pengembangan Trans Jatim koridor 4 ini menjadi bagian dari upaya penyediaan moda transportasi umum yang nyaman dan murah di Surabaya Metropolitan, yang mencakup wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya Sidoarjo dan Lamongan) plus. 

“Di mana Gerbangkertosusila dan plusnya, yakni Jombang, ini akan terhubung dengan transportai massal yang betul-betul modern dan menggunakan sistem informasi digital,” katanya.

Kemudian untuk Trans Jatim Luxury sendiri adalah layanan dari Trans Jatim yang menawarkan kenyamanan lebih kepada penumpang. Untuk Trans Jatim Luxury dimulai dari koridor I. 

"Trans Jatim Luxury atau kelas bisnis ini untuk mengurangi beban dari subsidi APBD. Untuk para pekerja yang jauh, itu bisa ambil pilihan yang luxury, walaupun bayarnya Rp 20 ribu," ujar Adhy.

Setelah koridor IV resmi diluncurkan, kata Adhy, pihaknya kini sedang mempersiapkan Trans Jatim koridor 5, yang menghubungkan Surabaya-Bangkalan. 

Nantinya, terang Adhy, moda transportasi yang disediakan tidak hanya bus, tapi juga kereta cepat Light Rail Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit (MRT).

Nyono menambahkan, bus TransJatim Luxury akan menggunakan bus ukuran lebih besar daripada Bus Trans Jatim biasa. 

Termasuk akan menerapkan fasilitas yang lebih mewah layaknya bus patas. 

"Tempat duduknya nyaman, penumpang tidak ada yang berdiri, dan ada pramugarinya. Nanti, tipe Luxury dari transportasi aglomerasi ini akan beroperasi di Koridor I Bus Trans Jatim, yakni di Sidoarjo-Surabaya-Gresik yang berlaku pulang pergi,” tutupnya.

10 Jaksa KPK yang Ditarik Kejagung


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan identitas 10 jaksa senior yang ditarik penugasannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan dari sepuluh jaksa yang ditarik tersebut tiga di antaranya memiliki jabatan fungsional termasuk Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Jaksa yang ditarik yakni Ahmad Burhanudin, ⁠Ali Fikri, Andhi Kurniawan, Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Arif Suhermanto, Atty Novianty, Arin Karniasari, ⁠Putra Iskandar, dan Titik Utami.

"Ada Ahmad Burhanudin, Ali Fikri dan Andhi Kurniawan, ini yang punya jabatan kalau tujuh lainnya fungsional di sana," jelasnya kepada wartawan, Senin (12/8).

Harli memastikan penarikan 10 jaksa senior tersebut tidak ada kaitannya dengan kisruh dan perkara yang sedangkan ditangani di KPK.

"Tidak ada kisruh. Itu saya tegaskan berkali-kali. Tidak ada kisruh. Bahkan, KPK sendiri kan sudah menyatakan juga, tidak ada kaitan dengan penanganan perkara," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, menurut Harli, 10 jaksa senior itu akan diganti dengan yang baru untuk ditempatkan di KPK. Biro Kepegawaian di Kejagung dan KPK terus melakukan koordinasi.

"Profil yang dibutuhkan oleh KPK tentu itu akan menjadi pertimbangan kita bersama," jelasnya.

Sebelumnya KPK membenarkan sebanyak 10 jaksa ditarik oleh Kejagung. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan jaksa-jaksa tersebut kembali ke instansi asal karena pengabdiannya di lembaga antirasuah sudah dianggap cukup baik.

"Yang pertama saya belum mendapat informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun, tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan," ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8).

Tessa meyakini jaksa-jaksa yang kembali ke Kejaksaan Agung akan mendapat promosi. 

Ia membantah penarikan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jadi, tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga Kejaksaan biar ada regenerasi, jaksa-jaksa di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas," ucap Tessa.

Baharkam Mabes Polri Lakukan Supervisi Sistem Pengamanan Kilang Minyak Balongan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebagai upaya meningkatkan pengamanan guna kelancaran proses bisnis yang berjalan di Kilang Pertamina Balongan, Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dari Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Mabes Polri melakukan supervisi implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di Kilang Balongan.11 Agustus 2024.

Supervisi yang diketuai oleh Kombes Pol. Choiron El Atiq, S.H., S.I.K., M.H., berlangsung selama tiga hari yakni 6-8 Agustus 2024 lalu. 

Berdasarkan supervisi yang dilakukan bersama anggotanya tersebut, Kilang Pertamina Balongan meraih skor 96,21%. Hasil ini sendiri mengalami kenaikan dibandingkan hasil audit Sistem Manajemen Pengamanan Tahun 2022 dengan skor akhir 87%.

Hal tersebut dipaparkan Choiron pada agenda closing meeting kegiatan supervisi yang berlangsung di Ruang Strategic Command Center RU VI, yang dihadiri General Manager PT KPI Unit VI Balongan Sugeng Firmanto bersama Tim Manajemen RU VI.

“Ini adalah hasil yang bagus dan maksimal, jangan menurunkan aspek pengamanan. Segera lakukan perbaikan terhadap temuan di lapangan,” Ujar Kombes Pol. Choiron.

Pada kesempatan tersebut, Brigjen Pol Drs. Hudit Wahyudi, M.Hum., M.Si selaku Dosen Utama TK II Akademisi Kepolisian menyampaikan, Pertamina sebagai industri migas memang sudah selayaknya untuk menjaga agar wilayah operasioanl selalu dalam keadaan kondusif dan tidak boleh terjadi insiden.

Hal tersebut dikatakan Hudit mengingat Pertamina merupakan perusahaan yang bertugas dalam menyuplai kebutuhan energi dalam negeri. 

Bukan hanya itu, lanjutnya, sertifikasi aspek keamanan kilang ini juga sangat dibutuhkan karena hubungan industri dunia saat ini memandang perlu sertifikasi pengamanan karena menjadi tolak ukur kompetensi yang dimiliki perusahaan migas.

“Yang dilakukan RU VI sudah sangat baik, menjalin sinergi dan komunikasi dengan banyak pihak, baik dengan Polri, TNI, BNPT dan lingkungan sekitar,” terang Brigjen Pol Hudit.

Sementara itu, General Manager PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit VI Balongan Sugeng Firmanto mengatakan kehadiran Tim Wasdal ini sangat berarti dalam menjaga kehandalan kinerja keamanan kilang Balongan, demi kelancaran operasional kilang dan HSSE excellent.

“Apresiasi untuk semua yang terlibat sehingga hasil Supervisi Wasdal kita melewati Gold pada Audit Tahun 2022,” Ungkap GM.

Beberapa prinsip yang dinilai pada Supervisi implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di Kilang Balongan di antaranya Komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, hingga monitoring dan evaluasi.

Presiden Jokowi Ingin Undang 8.000 Tamu ke HUT RI di IKN tapi Hotel Tak Cukup


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita bahwa pihaknya ingin mengundang 8.000 tamu di upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, setelah dihitung, akomodasi tidak cukup.

Hal itu diungkap Jokowi dalam groundbreaking Nusantara International Convention Center and Hotel, IKN, seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024). 

Alhasil, undangan dipangkas hingga 1.300 tamu.

"Awal-awal yang diundang itu 8.000, dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit, karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000, dihitung-hitung lagi di lapangan hotelnya ternyata nggak cukup juga, akomodasi nggak cukup, untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan keinginan masyarakat untuk mengikuti upacara 17-an di IKN sangat besar. Sampai-sampai Jokowi mengaku selalu diminta undangan setiap bertemu orang.

"Jadi memang saya tidak tahu magnet ibukota negara Nusantara ini begitu sangat besarnya sehingga setiap saya ketemu dengan siapa pun, 'Pak, saya minta undangannya dong, Pak' undangan apa? Upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara. Ketemu lagi itu lagi, ketemu lagi itu lagi yang diminta, padahal saya kan tidak pernah membawa undangan," ucapnya.

Jokowi menekankan semua undangan diatur oleh Kemensetneg. Ia pun berpesan kepada Mensesneg Pratikno untuk benar-benar mengkalkulasi semua hal yang dibutuhkan untuk upacara. 

Jangan sampai ada komplain hingga muncul keriuhan di lapangan.

"Yang mengatur itu semuanya dari Kementerian Sekretariat Negara yang itu selalu dihitung detail nginepnya di mana, makan, akomodasi seperti apa. Dari Balikpapan ke sini naik apa? Semuanya dihitung. Jangan sampai ada yang tertinggal kalkulasinya sehingga nanti menyebabkan keriuhan di lapangan," ucapnya.

"Untungnya kita punya Pak Mensesneg, dan Menseskab yang hitungannya itu kalkulatornya itu dobel sehingga mestinya kalkulasinya benar, nanti kita lihat pada hari Sabtu yang akan datang apakah rapi atau ada yang komplain mengenai hotel, mengenai akomodasi, konsumsi, dan yang lain-lainnya," pungkas Jokowi.

APBD Surabaya 2025 Didorong Prioritaskan Sektor Ekonomi & Atasi Stunting


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Surabaya tengah diajukan dan pembahasan di DPRD Kota Surabaya. 

DPRD Surabaya bersama Badan Anggaran melakukan pematangan rencana anggaran itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan jika visi misi APBD 2025 masih mengacu pada semangat gotong royong, dengan Kota Surabaya yang maju, humanis, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan visi misi itu diterjemahkan ke dalam 5 hal yakni, Ekonomi Inklusif, SDM unggul, Infrastruktur, Birokrasi, Pelayanan Publik dan Ketertiban, serta Keamanan Kota.

"APBD Ini harus memiliki keselarasan dengan program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dari pemerintah pusat sudah didorong dan ini sudah dilakukan proses di rancangan APBD 2025, ada tiga hal penting, tentang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pencegahan stunting," kata Reni Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Terkait kesejahteraan, Reni menyampaikan ada beberapa program yang harus disiapkan termasuk dalam menangani kemiskinan, penyiapan lapangan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan ibu dan anak, hingga anggaran untuk pendidikan.

Kemudian, tentang pertumbuhan ekonomi, terkait dengan upaya untuk sektor ekonomi bisa terus tumbuh.

"Jika ekonomi meningkat, maka ketersediaan lapangan kerja juga lebih luas, lalu daya beli masyarakat semakin tinggi," ujarnya.

Selanjutnya untuk mengenai pencegahan stunting. Reni menyampaikan Kota Surabaya saat ini masuk sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Jatim yakni saat ini di angka 4,2 persen. 

Meski begitu, pencegahan harus tetap dilakukan agar bisa terus menekan.

"Terpenting, keterlibatan dan kontribusi kader Surabaya Hebat, RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan harus diperkuat. Terlebih belakangan tengah ramai berita tentang gagal ginjal dan diabetes yang menyerang usia dini. Harus terus dilakukan upaya preventif di lini kesehatan. Jika biasanya hanya menyasar pada bayi dan ibu hamil, kini juga harus diperhatikan untuk anak-anak dan remaja," jelasnya.

Selain itu, dia berharap penggunaan APBD dilakukan secara bijaksana tetap sesuai proporsional. 

Seperti belanja pendidikan wajib 20 persen, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen. 

Hal itu dibutuhkan agar masyarakat Kota Surabaya merasakan hasilnya.

Sementara itu, Reni turut menyoroti agar Pemkot Surabaya memiliki tata kelola aset secara digital. Hal itu bertujuan pengelolaan aset yang tetap bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (APD) yang selama bersumber pada pada pajak dan retribusi dan BUMD.

"Surabaya perlu memperkuat lagi bagaimana agar aset yang dimiliki Kota Surabaya agar bisa memiliki kontribusi ekonomi. Peningkatan pengelolaan aset harus banyak inovasi," ungkap Reni.

Saat ini, Reni mengatakan masih banyak aset Pemkot Surabaya yang telah dimanfaatkan menjadi rumah padat karya untuk mendorong peningkatan perekonomian warga. Namun itu tidaklah cukup.

Masih banyak aset Pemkot Surabaya yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola atau disewakan, seperti bidan kuliner dan persewaan pergudangan yang belakangan menjadi trending di bidang ekspedisi di Kota Surabaya.

Menurutnya, pihak pemkot tidak harus mengelola sendiri, namun bisa menawarkan ke swasta dalam hal pengelolaan dengan tetap sasaran.

"Perlu inovasi yang dilakukan terus menerus. Dengan melihat kondisi masa kini dan trend yang sedang berjalan. Inovasi itu juga bisa dengan membuat peta aset digital," jelas Reni.

Dia mengatakan Pemkot Surabaya ke depan harus mampu membuat peta digital dengan menampilkan aset-aset yang dimiliki seperti gedung, bangunan, tanah, dan lainnya. Supaya ke depan bisa mendatangkan investor.

Namun, tetap disajikan dengan data pengkajian prospek lokasi, penggunaan, daya jual serta kelengkapan lainnya. Dan data digital tersebut terpublish dan bisa diakses elemen oleh masyarakat.

"Nanti jika ada investor yang ingin masuk, bisa melihat peta aset tersebut. Mereka jadi lebih punya gambaran. Terlebih sudah ada pengkajian dari pemkot tentang berapa nilai ekonomisnya dan pengelolaannya," pungkas Reni

Format Baru SIM Indonesia: Kini Dikenali di Luar Negeri, Lengkap dengan Data dalam Bahasa Inggris


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Perubahan penting datang bagi para pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia. 

Kini, format SIM telah diperbarui dengan tampilan yang lebih lengkap dan modern, yang memudahkan penggunanya saat berada di luar negeri. 

Perubahan ini menandai langkah maju Indonesia dalam mengintegrasikan SIM-nya agar diakui secara internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun perubahan pada SIM ini tidak terlalu mencolok, ada beberapa penambahan penting yang membuatnya lebih informatif. 

Salah satu yang paling menonjol adalah penambahan gambar kendaraan sesuai jenis SIM.

Misalnya, pada SIM C, terdapat gambar sepeda motor yang menunjukkan kendaraan dengan kapasitas mesin kurang dari 250 cc. 

Penambahan ini dirancang untuk memudahkan identifikasi, baik oleh polisi dalam negeri maupun luar negeri, mengenai jenis kendaraan yang diizinkan oleh SIM tersebut.

Selain itu, format baru ini juga menampilkan data pemilik SIM dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, hingga jenis pekerjaan dan alamat, semua dilengkapi dengan keterangan dalam bahasa Inggris. 

Hal ini memastikan bahwa SIM Indonesia dapat dipahami dengan mudah oleh petugas kepolisian di luar negeri.

Kombes Pol Heru Sutopo, Kasubdit SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap SIM Indonesia.

“Fungsinya untuk memudahkan masyarakat dan petugas, baik polisi dalam negeri maupun luar negeri, mengetahui peruntukan jenis SIM sesuai dengan gambar kendaraan yang tertera di dalam SIM,” ungkap, Senin 12 Agustus 2024.

Format baru SIM ini sudah mulai berlaku dan merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerjasama ASEAN. 

Diketahui, SIM Indonesia telah diakui di beberapa negara Asia Tenggara berkat kesepakatan ‘Agreement on the Recognition of Domestic Driving License Issued’ yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada 7 September 1985 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Negara-negara yang menerima SIM Indonesia antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Singapura. Namun, di Singapura, SIM Indonesia hanya berlaku selama 12 bulan sejak kedatangan, dan setelah itu, pengendara diharuskan menggunakan SIM Singapura. 

Sementara itu, di Malaysia, pengendara juga harus memiliki SIM Internasional yang masih berlaku untuk menggunakan SIM Indonesia, atau dapat mengajukan permohonan SIM Malaysia.

Dengan format baru ini, diharapkan SIM Indonesia tidak hanya lebih mudah diidentifikasi tetapi juga lebih diakui dan dihargai di tingkat internasional. 

Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan kenyamanan lebih bagi Warga Negara Indonesia yang berkendara di luar negeri, khususnya di kawasan ASEAN.

KRI Bima Suci Lanjutkan Pelayaran Menuju Kamboja


Kamboja - KABARPROGRESIF.COM Setelah 3 hari sandar di Changi Naval Base Singapura, KRI Bima Suci melanjutkan pelayaran yang memasuki etape ke 3 menuju Sihanoukville, Kamboja dalam rangka pelayaran Muhibah Duta Bangsa dan Kartika Jala Krida Tahun 2024, Senin (12/8).

Sebelum keberangkatan pelayaran etape ke 3 Prajurit KRI Bima Suci beserta Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-71 melaksanakan apel kelengkapan dipimpin oleh Palaksa Mayor Laut (P) Mario Marco W, dilanjutkan laporan kesiapan kapal kepada Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Hastaria Dwi Prakoso, S.E., M.Sc.

Turut hadir dalam keberangkatan KRI Bima Suci Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Singapura Bapak Suryo Pratomo bersama Atase Pertahanan Kolonel Pnb Achmad Zailani, Atase Angkatan Laut Kolonel Marinir Yudo Herdyanto dan Staf KBRI di Singapura. 

Peran Parade Roll dan musik dari Genderang Suling Gita Jala Taruna mengiringi keberangkatan KRI Bima Suci menuju Sihanoukville, Kamboja.