Penyidikan Kasus Surya Darmadi Dihentikan KPK karena Tak Cukup Bukti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara bos PT Duta Palma, Surya Darmadi, dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kurangnya alat bukti menjadi alasan KPK menerbitkan SP3 tersebut.

Perihal itu, tercantum dalam dokumen SP3 yang diberikan oleh kuasa hukum Surya, Maqdir Ismail. Surat itu tertanda Nomor B/360/DIK.00/23/06/2024 yang ditujukan kepada Surya Darmadi. 

Tertulis dalam dokumen itu, SP3 perkara Surya dilakukan pada 14 Juni 2024.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian bunyi salah satu poin yang tertuang dalam SP3 tersebut, Senin (12/8/2024).

KPK telah membenarkan bahwa perkara Surya Darmadi telah di SP3. Namun, untuk alasan persisnya, belum disampaikan.

"Benar," kata Tessa, Senin (12/8).

Perkara Surya Darmadi

Adapun Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka sejak 2019 melalui pengembangan kasus yang diusut KPK dari perkara yang sebelumnya membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Annas Maamun sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2014. Seorang lain yang juga dijerat kala itu adalah Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. 

Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, KPK mengembangkan penyidikan hingga menjerat korporasi dan dua tersangka lagi. Korporasi yang dijerat sebagai tersangka adalah PT Palma Satu. Sedangkan 2 tersangka lainnya adalah Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan 3 pihak sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Singkat cerita, Surya Darmadi menghilang. Janji-janji KPK untuk terus meringkus para buron, termasuk Surya Darmadi tak terbukti.

"Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada akhir Desember 2020.

Sampai pada Senin 15 Agustus 2022, Kejagung memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi. 

Kejagung juga menahan Surya Darmadi setelah dijemput di bandara.

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di IKN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan meninjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN memiliki fungsi untuk konservasi air, yaitu menampung dan menyimpan air dengan kapasitas/volume kecil, lebih kecil dari kapasitas waduk/bendungan. 

Sedangkan Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para undangan lainnya.

Read More

Yonzipur 5/ABW Gagalkan Penyeludupan 8,4 Kg Sabu

Sintang - KABARPROGRESIF.COM Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia - Malaysia Yonzipur 5/ABW mengamankan Narkotika jenis sabu seberat 8,4 Kg di Desa Sie Tekam, Ketungau Hulu, Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (11/8/2024).

Keberhasilan menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis sabu ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Satgas untuk melaksanakan patroli dan ambush. 

Tim menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian dilakukan penyergapan tetapi pelaku berhasil melarikan diri ke wilayah Malaysia. 

Selanjutnya Tim Satgas melakukan pembersihan dan mendapatkan tas berwarna hijau yang berisikan 8,4 Kg paket sabu yang dibungkus teh berlabelkan Refined Chinese Tea.

Danrem 121/ABW Brigjen TNI Luqman Arief dalam Press Release pada Senin, 12 Agustus 2024 mengungkapkan bahwa hal ini berawal dari tim Satgas Yonzipur 5/ABW yang telah membaca pola operasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut dan sudah dipelajari dan dianalisa, seperti strategi mereka, jalur yang mereka gunakan, kemudian didukung oleh masyarakat yang tergabung dalam program Radar Embrio Anti Narkoba. 

"Para Agen Radar Embrio Anti Narkoba ini akan saya pastikan ada di setiap jengkal tanah perbatasan, Kolaborasi mereka dengan TNI-AD akan menjaga NKRI ini dengan Maksimal," tegasnya. 

Pelaksanaan penyerahan barang bukti tersebut kepada Badan Narkotika Nasional/Provinsi akan dijadwalkan lebih lanjut.

Read More

Besok, KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Terkait Kasus E-KTP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP besok. 

KPK mengatakan Miryam telah mengonfirmasi kehadirannya besok melalui penasihat hukum.

"Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari penyidik, bahwa saudari MSH yang sejatinya dijadwalkan untuk pemeriksaan di hari Jumat. Melakukan penjadwalan ulang," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Adapun Miryam dijadwalkan sebelumnya diperiksa pada Jumat (9/8). Namun Miryam absen pada pemanggilan tersebut dan dijadwalkan diperiksa ulang besok.

Tessa belum merincikan materi pemeriksaan apa yang akan ditanyakan penyidik besok kepada Miryam. 

Dia berharap yang bersangkutan dapat menghadiri pemeriksaan besok hari.

"Di mana sudah disampaikan oleh Penasihat hukum yang bersangkutan bersedia hadir besok hari Selasa. Jadi kita sama-sama tunggu dan kita harapkan kehadiran saudari MSH," tambahnya.

Miryam sebelumnya dijerat tersangka karena diduga memberi keterangan palsu terkait kasus proyek e-KTP pada April 2017. 

Dia telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan.

KPK kemudian kembali menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP. Korupsi yang menjerat Miryam itu dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan penyidik menetapkan 4 tersangka baru, salah satunya Miryam Haryani. 

Selain eks politikus Hanura itu, KPK menetapkan Isnu Edhi Wijaya (selaku Dirut Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," kata Saut dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam penyidikan, KPK menduga Miryam selaku anggota DPR periode 2014-2019 meminta USD 100 ribu kepada Irman, saat itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam Haryani diduga menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto sepanjang 2011-2012. Besaran uang yang diterima mencapai USD 1,2 juta.

Read More

Kapolda Jateng Antisipasi Tantangan Pilkada 2024: Politik Uang, Polarisasi, dan Hoaks

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Brigjen Ribut Hari Wibowo akan mengantisipasi tantangan besar yang dihadapi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Beberapa di antaranya adalah ancaman politik uang, polarisasi politik, serta penyebaran informasi palsu atau hoaks.

“Kerawanan ini harus kita antisipasi bersama. Polarisasi yang dipicu oleh propaganda, hoaks, dan politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa,” ujar Ribut dalam keterangan tertulis pada Senin (12/8/2024).

Ribut menekankan pentingnya merangkul tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen lainnya untuk menyuarakan narasi persatuan dan kesatuan. 

Ia juga mendorong dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang dapat menyejukkan suasana serta kegiatan sosial yang mampu meningkatkan empati dan kohesi sosial masyarakat.

Dalam menghadapi Pilkada, Ribut juga menyoroti pentingnya manajemen sosial, manajemen media, dan manajemen kemitraan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan pencegahan krisis.

Ia menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat ke publik tidak boleh memicu kemarahan, mengingat misinformasi dan disinformasi adalah ancaman global yang serius dalam dua tahun ke depan.

“Komunikasi publik yang baik adalah kunci untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan amplifikasi konten positif yang dapat membangun partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi konflik,” tegas Ribut.

Sejalan dengan pernyataan Kapolda Jateng, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, menekankan bahwa pihaknya tetap berdiri di atas prinsip netralitas dan tidak akan terlibat dalam politik praktis.

“Kodam IV/Diponegoro mengerahkan personel untuk mendukung pengamanan Pilkada di wilayah Jateng. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai,” ujar Deddy.

Read More

Bantu Siapkan APBN 2025, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga-Sri Mulyani

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden terpilih sekaligus Menhan RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena telah membantu menyiapkan APBN 2025. 

Prabowo semakin optimis menghadapi pemerintahannya nanti.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan di sidang kabinet perdana di Istana Garuda, IKN Nusantara, Senin (12/8/2024). 

Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran kabinet yang telah membantunya di masa transisi.

"Dan satu sisi khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan menteri, menko, sekali lagi menteri keuangan, menteri perekonomian yang terus membantu saya menyiapkan APBN yang akan datang," kata Prabowo seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Dukungan itu membuat Prabowo semakin optimis melanjutkan program yang telah didirikan saat ini. 

Prabowo menyebut tantangan global semakin besar, namun dirinya tetap optimis menghadapi karena dukungan yang besar dari pemerintahan Jokowi.

"Ini sangat, sangat, sangat membuat saya optimis, walaupun tantangan global besar, tapi kekuatan kita besar, dan dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan dan semua menteri membuat saya optimis," ujarnya.

Prabowo meyakinkan kepada jajaran otorita bahwa anggaran untuk IKN cukup besar. Lagi-lagi ia bertekad untuk menyelesaikan IKN.

"Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," pungkasnya.

Read More

Bareskrim Polri Tengah Usut Kasus Dugaan Korupsi Proyek di PTPN XI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mengusut kasus tindak pidana korupsi terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016 sudah direncanakan di tahun 2014.

“Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN didanai oleh PMN yang dialokasikan pada APBN-P tahun 2015,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief menjelaskan, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar, dimana berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Adapun beberapa fakta penyidikan diungkap Arief yakni anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto Lumajang kurang dan tak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak sampai kontrak ditandatangani.

Kemudian Direktur Utama PTPN XI inisial DP dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT jauh sebelum lelang dilaksanakan sudah berkomunikasi intens dan menjalin kerja sama untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi EPCC pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto Lumajang PTPN XI tahun 2016.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT meminta panitia lelang untuk membuka lelang sedangkan HPS masih diriview oleh tim konsultan PMC.

“Panitia lelang tetap melanjutkan lelang padahal prakualifikasi hanya 1 PT WIKA yang memenuhi syarat. Sedangkan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam dan 9 perusahaan lainnya tidak lulus. Untuk perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam gagal karena dukungan bank belum merupakan komitmen pembiayaan proyek dan lokasi workshop di luar negeri,” katanya.

Arief menambahkan, isi dari kontrak perjanjian dirubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat/RKS dengan menambahkan uang muka 20 persen dan menambahkan juga pembayaran letter of credit atau LC ke rekening luar negeri. Tahapan pembayaran procurement yang menguntungkan penyedia tanpa mengikuti proses GCG.

Kontrak perjanjian ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dikontrak karena kontrak perjanjian masih dikaji atau dibahas oleh kedua belah pihak dari 23 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

“Proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang. Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar,” ucapnya.

Atas penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya akhirnya berimplikasi mengakibatkan proyek sampai saat ini mangkrak dan uang PTPN XI sudah keluar kepada kontraktor hampir 90 persen.

“Penyidik pun sudah mengirimkan surat ke BPK untuk permintaan penghitungan kerugian negara dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka,” katanya.

Read More

Itwasum Polri Gelar Audit Kinerja Tahap II Tahun 2024 di Empat Polres Kalimantan Barat

Singkawang - KABARPROGRESIF.COM Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri melaksanakan audit kinerja tahap II Tahun 2024 dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di empat Polres, yakni Polres Singkawang, Polres Mempawah, Polres Sambas, dan Polres Bengkayang. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Polres Singkawang, Kota Singkawang, pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Audit ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Itwasum Polri untuk memastikan seluruh aktivitas operasional di lingkungan Polri sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Tim audit yang dipimpin oleh Brigjen Agus Saripul Hidayat bersama sejumlah perwira tinggi lainnya, termasuk Kombes Pol Arif Budi Winova, Kombes Pol Eddy Hermanto, Kombes Pol Mansjur, Kombes Pol Gunawan Eko Susilo, dan Kombes Pol Andrie Rondonuwu, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan operasional, serta pengendalian internal di setiap Polres yang diaudit.

Dalam audit ini, Tim Itwasum Polri akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk capaian kinerja, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), dan efektivitas pengendalian internal di setiap Polres jajaran Polda Kalimantan Barat. Kapolres Singkawang, AKBP Fatchur Rochman, dan para Kapolres lainnya turut hadir dalam kegiatan ini.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas di lingkungan Polri. Oleh karena itu, audit ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap Polres mampu menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan pengendalian internal,” ujar Brigjen Drs. Agus Saripul Hidayat.

Hasil audit ini akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat. 

Brigjen Agus berharap bahwa melalui audit ini, tata kelola dan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Polres Singkawang, Polres Mempawah, Polres Sambas, dan Polres Bengkayang, dapat semakin diperkuat.

Audit kinerja tahap II Tahun 2024 ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari, dan hasilnya akan disampaikan kepada Kapolda Kalimantan Barat serta pimpinan Polri untuk tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Tim Itwasum Polri.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung visi Polri Presisi sebagai institusi yang profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus bagian dari pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh Itwasum Polri.

Read More

Presiden Jokowi Tinjau Tower Hunian ASN di IKN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Jokowi juga melihat modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital.

"Proses on-boarding ASN dilakukan secara digital. Setiap ASN yang akan menghuni tower ini akan menerima email yang berisi QR code untuk verifikasi identitas saat tiba di lokasi. Data mereka akan diverifikasi melalui NIK dari Dukcapil, memastikan bahwa seluruh penghuni teregistrasi dengan baik," ujar Vice President Wholesale Solution Bank BNI Pusat Muin Fikri dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Penghuni tower akan dilengkapi dengan aplikasi yang menawarkan berbagai fitur kemudahan, seperti smart ordering system untuk memesan layanan seperti penatu langsung dari tempat tinggal mereka. 

Pembayaran untuk semua layanan dilakukan melalui Wondr by BNI. Aplikasi ini juga memungkinkan penghuni untuk melaporkan kebutuhan perbaikan dan menangani keluhan secara digital.

"Pada saat serah terima hunian, seluruh proses dilakukan secara digital. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dicek melalui aplikasi, dan kesepakatan akhir akan ditandatangani secara digital," tambah Muin Fikri.

Untuk pengelola tower, sebuah dashboard telah disiapkan untuk memonitor hunian, memeriksa kamar yang kosong atau terisi, serta mengetahui posisi penghuni di dalam kompleks. 

Semua ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan penghuni dalam lingkungan yang modern dan terintegrasi.

Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Tampak hadir pula Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Kurator IKN Ridwan Kamil, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Komisaris BNI Yusuf Permana, dan Direktur Network and Services BNI Ronny Venir.

Read More

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan Rp3,4 Miliar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sukriadi Darma (SD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan aksi pemerasan tersebut dilakukan SD kepada Direktur PT AOBI sebesar Rp3,49 miliar selama periode 2021-2023.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Arief menjelaskan aksi pemerasan tersebut dilakukan oleh tersangka SD berulang kali dengan pelbagai alasan yang berbeda. 

Ia mencontohkan SD sempat menerima uang sebesar Rp1 miliar yang diduga dilakukan tersangka untuk menggulingkan Kepala BPOM periode 2021-2023.

Selanjutnya tersangka SD juga kembali menerima total uang senilai Rp2 miliar dengan rincian Rp967 diterima melalui rekening lain atas nama DK serta Rp1,178 miliar ke rekening pribadi.

"Dan Rp350 juta untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa total 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari pihak BPOM, 2 saksi dari KPK dan 2 saksi dari Perbankan.

Selain itu, ia memyebut pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang senilai Rp1,3 miliar dan 65 dokumen terkait lainnya.

"Pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf (e) dan atau Pasal 12 B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Terima Paparan Persiapan HUT TNI Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo menerima paparan persiapan HUT TNI Angkatan Laut dan HUT TNI Tahun 2024, bertempat di Ruang Kogasgabfib Gedung Soedomo Kodiklatal, Surabaya. Senin (12/8/2024).

Pangkoarmada II menegaskan kepada seluruh panitia untuk bekerja keras mendukung terselenggaranya HUT TNI AL dan HUT TNI Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Koarmada II. 

"Persiapkan diri maupun alutsista yang akan digunakan saat HUT TNI AL dan HUT TNI mendatang di Koarmada II. Tampilkan performa terbaik, dan membanggakan TNI khususnya TNI AL," tegas Pangkoarmada II. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kaskoarmada II, Danguspurla Koarmada II, Kasgartap III Surabaya, para Asisten dan Komandan Satuan di jajaran Koarmada II.

Read More

Golkar Gelar Pleno Penunjukan Plt Ketum Pengganti Airlangga Besok Malam

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM DPP Golkar menggelar rapat pleno penunjukan Plt Ketum pengganti Airlangga Hartarto besok malam. Penunjukan Plt Ketum akan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

"Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat Pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Golkar, Meutya Hafid, Senin (12/8/2024).

Pleno akan digelar di kantor DPP Golkar. Ada tiga fokus agenda dalam pleno besok malam, pertama yakni pembacaan surat pengunduran diri Airlangga dari Ketum Golkar sekaligus penunjukan Plt Ketum

Agenda kedua yakni jadwal rapimnas. Dan, yang ketiga yakni memutuskan jadwal Munaslub Golkar.

"Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," ucap Meutya.

Sebelumnya, Waketum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan partainya bakal menggelar rapat pleno penentuan Plt Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto lusa (red-besok). Rapat pleno itu akan dihadiri oleh jajaran pengurus partai.

"Ya, ditentukan plenonya hari Selasa, Selasa depan. Nanti di situ baru ada penentuan Plt dan tanggal Munas. Itu hadir pengurus pleno itu ketua pengurus pleno, ada wakil sekjen, ada wakil bendahara," kata Erwin kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Ada 12 Waketum Partai Golkar yang berpeluang menjadi Plt Ketum Golkar. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Skep-418/DPP/GOLKAR/IX/2021, ada 11 Waketum Partai Golkar. Berikut ini daftarnya.

1. Waketum Madya, Bambang Soesatyo

2. Waketum Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang K

3. Waketum Bidang Hukum, Adies Kadir

4. Waketum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir

5. Waketum Bidang Pratama, Nurdin Halid

6. Waketum Bidang Hubungan Kelembagaan, Melchias Markus Mekeng

7. Waketum Bidang PP, Ahmad Doli Kurnia

8. Waketum Bidang Badan Bencana Alam, Firman Soebagyo

9. Waketum Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa

10. Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Sjaifudian

11. Waketum Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifin

12. Waketum Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil.

Read More