Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Read More

Langkah Dinkes Kota Surabaya Cegah Gagal Ginjal Anak, Edukasi Orang Tua Hingga Libatkan KSH

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya melakukan berbagai upaya masif untuk mencegah terjadinya kasus Gagal Ginjal Kronis (GGK) pada anak. 

Upaya yang tengah dilakukan antara lain, mengedukasi orang tua untuk waspada terhadap kasus gagal ginjal anak dan juga melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) agar memantau keluarga yang memiliki resiko.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pihaknya terus melalukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus gagal ginjal yang berasal dari laporan masyarakat dan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes).

"Kita juga tengah melakukan meningkatan kewaspadaan penyakit gagal ginjal pada anak melalui pengamatan dan deteksi dini dalam kegiatan Bindu PTM pada masyarakat, sekolah, Poskestren, dan pada kegiatan Bindu Jirona (Jiwa, Rokok dan NAPZA)," ujar Nanik, Selasa (13/8).

Lanjut Nanik, pemantauan kepada masyarakat Kota Pahlawan juga melibatkan KSH sehingga bisa menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang beresiko.

"Pemantauan kondisi pasien dan keluarga yang berisiko dibantu oleh KSH setempat," ungkap Nanik.

Selain itu, Nanik mengingatkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan menghindari penggunaan obat nyeri secara berlebihan tanpa pengawasan dokter. 

Dia juga meminta masyarakat agar segera melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FLTL) maupun Rumah Sakit (RS) apabila ditemukan beberapa gejala.

"Gejalanya seperti demam, infeksi saluran pernapasan akut (batuk dan pilek), atau gejala infeksi saluran cerna (diare dan muntah), produksi urine berkurang atau tidak ada urine selama 6-8 jam (saat siang hari), warna urin berubah menjadi pekat atau kecoklatan," jelas Nanik.

Sejauh ini Nanik menggungkapkan, kasus GGK pada anak hanya dialami oleh satu orang dan sudah menjalani perawatan hemodialisa. Sisanya, kasus GGK di Kota Surabaya masih didominasi usia dewasa.

"Berdasarkan data diagnosis ICD X di Faskes Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa kasus GGK sebanyak 308 kasus. Tetapi, 

kasus GGK pada kelompok usia remaja dibawah 17 tahun sebanyak satu kasus dan telah menjalani perawatan hemodialisa," ungkap Nanik.

Sementara itu, Nanik menyebut terkait penangganan GGK pada anak di Kota Surabaya mengacu pada tatalaksana sesuai indikasi dan dilakukan rujukan ke FKRTL sesuai ketentuan. Seperti di RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Moh. Soewandhie dan RS Al-Irsyad.

Nanik menjelaskan bahwa penyakit GGK terjadi lantaran adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Diantaranya, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga atau kelainan ginjal bawaan sejak lahir.

Selain itu, GGK juga dipengaruhi adanya infeksi pada ginjal, sindrom nefrotik (adanya protein dalam urin), serta pernah mengalami kekurangan cairan dehidrasi berat. 

"Anak-anak yang mengalami obesitas, hipertensi dan diabetes melitus ditambah dengan gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Sering mengkonsumsi minuman manis kemasan, makanan cepat saji, dan makanan berkalori tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak terkontrol juga bisa meningkatkan resiko mengalami GGK," pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Terkait Kasus Korupsi e-KTP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH). Miryam diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Benar saudari MSH hari ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

"Dalam rangka memberikan keterangan untuk perkara dugaan TPK pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan 2013," tambahnya.

Miryam awalnya dipanggil untuk diperiksa pada Jumat (9/8). Namun, Miryam absen pada dan pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP hari ini. 

KPK mengatakan Miryam telah mengonfirmasi kehadirannya besok melalui penasihat hukum.

"Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari penyidik, bahwa saudari MSH yang sejatinya dijadwalkan untuk pemeriksaan di hari Jumat. Melakukan penjadwalan ulang," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/8).

Miryam sebelumnya dijerat tersangka karena diduga memberi keterangan palsu terkait kasus proyek e-KTP pada April 2017. 

Dia telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan pada November 2017.

Dia sudah menjalani hukuman dan bebas dari penjara untuk kasus keterangan palsu. Selain kasus keterangan palsu, Miryam S Haryani juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP sejak tahun 2019. 

Korupsi yang menjerat Miryam itu dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan penyidik menetapkan 4 tersangka baru, salah satunya Miryam Haryani. 

Selain eks politikus Hanura itu, KPK menetapkan Isnu Edhi Wijaya (selaku Dirut Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," kata Saut dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Dalam penyidikan, KPK menduga Miryam selaku anggota DPR periode 2014-2019 meminta USD 100 ribu kepada Irman, saat itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. 

Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam Haryani diduga menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto sepanjang 2011-2012. Besaran uang yang diterima mencapai USD 1,2 juta.

Read More

Aksi Serangan Opm Di Distrik Alama Telah Mencederai Upaya Wujudkan Perdamaian Di Papua

Papua - KABARPROGRESIF.COM Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum jera melancarkan aksinya mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. 

Pada hari Senin (5/8/2024), Kelompok OPM telah melakukan serangan terhadap seorang pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Angkasa Air Service yang berkebangsaan Selandia Baru, yakni Glen Malcolm Conning, di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 

Akibatnya, pilot Glen meninggal dunia akibat serangan senjata api dan senjata tajam Kelompok OPM.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo, menyampaikan, "Aksi serangan OPM yang mengakibatkan Pilot Glen Malcolm Conning meninggal dunia merupakan tindakan tidak terpuji yang telah mencederai upaya mewujudkan perdamaian di Papua, serta mengganggu keamanan yang menghambat upaya percepatan pembangunan". Wilayah Distrik Alama yang selama ini relatif aman, meski belum ada satupun Satuan Komando Kewilayahan TNI maupun Polri, seperti Koramil atau Polsek, di wilayah tersebut. Namun pasca insiden serangan OPM, stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu.

Upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu bilamana terjadi serangan bersenjata oleh OPM yang menyebabkan warga sipil biasa meninggal dunia. 

Dilansir dari sebuah artikel di The Associated Press dengan tajuk "Gunmen kill New Zealand helicopter pilot in another attack in Indonesia's restive Papua region" yang tayang pada hari Rabu (7/8/2024), Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, tampaknya tidak merasa bersalah ataupun berdosa atas insiden serangan terhadap pilot Selandia Baru yang akhirnya meninggal dunia.

Sebby Sambom justru menyalahkan korban karena telah memasuki area yang diklaimnya sebagai wilayah terlarang. 

"Namun, jika itu terjadi, itu adalah kesalahannya sendiri karena memasuki wilayah terlarang kami," ucap Sebby Sambom kepada The Associated Press. 

Ditambahkannya, "Kami telah mengeluarkan peringatan beberapa kali bahwa wilayah itu masuk zona terlarang kami, wilayah konflik bersenjata yang dilarang untuk didarati pesawat sipil mana pun".

Wilayah Distrik Alama secara De Jure dan De Facto merupakan jelas bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi penerbangan sipil manapun selama mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. 

Helikopter milik PT Intan Angkasa dengan nomor penerbangan PK-IWN Type MD-500 yang dikemudian oleh almarhum Glen Malcolm Conning merupakan penerbangan resmi yang telah terdaftar dalam jadwal penerbangan sipil hari Senin (5/8/2024). 

Helikopter yang disewa oleh Dinas Kesehatan Mimika tersebut berangkat dari Timika pukul 09.30 WIT dan direncanakan tiba di Alama pukul 10.25 WIT.

Namun nahas menimpa almarhum Glen akibat ulah Kelompok OPM yang menganggap penerbangan tersebut sebagai penerbangan terlarang di wilayah Alama. 

Tindakan OPM yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan nyawa warga sipil biasa dan tidak berdosa telah dianggap hal biasa oleh TPNPB OPM. 

Pelanggaran HAM seperti ini bukan sekali ini terjadi, namun telah sering dilakukan oleh OPM selama ini. 

Oleh karenanya, menjadi tugas dan tanggung jawab Aparat Keamanan, TNI dan Polri, menegakkan hukum dan keadilan demi stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah Papua.

Read More

Imigrasi Labuan Bajo Intens Tangani Pemeriksaan Penerbangan Didominasi Pesawat Jet Pribadi

Labuhan Bajo - KABARPROGRESIF.COM Setelah ditetapkan sebagai Bandara Internasional, Imigrasi Labuan Bajo telah melaksanakan pemeriksaan keimigrasian yang didominasi oleh pesawat jet pribadi. 

Berita baik ini hadir dari sektor pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 yang ditetapkan pada April 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo kini melayani pemeriksaan keimigrasian di Bandar Udara Internasional Komodo. 

Sejak penetapan ini, telah tercatat 16 penerbangan internasional dan 15 penerbangan jet pribadi yang mendarat di bandar udara tersebut.

Meskipun penerbangan reguler internasional dari Kuala Lumpur, Malaysia, baru akan dimulai pada 3 September 2024, perkembangan ini menunjukkan indikator positif bahwa Labuan Bajo semakin menarik minat wisatawan kelas atas dan pebisnis dari berbagai negara, yang ingin menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya setempat. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, menyatakan bahwa saat ini, penerbangan internasional sebagian besar berasal dari Thailand dan Singapura. 

Ia mengapresiasi petugas yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bahkan di akhir pekan.

"Proses pemeriksaan imigrasi berjalan dengan lancar. Meskipun fasilitasnya terbatas, petugas Kantor Imigrasi siap memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada para penumpang, yang merupakan langkah penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung," kata Jaya Mahendra, Selasa (13/8).

Jaya Mahendra juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, serta Kemenkomarves dan Kemenhub, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata premium di Labuan Bajo. 

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT dalam meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.

"Keberadaan Bandara Internasional di Labuan Bajo Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal, menciptakan peluang baru bagi industri pariwisata, dan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi menarik lainnya di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo berpotensi menjadi salah satu tujuan utama di Asia Tenggara," pungkas Jaya Mahendra.

Read More

Suroboyo GENiuZ Space and Competition, Sediakan Ragam Pelatihan di Balai Pemuda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Suroboyo GENiuZ Space and Competition di Balai Pemuda Surabaya, Selasa (13/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.700 pelajar dari perwakilan SMA/SMK di Kota Pahlawan. 

Dalam kesempatan tersebut, para pelajar itu akan mengikuti berbagai kelas pelatihan hingga kompetisi. 

Diantaranya, pelatihan personal branding, public speaking, photography and videography, entrepreneurship, dan content creator. Serta kompetisi english debate.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa melalui Suroboyo GENiuZ Space and Competition di Balai Pemuda Surabaya diharapkan dapat membentuk karakter para pelajar sehingga bisa mengembangkan dirinya.

“Ada banyak narasumber yang sangat peduli dengan anak di Surabaya. Para narasumber akan memotivasi anak-anak. Karena di usia saat ini, anak-anak sedang mencari sosok atau idola maka Pemkot Surabaya menghadirkan figur-figur yang bisa menjadi contoh agar anak-anak membentuk diri mereka seperti apa,” kata Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen penuh atas transformasi keberlanjutan generasi muda untuk pembangunan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya adalah mengadakan forum Musrenbang bagi pemuda setiap malam, di tingkat kelurahan dan kecamatan. 

“Di tahun ini, bapak Walikota menyiapkan Musrenbang untuk perempuan, suara merdeka diakomodir untuk pembangunan Surabaya. Serta Musrenbang untuk pemuda, mereka banyak menyampaikan idenya untuk pembangunan berikutnya,” jelasnya.

Menurut Ikhsan, para pemuda Surabaya sudah mulai memikirkan bagaimana wajah Surabaya dalam 10 tahun ke depan. 

Sebab, para Pemkot Surabaya tengah menyiapkan Kota Pahlawan bagi mereka. 

Yakni, menjadi kota yang nyaman dan aman untuk pertumbuhan dari anak-anak Surabaya nanti.

“Peserta yang ikut kegiatan ini ada 1.700 dari perwakilan SMA/SMK se-Surabaya. Dengan ikut kegiatan ini, mereka bisa berproses dan mengenali diri, potensi, maupun kekurangannya. Di sini mereka bisa membangun diri, nanti mereka juga harus mengikuti mengembangan diri yang lain, di luar  dari forum yang kita siapkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara mengatakan bahwa UNICEF merasa Surabaya telah siap untuk naik kelas. 

Dengan demikian, sudah saatnya anak Surabaya tampil di kancah internasional. 

Sebab, sudah terlihat jelas bahwa kebutuhan 21st Century Skill (keterampilan abad 21) sudah terfasilitasi oleh Kota Surabaya.

“Sudah saatnya Surabaya menjelaskan kepada dunia tentang cara membesarkan anak-anak kita yang Gen Z. Mereka ini 25 persen dari populasi, saya optimis masa depan Surabaya sangat bagus karena anak-anak sudah dibiasakan untuk berpikir dan berkarya,” kata Arie sapaan lekatnya.

Arie menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Forum Anak Surabaya (FAS) akan mempresentasikan bahwa Surabaya tidak hanya sebagai Kota Layak Anak, tetapi juga Kota Layak Anak tingkat Dunia, melalui forum Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Meeting, pada 23-26 September 2024 di China. 

Forum tersebut juga menghadirkan seluruh Walikota dari seluruh dunia yang masuk ke dalam CFCI Club.

Di sana, anak-anak Surabaya juga akan tampil sebagai pembicara anak pada sesi Children Session, dimana anak Surabaya akan memimpin kegiatan tersebut. Sebab, seluruh dunia antusias menanti Surabaya. 

“Mereka (dunia) penasaran bagaimana managing anggaran khusus untuk anak. Lalu, tentang pelayanan sosial bagi anak-anak yang di Surabaya sudah tersedia, bahkan sanitasi dan tenaga kesehatannya sudah sampai RW, itu akan kita ceritakan pada dunia. Dan Surabaya mudah-mudahan akan menjadi anggota CFCI di akhir tahun ini, di November 2024,” pungkasnya.

Read More

Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah di IKN, tapi Ada yang Nggak Dapat Tiket Pesawat

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Para kepala daerah seluruh Indonesia tengah menghadiri agenda pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Selasa (13/8/2024). 

Namun ada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir karena tidak mendapat tiket pesawat ke Balikpapan.

Kondisi ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Tito mengatakan, total ada sekitar 517 kepala daerah yang hadir secara langsung, terdiri atas walikota, bupati baik penjabat maupun yang definitif. 

Sementara, ada 35 kepala daerah berhalangan hadir.

Ia menjelaskan beragam alasan yang membuat para kepala daerah tersebut berhalangan hadir ke IKN, antara lain ada yang sakit seperti Gubernur Kalimantan Selatan, dan ada juga yang ibundanya sakit seperti Gubernur Sumatera Barat. 

Beberapa di antaranya juga ada yang tengah mengikuti sidang paripurna DPRD, bahkan ada yang tidak bisa berangkat karena tidak mendapat tiket pesawat.

"Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi karena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan Pak (Jokowi)," kata Tito, dalam sambutannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut Tito melaporkan, para kepala daerah sudah tiba di IKN sejak hari kemarin. Untuk para gubernur semua menginap di Hotel Nusantara IKN, sedangkan para bupati dan wali kota menginap di Balikpapan lalu berangkat ke IKN pagi tadi jam 6.00 WITA.

"Pagi ini langsung tiba di sini langsung ke Sumbu Kebangsaan. Tadi kami sampai bercanda dan kami sampaikan kepada bupati/walikota jangan iri dengan pak gubernur, yang nginep di hotel nusantara karena silakan ikut Pilkada dulu baru naik gubernur, begitu pak," kelakar Tito.

Menurut Tito, para pemimpin daerah ini merupakan bagian dari pelaku sejarah. 

Pasalnya, menurut dia dalam 50 tahun ke depan bisa jadi Sumbu Kebangsaan dan IKN itu sendiri yang dikunjunginya pagi tadi bersama para kepala daerah bentuknya akan berbeda.

"Kami mengucapkan, atas nama rekan-rekan kepala daerah, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden (Jokowi) yang telah memberikan kesempatan untuk hadir langsung di sini, di tempat yang sangat megah langsung dirasakan," pungkasnya.

Read More

Jelang Super Garuda Shield 2024, Militer AS Datangkan Alutsistanya

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Menjelang perhelatan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) multi nasional Super Garuda Shield tahun 2024, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengirimkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang akan digunakan dalam latihan berskala internasional tersebut. 

Dengan diangkut Kapal MV Cape Husdon berbendera Amerika Serikat, sejumlah kendaraan militer diturunkan dari dalam kapal termasuk helikopter tempur dan angkut milik militer AS, bertempat di Dermaga Tanjung Wangi, Banyuwangi, Senin (12/8/2024).

Dalam keterangannya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi Letkol Laut (P) Hafidz, M.Tr.Opsla., menyebut Latgabma SGS yang akan berlangsung akhir Agustus hingga awal September mendatang merupakan latihan militer multilateral yang digelar rutin tiap tahun oleh TNI bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat serta melibatkan pasukan dari negara sahabat. 

"Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan proses debarkasi material US Army tersebut, atas petunjuk pimpinan, kami kerahkan prajurit Lanal Banyuwangi beserta unsur Patroli Keamanan Laut (Patkamla) KAL Rajegwesi II-5-40, KAL Sembulungan II-5-42, RHIB dan RBB untuk melaksanakan pengamanan di Area Dermaga Tanjung Wangi dari H-1 hingga selesai kegiatan," tambahnya.

Read More

Kajari Surabaya Joko Budi Darmawan Dapat Promosi Jabat Aspidum Kejati Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya) Joko Budi Darmawan, SH., MH mendapat promosi sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspdum) Kejati Jatim.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-11653/C/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Joko Budi yang menjabat Kajari Surabaya sejak Januari 2023 itu menggantikan posisi Aspidum Kejati Jatim saat ini, yakni Agustian Sunaryo, S.H., C.N.,

M.H.

Selanjutnya, Agustian Sunaryo menjabat Kepala Subdirektorat Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

Pria kelahiran Tulungagung, 23 Februari 1977 itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasi Pidum Kejari Surabaya periode tahun 2015-2017. 

Kemudian pernah menjabat sebagai Kajari Karangasem Bali (2019), Kajari Maros (2020), Kabag Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI (2021) dan Kajari Surabaya (2023).

Dalam KEP-IV-11653/C/08/2024 itu juga disebutkan, Ajie Prasetya, S.H., M.H. yang saat ini mennjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Banten akan menggantikan posisi Joko Budi Darmawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Read More

Gus Yahya Minta Polisi Segera Tangkap Penyerang Kiai NU di Karawang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengecam keras peristiwa penyerangan Rais Syuriah NU Bekasi, Ikhsan Nudin Al Badawi oleh massa tak dikenal di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Sabtu malam (10/8).

Gus Yahya mengatakan, ia sudah melakukan rapat secara virtual dengan PWNU Jawa Barat dan PCNU Karawang dan Bekasi untuk mendapatkan gambaran soal kasus ini.

"Kita tahu kemarin ada penyerangan pada satu pengajian NU, dan sejak kemarin sudah kita instruksikan kepada teman-teman di Jabar dan Karawang khususnya, untuk menempuh jalur hukum mengenai soal ini," kata Gus Yahya di PCNU Surabaya, Senin (12/8).

Gus Yahya meminta pihak kepolisian memproses peristiwa ini dan segera menangkap para pelaku serta menindaknya sesuai hukum yang berlaku.

"Alhamdulillah sekarang kepolisian sedang memproses. Dan kami minta supaya setelah teridentifikasi pelaku-pelakunya agar segera ada tindakan hukum yang jelas," ujarnya.

Proses hukum ini, kata Gus Yahya, untuk mencegah agar masalah ini tidak berlarut-larut, atau bahkan sampai menjalar menjadi masalah yang lebih besar.

"Karena kita tahu suasananya juga di bawah ini memang agak problematis, sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara lebih luas," ucapnya.

Gus Yahya juga mengimbau agar warga NU untuk tak bertindak main hakim sendiri dan tetap menjaga persaudaraan di tengah masyarakat meski berbeda pandangan.

"Kami mengimbau kepada warga NU untuk mengingat persaudaraan di antara kita semua, apapun pandangan yang kita miliki dan mari kita terus menjaga persaudaraan di antara kita ini dan menghormati perbedaan pandangan di antara kita," kata Gus Yahya.

"Dan tidak melanjutkan artikulasi-artikulasi yang saling memanasi, saling mencemooh apalagi saling mencaci maki di antara sesama warga NU, apapun masalahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Rais Syuriah NU Bekasi, Ikhsan Nudin Al Badawi dan rombongannya diserang oleh massa tak dikenal di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Sabtu malam (10/8).

Selain Ikhsan, terdapat dua orang lain yang terluka. Mobil yang dinaiki rombongan itu yakni Mitsubishi Pajero B 1870 FLS, turut dirusak.

Ketua GP Ansor Karawang, Ahmad Syahid, menuturkan rombongan tersebut merupakan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang datang ke Karawang guna memenuhi undangan acara di Ponpes Al-Baghdadi Rengasdengklok.

Read More

Penyidikan Kasus Surya Darmadi Dihentikan KPK karena Tak Cukup Bukti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara bos PT Duta Palma, Surya Darmadi, dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kurangnya alat bukti menjadi alasan KPK menerbitkan SP3 tersebut.

Perihal itu, tercantum dalam dokumen SP3 yang diberikan oleh kuasa hukum Surya, Maqdir Ismail. Surat itu tertanda Nomor B/360/DIK.00/23/06/2024 yang ditujukan kepada Surya Darmadi. 

Tertulis dalam dokumen itu, SP3 perkara Surya dilakukan pada 14 Juni 2024.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian bunyi salah satu poin yang tertuang dalam SP3 tersebut, Senin (12/8/2024).

KPK telah membenarkan bahwa perkara Surya Darmadi telah di SP3. Namun, untuk alasan persisnya, belum disampaikan.

"Benar," kata Tessa, Senin (12/8).

Perkara Surya Darmadi

Adapun Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka sejak 2019 melalui pengembangan kasus yang diusut KPK dari perkara yang sebelumnya membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Annas Maamun sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2014. Seorang lain yang juga dijerat kala itu adalah Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. 

Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, KPK mengembangkan penyidikan hingga menjerat korporasi dan dua tersangka lagi. Korporasi yang dijerat sebagai tersangka adalah PT Palma Satu. Sedangkan 2 tersangka lainnya adalah Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan 3 pihak sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Singkat cerita, Surya Darmadi menghilang. Janji-janji KPK untuk terus meringkus para buron, termasuk Surya Darmadi tak terbukti.

"Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada akhir Desember 2020.

Sampai pada Senin 15 Agustus 2022, Kejagung memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi. 

Kejagung juga menahan Surya Darmadi setelah dijemput di bandara.

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di IKN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan meninjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN memiliki fungsi untuk konservasi air, yaitu menampung dan menyimpan air dengan kapasitas/volume kecil, lebih kecil dari kapasitas waduk/bendungan. 

Sedangkan Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para undangan lainnya.

Read More