Wali Kota Eri Cahyadi Ngevlog di IKN, Bicara Surabaya Jadi HUB bagi Ibukota Baru

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa, (13/8). 

Rakor perdana bersama Presiden Jokowi di IKN kali ini, juga diikuti bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia.

Wali Kota Eri mengatakan, adanya pembangunan IKN justru akan berdampak baik pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri optimistis, posisi Kota Surabaya bakal semakin strategis dengan keberadaan IKN. 

Surabaya akan menjadi hub untuk berbagai penunjang IKN, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya.

Momen Eri di IKN diunggah di Instagram wali kota muda tersebut, @ericahyadi_.

“Alhamdulillah senang dan bangga rasanya bisa rapat koordinasi pertama di IKN yang langsung dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi. Insyaallah, Surabaya akan menjadi HUB untuk operasional IKN, baik dari kebutuhan jasanya, kebutuhan pangan, dan semuanya,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyebutkan, jika Surabaya menjadi HUB Logistik dan mensupport kebutuhan IKN, maka kota ini akan semakin berkembang dan dapat mensejahterakan warganya. 

“Semoga Surabaya dengan IKN ini, akan semakin berkembang dan bisa mensejahterakan warga Kota Surabaya, dengan kita memenuhi sebagai HUB operasional di IKN,” sebutnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, dalam rakor perdana ini, Presiden Jokowi menyampaikan berbagai hal, salah satunya terkait pembangunan Istana Garuda di IKN. 

Wali Kota Eri menerangkan, bangunan Istana Garuda berbeda dengan bangunan Istana Negara, di Jakarta. 

Bedanya yaitu, bangunan Istana Negara di Jakarta dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda, sedangkan Istana Garuda dibangun oleh orang Indonesia. 

“Tadi Pak Presiden menyampaikan terkait pembangunan istana negara di IKN. Istana negara di IKN ini adalah bangunan yang betul-betul dibangun oleh Indonesia, karena Gedung Istana Merdeka yang ada di Jakarta itu adalah bangunan Belanda dan pernah ditempati oleh Kolonial, sehingga ini (IKN) adalah satu-satunya yang dibangunan istana yang bersejarah dibangun oleh orang Indonesia sendiri,” jelasnya. 

Selanjutnya, sambung Wali Kota Eri, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membangun sebuah kota yang memiliki ciri khasnya masing-masing. 

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah agar menyelesaikan realisasi anggaran tahun 2024 di bulan Agustus. 

“Insyaallah bisa segera digedok dan diparipurnakan terkait dengan perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga (anggaran) di tahun 2024 agar bisa dipertanggungjawabkan, bisa selesai tepat waktu dengan penyerapan optimal. Itu yang dipesankan oleh Pak Presiden. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan di kota dan kabupaten,” pungkasnya.

Read More

KPK Panggil Eddy Sindoro Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro. 

Eddy dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK. 

Namun belum dirincikan materi apakah yang akan digali penyidik kepada Eddy.

"Hari ini Selasa (13/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPPU atas Tersangka NHD (Mahkamah Agung)," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

"Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, atas nama ES, swasta," tambahnya.

Sementara itu, kasus TPPU Nurhadi masih dalam penyidikan KPK. Nurhadi sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU ini. Namun KPK belum merinci jelas terkait dugaan TPPU ini.

Nurhadi sebelumnya divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. 

Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Nurhadi divonis 6 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Nurhadi telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin.

Read More

Serah Terima Jabatan Danrai, Batih Dan Danru Provos Yonarmed 1 Kostrad

Malang - KABARPROGRESIF.COM Danyonarmed 1 Kostrad Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., memimpin acara serah terima jabatan Komandan Baterai (Danrai), Bintara Pelatih (Batih) dan Komandan Regu Provos (Danru Prov) yang diikuti oleh seluruh Prajurit dan Persit KCK Yonarmed 1 Ajusta Yudha bertempat di Aula Ajusta Yonarmed 1, Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (12/08/2024).

Adapun jabatan yang diserah terimakan yakni Danraipur Zeva dari Kapten Arm Augie kepada Kapten Arm Deni Wahyu, Batih Markas dari Serma Vicky kepada Serma Eka Hery dan Danru Provos dari Serda Angga kepada Serda Royan. 

Kegiatan dilaksanakan secara simbolis dengan penandatanganan berita acara laporan resmi.

Dalam sambutannya Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., menyampaikan bahwa "Serahterima jabatan merupakan suatu proses yang wajar dalam organisasi, serta memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sertijab bukan hanya sekedar pergantian personel semata, akan tetapi suatu proses kesinambungan dalam dinamisasi dan organisasi Satuan".

"Selaku pribadi dan atas nama Komando saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai selama ini, kemudian saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru, semoga hal ini dapat menumbuhkan memotivasi dan produktivitas kinerja dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar," ucap Danyon. 

Read More

Bareskrim Geledah Rumah Eks Pegawai BPOM Tersangka Pemerasan Rp3,4 Miliar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menggeledah rumah eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sukriadi Darma (SD) selaku tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik di kediamannya yang terletak di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (13/8) hari ini.

"Tim penyidik tengah melakukan penggeledahan terhadap satu lokasi tempat tertutup, berlokasi di Bogor Barat, Kota Bogor," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Meski begitu, Arief masih enggan menjelaskan lebih rinci ihwal barang barang bukti yang telah disita penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini yang bersangkutan juga masih belum dilakukan penahanan dan belum diajukan pencekalan oleh penyidik.

"Belum (ditahan). Masih sebatas ditetapkan sebagai tersangka. Belum dicekal," jelasnya.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan satu eks pegawai BPOM Sukriadi Darma (SD) sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi.

Arief mengatakan aksi pemerasan tersebut dilakukan SD kepada Direktur PT AOBI secara berulang kali selama periode 2021-2023 dengan total nilai pemerasan mencapai Rp3,49 miliar.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Arief menjelaskan aksi pemerasan tersebut dilakukan oleh tersangka SD berulang kali dengan pelbagai alasan yang berbeda. 

Ia mencontohkan SD sempat menerima uang sebesar Rp1 miliar yang diduga dilakukan tersangka untuk menggulingkan Kepala BPOM periode 2021-2023.

Selanjutnya tersangka SD juga kembali menerima total uang senilai Rp2 miliar dengan rincian Rp967 juta diterima melalui rekening lain atas nama DK serta Rp1,178 miliar ke rekening pribadi.

"Dan Rp350 juta untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah memeiksa total 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari pihak BPOM, 2 saksi dari KPK dan 2 saksi dari Perbankan.

Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang senilai Rp1,3 miliar dan 65 dokumen terkait lainnya.

"Pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf (e) dan atau Pasal 12 B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

Read More

Poros Jakarta Sambangi DPP PDIP, Harap Anies Dipinang Maju Pilgub 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Masyarakat Betawi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Poros Jakarta menyambangi DPP PDI Perjuangan pagi ini. Kedatangan mereka, untuk menyampaikan aspirasi terkait Pilgub Jakarta 2024.

Pantauan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024) jajaran kelompok Poros Betawi mulai terlihat di lokasi pukul 10.12 WIB. 

Mereka kompak mengenakan pakaian adat Betawi.

Kedatangan Poros Jakarta ini diawali dengan kegiatan palang pintu. Hadir di lokasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menerima kedatangan mereka.

Poros Jakarta secara resmi menyerahkan cukin Betawi, sepasang maskot ondel-ondel hingga roti buaya ke Djarot di lokasi. 

Perwakilan Poros Jakarta Biem Benyamin menginginkan Kota Jakarta menghadirkan sistem yang berkeadilan.

"Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapakan PDIP bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi wong cilik yang memajukan Kota Jakarta," kata Benyamin menyampaikan sambutannya.

"Menyampaikan aspirasi kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan kebahagian serta manfaat kebijakan pemerintah daerah saat ini," tambahnya.

Ia mengatakan kondisi Jakarta saat ini berbeda ketika rakyat dipimpin oleh eks Gubernur Anies Baswedan. 

Mereka berharap Pilgub Jakarta 2024 tak melawan kotak kosong.

"Itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang, jadi kita melihat kemungkinan ini antara masyarakat Jakarta dan PDIP. Untuk meminang supaya nanti bersama-sama PDIP bersama Pak Anies di Pilgub 2024 bersama-sama, jangan sampai (melawan) kotak kosong," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Djarot mengatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dari Poros Jakarta. 

Ia menilai ada kesamaan visi dan misi untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.

"Terima kasih dalam rangka bebasanan. Jujur bahwa hari ini kita sangat senang karena secara resmi kita sudah menjadi besan dari Poros Jakarta. Mahar yaitu dalam bentuk cukin dan boneka ondel-ondel sepasang cowok-cewek jadi lengkap. Artinya PDIP dan poros Jakarta itu mengayomi seluruh warga Jakarta," kata dia.

Djarot mengungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan langsung dirinya menyambut Poros Jakarta. 

Dikatakan hari ini ada kegiatan di Sekolah Partai Lenteng Agung yang menyebabkan jajaran DPP tak bisa hadir langsung di lokasi menerima Poros Jakarta.

Read More

Megawati Tak Hadiri Upacara HUT RI di IKN Nusantara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum DPP PDIP sekaligus presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak akan hadir pada upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Megawati akan memimpin upacara peringatan HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Ibu Mega diagendakan untuk memimpin upacara 17-an di sekolah partai," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/9).

Djarot mengatakan kader-kader PDIP yang meminta supaya Megawati yang langsung memimpin upacara tersebut.

"Itu permintaan dari bawah supaya Irup-nya langsung Bu Mega," kata dia.

Sebelumnya, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak akan hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN. SBY akan hadir pada upacara di Pacitan, Jawa Timur.

Kementerian Sekretariat Negara telah mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk hadir dalam upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di IKN. Surat undangan resmi telah dikirim ke para tokoh.

Pratikno mengatakan pihaknya tak memaksa para tokoh itu untuk hadir. Istana pun memfasilitasi bila para mantan presiden dan wakil presiden ingin upacara di Jakarta.

"Kalau ada hal-hal yang menyulitkan, kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN, tapi hadir di Jakarta," ujar Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (1/8).

Read More

Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Laksanakan Patroli Di Seputaran DKI Jakarta Demi Cegah dan Antisipasi Kejahatan Jalanan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya menjamin keamanan, Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan patroli malam secara intensif di beberapa lokasi yang rawan dijadikan balap liar oleh Masyarakat. 

Apel dipimpin langsung oleh Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ahmad Zaenudin. Senin (12/08/24) malam.

“Polda Metro Jaya mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan Patroli yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan jalanan yang dapat mengancam keselamatan warga serta merusak ketenangan wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa Polda Metro Jaya berupaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan hadirnya tim Patroli Perintis Presisi terhadap kebutuhan akan keamanan yang lebih tangguh di wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya.

“Kegiatan patroli ini tidak hanya fokus pada pencegahan balap liar dan tawuran, tetapi juga pada kejahatan lainnya yang dapat terjadi di jalanan.” Ujarnya.

Dirsamapta juga menambahkan, pelaksanaan Patroli Presisi Polda Metro Jaya ini melibatkan 35 Personel, yang dipimpin Ipda Moch Januar Fauzy.

“Diantaranya 31 Personil Polki, 2 Personil Patko, 2 Personil K-9 dengan rute pelaksanaannya di seluruh wilayah DKI Jakarta.” Ujar Januar

Kemudian, Ia menyebutkan bahwa hasil dalam pelaksanaan Tim Patroli Perintis Presisi, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 antara lain :

– 1. Pukul 00.35 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melaksanakan apel di Lapangan Direktorat Samapta PMJ situasi aman terkendali.

– 2. Pukul 00.52 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 Melakukan Patroli Show Off Force di Wilayah Jakarta Pusat ( Jl. Raya Sudirman ).

– 3. Pukul 01.22 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Unit K9 melakukan himbauan kepada pemuda yang melakukan vandalisme dan tim melaksanakan pemeriskaan kepada pemuda tersebut dan tidak di temukan hal hal mencurigakan dan tim menghimbau kepada para pemuda agar kembali kerumah masing masing di Jl. Matraman, Jakarta Timur.

– 4. Pukul 01.50 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan strong point di POM bensin Matraman, Jakarta Timur.

– 5. Pukul 04.00 WIB

Tim 3P, Patroli Kota, K-9 melakukan penangkapan terhadap sejumlah pemuda yang melakukan tindakan tawuran di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian tim menyerahkan sejumlah pemuda tersebut ke Polsek Jatinegara untuk di tindakanjuti.

– 6. Pukul 05.00 WIB

Tim Patoli 3P, Patroli kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan apel konsolidasi di Mako Polda Metro Jaya.

Patroli Perintis Presisi berhasil menciptakan kondisi aman dan tertib pada daerah rawan 3C, balap liar, tawuran dan kejahatan lainnya yang di dahului patroli dan berhasil mengamankan 7 remaja terduga pelaku tawuran dengan inisial IA (23) , ADP (16), WS (21), A (19), AG (18), RF (21), MS (20), DS (21) serta barang bukti yang diamankan di Polsek Jatinegara berupa 2 celurit, 2 Buah Hp (Redmi Pocco 4 dan Iphone 11), Unit motor Beat dengan No. Pol (B 5327 TLE).

Read More

Polri Ungkap Modus Pemerasan Mantan Pegawai BPOM: Terlibat Upaya Jatuhkan Kepala BPOM dan Manipulasi Kasus PT AOBI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengungkap modus pemerasan yang melibatkan SD, mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai mencapai Rp 3,49 miliar. 

Modus yang terungkap tidak hanya mencakup pengurusan kasus PT AOBI tetapi juga upaya strategis untuk menggulingkan Kepala BPOM.

Menurut Kombes Arief Adiharsa, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penyidikan mengungkap bahwa SD, dalam periode 2021 hingga 2023, secara sistematis memeras FK, Direktur PT AOBI, dengan berbagai tuntutan finansial.

“Modus ini melibatkan permintaan berulang kali dari SD kepada FK, yang menekan FK untuk menyetorkan uang dalam jumlah besar,” ungkap Arief dalam keterangan pers, Senin (12/8/2024).

Kasus ini menyoroti praktik pemerasan yang mencakup upaya manipulatif untuk penggulingan Kepala BPOM. 

SD diduga menerima Rp 1 miliar sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan Kepala BPOM dan memanipulasi proses pengurusan sidang PT AOBI.

Uang lainnya Rp 967 juta melalui rekening atas nama DK, Rp 1,178 miliar ke rekening SD, dan Rp 350 juta secara tunai dilaporkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pemrosesan kasus.

Selain itu, Polri telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen terkait kasus ini. BPOM juga telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap SD dengan demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

SD kini menghadapi tuduhan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman yang berat.

Read More

Jangan Kelewatan! Pemkot Surabaya Beri Tarif Promo Suroboyo Bus-Parkir Rp79 di HUT ke-79 RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan promo tarif spesial Rp79 bagi pengguna jasa transportasi feeder Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir. 

Promo tarif spesial ini, berlaku di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, promo tarif spesial ini merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim. 

“Ini setiap tahun kita laksanakan, kemarin waktu Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 juga sama, waktu itu promonya Rp731. Sedangkan di HUT ke-79 Kemerdekaan RI, tarifnya menjadi Rp79,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (13/8).

Di samping itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan, tujuan diadakannya promo tarif spesial di HUT ke-79 RI ini adalah untuk menarik minat masyarakat menggunakan alat transportasi umum. 

Menurutnya, adanya promo ini justru akan lebih banyak menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.

“Tidak hanya transportasi umum, akan tetapi juga ada promo tarif parkir. Seperti parkir di Taman Surya, Taman Bungkul, serta di titik Parkir Tempat Khusus (PTK) yang dikelola pemkot, seperti park and ride, dan lain sebagainya,” jelas Tundjung. 

Tundjung menerangkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku pada saat peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. 

Di hari berikutnya, tarif Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir kembali lagi ke tarif normal. 

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum Dishub Surabaya, Eni Sugiharti Fajarsari menyebutkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku di alat transportasi dan parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Yakni, Wara Wiri dan Suroboyo Bus, serta di beberapa titik PTK lainnya. 

“Jadi pemkot bekerjasama dengan BI, memberikan tarif khusus untuk angkutan umum dan parkir yang dikelola oleh pemkot. Pembayaran hanya dilakukan menggunakan QRIS,” sebut Eni. 

Eni menerangkan, promo tarif angkutan umum dan parkir sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, bertepatan saat HJKS ke-731. 

Menurut Eni, adanya promo tarif ini justru akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

“Animo masyarakat ada kenaikan sekitar 10-20 persen lebih. Adanya promo tarif ini tidak hanya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, akan tetapi juga mengurangi kemacetan lalu lintas, inflasi penggunaan BBM rumah tangga, hingga kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.

Read More

Prabowo Sebut Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas pembangunan berikutnya.

Prabowo mengatakan pusat pemerintahan menjadi inti pembangunan IKN. Setelah gedung-gedung kementerian mulai terbangun, ia menilai perlu ada percepatan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.

"Berarti gedung MPR/DPR menjadi prioritas, dengan perumahan anggota DPR/MPR dan ruang kantornya dan juga MA, MK, juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, IKN, Senin (12/8) seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyarankan Otorita IKN segera mempersiapkan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Menurutnya, perlu ada sayembara untuk menentukan desain gedung-gedung tersebut.

Dia menekankan desain gedung DPR/MPR dan MK/MA tidak boleh melenceng dari desain awal IKN. Gedung-gedung itu tetap harus memperhatikan konsep kota hutan di IKN.

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," ujarnya.

Prabowo menambahkan, "Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi."

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menolak pindah ke IKN. Mereka mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi dan DPR/MPR tetap berada di Jakarta.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," ucap Achmad Baidowi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Read More

Koarmada III Siap Mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit Itjenal

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Ruang Rapat Pangkoarmada III, Mako Koarmada III, Katapop Kab Sorong Papua Barat Daya, dilaksanakan Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenal yang dihadiri oleh Inspektur Koarmada III Laksamana Pertama TNI Azil Sadagori Achmad yang mewakili Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., dimana dengan dilaksanakan kegiatan tersebut, Koarmada III siap mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit  Itjenal Mabesal dalam beberapa hari kedepan. Senin (12/08/24).

Dalam sambutan Pangkoarmada III yang dibacakan Inspektur Koarmada III, dikatakan bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Mabesal, sesuai  dengan Program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2024, akan melaksanakan Audit Kinerja, Perbendaharaan dan Keuangan di Koarmada III beserta jajaran dan Pasmar 3 beserta jajaran, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.

Lebih lanjut dikatakan Pangkoarmada III, Audit Kinerja ini hendaknya dipandang bukan untuk mencari kesalahan, namun merupakan pencegahan terjadinya penyimpangan di Satker-Satker Koarmada III, oleh sebab itu, diinstruksikan kepada seluruh Satker obyek audit untuk secara terbuka dan transparan memberikan data-data yang akurat dan realistis, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tim Audit agar dapat diperoleh informasi dan masukan yang obyektif dengan mengutamakan komunikasi dua arah.

Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing satker dapat dicarikan solusinya sehingga di masa mendatang tidak ditemukan lagi permasalahan yang serupa atau berulang, ujar Pangkoarmada III.

Sementara itu Irjenal Laksamana Pertama TNI Hardiko, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP., dalam sambutannya yang dibacakan  Katim Audit Itjenal, menyampaikan bahwa tujuan dari Audit Kinerja di Koarmada III dan jajaran serta Pasmar 3 adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  program  kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok entitas dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Sebelumnya Pangkoarmada III yang didampingi Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., dan Pejabat Utama Koarmada III menyambut kedatangan Tim Itjenal yang dipimpin Kolonel Laut (E) Danis Priyambodo, S. T., sebagai Katim Audit Itjenal  bertempat di Lobi Mako Koarmada III. 

Read More

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Read More