Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 13 Agustus 2024

Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Laksanakan Patroli Di Seputaran DKI Jakarta Demi Cegah dan Antisipasi Kejahatan Jalanan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya menjamin keamanan, Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan patroli malam secara intensif di beberapa lokasi yang rawan dijadikan balap liar oleh Masyarakat. 

Apel dipimpin langsung oleh Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ahmad Zaenudin. Senin (12/08/24) malam.

“Polda Metro Jaya mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan Patroli yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan jalanan yang dapat mengancam keselamatan warga serta merusak ketenangan wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa Polda Metro Jaya berupaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan hadirnya tim Patroli Perintis Presisi terhadap kebutuhan akan keamanan yang lebih tangguh di wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya.

“Kegiatan patroli ini tidak hanya fokus pada pencegahan balap liar dan tawuran, tetapi juga pada kejahatan lainnya yang dapat terjadi di jalanan.” Ujarnya.

Dirsamapta juga menambahkan, pelaksanaan Patroli Presisi Polda Metro Jaya ini melibatkan 35 Personel, yang dipimpin Ipda Moch Januar Fauzy.

“Diantaranya 31 Personil Polki, 2 Personil Patko, 2 Personil K-9 dengan rute pelaksanaannya di seluruh wilayah DKI Jakarta.” Ujar Januar

Kemudian, Ia menyebutkan bahwa hasil dalam pelaksanaan Tim Patroli Perintis Presisi, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 antara lain :

– 1. Pukul 00.35 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melaksanakan apel di Lapangan Direktorat Samapta PMJ situasi aman terkendali.

– 2. Pukul 00.52 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 Melakukan Patroli Show Off Force di Wilayah Jakarta Pusat ( Jl. Raya Sudirman ).

– 3. Pukul 01.22 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Unit K9 melakukan himbauan kepada pemuda yang melakukan vandalisme dan tim melaksanakan pemeriskaan kepada pemuda tersebut dan tidak di temukan hal hal mencurigakan dan tim menghimbau kepada para pemuda agar kembali kerumah masing masing di Jl. Matraman, Jakarta Timur.

– 4. Pukul 01.50 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan strong point di POM bensin Matraman, Jakarta Timur.

– 5. Pukul 04.00 WIB

Tim 3P, Patroli Kota, K-9 melakukan penangkapan terhadap sejumlah pemuda yang melakukan tindakan tawuran di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian tim menyerahkan sejumlah pemuda tersebut ke Polsek Jatinegara untuk di tindakanjuti.

– 6. Pukul 05.00 WIB

Tim Patoli 3P, Patroli kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan apel konsolidasi di Mako Polda Metro Jaya.

Patroli Perintis Presisi berhasil menciptakan kondisi aman dan tertib pada daerah rawan 3C, balap liar, tawuran dan kejahatan lainnya yang di dahului patroli dan berhasil mengamankan 7 remaja terduga pelaku tawuran dengan inisial IA (23) , ADP (16), WS (21), A (19), AG (18), RF (21), MS (20), DS (21) serta barang bukti yang diamankan di Polsek Jatinegara berupa 2 celurit, 2 Buah Hp (Redmi Pocco 4 dan Iphone 11), Unit motor Beat dengan No. Pol (B 5327 TLE).

Polri Ungkap Modus Pemerasan Mantan Pegawai BPOM: Terlibat Upaya Jatuhkan Kepala BPOM dan Manipulasi Kasus PT AOBI


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengungkap modus pemerasan yang melibatkan SD, mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai mencapai Rp 3,49 miliar. 

Modus yang terungkap tidak hanya mencakup pengurusan kasus PT AOBI tetapi juga upaya strategis untuk menggulingkan Kepala BPOM.

Menurut Kombes Arief Adiharsa, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penyidikan mengungkap bahwa SD, dalam periode 2021 hingga 2023, secara sistematis memeras FK, Direktur PT AOBI, dengan berbagai tuntutan finansial.

“Modus ini melibatkan permintaan berulang kali dari SD kepada FK, yang menekan FK untuk menyetorkan uang dalam jumlah besar,” ungkap Arief dalam keterangan pers, Senin (12/8/2024).

Kasus ini menyoroti praktik pemerasan yang mencakup upaya manipulatif untuk penggulingan Kepala BPOM. 

SD diduga menerima Rp 1 miliar sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan Kepala BPOM dan memanipulasi proses pengurusan sidang PT AOBI.

Uang lainnya Rp 967 juta melalui rekening atas nama DK, Rp 1,178 miliar ke rekening SD, dan Rp 350 juta secara tunai dilaporkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pemrosesan kasus.

Selain itu, Polri telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen terkait kasus ini. BPOM juga telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap SD dengan demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.


SD kini menghadapi tuduhan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman yang berat.

Jangan Kelewatan! Pemkot Surabaya Beri Tarif Promo Suroboyo Bus-Parkir Rp79 di HUT ke-79 RI


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan promo tarif spesial Rp79 bagi pengguna jasa transportasi feeder Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir. 

Promo tarif spesial ini, berlaku di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, promo tarif spesial ini merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim. 

“Ini setiap tahun kita laksanakan, kemarin waktu Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 juga sama, waktu itu promonya Rp731. Sedangkan di HUT ke-79 Kemerdekaan RI, tarifnya menjadi Rp79,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (13/8).

Di samping itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan, tujuan diadakannya promo tarif spesial di HUT ke-79 RI ini adalah untuk menarik minat masyarakat menggunakan alat transportasi umum. 

Menurutnya, adanya promo ini justru akan lebih banyak menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.

“Tidak hanya transportasi umum, akan tetapi juga ada promo tarif parkir. Seperti parkir di Taman Surya, Taman Bungkul, serta di titik Parkir Tempat Khusus (PTK) yang dikelola pemkot, seperti park and ride, dan lain sebagainya,” jelas Tundjung. 

Tundjung menerangkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku pada saat peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. 

Di hari berikutnya, tarif Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir kembali lagi ke tarif normal. 

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum Dishub Surabaya, Eni Sugiharti Fajarsari menyebutkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku di alat transportasi dan parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Yakni, Wara Wiri dan Suroboyo Bus, serta di beberapa titik PTK lainnya. 

“Jadi pemkot bekerjasama dengan BI, memberikan tarif khusus untuk angkutan umum dan parkir yang dikelola oleh pemkot. Pembayaran hanya dilakukan menggunakan QRIS,” sebut Eni. 

Eni menerangkan, promo tarif angkutan umum dan parkir sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, bertepatan saat HJKS ke-731. 

Menurut Eni, adanya promo tarif ini justru akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

“Animo masyarakat ada kenaikan sekitar 10-20 persen lebih. Adanya promo tarif ini tidak hanya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, akan tetapi juga mengurangi kemacetan lalu lintas, inflasi penggunaan BBM rumah tangga, hingga kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.

Prabowo Sebut Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas


Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas pembangunan berikutnya.

Prabowo mengatakan pusat pemerintahan menjadi inti pembangunan IKN. Setelah gedung-gedung kementerian mulai terbangun, ia menilai perlu ada percepatan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.

"Berarti gedung MPR/DPR menjadi prioritas, dengan perumahan anggota DPR/MPR dan ruang kantornya dan juga MA, MK, juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, IKN, Senin (12/8) seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyarankan Otorita IKN segera mempersiapkan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Menurutnya, perlu ada sayembara untuk menentukan desain gedung-gedung tersebut.

Dia menekankan desain gedung DPR/MPR dan MK/MA tidak boleh melenceng dari desain awal IKN. Gedung-gedung itu tetap harus memperhatikan konsep kota hutan di IKN.

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," ujarnya.

Prabowo menambahkan, "Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi."

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menolak pindah ke IKN. Mereka mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi dan DPR/MPR tetap berada di Jakarta.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," ucap Achmad Baidowi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Koarmada III Siap Mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit Itjenal


Sorong - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Ruang Rapat Pangkoarmada III, Mako Koarmada III, Katapop Kab Sorong Papua Barat Daya, dilaksanakan Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenal yang dihadiri oleh Inspektur Koarmada III Laksamana Pertama TNI Azil Sadagori Achmad yang mewakili Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., dimana dengan dilaksanakan kegiatan tersebut, Koarmada III siap mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit  Itjenal Mabesal dalam beberapa hari kedepan. Senin (12/08/24).

Dalam sambutan Pangkoarmada III yang dibacakan Inspektur Koarmada III, dikatakan bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Mabesal, sesuai  dengan Program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2024, akan melaksanakan Audit Kinerja, Perbendaharaan dan Keuangan di Koarmada III beserta jajaran dan Pasmar 3 beserta jajaran, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.

Lebih lanjut dikatakan Pangkoarmada III, Audit Kinerja ini hendaknya dipandang bukan untuk mencari kesalahan, namun merupakan pencegahan terjadinya penyimpangan di Satker-Satker Koarmada III, oleh sebab itu, diinstruksikan kepada seluruh Satker obyek audit untuk secara terbuka dan transparan memberikan data-data yang akurat dan realistis, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tim Audit agar dapat diperoleh informasi dan masukan yang obyektif dengan mengutamakan komunikasi dua arah.

Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing satker dapat dicarikan solusinya sehingga di masa mendatang tidak ditemukan lagi permasalahan yang serupa atau berulang, ujar Pangkoarmada III.

Sementara itu Irjenal Laksamana Pertama TNI Hardiko, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP., dalam sambutannya yang dibacakan  Katim Audit Itjenal, menyampaikan bahwa tujuan dari Audit Kinerja di Koarmada III dan jajaran serta Pasmar 3 adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  program  kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok entitas dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Sebelumnya Pangkoarmada III yang didampingi Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., dan Pejabat Utama Koarmada III menyambut kedatangan Tim Itjenal yang dipimpin Kolonel Laut (E) Danis Priyambodo, S. T., sebagai Katim Audit Itjenal  bertempat di Lobi Mako Koarmada III. 

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Langkah Dinkes Kota Surabaya Cegah Gagal Ginjal Anak, Edukasi Orang Tua Hingga Libatkan KSH


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya melakukan berbagai upaya masif untuk mencegah terjadinya kasus Gagal Ginjal Kronis (GGK) pada anak. 

Upaya yang tengah dilakukan antara lain, mengedukasi orang tua untuk waspada terhadap kasus gagal ginjal anak dan juga melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) agar memantau keluarga yang memiliki resiko.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pihaknya terus melalukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus gagal ginjal yang berasal dari laporan masyarakat dan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes).

"Kita juga tengah melakukan meningkatan kewaspadaan penyakit gagal ginjal pada anak melalui pengamatan dan deteksi dini dalam kegiatan Bindu PTM pada masyarakat, sekolah, Poskestren, dan pada kegiatan Bindu Jirona (Jiwa, Rokok dan NAPZA)," ujar Nanik, Selasa (13/8).

Lanjut Nanik, pemantauan kepada masyarakat Kota Pahlawan juga melibatkan KSH sehingga bisa menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang beresiko.

"Pemantauan kondisi pasien dan keluarga yang berisiko dibantu oleh KSH setempat," ungkap Nanik.

Selain itu, Nanik mengingatkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan menghindari penggunaan obat nyeri secara berlebihan tanpa pengawasan dokter. 

Dia juga meminta masyarakat agar segera melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FLTL) maupun Rumah Sakit (RS) apabila ditemukan beberapa gejala.

"Gejalanya seperti demam, infeksi saluran pernapasan akut (batuk dan pilek), atau gejala infeksi saluran cerna (diare dan muntah), produksi urine berkurang atau tidak ada urine selama 6-8 jam (saat siang hari), warna urin berubah menjadi pekat atau kecoklatan," jelas Nanik.

Sejauh ini Nanik menggungkapkan, kasus GGK pada anak hanya dialami oleh satu orang dan sudah menjalani perawatan hemodialisa. Sisanya, kasus GGK di Kota Surabaya masih didominasi usia dewasa.

"Berdasarkan data diagnosis ICD X di Faskes Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa kasus GGK sebanyak 308 kasus. Tetapi, 

kasus GGK pada kelompok usia remaja dibawah 17 tahun sebanyak satu kasus dan telah menjalani perawatan hemodialisa," ungkap Nanik.

Sementara itu, Nanik menyebut terkait penangganan GGK pada anak di Kota Surabaya mengacu pada tatalaksana sesuai indikasi dan dilakukan rujukan ke FKRTL sesuai ketentuan. Seperti di RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Moh. Soewandhie dan RS Al-Irsyad.

Nanik menjelaskan bahwa penyakit GGK terjadi lantaran adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Diantaranya, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga atau kelainan ginjal bawaan sejak lahir.

Selain itu, GGK juga dipengaruhi adanya infeksi pada ginjal, sindrom nefrotik (adanya protein dalam urin), serta pernah mengalami kekurangan cairan dehidrasi berat. 

"Anak-anak yang mengalami obesitas, hipertensi dan diabetes melitus ditambah dengan gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Sering mengkonsumsi minuman manis kemasan, makanan cepat saji, dan makanan berkalori tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak terkontrol juga bisa meningkatkan resiko mengalami GGK," pungkasnya.

KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Terkait Kasus Korupsi e-KTP


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH). Miryam diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Benar saudari MSH hari ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

"Dalam rangka memberikan keterangan untuk perkara dugaan TPK pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan 2013," tambahnya.

Miryam awalnya dipanggil untuk diperiksa pada Jumat (9/8). Namun, Miryam absen pada dan pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP hari ini. 

KPK mengatakan Miryam telah mengonfirmasi kehadirannya besok melalui penasihat hukum.

"Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari penyidik, bahwa saudari MSH yang sejatinya dijadwalkan untuk pemeriksaan di hari Jumat. Melakukan penjadwalan ulang," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/8).

Miryam sebelumnya dijerat tersangka karena diduga memberi keterangan palsu terkait kasus proyek e-KTP pada April 2017. 

Dia telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan pada November 2017.

Dia sudah menjalani hukuman dan bebas dari penjara untuk kasus keterangan palsu. Selain kasus keterangan palsu, Miryam S Haryani juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP sejak tahun 2019. 

Korupsi yang menjerat Miryam itu dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan penyidik menetapkan 4 tersangka baru, salah satunya Miryam Haryani. 

Selain eks politikus Hanura itu, KPK menetapkan Isnu Edhi Wijaya (selaku Dirut Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," kata Saut dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Dalam penyidikan, KPK menduga Miryam selaku anggota DPR periode 2014-2019 meminta USD 100 ribu kepada Irman, saat itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. 

Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam Haryani diduga menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto sepanjang 2011-2012. Besaran uang yang diterima mencapai USD 1,2 juta.

Aksi Serangan Opm Di Distrik Alama Telah Mencederai Upaya Wujudkan Perdamaian Di Papua


Papua - KABARPROGRESIF.COM Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum jera melancarkan aksinya mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. 

Pada hari Senin (5/8/2024), Kelompok OPM telah melakukan serangan terhadap seorang pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Angkasa Air Service yang berkebangsaan Selandia Baru, yakni Glen Malcolm Conning, di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 

Akibatnya, pilot Glen meninggal dunia akibat serangan senjata api dan senjata tajam Kelompok OPM.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo, menyampaikan, "Aksi serangan OPM yang mengakibatkan Pilot Glen Malcolm Conning meninggal dunia merupakan tindakan tidak terpuji yang telah mencederai upaya mewujudkan perdamaian di Papua, serta mengganggu keamanan yang menghambat upaya percepatan pembangunan". Wilayah Distrik Alama yang selama ini relatif aman, meski belum ada satupun Satuan Komando Kewilayahan TNI maupun Polri, seperti Koramil atau Polsek, di wilayah tersebut. Namun pasca insiden serangan OPM, stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu.

Upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu bilamana terjadi serangan bersenjata oleh OPM yang menyebabkan warga sipil biasa meninggal dunia. 

Dilansir dari sebuah artikel di The Associated Press dengan tajuk "Gunmen kill New Zealand helicopter pilot in another attack in Indonesia's restive Papua region" yang tayang pada hari Rabu (7/8/2024), Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, tampaknya tidak merasa bersalah ataupun berdosa atas insiden serangan terhadap pilot Selandia Baru yang akhirnya meninggal dunia.

Sebby Sambom justru menyalahkan korban karena telah memasuki area yang diklaimnya sebagai wilayah terlarang. 

"Namun, jika itu terjadi, itu adalah kesalahannya sendiri karena memasuki wilayah terlarang kami," ucap Sebby Sambom kepada The Associated Press. 

Ditambahkannya, "Kami telah mengeluarkan peringatan beberapa kali bahwa wilayah itu masuk zona terlarang kami, wilayah konflik bersenjata yang dilarang untuk didarati pesawat sipil mana pun".

Wilayah Distrik Alama secara De Jure dan De Facto merupakan jelas bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi penerbangan sipil manapun selama mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. 

Helikopter milik PT Intan Angkasa dengan nomor penerbangan PK-IWN Type MD-500 yang dikemudian oleh almarhum Glen Malcolm Conning merupakan penerbangan resmi yang telah terdaftar dalam jadwal penerbangan sipil hari Senin (5/8/2024). 

Helikopter yang disewa oleh Dinas Kesehatan Mimika tersebut berangkat dari Timika pukul 09.30 WIT dan direncanakan tiba di Alama pukul 10.25 WIT.

Namun nahas menimpa almarhum Glen akibat ulah Kelompok OPM yang menganggap penerbangan tersebut sebagai penerbangan terlarang di wilayah Alama. 

Tindakan OPM yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan nyawa warga sipil biasa dan tidak berdosa telah dianggap hal biasa oleh TPNPB OPM. 

Pelanggaran HAM seperti ini bukan sekali ini terjadi, namun telah sering dilakukan oleh OPM selama ini. 

Oleh karenanya, menjadi tugas dan tanggung jawab Aparat Keamanan, TNI dan Polri, menegakkan hukum dan keadilan demi stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah Papua.

Imigrasi Labuan Bajo Intens Tangani Pemeriksaan Penerbangan Didominasi Pesawat Jet Pribadi


Labuhan Bajo - KABARPROGRESIF.COM Setelah ditetapkan sebagai Bandara Internasional, Imigrasi Labuan Bajo telah melaksanakan pemeriksaan keimigrasian yang didominasi oleh pesawat jet pribadi. 

Berita baik ini hadir dari sektor pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 yang ditetapkan pada April 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo kini melayani pemeriksaan keimigrasian di Bandar Udara Internasional Komodo. 

Sejak penetapan ini, telah tercatat 16 penerbangan internasional dan 15 penerbangan jet pribadi yang mendarat di bandar udara tersebut.

Meskipun penerbangan reguler internasional dari Kuala Lumpur, Malaysia, baru akan dimulai pada 3 September 2024, perkembangan ini menunjukkan indikator positif bahwa Labuan Bajo semakin menarik minat wisatawan kelas atas dan pebisnis dari berbagai negara, yang ingin menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya setempat. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, menyatakan bahwa saat ini, penerbangan internasional sebagian besar berasal dari Thailand dan Singapura. 

Ia mengapresiasi petugas yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bahkan di akhir pekan.

"Proses pemeriksaan imigrasi berjalan dengan lancar. Meskipun fasilitasnya terbatas, petugas Kantor Imigrasi siap memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada para penumpang, yang merupakan langkah penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung," kata Jaya Mahendra, Selasa (13/8).

Jaya Mahendra juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, serta Kemenkomarves dan Kemenhub, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata premium di Labuan Bajo. 

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT dalam meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.

"Keberadaan Bandara Internasional di Labuan Bajo Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal, menciptakan peluang baru bagi industri pariwisata, dan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi menarik lainnya di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo berpotensi menjadi salah satu tujuan utama di Asia Tenggara," pungkas Jaya Mahendra.

Suroboyo GENiuZ Space and Competition, Sediakan Ragam Pelatihan di Balai Pemuda


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Suroboyo GENiuZ Space and Competition di Balai Pemuda Surabaya, Selasa (13/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.700 pelajar dari perwakilan SMA/SMK di Kota Pahlawan. 

Dalam kesempatan tersebut, para pelajar itu akan mengikuti berbagai kelas pelatihan hingga kompetisi. 

Diantaranya, pelatihan personal branding, public speaking, photography and videography, entrepreneurship, dan content creator. Serta kompetisi english debate.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa melalui Suroboyo GENiuZ Space and Competition di Balai Pemuda Surabaya diharapkan dapat membentuk karakter para pelajar sehingga bisa mengembangkan dirinya.

“Ada banyak narasumber yang sangat peduli dengan anak di Surabaya. Para narasumber akan memotivasi anak-anak. Karena di usia saat ini, anak-anak sedang mencari sosok atau idola maka Pemkot Surabaya menghadirkan figur-figur yang bisa menjadi contoh agar anak-anak membentuk diri mereka seperti apa,” kata Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen penuh atas transformasi keberlanjutan generasi muda untuk pembangunan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya adalah mengadakan forum Musrenbang bagi pemuda setiap malam, di tingkat kelurahan dan kecamatan. 

“Di tahun ini, bapak Walikota menyiapkan Musrenbang untuk perempuan, suara merdeka diakomodir untuk pembangunan Surabaya. Serta Musrenbang untuk pemuda, mereka banyak menyampaikan idenya untuk pembangunan berikutnya,” jelasnya.

Menurut Ikhsan, para pemuda Surabaya sudah mulai memikirkan bagaimana wajah Surabaya dalam 10 tahun ke depan. 

Sebab, para Pemkot Surabaya tengah menyiapkan Kota Pahlawan bagi mereka. 

Yakni, menjadi kota yang nyaman dan aman untuk pertumbuhan dari anak-anak Surabaya nanti.

“Peserta yang ikut kegiatan ini ada 1.700 dari perwakilan SMA/SMK se-Surabaya. Dengan ikut kegiatan ini, mereka bisa berproses dan mengenali diri, potensi, maupun kekurangannya. Di sini mereka bisa membangun diri, nanti mereka juga harus mengikuti mengembangan diri yang lain, di luar  dari forum yang kita siapkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara mengatakan bahwa UNICEF merasa Surabaya telah siap untuk naik kelas. 

Dengan demikian, sudah saatnya anak Surabaya tampil di kancah internasional. 

Sebab, sudah terlihat jelas bahwa kebutuhan 21st Century Skill (keterampilan abad 21) sudah terfasilitasi oleh Kota Surabaya.

“Sudah saatnya Surabaya menjelaskan kepada dunia tentang cara membesarkan anak-anak kita yang Gen Z. Mereka ini 25 persen dari populasi, saya optimis masa depan Surabaya sangat bagus karena anak-anak sudah dibiasakan untuk berpikir dan berkarya,” kata Arie sapaan lekatnya.

Arie menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Forum Anak Surabaya (FAS) akan mempresentasikan bahwa Surabaya tidak hanya sebagai Kota Layak Anak, tetapi juga Kota Layak Anak tingkat Dunia, melalui forum Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Meeting, pada 23-26 September 2024 di China. 

Forum tersebut juga menghadirkan seluruh Walikota dari seluruh dunia yang masuk ke dalam CFCI Club.

Di sana, anak-anak Surabaya juga akan tampil sebagai pembicara anak pada sesi Children Session, dimana anak Surabaya akan memimpin kegiatan tersebut. Sebab, seluruh dunia antusias menanti Surabaya. 

“Mereka (dunia) penasaran bagaimana managing anggaran khusus untuk anak. Lalu, tentang pelayanan sosial bagi anak-anak yang di Surabaya sudah tersedia, bahkan sanitasi dan tenaga kesehatannya sudah sampai RW, itu akan kita ceritakan pada dunia. Dan Surabaya mudah-mudahan akan menjadi anggota CFCI di akhir tahun ini, di November 2024,” pungkasnya.

Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah di IKN, tapi Ada yang Nggak Dapat Tiket Pesawat


Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Para kepala daerah seluruh Indonesia tengah menghadiri agenda pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Selasa (13/8/2024). 

Namun ada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir karena tidak mendapat tiket pesawat ke Balikpapan.

Kondisi ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Tito mengatakan, total ada sekitar 517 kepala daerah yang hadir secara langsung, terdiri atas walikota, bupati baik penjabat maupun yang definitif. 

Sementara, ada 35 kepala daerah berhalangan hadir.

Ia menjelaskan beragam alasan yang membuat para kepala daerah tersebut berhalangan hadir ke IKN, antara lain ada yang sakit seperti Gubernur Kalimantan Selatan, dan ada juga yang ibundanya sakit seperti Gubernur Sumatera Barat. 

Beberapa di antaranya juga ada yang tengah mengikuti sidang paripurna DPRD, bahkan ada yang tidak bisa berangkat karena tidak mendapat tiket pesawat.

"Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi karena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan Pak (Jokowi)," kata Tito, dalam sambutannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut Tito melaporkan, para kepala daerah sudah tiba di IKN sejak hari kemarin. Untuk para gubernur semua menginap di Hotel Nusantara IKN, sedangkan para bupati dan wali kota menginap di Balikpapan lalu berangkat ke IKN pagi tadi jam 6.00 WITA.

"Pagi ini langsung tiba di sini langsung ke Sumbu Kebangsaan. Tadi kami sampai bercanda dan kami sampaikan kepada bupati/walikota jangan iri dengan pak gubernur, yang nginep di hotel nusantara karena silakan ikut Pilkada dulu baru naik gubernur, begitu pak," kelakar Tito.

Menurut Tito, para pemimpin daerah ini merupakan bagian dari pelaku sejarah. 

Pasalnya, menurut dia dalam 50 tahun ke depan bisa jadi Sumbu Kebangsaan dan IKN itu sendiri yang dikunjunginya pagi tadi bersama para kepala daerah bentuknya akan berbeda.

"Kami mengucapkan, atas nama rekan-rekan kepala daerah, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden (Jokowi) yang telah memberikan kesempatan untuk hadir langsung di sini, di tempat yang sangat megah langsung dirasakan," pungkasnya.