Bareskrim Geledah Rumah Eks Pegawai BPOM Tersangka Pemerasan Rp3,4 Miliar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menggeledah rumah eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sukriadi Darma (SD) selaku tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik di kediamannya yang terletak di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (13/8) hari ini.

"Tim penyidik tengah melakukan penggeledahan terhadap satu lokasi tempat tertutup, berlokasi di Bogor Barat, Kota Bogor," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Meski begitu, Arief masih enggan menjelaskan lebih rinci ihwal barang barang bukti yang telah disita penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini yang bersangkutan juga masih belum dilakukan penahanan dan belum diajukan pencekalan oleh penyidik.

"Belum (ditahan). Masih sebatas ditetapkan sebagai tersangka. Belum dicekal," jelasnya.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan satu eks pegawai BPOM Sukriadi Darma (SD) sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi.

Arief mengatakan aksi pemerasan tersebut dilakukan SD kepada Direktur PT AOBI secara berulang kali selama periode 2021-2023 dengan total nilai pemerasan mencapai Rp3,49 miliar.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Arief menjelaskan aksi pemerasan tersebut dilakukan oleh tersangka SD berulang kali dengan pelbagai alasan yang berbeda. 

Ia mencontohkan SD sempat menerima uang sebesar Rp1 miliar yang diduga dilakukan tersangka untuk menggulingkan Kepala BPOM periode 2021-2023.

Selanjutnya tersangka SD juga kembali menerima total uang senilai Rp2 miliar dengan rincian Rp967 juta diterima melalui rekening lain atas nama DK serta Rp1,178 miliar ke rekening pribadi.

"Dan Rp350 juta untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah memeiksa total 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari pihak BPOM, 2 saksi dari KPK dan 2 saksi dari Perbankan.

Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang senilai Rp1,3 miliar dan 65 dokumen terkait lainnya.

"Pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf (e) dan atau Pasal 12 B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

Read More

Poros Jakarta Sambangi DPP PDIP, Harap Anies Dipinang Maju Pilgub 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Masyarakat Betawi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Poros Jakarta menyambangi DPP PDI Perjuangan pagi ini. Kedatangan mereka, untuk menyampaikan aspirasi terkait Pilgub Jakarta 2024.

Pantauan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024) jajaran kelompok Poros Betawi mulai terlihat di lokasi pukul 10.12 WIB. 

Mereka kompak mengenakan pakaian adat Betawi.

Kedatangan Poros Jakarta ini diawali dengan kegiatan palang pintu. Hadir di lokasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menerima kedatangan mereka.

Poros Jakarta secara resmi menyerahkan cukin Betawi, sepasang maskot ondel-ondel hingga roti buaya ke Djarot di lokasi. 

Perwakilan Poros Jakarta Biem Benyamin menginginkan Kota Jakarta menghadirkan sistem yang berkeadilan.

"Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapakan PDIP bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi wong cilik yang memajukan Kota Jakarta," kata Benyamin menyampaikan sambutannya.

"Menyampaikan aspirasi kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan kebahagian serta manfaat kebijakan pemerintah daerah saat ini," tambahnya.

Ia mengatakan kondisi Jakarta saat ini berbeda ketika rakyat dipimpin oleh eks Gubernur Anies Baswedan. 

Mereka berharap Pilgub Jakarta 2024 tak melawan kotak kosong.

"Itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang, jadi kita melihat kemungkinan ini antara masyarakat Jakarta dan PDIP. Untuk meminang supaya nanti bersama-sama PDIP bersama Pak Anies di Pilgub 2024 bersama-sama, jangan sampai (melawan) kotak kosong," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Djarot mengatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dari Poros Jakarta. 

Ia menilai ada kesamaan visi dan misi untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.

"Terima kasih dalam rangka bebasanan. Jujur bahwa hari ini kita sangat senang karena secara resmi kita sudah menjadi besan dari Poros Jakarta. Mahar yaitu dalam bentuk cukin dan boneka ondel-ondel sepasang cowok-cewek jadi lengkap. Artinya PDIP dan poros Jakarta itu mengayomi seluruh warga Jakarta," kata dia.

Djarot mengungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan langsung dirinya menyambut Poros Jakarta. 

Dikatakan hari ini ada kegiatan di Sekolah Partai Lenteng Agung yang menyebabkan jajaran DPP tak bisa hadir langsung di lokasi menerima Poros Jakarta.

Read More

Megawati Tak Hadiri Upacara HUT RI di IKN Nusantara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum DPP PDIP sekaligus presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak akan hadir pada upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Megawati akan memimpin upacara peringatan HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Ibu Mega diagendakan untuk memimpin upacara 17-an di sekolah partai," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/9).

Djarot mengatakan kader-kader PDIP yang meminta supaya Megawati yang langsung memimpin upacara tersebut.

"Itu permintaan dari bawah supaya Irup-nya langsung Bu Mega," kata dia.

Sebelumnya, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak akan hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN. SBY akan hadir pada upacara di Pacitan, Jawa Timur.

Kementerian Sekretariat Negara telah mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk hadir dalam upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di IKN. Surat undangan resmi telah dikirim ke para tokoh.

Pratikno mengatakan pihaknya tak memaksa para tokoh itu untuk hadir. Istana pun memfasilitasi bila para mantan presiden dan wakil presiden ingin upacara di Jakarta.

"Kalau ada hal-hal yang menyulitkan, kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN, tapi hadir di Jakarta," ujar Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (1/8).

Read More

Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Laksanakan Patroli Di Seputaran DKI Jakarta Demi Cegah dan Antisipasi Kejahatan Jalanan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya menjamin keamanan, Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan patroli malam secara intensif di beberapa lokasi yang rawan dijadikan balap liar oleh Masyarakat. 

Apel dipimpin langsung oleh Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ahmad Zaenudin. Senin (12/08/24) malam.

“Polda Metro Jaya mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan Patroli yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan jalanan yang dapat mengancam keselamatan warga serta merusak ketenangan wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa Polda Metro Jaya berupaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan hadirnya tim Patroli Perintis Presisi terhadap kebutuhan akan keamanan yang lebih tangguh di wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya.

“Kegiatan patroli ini tidak hanya fokus pada pencegahan balap liar dan tawuran, tetapi juga pada kejahatan lainnya yang dapat terjadi di jalanan.” Ujarnya.

Dirsamapta juga menambahkan, pelaksanaan Patroli Presisi Polda Metro Jaya ini melibatkan 35 Personel, yang dipimpin Ipda Moch Januar Fauzy.

“Diantaranya 31 Personil Polki, 2 Personil Patko, 2 Personil K-9 dengan rute pelaksanaannya di seluruh wilayah DKI Jakarta.” Ujar Januar

Kemudian, Ia menyebutkan bahwa hasil dalam pelaksanaan Tim Patroli Perintis Presisi, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 antara lain :

– 1. Pukul 00.35 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melaksanakan apel di Lapangan Direktorat Samapta PMJ situasi aman terkendali.

– 2. Pukul 00.52 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 Melakukan Patroli Show Off Force di Wilayah Jakarta Pusat ( Jl. Raya Sudirman ).

– 3. Pukul 01.22 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Unit K9 melakukan himbauan kepada pemuda yang melakukan vandalisme dan tim melaksanakan pemeriskaan kepada pemuda tersebut dan tidak di temukan hal hal mencurigakan dan tim menghimbau kepada para pemuda agar kembali kerumah masing masing di Jl. Matraman, Jakarta Timur.

– 4. Pukul 01.50 WIB

Tim Patroli 3P, Patroli Kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan strong point di POM bensin Matraman, Jakarta Timur.

– 5. Pukul 04.00 WIB

Tim 3P, Patroli Kota, K-9 melakukan penangkapan terhadap sejumlah pemuda yang melakukan tindakan tawuran di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian tim menyerahkan sejumlah pemuda tersebut ke Polsek Jatinegara untuk di tindakanjuti.

– 6. Pukul 05.00 WIB

Tim Patoli 3P, Patroli kota, Patroli Monitoring, Unit K9 melakukan apel konsolidasi di Mako Polda Metro Jaya.

Patroli Perintis Presisi berhasil menciptakan kondisi aman dan tertib pada daerah rawan 3C, balap liar, tawuran dan kejahatan lainnya yang di dahului patroli dan berhasil mengamankan 7 remaja terduga pelaku tawuran dengan inisial IA (23) , ADP (16), WS (21), A (19), AG (18), RF (21), MS (20), DS (21) serta barang bukti yang diamankan di Polsek Jatinegara berupa 2 celurit, 2 Buah Hp (Redmi Pocco 4 dan Iphone 11), Unit motor Beat dengan No. Pol (B 5327 TLE).

Read More

Polri Ungkap Modus Pemerasan Mantan Pegawai BPOM: Terlibat Upaya Jatuhkan Kepala BPOM dan Manipulasi Kasus PT AOBI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengungkap modus pemerasan yang melibatkan SD, mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai mencapai Rp 3,49 miliar. 

Modus yang terungkap tidak hanya mencakup pengurusan kasus PT AOBI tetapi juga upaya strategis untuk menggulingkan Kepala BPOM.

Menurut Kombes Arief Adiharsa, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penyidikan mengungkap bahwa SD, dalam periode 2021 hingga 2023, secara sistematis memeras FK, Direktur PT AOBI, dengan berbagai tuntutan finansial.

“Modus ini melibatkan permintaan berulang kali dari SD kepada FK, yang menekan FK untuk menyetorkan uang dalam jumlah besar,” ungkap Arief dalam keterangan pers, Senin (12/8/2024).

Kasus ini menyoroti praktik pemerasan yang mencakup upaya manipulatif untuk penggulingan Kepala BPOM. 

SD diduga menerima Rp 1 miliar sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan Kepala BPOM dan memanipulasi proses pengurusan sidang PT AOBI.

Uang lainnya Rp 967 juta melalui rekening atas nama DK, Rp 1,178 miliar ke rekening SD, dan Rp 350 juta secara tunai dilaporkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pemrosesan kasus.

Selain itu, Polri telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen terkait kasus ini. BPOM juga telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap SD dengan demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

SD kini menghadapi tuduhan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman yang berat.

Read More

Jangan Kelewatan! Pemkot Surabaya Beri Tarif Promo Suroboyo Bus-Parkir Rp79 di HUT ke-79 RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan promo tarif spesial Rp79 bagi pengguna jasa transportasi feeder Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir. 

Promo tarif spesial ini, berlaku di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, promo tarif spesial ini merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim. 

“Ini setiap tahun kita laksanakan, kemarin waktu Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 juga sama, waktu itu promonya Rp731. Sedangkan di HUT ke-79 Kemerdekaan RI, tarifnya menjadi Rp79,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (13/8).

Di samping itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan, tujuan diadakannya promo tarif spesial di HUT ke-79 RI ini adalah untuk menarik minat masyarakat menggunakan alat transportasi umum. 

Menurutnya, adanya promo ini justru akan lebih banyak menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.

“Tidak hanya transportasi umum, akan tetapi juga ada promo tarif parkir. Seperti parkir di Taman Surya, Taman Bungkul, serta di titik Parkir Tempat Khusus (PTK) yang dikelola pemkot, seperti park and ride, dan lain sebagainya,” jelas Tundjung. 

Tundjung menerangkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku pada saat peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. 

Di hari berikutnya, tarif Wira Wiri, Suroboyo Bus, dan parkir kembali lagi ke tarif normal. 

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum Dishub Surabaya, Eni Sugiharti Fajarsari menyebutkan, promo tarif spesial ini hanya berlaku di alat transportasi dan parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Yakni, Wara Wiri dan Suroboyo Bus, serta di beberapa titik PTK lainnya. 

“Jadi pemkot bekerjasama dengan BI, memberikan tarif khusus untuk angkutan umum dan parkir yang dikelola oleh pemkot. Pembayaran hanya dilakukan menggunakan QRIS,” sebut Eni. 

Eni menerangkan, promo tarif angkutan umum dan parkir sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, bertepatan saat HJKS ke-731. 

Menurut Eni, adanya promo tarif ini justru akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

“Animo masyarakat ada kenaikan sekitar 10-20 persen lebih. Adanya promo tarif ini tidak hanya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, akan tetapi juga mengurangi kemacetan lalu lintas, inflasi penggunaan BBM rumah tangga, hingga kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.

Read More

Prabowo Sebut Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas

Kaltim - KABARPROGRESIF.COM Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas pembangunan berikutnya.

Prabowo mengatakan pusat pemerintahan menjadi inti pembangunan IKN. Setelah gedung-gedung kementerian mulai terbangun, ia menilai perlu ada percepatan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.

"Berarti gedung MPR/DPR menjadi prioritas, dengan perumahan anggota DPR/MPR dan ruang kantornya dan juga MA, MK, juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, IKN, Senin (12/8) seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyarankan Otorita IKN segera mempersiapkan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Menurutnya, perlu ada sayembara untuk menentukan desain gedung-gedung tersebut.

Dia menekankan desain gedung DPR/MPR dan MK/MA tidak boleh melenceng dari desain awal IKN. Gedung-gedung itu tetap harus memperhatikan konsep kota hutan di IKN.

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," ujarnya.

Prabowo menambahkan, "Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi."

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menolak pindah ke IKN. Mereka mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi dan DPR/MPR tetap berada di Jakarta.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," ucap Achmad Baidowi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Read More

Koarmada III Siap Mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit Itjenal

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Ruang Rapat Pangkoarmada III, Mako Koarmada III, Katapop Kab Sorong Papua Barat Daya, dilaksanakan Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenal yang dihadiri oleh Inspektur Koarmada III Laksamana Pertama TNI Azil Sadagori Achmad yang mewakili Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., dimana dengan dilaksanakan kegiatan tersebut, Koarmada III siap mengikuti Audit Kinerja TA. 2024 dari Tim Audit  Itjenal Mabesal dalam beberapa hari kedepan. Senin (12/08/24).

Dalam sambutan Pangkoarmada III yang dibacakan Inspektur Koarmada III, dikatakan bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Mabesal, sesuai  dengan Program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2024, akan melaksanakan Audit Kinerja, Perbendaharaan dan Keuangan di Koarmada III beserta jajaran dan Pasmar 3 beserta jajaran, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.

Lebih lanjut dikatakan Pangkoarmada III, Audit Kinerja ini hendaknya dipandang bukan untuk mencari kesalahan, namun merupakan pencegahan terjadinya penyimpangan di Satker-Satker Koarmada III, oleh sebab itu, diinstruksikan kepada seluruh Satker obyek audit untuk secara terbuka dan transparan memberikan data-data yang akurat dan realistis, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tim Audit agar dapat diperoleh informasi dan masukan yang obyektif dengan mengutamakan komunikasi dua arah.

Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing satker dapat dicarikan solusinya sehingga di masa mendatang tidak ditemukan lagi permasalahan yang serupa atau berulang, ujar Pangkoarmada III.

Sementara itu Irjenal Laksamana Pertama TNI Hardiko, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP., dalam sambutannya yang dibacakan  Katim Audit Itjenal, menyampaikan bahwa tujuan dari Audit Kinerja di Koarmada III dan jajaran serta Pasmar 3 adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  program  kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok entitas dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Sebelumnya Pangkoarmada III yang didampingi Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., dan Pejabat Utama Koarmada III menyambut kedatangan Tim Itjenal yang dipimpin Kolonel Laut (E) Danis Priyambodo, S. T., sebagai Katim Audit Itjenal  bertempat di Lobi Mako Koarmada III. 

Read More

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Read More

Langkah Dinkes Kota Surabaya Cegah Gagal Ginjal Anak, Edukasi Orang Tua Hingga Libatkan KSH

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya melakukan berbagai upaya masif untuk mencegah terjadinya kasus Gagal Ginjal Kronis (GGK) pada anak. 

Upaya yang tengah dilakukan antara lain, mengedukasi orang tua untuk waspada terhadap kasus gagal ginjal anak dan juga melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) agar memantau keluarga yang memiliki resiko.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pihaknya terus melalukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus gagal ginjal yang berasal dari laporan masyarakat dan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes).

"Kita juga tengah melakukan meningkatan kewaspadaan penyakit gagal ginjal pada anak melalui pengamatan dan deteksi dini dalam kegiatan Bindu PTM pada masyarakat, sekolah, Poskestren, dan pada kegiatan Bindu Jirona (Jiwa, Rokok dan NAPZA)," ujar Nanik, Selasa (13/8).

Lanjut Nanik, pemantauan kepada masyarakat Kota Pahlawan juga melibatkan KSH sehingga bisa menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang beresiko.

"Pemantauan kondisi pasien dan keluarga yang berisiko dibantu oleh KSH setempat," ungkap Nanik.

Selain itu, Nanik mengingatkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan menghindari penggunaan obat nyeri secara berlebihan tanpa pengawasan dokter. 

Dia juga meminta masyarakat agar segera melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FLTL) maupun Rumah Sakit (RS) apabila ditemukan beberapa gejala.

"Gejalanya seperti demam, infeksi saluran pernapasan akut (batuk dan pilek), atau gejala infeksi saluran cerna (diare dan muntah), produksi urine berkurang atau tidak ada urine selama 6-8 jam (saat siang hari), warna urin berubah menjadi pekat atau kecoklatan," jelas Nanik.

Sejauh ini Nanik menggungkapkan, kasus GGK pada anak hanya dialami oleh satu orang dan sudah menjalani perawatan hemodialisa. Sisanya, kasus GGK di Kota Surabaya masih didominasi usia dewasa.

"Berdasarkan data diagnosis ICD X di Faskes Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa kasus GGK sebanyak 308 kasus. Tetapi, 

kasus GGK pada kelompok usia remaja dibawah 17 tahun sebanyak satu kasus dan telah menjalani perawatan hemodialisa," ungkap Nanik.

Sementara itu, Nanik menyebut terkait penangganan GGK pada anak di Kota Surabaya mengacu pada tatalaksana sesuai indikasi dan dilakukan rujukan ke FKRTL sesuai ketentuan. Seperti di RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Moh. Soewandhie dan RS Al-Irsyad.

Nanik menjelaskan bahwa penyakit GGK terjadi lantaran adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Diantaranya, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga atau kelainan ginjal bawaan sejak lahir.

Selain itu, GGK juga dipengaruhi adanya infeksi pada ginjal, sindrom nefrotik (adanya protein dalam urin), serta pernah mengalami kekurangan cairan dehidrasi berat. 

"Anak-anak yang mengalami obesitas, hipertensi dan diabetes melitus ditambah dengan gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Sering mengkonsumsi minuman manis kemasan, makanan cepat saji, dan makanan berkalori tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak terkontrol juga bisa meningkatkan resiko mengalami GGK," pungkasnya.

Read More

KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Terkait Kasus Korupsi e-KTP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK memeriksa mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH). Miryam diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Benar saudari MSH hari ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

"Dalam rangka memberikan keterangan untuk perkara dugaan TPK pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan 2013," tambahnya.

Miryam awalnya dipanggil untuk diperiksa pada Jumat (9/8). Namun, Miryam absen pada dan pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP hari ini. 

KPK mengatakan Miryam telah mengonfirmasi kehadirannya besok melalui penasihat hukum.

"Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari penyidik, bahwa saudari MSH yang sejatinya dijadwalkan untuk pemeriksaan di hari Jumat. Melakukan penjadwalan ulang," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/8).

Miryam sebelumnya dijerat tersangka karena diduga memberi keterangan palsu terkait kasus proyek e-KTP pada April 2017. 

Dia telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan pada November 2017.

Dia sudah menjalani hukuman dan bebas dari penjara untuk kasus keterangan palsu. Selain kasus keterangan palsu, Miryam S Haryani juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP sejak tahun 2019. 

Korupsi yang menjerat Miryam itu dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan penyidik menetapkan 4 tersangka baru, salah satunya Miryam Haryani. 

Selain eks politikus Hanura itu, KPK menetapkan Isnu Edhi Wijaya (selaku Dirut Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," kata Saut dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Dalam penyidikan, KPK menduga Miryam selaku anggota DPR periode 2014-2019 meminta USD 100 ribu kepada Irman, saat itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. 

Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam Haryani diduga menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto sepanjang 2011-2012. Besaran uang yang diterima mencapai USD 1,2 juta.

Read More

Aksi Serangan Opm Di Distrik Alama Telah Mencederai Upaya Wujudkan Perdamaian Di Papua

Papua - KABARPROGRESIF.COM Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum jera melancarkan aksinya mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. 

Pada hari Senin (5/8/2024), Kelompok OPM telah melakukan serangan terhadap seorang pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Angkasa Air Service yang berkebangsaan Selandia Baru, yakni Glen Malcolm Conning, di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 

Akibatnya, pilot Glen meninggal dunia akibat serangan senjata api dan senjata tajam Kelompok OPM.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo, menyampaikan, "Aksi serangan OPM yang mengakibatkan Pilot Glen Malcolm Conning meninggal dunia merupakan tindakan tidak terpuji yang telah mencederai upaya mewujudkan perdamaian di Papua, serta mengganggu keamanan yang menghambat upaya percepatan pembangunan". Wilayah Distrik Alama yang selama ini relatif aman, meski belum ada satupun Satuan Komando Kewilayahan TNI maupun Polri, seperti Koramil atau Polsek, di wilayah tersebut. Namun pasca insiden serangan OPM, stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu.

Upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu bilamana terjadi serangan bersenjata oleh OPM yang menyebabkan warga sipil biasa meninggal dunia. 

Dilansir dari sebuah artikel di The Associated Press dengan tajuk "Gunmen kill New Zealand helicopter pilot in another attack in Indonesia's restive Papua region" yang tayang pada hari Rabu (7/8/2024), Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, tampaknya tidak merasa bersalah ataupun berdosa atas insiden serangan terhadap pilot Selandia Baru yang akhirnya meninggal dunia.

Sebby Sambom justru menyalahkan korban karena telah memasuki area yang diklaimnya sebagai wilayah terlarang. 

"Namun, jika itu terjadi, itu adalah kesalahannya sendiri karena memasuki wilayah terlarang kami," ucap Sebby Sambom kepada The Associated Press. 

Ditambahkannya, "Kami telah mengeluarkan peringatan beberapa kali bahwa wilayah itu masuk zona terlarang kami, wilayah konflik bersenjata yang dilarang untuk didarati pesawat sipil mana pun".

Wilayah Distrik Alama secara De Jure dan De Facto merupakan jelas bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi penerbangan sipil manapun selama mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. 

Helikopter milik PT Intan Angkasa dengan nomor penerbangan PK-IWN Type MD-500 yang dikemudian oleh almarhum Glen Malcolm Conning merupakan penerbangan resmi yang telah terdaftar dalam jadwal penerbangan sipil hari Senin (5/8/2024). 

Helikopter yang disewa oleh Dinas Kesehatan Mimika tersebut berangkat dari Timika pukul 09.30 WIT dan direncanakan tiba di Alama pukul 10.25 WIT.

Namun nahas menimpa almarhum Glen akibat ulah Kelompok OPM yang menganggap penerbangan tersebut sebagai penerbangan terlarang di wilayah Alama. 

Tindakan OPM yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan nyawa warga sipil biasa dan tidak berdosa telah dianggap hal biasa oleh TPNPB OPM. 

Pelanggaran HAM seperti ini bukan sekali ini terjadi, namun telah sering dilakukan oleh OPM selama ini. 

Oleh karenanya, menjadi tugas dan tanggung jawab Aparat Keamanan, TNI dan Polri, menegakkan hukum dan keadilan demi stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah Papua.

Read More