Madiun - KABARPROGRESIF.COM Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2024-2029, di kota Madiun 12-13 Agustus 2024.
Acara itu dihadiri oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI Herman Khaeron dan sejumlah presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur.
Diantaranya Koordinator Presdium MW KAHMI Jatim dr Agung Mulyono, presidium KAHMI Jatim Agus Machfud Fauzi, Ali Mufti dan Haruna Soemitro. Hadir pula Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak.
Menurut Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron pembelakan anggaran tersebut sangat penting agar wakil rakyat yang terpilih bisa mengawasi anggaran pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Herman yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu mengatakan, DPRD dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya kira acara Bimtek ini bagus penting, sebagai pembekalan untuk anggota DPRD agar anggaran di pemerintahan daerah dikelola secara akuntabel. Semuanya harus dipertanggung jawabkan kalau tidak ada pemeriksaan ada BPKB dan BPK. Bahkan kalau menyalahgunakan anggaran pemerintah ada sanksinya” katanya dalam keterangan tertulisnya. Selasa (13/8/2024).
Dikatakannya bimtek tersebut akan membantu anggota DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
"Oleh karena itu saya kira pengetahuan itu penting untuk bisa memagari kerja-kerja politik kedepan di wilayah Jawa Timur,” jelasnya.
Herman Khaeron juga berpesan agar kader HMI dan KAHMI menjadi agen perubahan bagi Indonesia agar menjadi lebih baik dan maju.
"Sekarang sudah dilandaskan bahwa kita akan menuju Indonesia 2045. Bagimana menuju Indonesia emas, mari kader HMI dan KAHMI menunjukkan kualitas dan kelasnya sendiri. Karena kita baik dari azaz, nilai-nilai dan arah tujuan organisasi sudah jelas bahwa nilai kebangsaan menjadi bekal bagi kegiatan keorganisasin. Tinggal mengisi bagaimana memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik untuk rakyat,” katanya.
Dia meminta agar kader HMI dan KAHMI mengawal empat program besar dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keempat program itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan investasi dalam negeri, program besar makan gratis dan peningkatan sistem pertahanan negara.
“HMI KAHMI harus paham bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Basisnya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, basisnya adalah pertumbuhan daya beli masyarakat. Basisnya dengan meningkatkan UMKM, sektor produktif misalnya. Kita jaga, kita sukseskan. Kalau sukses yang senang dan menuai hasilnya adalah masyarakat. Kita kawal supaya tidak bocor,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Presidum MW KAHMI Jatim dr Agung Mulyono berpesan bahwa KAHMI harus menjadi wadah bagi anggota-anggotanya untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam hal intelektual, spiritual, maupun sosial.
“Kita bersatu dalam rumah besar, kita ada dimana-mana. Kita bangun piramida, yang atas menarik yang tengah, yang tengah menarik yang bawah,” kata anggota DPRD Jatim tiga periode tersebut.
Putra asli Banyuwangi itu, meminta agar para kader menjalankan program 3B yaitu bikin database, bikin networking dan bikin kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah.
Dokter Agung juga berpesan agar berpesan agar kader KAHMI yang terpilih menjadi anggota legislative bisa memperjuangkan kepentingan konstituennya.
Salah satu bentuk perjuangan yang paling ko nkret adalah dengan memastikan bahwa anggaran daerah dialokasikan secara adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dapilnya.
Ketua komisi D DPRD Jatim itu mencontohkan perjuangannya untuk mewujudkan pembangunan palang pintu rel kereta api di Banyuwangi pada tahun 2023 lalu.
Pasalnya, di wilayah tersebut banyak perlintasan tidak berpalang pintu, sehingga rawan terjadi kecelakaan.
“Ketika itu banyak perlintasan kereta api di Banyuwangi yang tidak berpalang pintu, dan bisa diusahakan dari Dishub Jatim dan bisa bisa dibangun,” katanya.
Ia menjelaskan, anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat di dapilnya. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang telah memilihnya.
“Kita memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi terhadap masyarakat di dapil. Mereka ingin melihat daerahnya berkembang dan maju,” kata dokter yang terjun ke politik tersebut.
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Ketika masyarakat melihat bahwa aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan oleh wakilnya di DPRD, maka mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
