Lakukan Pelebaran Jalan Urai Kemacetan, Satpol PP Surabaya Kembali Tertibkan Usaha Barang Bekas di Bantaran Sungai Kali Tebu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melakukan penertiban terhadap usaha barang bekas yang berada di sisi barat bantaran Sungai Kali Tebu, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Rabu (14/8). 

Penertiban ini dilakukan karena menimbulkan kemacetan. 

Penyebabnya adalah terjadi penyempitan jalan, akibat peletakan barang-barang bekas yang berada di bahu jalan. 

Selain itu, pemkot juga  melakukan pelebaran jalan guna mengurai kemacetan di kawasan tersebut. 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Bangunan, Kelurahan Bulak Banteng Surabaya, Pieter Frans Rumaseb menyampaikan, sebelum dilakukan penertiban, Satpol PP Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik usaha. 

Sosialisasi pertama dilakukan pada 9 Juli 2024, lalu dilanjutkan pada sosialisasi kedua pada 16 Juli 2024.

Bahkan, sebelum melakukan penindakan, Satpol PP Surabaya juga telah memberikan tenggang waktu kepada para pemilik usaha untuk menertibkan barang-barang bekas miliknya secara mandiri.

“Kami beri waktu satu minggu setelah sosialisasi untuk menata dan memindahkan barang mereka masing-masing. Saat sosialisasi, kami juga melakukan penertiban dan mengangkut beberapa barang yang tidak diperlukan,” kata Pieter.

Pieter melanjutkan, penertiban di sekitar bantaran Sungai Kali Tebu tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan warga terkait kemacetan dan penyempitan jalan akibat peletakan barang-barang bekas yang berada di bahu jalan. 

“Kami sudah menerima banyak aduan dari masyarakat, mulai dari kemacetan yang sering terjadi pada jalanan ini, juga tingginya tumpukan barang-barang bekas. Seperti palet dan tong yang berada di bahu jalan, dikhawatirkan jatuh dan membahayakan para pengguna jalan,” lanjutnya.

Selain disebabkan oleh banyaknya barang-barang bekas yang memakan badan jalan, terdapat banyaknya mobil yang terparkir di sekitar bantaran Sungai Kali Tebu. 

Hal ini juga menyebabkan kondisi di wilayah tersebut menjadi tidak tertata.

“Di tepi bantaran Sungai Kali Tebu terdapat taman, namun setelah kami cek ternyata kondisinya rusak. Sehingga kami lakukan penertiban di wilayah ini untuk mengantisipasi para pemilik usaha maupun warga, agar tidak kembali parkir liar di dekat bantaran Sungai Kali Tebu,” terangnya.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya dengan cara persuasif dan humanis. 

Satpol PP Surabaya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada RT dan RW, serta masyarakat. 

“Masyarakat juga turut menyaksikan proses penertiban, dan respon dari masyarakat mendukung, terlebih karena rata-rata yang memiliki usaha barang bekas ini hampir sebagian besar bukan warga dari Bulak Banteng,” jelasnya.

Pieter menegaskan, jika setelah dilakukan penertiban masih ditemukan adanya pelanggaran, maka Satpol PP Surabaya akan segera melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar tersebut.

“Kita akan pantau terus selama pekerjaan penataan jalan ini dilakukan, begitu ditemukan warga yang menaruh barang di lokasi yang sudah ditertibkan, kita tindak tegas,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pelebaran jalan di sekitar Sungai Kali Tebu. Dengan demikian, jalan yang semula hanya satu jalur, akan dibuat menjadi dua jalur. 

Pelebaran jalan tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Suramadu. 

“Pelebaran jalan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada Traffic Light (TL) Jalan Tuwowo Surabaya,” ungkapnya.

Ia berharap, penertiban yang dilakukan Satpol PP Surabaya dapat mengurangi kemacetan di sekitar Sungai Kali Tebu tersebut. 

Pieter juga mengimbau agar warga ikut serta memperhatikan kebersihan lingkungannya dan sungai, seperti tidak membuang sampah ke sungai. 

“Karena dengan kita menjaga kebersihan sungai, bisa jadi ke depannya Sungai Kali Tebu ini dapat menjadi area wisata di sekitar wilayah Surabaya Utara ini,” ujarnya.

Selain dilakukan penertiban, juga dilakukan perataan jalan serta perampingan pohon di wilayah yang telah ditertibkan tersebut. 

“Hari ini ada rekan-rekan dari DSDABM dan DLH mulai mengangkut material yang disiapkan untuk perataan serta pengaspalan jalan ini,” pungkasnya.

Read More

Jokowi Anugerahi Gelar Kehormatan untuk Paloh, Luhut hingga Prabowo

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar tanda jasa dan kehormatan untuk Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Penganugerahan itu dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. 

Penganugerahan gelar itu tertuang dalam Keppres Nomor 103, 104, 105, 106, 107, 108 Tanda Kehormatan Tahun 2024 dan diberikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Surya Paloh mendapatkan Medali Kepeloporan, Luhut dan Airlangga mendapatkan Bintang Republik Indonesia Utama, dan Prabowo mendapatkan Bintang Mahaputra Utama.

Total ada 64 orang penerima gelar tanda jasa dan kehormatan tahun ini. Sebagian besar penerima adalah menteri dan pejabat yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dalam dua periode.

Berikut daftar nama penerima gelar tanda jasa dan kehormatan tahun ini:

Medali Kepeloporan

-Ketum NasDem Surya Paloh

Bintang Republik Indonesia Utama

-Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

-Menko PerekonomianAirlangga Hartarto

Bintang Mahaputera Adipradana

-Menhan Prabowo Subianto

-Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

-Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa

-Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono

-Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus

-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

-Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel

-Menteri BUMN Erick Thohir

-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

-Mendikbudristek Nadiem Makarim

-Menaker Ida Fauziah

-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

-Menteri ESDM Arifin Tasrif

-Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar

-Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa

-Menkop UKM Teten Masduki

-Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

-Jaksa Agung ST Burhanuddin

-Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya

-Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani

-Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

Bintang Mahaputera Utama

-Menparekraf Sandiaga Uno

-Menag Yaqut Cholil Qoumas

-Menkes Budi Gunadi Sadikin

-Mensos Tri Rismaharini

-Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

-Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman

-Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

Bintang Mahaputera Pratama

-MenpanRB Azwar Anas

-Menkominfo Budi Arie Setiadi

Bintang Mahaputera Nararya

-Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono

-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

-Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

-Wakil Ketua DPR RI Sultan Baktiar Najamudin

-Menpora Dito Ariotedjo

-Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih

-Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

Bintang Mahaputera

-Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Aziz

Bintang Jasa Utama

-Wamendag Jerry Sambuaga

-Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

-Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto

-Wamendagri John Wempi Wetipo

-Wamenkeu Suahasil Nazara

-Wamen LHK Alue Dohong

-Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

-Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

-Ketua LPSK Hasto Atmojo

-Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid

-CEO dan Founder PT DCI Indoneisa TBK Otto Toto Sugiri

Bintang Jasa Pratama

-Wamenhan Herindra

-Wamenlu Pahala Nugraha Mansury

-Wamenkes Dante Saksono Harbuwono

-Wamentan Harvick Hasnul Qolby

-Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani

-Stafsus Presiden Arif Budimanta

Bintang Budaya Parama Dharma

-Alm KH Ali Manshur Shiddiq (Pecipta Solawat Badar)

-Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli (Seniman kebudayaan)

Read More

AS SDM Polri Beri Pembekalan kepada Siswa Diktuktam Polri di SPN Polda Kaltim

Balikpapan - KABARPROGRESIF.COM AS SDM Polri Irjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo M.Hum, M.Si, M.M., beserta Rombongan, melakukan kunjungan kerja di SPN Polda Kaltim Aji M. Sultan Salehuddin II Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pembekalan langsung kepada para siswa Diktuktam Polri Tahun 2024. Senin (12/08/24).

Dalam kunjungan tersebut, AS SDM Polri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya, di antaranya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum, Kapusdokkes Polri Irjen Pol dr Asep Hendradiana, Sp, An., KIC, M.Kes., Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K., M.Si, Ka SPN Polda Kaltim Kombes Pol Pepen Supena Wijaya, S.I.K, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman, S.I.K., M.H, Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol M. Aldy Harjasatya, S.E., S.I.K., M.H, serta Jajaran PJU, Perwira, Bintara SPN Polda Kaltim.

Salah satu poin penting yang disampaikan AS SDM Polri dalam arahannya adalah mengenai perubahan kurikulum pendidikan Tamtama Polri. 

“Dengan evaluasi tiga tahun terakhir, saat ini Tamtama yang dulunya dididik di Brimob dan Pol Air, tahun ini dididik di Polisi Umum. Harapannya ke depan ada Tamtama yang tugas umum.

AS SDM Polri juga memberikan motivasi kepada para siswa agar menjadi polisi yang hebat, membanggakan orang tua, serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. 

"Jadilah polisi-polisi yang hebat, polisi-polisi yang membanggakan orang tua dan polisi-polisi yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negara,” tegas Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Selanjutnya, seusai memberikan pembekalan AS SDM Polri melakukan Penanaman Pohon sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan.

Read More

Butuh Perubahan, Gibran Garis Keras All Out Dukung Fandi Utomo Jadi Calon Bupati Sidoarjo

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Tokoh nasional Fandi Utomo terus mendapatkan dukungan dari mesin politik Prabowo Gibran di Pilpres lalu. 

Kemenangan yang cukup fantastis Prabowo Gibran di Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu lalu membawa angin segar bagi Fandi Utomo dalam menyongosong mendapatkan rekomendasi di Pilkada. 

"Semangat Mas Gibran yang merangkul anak-anak muda terjun berpolitik juga membawa misi yang sama saat Pilkada Sidoarjo mendatang ke sosok Fandi Utomo." kata Koordinator Relawan Gibran Garis Keras (GGK) Kabupaten Sidoarjo, Setiohadi Purwanto, Rabu (14/8).

Kata Setiohadi, anak muda khususnya di kawasan daerah industri sangat minim perhatian. 

Terlebih persoalan lapangan pekerjaan, ungkap tokoh pemuda di Kecamatan Waru ini seharusnya putra daerah mendapatkan skala prioritas dan akses kemudahan. 

Namun, saat ganti Kepala Daerah belum ada yang menyentuh ke perihal tersebut. 

"Kita ya begini-begini saja. Makanya, Sidoarjo butuh perubahan. Butuh sosok Fandi Utomo misinya sama dengan Mas Gibran yang peduli dengan anak muda. Terobosan bagi generasi millenial dan Gen Z sangat dinantikan. Kita sangat jauh dari kata dipedulikan oleh program pemerintah daerah selama ini," ujarnya. 

Dia menyebut, Relawan Gibran Garis Keras ini merupakan wadah dari beberapa elemen atau komunitas anak muda dengan latar belakang berbeda-beda. 

Mereka ada berkecimpung di dunia musik, otomotif, kelompok suporter, seniman, dan masih banyak lagi komunitas lain, bahkan ada yang baru lulus sekolah. 

"Jika Bupati tidak peduli dengan nasib kami, terus siapa lagi? besar harapan Mas Fandi Utomo adalah jawaban kebutuhan itu. Setelah ini, komunitas Relawan Gibran Garis Keras akan semakin meluas ke komunitas anak muda lainnya. Dukungan terhadap Beliau (Fandi Utomo) sudah bulat dari 18 Kecamatan," tegasnya. 

Setio, menjelaskan, di Sidoarjo terdapat 2 ribu lebih perusahaan yang beroperasi. Sebagai kota penyangga ibukota bukan persoalan sulit untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di pinggiran kawasan industri. 

"Sampai sekarang, tidak ada anak muda yang direkrut (perusahaan). Malah kalah bersaing dengan pendatang," pungkasnya.  

Gibran Garis Keras (GGK) berharap, dengan banyaknya dukungan dari relawan Prabowo Gibran di Kabupaten Sidoarjo bisa seiring dengan rekomendasi partai politik yang kelak akan menjadi syarat pendaftaran di KPU Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk diketahui, sesuai data BPS tahun 2023, Sidoarjo masuk sepuluh kabupaten dan kota dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2023 yakni sebesar 8,05 persen, disusul Kabupaten Gresik 6,82 persen, Kota Malang 6,8%, Kota Surabaya 6,76%, Kabupaten Bangkalan 6,18 persen, Kota Madiun 5,85 persen, Kabupaten Kediri 5,79 persen, Kabupaten Malang 5,7 persen, Kabupaten Tulungagung 5,65 persen, dan Kota Pasuruan 5,64 persen.

Read More

Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet pada 14 atau 15 Agustus

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Penegasan itu Ari sampaikan merespons isu reshuffle sejumlah menteri yang kembali beredar kencang belakangan.

"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu (14/8).

Namun, Ari mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Reshuffle juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan presiden.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga telah merespons isu reshuffle yang belakangan beredar. 

Jokowi tidak membantah atau membenarkan, ia hanya mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan jika perlu.

"Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi usai meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Saat ditanya apakah dalam waktu dekat reshuffle itu diperlukan, Jokowi hanya terkekeh dan beranjak dari area tempat sesi tanya jawab bersama awak media.

Menurut laporan Tempo, ada empat posisi menteri yang disebut akan diganti. Pertama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar akan diganti dengan Raja Juli Antoni.

Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan diganti oleh Supratman Andi Agtas.

Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif diganti dengan Bahlil Lahadalia. Keempat, Menteri Investasi Bahlil yang akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Terpisah, DPP PDIP pun mengaku turut mendengar kabar dua menterinya bakal dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet Jokowi. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar tersebut sejak pekan lalu.

Reshuffle itu disebut akan menyasar Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga.

Read More

Jalin Silaturahmi, Pangkoarmada II Terima Kunjungan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjalin tali silaturahmi, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, menerima kunjungan dari Rektor Universitas Dr. Soetomo Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (14/8).

Kunjungan dari Rektor Universitas Unitomo disambut baik oleh Pangkoarmada II dengan harapan nantinya melalui kunjungan ini akan terwujud kerja sama yang baik bagi Koarmada II dan Universitas Dr. Soetomo.

Selaras dengan Pangkoarmada II, Rektor Universitas Dr. Soetomo mengucapkan terima kasih atas waktu serta kesempatan yang telah diberikan oleh Pangkoarmada II dan juga diharapkan dapat terjalin kerja sama yang baik antara Koarmada II dengan Univertsitas Dr. Soetomo hingga kedepannya.

Read More

Hasto Siap Hadapi Panggilan KPK, Singgung 2 Kali Tolak Jadi Menteri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan siap kembali memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto bahkan menyatakan siap jika harus tiga kali dipanggil dalam sehari. Dia menegaskan bahwa dirinya akan tetap berdiri pada kebenaran.

"Kita siap menerima panggilan, sehari tiga kali juga siap. Karena kita kan berdiri pada kebenaran," kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan partainya mengajarkan kader untuk tetap berani dan tidak takut masuk penjara selama berada pada kebenaran. 

Menurut dia, Bung Karno pun masuk penjara karena keyakinannya yang dianggap benar.

"Itu bagian dari ritual seorang pemimpin mendapatkan gemblengan dengan penjara, yang penting bukan pada masalah korupsi," katanya.

Secara pribadi, Hasto mengaku jika dirinya ingin korupsi, dia bisa menjadi menteri atau anggota DPR dalam beberapa periode. 

Toh, dia bisa melakukannya sebab ia memiliki kesempatan itu. Namun, dia memilih untuk tetap mengurus partai.

"Kalau saya pribadi ya kalau mau korupsi, kenapa sih enggak mau jadi pejabat negara mau, jadi menteri dua kali enggak mau, anggota dewan tiga kali juga enggak mau. Lebih memilih membangun partai apa kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," kata dia.

Hingga kini Hasto belum menerima panggilan lanjutan dalam kasus tersebut. KPK terakhir mengaku belum ada kebutuhan untuk kembali memanggil Hasto.

"Kita tunggu saja karena, kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya, baik itu di perkara Tersangka HM dan perkara DJKA, nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Senin (5/8).

Read More

Kejati Tahan Sekretaris Dinkes Sumut Terkait Dugaan Korupsi APD COVID-19

Medan - KABARPROGRESIF.COM Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menetapkan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Aris Yudharianayah dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinkes Sumut Ferdinand Hamzah Siregar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) COVID-19 tahun 2020. 

Keduanya kemudian ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

"Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 24.007.295.676,80," kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Rabu (14/8/2024).

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan," tutupnya.

Dalam kasus dugaan korupsi APD COVID-19 ini, Kejati terlebih dahulu menetapkan Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan pemenang tender Robby Messa Nura. 

Keduanya saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

Keduanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.

Robby diduga menerima aliran dana sebesar Rp 17 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara di kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 Pemprov Sumut tahun 2020. 

Sedangkan Alwi diduga memperoleh uang Rp 1,4 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara.

Read More

Antisipasi Kenakalan Remaja di Surabaya, Satpol PP Goes To School Kenalkan Perda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Pemkot (Pemkot) Surabaya rutin menggelar Satpol PP Goes To School di lingkungan pendidikan. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, program Satpol PP Goes To School turut mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto mengatakan, kali ini program Satpol PP Goes To School mengunjungi SD Khadijah 3 Surabaya. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif Satpol PP Surabaya dalam melakukan sosialisasi terhadap bahaya kenakalan anak-anak di lingkungan sekolah. 

“Untuk kegiatan Satpol PP Goes To School ini, kami berangkat dari kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti bullying, penggunaan gadget yang berlebihan, serta pengenalan Perda pada siswa-siswi disini,” kata Dwi Hargianto, Rabu (14/8).

Dwi Hargianto membeberkan, Satpol PP Goes To School juga melakukan penilaian pada perwakilan Duta Trantibum yang telah dipilih oleh tiap sekolah. 

Duta Trantibum merupakan perwakilan dari tiap sekolah. Harapannya, Duta Trantibum dapat memberikan contoh perilaku baik bagi para pelajar.

“Mereka juga dapat menjadi jembatan antara guru dan siswa terkait permasalahan yang mereka alami di sekolah,” bebernya.

Melalui Satpol PP Goes To School, Dwi Hargianto berharap bahwa edukasi yang diberikan kepada para pelajar dapat menjadi bekal sehingga mereka bisa lebih bijak selama di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 

“Kami berharap anak-anak dapat berperilaku bijak dan baik, tidak membully teman di sekolah, serta bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Khadijah 3 Surabaya, Nurul Hidayati mengatakan, pihaknya mendukung adanya program Satpol PP Goes To School. 

Sebab, menurutnya, perlu ada edukasi kepada pelajar terkait ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Semoga dengan kegiatan ini, tidak ada perilaku bullying di lingkungan sekolah, sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada anak-anak Stop Bullying, Start Caring and Loving,” tandas Nurul Hidayati.

Read More

PDIP Resmi Usung Isran Noor Jadi Cagub di Pilkada Kaltim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yang menjadi daerah ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara 'Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan' di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8). 

"Dari Kalimantan Timur Bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi," kata Sekjen Hasto.

Hasto berkata jumlah total calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan Megawati dan diumumkan hari ini berasal dari 305 daerah. Dari jumlah itu, ada 13 kepala daerah provinsi yang diumumkan.

"Jadi total kab/kota sebanyak 292 daerah. Nama-nama lengkapnya disampaikan di dalam SK Ketua Umum PDIP," ujarnya.

Dalam acara ini para calon kepala daerah yang telah diumumkan resmi juga langsung menerima surat rekomendasi secara simbolis.

Isran Noor adalah putra daerah kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 20 September 1957.

Dia sarat pengalaman organisasi. Semasa muda Isran menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian UNMUL tahun 1978-1979.

Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus KOSGORO, anggota ICMI Kaltim, hingga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPP PERHIPTANI) masa bakti 2016-2021.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah pasangan petahana. Pada 2018 mereka diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN. Pasangan ini meraih 31,33 persen, mengalahkan tiga pasangan calon lain termasuk dari PDIP. Saat itu, PDIP mengusung pasangan Rusmadi-Safarudin.

Sebelum diumumkan hari ini, Isran Noor telah mendapat rekomendasi dari DPD PDIP Kaltim. 

"Kami menegaskan komitmen untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dengan mengusung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. 

Dukungan ini sedang berproses ke DPP. Jadi tunggu saja," kata Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin di Samarinda, 16 Juli lalu.

Dia juga tercatat pernah menjadi kader NasDem sebelum memutuskan keluar pada 2023 lalu.

Pada Pilkada 2024, PDIP mengklaim semakin banyak mengusung kader internal. Hasto menyebutnya sebagai bukti keberhasilan proses kaderisasi yang berjalan secara sistemik.

"Dari total 305 daerah, pertama terdapat lima calon gubernur dan enam calon wakil gubernur dari PDIP. Kedua, dari 292 kabupaten/kota, terdapat 141 calon kepala daerah dan 103 calon wakil kepala daerah dari PDIP," kata Hasto. 

Read More

1.493 peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024 lolos tes Kesehatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pusdokkes Polri melaksanakan rapat bersama dengan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selasa (13/08/24) di ruang rapat Sabhayatama IPDN Kampus Jakarta.

Rapat ini membahas Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2024 yang pelaksanaannya berlangsung di 38 Polda seluruh Indonesia.

Hadir dalam rapat ini Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, wakil Rektor IPDN Bidang Akademik dan Inovasi, Prof. Dr. Hyronimus Rowa, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2024 dan Hasil Rapat Koordinasi IPDN dengan Mabes Polri terkait Jadwal Pelaksanaan Seleksi Lanjutan, Polri dipercaya untuk menggelar tahapan seleksi kesehatan dan psikologi bagi calon-calon praja IPDN Pada SPCP IPDN tahun 024.M.Si., Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya serta sejumlah pejabat utama SSDM Polri.2

Di kesempatan ini, Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menyampaikan hasil pemeriksaan Kesehatan pada SPCP IPDN Tahun 2024.

“Dari 2.150 orang yang terdaftar, sebanyak 2.108 peserta hadir menjalani pemeriksaan, 42 orang tidak hadir. Lalu berdasarkan Rikkes, 1.586 orang memenuhi syarat. Sisanya 522 tidak memenuhi syarat,” ujar Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya dalam pemaparannya.

Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menambahkan 1.493 peserta SPCP IPDN Tahun 2024 dinyatakan Lulus tes kesehatan Tahap I.

Kombes Pol Fadly Samad selaku Kabag Diapers Biro Dalpers SSDM Polri menerangkan, seleksi calon Praja IPDN yang dilaksanakan oleh Polri, Meliputi, Kesehatan, Psikologi dan Asssmen.

“Artinya seleksi itu ada gabungan, gak mungkin Polri semua. Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu seperti pemeriksaan Psikologi tentu menggunakan biro Psikologi Polri karena memiliki asessment Centre yang tersebar di setiap Polda, Kesehatan juga begitu karena kita sudah ada ISO,” jelas Kombes Pol Fadly Samad.

Lebih lanjut Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan sistem rekrutmen Polri menerapkan prinsip BETAH, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

Para peserta yang lolos tes Kesehatan selanjutnya dapat mengikuti Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran. Tes psikologi nanti akan dilaksanakan di bawah pengawasan biro Psikologi SSDM Polri.

Informasi hasil pemeriksaan Kesehatan selengkapnya bisa dilihat di website IPDN https://spcp.ipdn.ac.id/2024/ mulai tanggal 13 Agustus 2024.

Selanjutnya gladi Jaringan dan Kelistrikan untuk Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, serta Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 20 agustus 2024.

Read More

Kejati Sumut Tangkap Bekas Direktur RSUD Kabupaten Batubara dr Marlina Lubis

Medan - KABARPROGRESIF.COM Terpidana korupsi dana klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 1 miliar, Marlina Lubis ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumut di sebuah klinik di Jalan Cintakarya Nomor 60, Kecamatan Medanpolonia, Kota Medan. Marlina sempat buron selama 4 tahun.

Bekas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batubara ini terbukti menggunakan dana hasil klaim BPJS Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 

Penangkapan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Batubara melakukan pemanggilan agar terpidana melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diindahkan.

“Keberadaan terpidana sudah terdeteksi sejak 10 Agustus. Kejari Batubara menetapkannya masuk daftar pencarian orang sejak empat tahun lalu. Saat ditangkap, terpidana tidak melakukan perlawanan,” kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Setelah ditangkap, terpidana diserahkan kepada penuntut umum Kejari Batubara untuk dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A, Tanjunggusta Medan. 

Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis terpidana dengan penjara lima tahun enam bulan, denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar diganti pidana kurungan selama enam bulan.

"Terpidana juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih, paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Yos.

Read More