Hasto Siap Hadapi Panggilan KPK, Singgung 2 Kali Tolak Jadi Menteri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan siap kembali memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto bahkan menyatakan siap jika harus tiga kali dipanggil dalam sehari. Dia menegaskan bahwa dirinya akan tetap berdiri pada kebenaran.

"Kita siap menerima panggilan, sehari tiga kali juga siap. Karena kita kan berdiri pada kebenaran," kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan partainya mengajarkan kader untuk tetap berani dan tidak takut masuk penjara selama berada pada kebenaran. 

Menurut dia, Bung Karno pun masuk penjara karena keyakinannya yang dianggap benar.

"Itu bagian dari ritual seorang pemimpin mendapatkan gemblengan dengan penjara, yang penting bukan pada masalah korupsi," katanya.

Secara pribadi, Hasto mengaku jika dirinya ingin korupsi, dia bisa menjadi menteri atau anggota DPR dalam beberapa periode. 

Toh, dia bisa melakukannya sebab ia memiliki kesempatan itu. Namun, dia memilih untuk tetap mengurus partai.

"Kalau saya pribadi ya kalau mau korupsi, kenapa sih enggak mau jadi pejabat negara mau, jadi menteri dua kali enggak mau, anggota dewan tiga kali juga enggak mau. Lebih memilih membangun partai apa kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," kata dia.

Hingga kini Hasto belum menerima panggilan lanjutan dalam kasus tersebut. KPK terakhir mengaku belum ada kebutuhan untuk kembali memanggil Hasto.

"Kita tunggu saja karena, kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya, baik itu di perkara Tersangka HM dan perkara DJKA, nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Senin (5/8).

Read More

Kejati Tahan Sekretaris Dinkes Sumut Terkait Dugaan Korupsi APD COVID-19

Medan - KABARPROGRESIF.COM Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menetapkan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Aris Yudharianayah dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinkes Sumut Ferdinand Hamzah Siregar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) COVID-19 tahun 2020. 

Keduanya kemudian ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

"Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 24.007.295.676,80," kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Rabu (14/8/2024).

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan," tutupnya.

Dalam kasus dugaan korupsi APD COVID-19 ini, Kejati terlebih dahulu menetapkan Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan pemenang tender Robby Messa Nura. 

Keduanya saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

Keduanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.

Robby diduga menerima aliran dana sebesar Rp 17 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara di kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 Pemprov Sumut tahun 2020. 

Sedangkan Alwi diduga memperoleh uang Rp 1,4 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara.

Read More

Antisipasi Kenakalan Remaja di Surabaya, Satpol PP Goes To School Kenalkan Perda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Pemkot (Pemkot) Surabaya rutin menggelar Satpol PP Goes To School di lingkungan pendidikan. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, program Satpol PP Goes To School turut mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto mengatakan, kali ini program Satpol PP Goes To School mengunjungi SD Khadijah 3 Surabaya. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif Satpol PP Surabaya dalam melakukan sosialisasi terhadap bahaya kenakalan anak-anak di lingkungan sekolah. 

“Untuk kegiatan Satpol PP Goes To School ini, kami berangkat dari kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti bullying, penggunaan gadget yang berlebihan, serta pengenalan Perda pada siswa-siswi disini,” kata Dwi Hargianto, Rabu (14/8).

Dwi Hargianto membeberkan, Satpol PP Goes To School juga melakukan penilaian pada perwakilan Duta Trantibum yang telah dipilih oleh tiap sekolah. 

Duta Trantibum merupakan perwakilan dari tiap sekolah. Harapannya, Duta Trantibum dapat memberikan contoh perilaku baik bagi para pelajar.

“Mereka juga dapat menjadi jembatan antara guru dan siswa terkait permasalahan yang mereka alami di sekolah,” bebernya.

Melalui Satpol PP Goes To School, Dwi Hargianto berharap bahwa edukasi yang diberikan kepada para pelajar dapat menjadi bekal sehingga mereka bisa lebih bijak selama di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 

“Kami berharap anak-anak dapat berperilaku bijak dan baik, tidak membully teman di sekolah, serta bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Khadijah 3 Surabaya, Nurul Hidayati mengatakan, pihaknya mendukung adanya program Satpol PP Goes To School. 

Sebab, menurutnya, perlu ada edukasi kepada pelajar terkait ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Semoga dengan kegiatan ini, tidak ada perilaku bullying di lingkungan sekolah, sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada anak-anak Stop Bullying, Start Caring and Loving,” tandas Nurul Hidayati.

Read More

PDIP Resmi Usung Isran Noor Jadi Cagub di Pilkada Kaltim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yang menjadi daerah ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara 'Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan' di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8). 

"Dari Kalimantan Timur Bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi," kata Sekjen Hasto.

Hasto berkata jumlah total calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan Megawati dan diumumkan hari ini berasal dari 305 daerah. Dari jumlah itu, ada 13 kepala daerah provinsi yang diumumkan.

"Jadi total kab/kota sebanyak 292 daerah. Nama-nama lengkapnya disampaikan di dalam SK Ketua Umum PDIP," ujarnya.

Dalam acara ini para calon kepala daerah yang telah diumumkan resmi juga langsung menerima surat rekomendasi secara simbolis.

Isran Noor adalah putra daerah kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 20 September 1957.

Dia sarat pengalaman organisasi. Semasa muda Isran menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian UNMUL tahun 1978-1979.

Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus KOSGORO, anggota ICMI Kaltim, hingga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPP PERHIPTANI) masa bakti 2016-2021.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah pasangan petahana. Pada 2018 mereka diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN. Pasangan ini meraih 31,33 persen, mengalahkan tiga pasangan calon lain termasuk dari PDIP. Saat itu, PDIP mengusung pasangan Rusmadi-Safarudin.

Sebelum diumumkan hari ini, Isran Noor telah mendapat rekomendasi dari DPD PDIP Kaltim. 

"Kami menegaskan komitmen untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dengan mengusung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. 

Dukungan ini sedang berproses ke DPP. Jadi tunggu saja," kata Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin di Samarinda, 16 Juli lalu.

Dia juga tercatat pernah menjadi kader NasDem sebelum memutuskan keluar pada 2023 lalu.

Pada Pilkada 2024, PDIP mengklaim semakin banyak mengusung kader internal. Hasto menyebutnya sebagai bukti keberhasilan proses kaderisasi yang berjalan secara sistemik.

"Dari total 305 daerah, pertama terdapat lima calon gubernur dan enam calon wakil gubernur dari PDIP. Kedua, dari 292 kabupaten/kota, terdapat 141 calon kepala daerah dan 103 calon wakil kepala daerah dari PDIP," kata Hasto. 

Read More

1.493 peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024 lolos tes Kesehatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pusdokkes Polri melaksanakan rapat bersama dengan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selasa (13/08/24) di ruang rapat Sabhayatama IPDN Kampus Jakarta.

Rapat ini membahas Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2024 yang pelaksanaannya berlangsung di 38 Polda seluruh Indonesia.

Hadir dalam rapat ini Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, wakil Rektor IPDN Bidang Akademik dan Inovasi, Prof. Dr. Hyronimus Rowa, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2024 dan Hasil Rapat Koordinasi IPDN dengan Mabes Polri terkait Jadwal Pelaksanaan Seleksi Lanjutan, Polri dipercaya untuk menggelar tahapan seleksi kesehatan dan psikologi bagi calon-calon praja IPDN Pada SPCP IPDN tahun 024.M.Si., Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya serta sejumlah pejabat utama SSDM Polri.2

Di kesempatan ini, Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menyampaikan hasil pemeriksaan Kesehatan pada SPCP IPDN Tahun 2024.

“Dari 2.150 orang yang terdaftar, sebanyak 2.108 peserta hadir menjalani pemeriksaan, 42 orang tidak hadir. Lalu berdasarkan Rikkes, 1.586 orang memenuhi syarat. Sisanya 522 tidak memenuhi syarat,” ujar Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya dalam pemaparannya.

Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menambahkan 1.493 peserta SPCP IPDN Tahun 2024 dinyatakan Lulus tes kesehatan Tahap I.

Kombes Pol Fadly Samad selaku Kabag Diapers Biro Dalpers SSDM Polri menerangkan, seleksi calon Praja IPDN yang dilaksanakan oleh Polri, Meliputi, Kesehatan, Psikologi dan Asssmen.

“Artinya seleksi itu ada gabungan, gak mungkin Polri semua. Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu seperti pemeriksaan Psikologi tentu menggunakan biro Psikologi Polri karena memiliki asessment Centre yang tersebar di setiap Polda, Kesehatan juga begitu karena kita sudah ada ISO,” jelas Kombes Pol Fadly Samad.

Lebih lanjut Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan sistem rekrutmen Polri menerapkan prinsip BETAH, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

Para peserta yang lolos tes Kesehatan selanjutnya dapat mengikuti Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran. Tes psikologi nanti akan dilaksanakan di bawah pengawasan biro Psikologi SSDM Polri.

Informasi hasil pemeriksaan Kesehatan selengkapnya bisa dilihat di website IPDN https://spcp.ipdn.ac.id/2024/ mulai tanggal 13 Agustus 2024.

Selanjutnya gladi Jaringan dan Kelistrikan untuk Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, serta Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 20 agustus 2024.

Read More

Kejati Sumut Tangkap Bekas Direktur RSUD Kabupaten Batubara dr Marlina Lubis

Medan - KABARPROGRESIF.COM Terpidana korupsi dana klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 1 miliar, Marlina Lubis ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumut di sebuah klinik di Jalan Cintakarya Nomor 60, Kecamatan Medanpolonia, Kota Medan. Marlina sempat buron selama 4 tahun.

Bekas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batubara ini terbukti menggunakan dana hasil klaim BPJS Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 

Penangkapan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Batubara melakukan pemanggilan agar terpidana melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diindahkan.

“Keberadaan terpidana sudah terdeteksi sejak 10 Agustus. Kejari Batubara menetapkannya masuk daftar pencarian orang sejak empat tahun lalu. Saat ditangkap, terpidana tidak melakukan perlawanan,” kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Setelah ditangkap, terpidana diserahkan kepada penuntut umum Kejari Batubara untuk dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A, Tanjunggusta Medan. 

Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis terpidana dengan penjara lima tahun enam bulan, denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar diganti pidana kurungan selama enam bulan.

"Terpidana juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih, paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Yos.

Read More

Pendaftaran Cak dan Ning Diperpanjang sampai 17 Agustus 2024, Ayo Jadi Bagian Duta Pariwisata dan Pemuda Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya bersama Paguyuban Cak dan Ning Surabaya (PCNS) membuka pendaftaran pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya 2024. Pendaftaran PCNS 2024 itu diperpanjang sampai 17 Agustus 2024. 

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Farah Andita Ramdhani menyampaikan, sebelumnya, pendaftaran PCNS 2024 berakhir pada 15 Agustus 2024. 

Namun pihaknya melihat banyaknya antusiasme peserta yang mendaftar, maka Disbudporapar Surabaya memperpanjang pendaftaran PCNS hingga 17 Agustus 2024. 

“Semua persyaratan bisa dilihat di akun instagram @cakningsby dan akun instagram @surabayasparkling. Sampai saat ini, sudah banyak yang mendaftar dan sudah mengembalikan berkas formulir,” kata Farah, Rabu (14/8).

Farah mengaku bahwa per 14 Agustus 2024, sebanyak 200 peserta lebih, telah mendaftarkan dirinya secara online untuk bergabung dalam PCNS 2024. 

“Kita lihat dari tahun ke tahun, pesertanya antusias dan kita membuka pendaftaran sampai tanggal 17 Agustus 2024. Semoga pemuda Surabaya tidak melewatkan pendaftaran PCNS 2024,” ungkapnya.

Dengan perpanjangan masa pendaftaran ini, Farah menjelakan, para peserta yang mendaftarkan dirinya dalam PCNS 2024 tidak hanya menjadi Duta Pariwisata, tetapi juga menjadi Duta Pemuda yang masuk ke dalam bagian program Pemkot Surabaya.

Dengan demikian, para pemuda Surabaya dapat berkontribusi lebih dalam program pembangunan di Kota Pahlawan. 

“Jadi tidak hanya terkait pariwisata tetapi juga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya,” terangnya.

Farah menambahkan, setelah pendaftaran ditutup nanti, tahapan berikutnya pada 18 Agustus 2024 akan dilakukan technical meeting di kawasan Kota Lama Surabaya. Sedangkan babak penyisihan akan dimulai pada 23-29 Agustus 2024. 

Selanjutnya, semifinal akan berlangsung pada 30 Agustus 2024. Nantinya, para peserta yang lolos dalam babak semifinal akan mengikuti pra-karantina pada 31 Agustus - 1 September 2024. 

Kemudian, para peserta akan mengikuti masa karantina pada 2 - 6 Agustus 2024. 

“Materi pada sesi karantina selalu kami perbaharui setiap tahunnya. Setiap angkatan memiliki tema berbeda, selama masa seleksi para peserta akan mendapat banyak pengetahuan. Dan nanti Grand Final akan dilaksanakan pada 7 September 2024 di Kota Lama Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Citra Polri di Dunia Nyata Dinilai Lebih Baik Ketimbang Medsos

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Citra Polri kerap dinilai negatif oleh masyarakat akhir-akhir ini. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan penilaian buruk terhadap Korps Bhayangkara hanya di media sosial (medsos). 

Sejatinya, berdasarkan angka dan fakta citra Polri masih baik.

“Penilaian negatif terhadap Polri lahir dari mereka yang berasumsi berdasarkan apa yang viral di medsos dan mayoritas yang viral itu adalah negatif. Sementara positifnya dikesampingkan. Padahal, dalam angka dan fakta, citra Polri jauh lebih baik dari di medsos. Akurat mana asumsi sebelah mata atau angka dan fakta?” Kata Haidar Alwi dalam keterangan tertulis, Rabu, (14/8/2024)

Haidar mengatakan citra Polri buruk di medsos karena yang diviralkan cenderung pada hal-hal negatif. 

Yakni berkaitan dengan ulah oknum maupun pernyataan pihak-pihak yang tidak puas usai kalah dalam perkara tertentu.

Sedangkan, kata dia, prestasi Polri tidak mendapatkan atensi atau diabaikan begitu saja. 

Hal itu, menurut Haidar terjadi karena masyarakat lebih suka melihat satu kekurangan dibanding seribu prestasi.

Dia menjelaskan dalam angka dan fakta, citra Polri di masyarakat semakin baik. Hal itu terlihat dari dua hasil survei Litbang Kompas belum lama ini. 

Menurutnya, Survei Litbang Kompas menunjukkan citra positif Polri naik sebesar 1,5 persen dalam kurun waktu enam bulan.

Dari 71,6 persen pada akhir 2023 menjadi 73,1 persen pada pertengahan 2024. Bahkan, Polri disebut menjadi salah satu lembaga negara dengan citra positif tertinggi setelah TNI. 

Polri mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD RI.

“Ini membuktikan bahwa meski digoyang dan diserang dari manapun, Polri tetap bekerja dengan baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Haidar.

Namun, Haidar menyadari ada saja serangan datang terhadap Polri. 

Serangan itu tidak hanya datang dari luar, seperti dari ‘haters’ dan pihak-pihak yang tidak puas karena kalah dalam kasus tertentu. 

Melainkan juga dari dalam institusi Polri itu sendiri. Menurutnya, serangan dari dalam ini jauh lebih berbahaya ketimbang serangan dari luar.

“Bukan ulah oknum nakal, bukan. Tapi saya menengarai ada upaya merusak citra Polri. Gegabahnya, upaya ini dilakukan secara terbuka. Tujuannya mengincar kursi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ini keliru karena menjadi duri dalam daging,” ujar Haidar.

Maka itu, Haidar meminta Polri agar tetap solid, bersaing secara sehat dan menjaga nama baik institusi. 

Mengingat, tantangan yang dihadapi Polri saat ini maupun di masa depan akan semakin berat.

“Sulit untuk memenangkan pertarungan di luar jika pada saat yang bersamaan harus menghadapi pertarungan dari dalam,” kata Haidar.

Di samping itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dan narasi-narasi yang bernada negatif terkait Polri. 

Di mana tidak sedikit di antaranya diviralkan dengan maksud merusak citra Korps Bhayangkara.

“Penilaian yang sehat adalah penilaian yang bukan berdasarkan kebencian dan hanya dari satu sisi semata. Cek dulu dari dua sisi, positif dan negatif. Bandingkan dengan data dan fakta. Itu baru masyarakat modern yang cerdas,” pungkas Haidar Alwi.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Rapat Persiapan HUT TNI AL Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo memimpin rapat persiapan HUT TNI Angkatan Laut Tahun 2024, bertempat di Ruang Kogasgabfib Gedung Soedomo Kodiklatal, Surabaya. Rabu (14/8/2024).

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada HUT TNI AL tahun ini diantaranya bakti sosial, pengobatan gratis, makan siang bergizi, tabur bunga, Naval Base Open Day (NBOD), Admiral Dinner, Upacara HUT TNI AL di Dermaga Madura Ujung Koarmada II, dan Focus Group Discussion (FGD) Kapal Selam. 

Diakhir kegiatan, Pangkoarmada II menegaskan kepada seluruh panitia masing-masing bidang untuk bekerja keras menampilkan yang terbaik pada HUT TNI AL Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Koarmada II.

Read More

KPK Cegah Miryam Haryani ke Luar Negeri Buntut Dugaan Korupsi e-KTP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah anggota DPR RI periode 2009-2014 Miryam S. Haryani bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi paket pengadaan KTP elektronik (e-KTP) pada 2011-2013.

"Cekal Miryam S. Haryani tanggal 30 Juli 2024. Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024. Berlaku 6 bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8).

Kemarin (13/8), Miryam menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. Ia didalami penyidik terkait dengan pengadaan proyek yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp2,3 triliun tersebut.

"Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan didalami berkaitan pengetahuannya seputar pengadaan e-KTP," kata Tessa.

Namun, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Miryam.

"Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, itu ada di penyidik kewenangannya. Kalau keluar (dari Kantor KPK) tentunya penyidik masih belum memutuskan yang bersangkutan perlu ditahan hari ini," terang Tessa.

Miryam sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan terkait kasus proyek e-KTP.

Kemudian KPK kembali menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi paket pengadaan e-KTP tahun 2011-2013, dikenal dengan kode 'uang jajan'.

Miryam diduga meminta US$100 ribu kepada pejabat Kemendagri saat itu yakni Irman untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. 

Uang tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

Miryam disinyalir menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto (pejabat di Kemendagri) sepanjang 2011-2012 sejumlah sekitar US$1,2 juta.

Selain Miryam, KPK juga memproses hukum Isnu Edhi Wijaya (Direktur Utama Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

Paulus Tannos hingga saat ini masih melarikan diri dengan menyandang status buron.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Read More

Surabaya Great Expo 2024, Pemkot Surabaya Dorong Produk Batik UMKM Mendunia

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengelar Surabaya Great Expo (SGE) 2024 di Exhibition Hall Grand City, Rabu (14/8). 

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Pengerak TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani.

Pameran yang berlangsung hingga tanggal 18 Agustus 2024 itu menjadi ajang gelar karya bagi UMKM, sekaligus menjadi pameran pelayanan publik yang telah dilakuakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.

Pembukaan pameran tahunan Kota Surabaya itu semakin meriah dengan penampilan dari penyanyi asal Surabaya, Randy Pandugo. 

Bahkan, acara tersebut juga disisipkan dengan fashion show batik khas Kota Pahlawan. 

Seusai acara, Ketua Tim Pengerak TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani juga menyempatkan diri untuk mengunjungi stand-stand para UMKM.

Rini Indiyani mengatakan bahwa acara pameran bertema 'Asthonishing Of Batik Surabaya' itu, digelar lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun ini jumlah peserta dan stand lebih banyak.

"Tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, ada 183 stand dan 115 diantaranya adalah UMKM. Saya mewajibkan setiap OPD untuk membina UMKM yang ada di kecamatan maupun kelurahan sehingga mereka bisa mendapatkan stand secara gratis. Tetapi, ada pula UMKM yang sudah mandiri dan mempu menyewa stand sendiri," ujar Rini Indriyani usai mengunjungi stand-stand UMKM.

Selain acara yang digelar lebih besar, Rini Indriyani menyebut bahwa target pengunjung maupun target omzet yang didapatkan juga lebih besar dibandingkan tahun 2023 lalu. 

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi Kota Surabaya lewat UMKMnya.

"Omzetnya ditargetkan mencapai Rp 7,5 Miliar, sementara untuk pengunjungnya ditargetkan mencapai 30 ribu pengunjung. Target ini lebih besar dari pada tahun kemarin karena perekonomiannya saat ini sudah kembali berjalan dengan baik," ujar Rini.

Dengan digelarnya Surabaya Great Expo tahun 2024 ini, Rini Indriyani mendorong produk UMKM bisa mendunia, terlebih batik khas Kota Surabaya yang diproduksi oleh pengrajin lokal. 

Ia melihat bahwa batik khas Kota Surabaya memiliki potensi untuk dikenalkan dan diekspor ke luar negeri.

"Sebenarnya kita ini punya potensi untuk melakukan ekspor produk UMKM terutama batik Surabaya. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang mereka (pelaku UMKM) tidak tahu seperti caranya bagaimana, standar yang harus dipenuhi ketika ekpor dan lainnya. Hal ini yang akan kita dorong terus," ungkap Rini.

Rini menambahkan, batik khas Kota Surabaya tidak kalah dengan daerah lainnya. 

Desain yang dibuat unik-unik dan lebih mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga dirinya optimis batik Surabaya akan bisa diekspor.

"Batik kita ternyata keren-keren desainnya. Selain batik, UMKM kita juga punya hand craft, produk-produk yang dibuat langsung oleh tangan para pengrajin ini biasanya banyak disukai bule-bule," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menekankan, Surabaya Great Expo adalah pameran multi produk mulai dari sektor industri, perdangangan, investasi, pariwisata, perbankan dan produk unggulan UMKM yang digelar rutin setiap tahunnya. 

Dewi menyebut bahwa UMKM yang mengikuti acara ini merupakan binaan dari masing-masing OPD Pemkot Surabaya.

"Karena tahun ini temanya batik, jadi 60 persen produknya memang tentang batik Kota Surabaya. Disamping itu juga ada produk hand craft sebagai penunjang fashionnya," ungkap Dewi.

Dewi mengungkapkan, pameran yang digelar oleh Pemkot Surabaya bersama PT Debindo Mitra Tama yang ke-13 kali ini, setiap tahun dinaikan kelasnya untuk mendorong perekonomian UMKM.

Dirinya menambahkan pameran yang berlangsung selama lima hari tersebut, dimulai pukul 10.00 - 21.00 WIB, gratis dan dibuka untuk umum. 

Selain produk UMKM, para pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner yang disediakan di bagian stand makanan dan minuman.

Read More

PDIP Resmi Usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP resmi mengusung Edy Rahmayadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024.

Rekomendasi tersebut resmi diberikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di kantor pusat partai, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

"Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan surat rekomendasi.

Nama Edy diumumkan bersama 305 daerah lain yang diusung PDIP. Dari jumlah itu, rinciannya sebanyak 13 di antaranya provinsi dan 209 kabupaten kota. 

Hadir pada kesempatan itu, Edy juga mengenakan baju seragam merah PDIP.

Nama Edy sebelumnya juga telah diumumkan PDIP dalam kunjungan Ketua DPP Komarudin Watubun dan Djarot Saiful Hidayat di Sumut. 

Edy pada kesempatan itu juga sekaligus diumumkan sebagai kader Banteng.

PDIP akan berkoalisi dengan Partai Hanura dan melawan poros koalisi Bobby Nasution di Sumut. 

Menantu Presiden Jokowi itu diusung mayoritas partai seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, bahkan hingga PKS.

Read More